Ditemukan 8 dokumen yang sesuai dengan query
Winda Roselina Effendi
"
Penelitian ini berupaya untuk mendeskripsikan dan menganalisis dualisme kewenangan di Kota Batam yang melahirkan konflik kewenangan antara Badan pengusahaan Batam dan Pemerinta Kota Batam. Latar belakang dari dualisme kewenangan ini disebabkan oleh tumpang tindihnya regulasi yang mengatur Kota Batam dan tidak berjalannya reformasi hukum yang mengatur hubungan pusat dan daerah pasca reformasi. Tumpang tindih kewenangan di daerah pasca desentralisasi di Indonesia merupakan gejala umum yang memicu terjadinya konflik kepentingan di daerah.
Dalam mendeskripsikan dan menganalisis ...
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2016
T45158
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Mastenbroek, W.F.G.
Jakarta: UI-Press, 1986
303.6 MAS p
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Davina Fristantry
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2008
S8287
UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library
Situmorang, Saur Tumiur
Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2010
305 ORA
Buku Teks SO Universitas Indonesia Library
Edbert Gani Suryahudaya
"
Skripsi ini mengelaborasi konflik kepentingan yang terjadi antara pengusaha Sino-Thai pada era pemerintahan Thaksin Shinawatra, tahun 2001-2006, di Thailand. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan data sekunder. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa pemerintahan Thaksin membangun pola teknokrasi yang ditujukan untuk mengembalikan dominasi modal Sino-Thai yang sempat terdesak oleh modal asing. Terdesaknya modal domestik merupakan akibat dari solusi IMF untuk menanggulangi krisis ekonomi Thailand. Konflik kepentingan muncul ketika keluarga Shinawatra menjadi yang paling diuntungkan dalam teknokrasi yang ...
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2015
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Tiara Hapsari
"
ABSTRAK
Penelitian ini membahas dinamika pro dan kontra berbagai kelompok kepentingan terhadap RUU Pertembakauan. Hasilnya dewasa ini negara belum mampu menegaskan arah komitmennya terhadap tembakau. Menariknya, negara seperti bersifat memihak pada kedua kubu, contohnya adalah dengan belum meratifikasi FCTC (Framework Convention on Tobacco Control), namun pada tingkat nasional merilis PP No. 109 Th. 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi kesehatan. Sudut pandang budaya menganggap rokok sebagai warisan tradisi leluhur, dan ...
"
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2015
S62471
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Ayska Karissa
"
Lembaga Pengelola Investasi (LPI) adalah lembaga Sovereign Wealth Fund (SWF) yang baru didirikan di Indonesia. Prinsip transparansi dan akuntabilitas merupakan inti dari tata kelola perusahaan yang baik di SWF. Berdasarkan preseden kasus di luar negeri, telah terjadi beberapa skandal konflik kepentingan yang melibatkan SWF. Penyebab dari skandal tersebut merupakan kurangnya transparansi dan akuntabilitas pada lmebaga SWF. Untuk mendukung praktik transparansi dan akuntabilitas, komunitas internasional telah membuat Generally Accepted Principles and Practices, sebuah standar global yang ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
"
Belakangan ini kaum nelayan di Indonesia sering terlibat dalam konflik sosial yang berkaitan dengan pemanfataan sumberdaya alam (Konflik sumberdaya).Diperkirakan konflik sumberdaya di kalangan kaum nelayan akan semakin sering terjadi di masa yang akandatang, karena potensi sumberdaya perikanan tangkap di Indonesia cenderung berkurang atau semakin langka..... ...
"
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
