Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai adanya perbedaan pengaturan tentang doktrin dalam Hukum Asuransi yang berlaku secara universal yaitu doktrin Utmost Good Faith (itikad paling baik). Dimana pada dasarnya utmost good faith (itikad baik) tidak sama dengan good faith pada umumnya sehingga pengaturannya di tiap negara terkadang bisa saja berbeda. Indonesia dan inggris mempunyai keterkaitan yang cukup erat dengan doktrin utmost good faith sendiri, dimana kasus yang menjadi awal doktrin utmost good faith yaitu Carter vs Boehm terjadi di Indonesia dan diputuskan oleh Lord Mansfield di Pengadilan Inggris. Sehingga saya memutuskan untuk membandingkan pengaturan di Indonesia dan Inggris tentang Utmost Good Faith. Selain itu saya juga membahas kasus tentang asuransi laut yang terjadi di Indonesia tetapi para pihaknya memilih menggunakan hukum inggris.

---

This Thesis discuss about differencies in regulation about doctrine that apply generally in Insurance Law that is Utmost Good Faith Doctrine. Basically utmost good faith isn’t the same doctrine with good faith doctrine generally so the regulation in each country often can be different. Indonesia and United Kingdom have a quite close relation with utmost good faith doctrine itself, where the cases that started utmost good faith doctrine is Carter vs Boehm happen in Indonesia dan the Verdict is read by Lord Mansfield in United Kingdom Courts. So i decided to comparing Regulation in Indonesia and United Kingdom about Utmost Good Faith. Besides that i also discuss about a case of marine insurance that happen in Indonesia but the parties choosed to use English Law."

"Keberadaan pilihan hukum Inggris dalam kontrak asuransi laut melekat pada praktik yang terbentuk selama ratusan tahun. Para pihak yang berkedudukan di Indonesia pun menggunakan polis yang memilih hukum Inggris untuk kontrak asuransi lautnya. Pengadilan Indonesia berpotensi mengadili sengketa kontrak asuransi laut yang memilih hukum Inggris, sehingga penting bagi pengadilan untuk menentukan hukum yang berlaku dan forum yang berwenang. Dalam kurun waktu 2010 hingga 2022, terdapat delapan kasus kontrak asuransi laut yang diadili oleh pengadilan Indonesia. Kedelapan perkara tersebut timbul dari polis yang mengandung pilihan hukum Inggris. Alih-alih memakai hukum Inggris untuk mengadili perkara-perkara tersebut, pengadilan Indonesia menyatakan ketidakberwenangannya atas dasar keberlakuan hukum Inggris. Para pihak diharuskan untuk menyelesaikan sengketanya di pengadilan Inggris. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan bahan pustaka untuk mengkaji ketentuan hukum dan putusan pengadilan Indonesia. Penelitian ini berpendapat bahwa pengadilan Indonesia memerlukan suatu pedoman untuk menentukan hukum yang berlaku dan forum yang berwenang dalam menangani kontrak asuransi laut

---

The existence of English choice of law in marine insurance contracts adheres to the practice established for hundreds of years. Indonesian parties also conclude marine insurance contracts which incorporates an English choice of law clause therein. The Indonesian court might adjudicate disputes rising from such contracts, therefore it is crucial for courts to determine the applicable law and competent forum. From 2010 until 2022, there had been eight marine insurance contract cases brought before the Indonesian court. Instead of using the English law to judge them, the Indonesian court states its incompetence to hear the case. The parties are required to bring their case before the English court. This research is conducted with juridical-normative method utilizing legal documents and literatures to study the existing regulations and Indonesian court judgments. It argues that the Indonesian court needs a guideline to determine the applicable law and competent forum in resolving marine insurance contract cases."