Ditemukan 38 dokumen yang sesuai dengan query
Nurlan Darise
Jakarta: Indeks, 2006
352 NUR p (1)
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Dadang Kosasih
Depok: Universitas Indonesia, 2007
T36900
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Celly Cicellia
"
Peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah menjadi hal yang sangat penting di era desentralisasi. Pengelolaan pajak parkir yang sekilas terlihat sebagai ranah kebijakan prosedural administratif, tidak pernah bisa lepas dari berbagai patologi yang sangat problematik bagi pengelolaan keuangan daerah. Kecamatan Banguntapan dipilih sebagai unit analisis dalam penelitian ini untuk merepresentasikan permasalahan pengelolaan pajak parkir di wilayah sub urban Kabupaten Bantul. Hal ini dikarenakan kharakteristik kewilayahan Bantul sebagai daerah sub urban dapat dilihat dari kharakteristik peri urban ...
"
Jakarta: Kementerian Dalam Negeri Ri, 2015
351 JBP 7:1 (2015)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Abdul Halim
Jakarta: Salemba empat, 2002
658.151 ABD a
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Bachrul Elmi, 1943-
Jakarta: UI-Press, 2002
352.4 BAC k (1)
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Mamesah, D.J.
Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1995
336.013 598 MAM s
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Ahmad Yani
Jakarta: Rajawali pers, 2013
336.01 AHM h
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Ebo Kusmanto
"
ABSTRAK
Penyelenggaraan Keuangan Negara I Daerah di Indonesia terdiri dari
Pengurusan Umum (Administratif) dan Pengurusan Khusus (Komtabel).
Pengurusan Umum membawa akibat pengeluaran dan atau penerimaan
daerah. Dalam pengurusan umum ada pejabat-pejabat yang menguasai
keuangan negara/daerah yaitu otorisator dan ordonator, tindakan atau
keputusan otorisator berupa Surat Keputusan Otorisasi (SKO), tindakan
ordonator berupa Surat Perintah Membayar Uang (SPMU).
Pengurusan Khusus (bendaharawan) mengandung unsur kewajiban yaitu
menerima, menyimpan, mengeluarkan, membayar uang dan atau yang
disamakan dengan uang dan barang milik negara/daerah dan selanjutnya
mempertanggungjawabkan kepada Kepala Daerah. ...
"
1999
T-Pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Desvanty Rahman
"
Dalam kebijakan insentif bagi tenaga kesehatan di daerah yang menangani COVID-19 (Innakesda) merupakan bagian dari anggaran kesehatan untuk penanganan COVID-19 yang harus dianggarkan oleh pemerintah daerah yang bersumber dari dana Refocusing 8% DAU/DBH pada Tahun 2021. Hal menjadi menarik untuk dikaji lebih lanjut perbedaan hasil implementasi dari kebijakan Innakesda yang dilakukan oleh Pemerinah Daerah dimana terdapat pemerintah daerah yang berhasil melakukan implementasi kebijakan ini dan ada pula pemerintah daerah yang tidak berhasil melakukannya. Keberhasilan dalam ...
"
Depok: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Siti Khoiriah
"
ABSTRAK
Keberadaan otonomi daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia telah menjadi konsensus
Nasional. Konsenssus nasional mengenai keberadaan otonomi daerah dalam NKRI tersebut
mengandung arti bahwa penyelenggaraan organisasi dan administrasi Negara tidak hanya
semata-mata atas dasar sentralisasi dan dekonsentrasi sebagai penghalusannya, tetapi juga atas
dasar desentralisasi dengan otonomi daerah sebagai perwujudannya. Dari dimensi administrasi,
prinsip diatas menuntut agar otonomisasi yang terjadi didasarkan pada faktor dan pertimbangan
objektif serta kebijakan yang dapat menjamin kemampuan daerah dalam mengemban otonomi.
Inilah makna otonomi yang nyata tercakup dalam ...
"
2012
T31537
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
