Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 9 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Cipto Haryabri
Masalah hukum Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (Studi hukum ditertibkannya Keputusan Presiden No. 86/P tahun 2008 tentang Perpanjangan masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010
S25452
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
cover
Fadli
Analisa resiko akibat pemberlakuan keputusan presiden Republik Indonesia nomor 80 tahun 2003 terhadap kinerja pelaksanaan proyek konstruksi nasional tahun 2004 sampai tahun 2006 =v Risk analysis of the outcome of presidential decree number 80 year 2003 towards performance of national construction project between year 2004 to 2006
" ABSTRAK
Tesis ini adalah hasil analisa resiko konstruksi dan model pengaruh kinerja pelaksanaan proyek konstruksi nasional akibat diberlakukannya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 (Keppres 80/2003) Tentang Pedoman Pelaksana Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Indonesia. Studi diawali dengan melakukan identifikasi resiko melalui proses studi literatur penyusunan perkiraan daftar resiko. Karena referensi kebanyakan hanya menyajikan talcs peraturan dan beberapa pembahasan mengenai Keppres no. 80 Tabun 2003 secara umum maka selanjutnya dilakukan survei ahli untuk menetapkan ... "
2007
T17497
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Anna Erliyana
Analisis Keputusan Presiden Republik Indonesia kurun waktu tahun 1987-1999 tinjauan asas larangan melampaui wewenang
" ABSTRAK
UUD 3945 Pasal 4 ayat (i) menyebutkan bahwa Presiden Repuhblilc Indonesia memegang Kekuasaan pemerintahan menurut Undang- Undang Dasar. Ditinjau dari teori pembagian kekuasan, yang dimaksud kekuasaan pemerintahan adalah kekuasaan eksekutif. Sebagai kekuasaan eksekutif, penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan Presiden dapat dibedakan antara kekuasaan penyelenggaran pemerintahan yang bersifat umum dan khusus. Tujuan utuma dari Hukum Administrasi ada- iah menjaga agar wewenang pemerintah berada dalam batas-bartasnya, sehingga warga masyarakat terlindung dari penyimpangan mereka. Tindakan pemerintah yang tidak berdasarkan hukum sama halnya dengan melampaui ... "
2004
D1048
UI - Disertasi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Anna Erliyana
Keputusan presiden : analisis keppres R.I. 1987-1998
Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2005
348.02 ANN k
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Anggie Dwiputri Irsan
Analisis yuridis permohonan ganti rugi terhadap joint operation contract (JOC) yang ditangguhkan dalam kasus antara Karaha Bodas company LLC (KBC) dengan perusahaan pertambangan minyak dan gas bumi (Pertamina)
" Kasus antara Karaha Bodas Company LLC (KBC) dengan PERTAMINA berawal dari ditandatanganinya Joint Operation Contract (JOC) antara KBC dan PERTAMINA pada tahun 1994. Namun pada pertengahan jangka waktu perjanjian tersebut, Indonesia telah mengalami krisis ekonomi sehingga Indonesia meminjam dana dari International Monetary Fund (IMF). IMF mensyaratkan agar Pemerintah Indonesia menangguhkan beberapa proyek di Indonesia, salah satunya adalah Proyek Karaha Bodas dengan mengeluarkan Keputusan Presiden. KBC yang merasa dirugikan menggugat PERTAMINA ke Arbitrase Jenewa, Swiss. Namun ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011
S21561
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
cover
Efektifitas keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 2 tahun 1990 tentang pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah atas impor dan penyerahan buku-buku pelajaran umum kitab suci buku-buku pelajaran agama
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 1993
S9926
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Dini Lintang Septianti
Eksistensi peraturan presiden nomor 78 tahun 2005 tentang pengelolaan pulau-pulau kecil terluar terhadap undang-undang nomor 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana telah diubah dengan undang-undang no = The existence of presidential regulation no. 78 year 2005 concerning outermost management of small islands in law no. 27 year 2007 concerning management of coastal areas and small islands as amended by act no. 1 year 2014 and related impl / Dini Lintang Septianti
" Tesis ini membahas eksistensi Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar terhadap Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 dan Peraturan Pelaksanaan yang Terkait. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain preskriptif. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar yang diterbitkan sebelum Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
T53846
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Yusep Friya Purwa Setya
Kesesuaian Proses Pengadaan Barang Pemerintah dengan Standard Operating Procedures (SOP): Studi Kasus Pangadaan Peralatan Penunjang Pendidikan pada Politeknik "NDD"
" Tesis ini membahas efektifitas dalam proses pengadaan peralatan penunjang pendidikan yang dilakukan oleh Unit Pengadaan Politeknik NDD. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan rancangan deskriptif dan bertujuan untuk mengetahui efektifitas proses pengadaan peralatan penunjang pendidikan, mengidentifikasi kendala dalam mengimplementasikan peraturan terkait dan mengetahui upaya telah dilakukan untuk mengatasinya. Penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa prosedur yang berkaitan dengan pengguna barang yang dilaksanakan oleh Unit Pengadaan tidak sesuai dengan SOP nya. Penelitian ini menyarankan perlu melibatkan staf ... "
Depok: Universitas Indonesia, 2010
T28273
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Enny Soeprapto
Promotion of refuges law in Indonesia
" Usaha uniuk memperkenalkan hukum mengcnai pengungsi telah mulai dilakukan di Indonesia sejak tahun 1981 dan mulai dilakukan secara inlensif sejak tahun 1998 yang menghasilkan beberapa perkembangan. Hal tcrsebut nampak dari adanya kelentuan yang secara implisit terdapat pengaturan mengenai pengungsi yaitu Undang-Undang No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Inlemasional, Selain itu, telah dikeluarkan beberapa peraturan nasional yang terkail dengan pengungsi, aniara lain Sural Edaran Perdana Menleri RI No. I1/RI/I956 tenlang Perlindungan Pelarian Politik, Keputusan Presiden No. ... "
2004
JHII-2-1-Okt2004-57
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library