Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini didasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-IX/2011 mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 49/Prp/1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara yang mengatur bahwa kredit bermasalah bank BUMN merupakan piutang negara sehingga harus diselesaikan melalui PUPN. Penelitian ini membahas dua permasalahan utama. Pertama, status hukum piutang bank BUMN terkait penyelesaian kredit bermasalah pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 77/PUUIX/ 2011. Kedua, mekanisme penyelesaian kredit bermasalah pada Bank BUMN pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-IX/2011. Skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian tersebeut mengacu pada hukum positif atau norma hukum tertulis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa piutang bank BUMN tidak termasuk dalam lingkup piutang negara, sehingga kredit bermasalah dapat diselesaikan oleh manajemen masing-masing bank BUMN. Dengan demikian, Putusan Mahkamah Konstitusi memberikan kewenangan pada bank BUMN untuk menyelesaikan kredit bermasalah dengan mekanisme hapus tagih yang dilakukan melalui Standar Operasional Prosedur (SOP)."

"Non Performing Loan merupakan risiko yang terkandung dalam setiap pemberian kredit perbankan yang dapat terjadi baik karena kesalahan intern maupun ekstern bank. Penelitian ini membahas mengenai upaya penanganan Non Performing Loan pada perbankan berupa penyelamatan dan penyelesaian kredit berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan menggunakan metode yuridis normatif. Penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa Bank Indonesia telah mengeluarkan peraturan mengenai penanganan Non Performing Loan. Kasus pada Putusan No. 750/PID.B/2012/PN.Jr., PT. BPR Balung Artha Guna Jember, tidak melakukan upaya penanganan Non Performing Loan seperti yang telah ditetapkan Bank Indonesia.

---

Non Performing Loans are risk that obtained in every extending banking credit which can occur by internal fault or external fault. This research discuss about how to handling of Non Performing Loan by rescue and settlement credit with using legal normative method. This research provides the conclusion that Bank Indonesia has developed regulation regarding the handling of Non Performing Loan. The case based on Decision Number 750/PID.B/2012/PN.Jr., PT Artha Guna BPR Balung Jember, in practice does not use the method of handling non-performing loans as had been recommended in credit legislation."

"Kurator merupakan pihak yang ditunjuk oleh pengadilan niaga sebagai orang yang mengurus kegiatan usaha debitor dalam melakukan pemberesan terhadap harta pailit agar kreditor mendapatkan pelunasan piutangnya. Dalam menjalankan tugasnya, kurator dituntut untuk selalu bertindak demi kepentingan para pihak, baik itu kreditor maupun debitor. Segala tindakan yang dilakukan kurator harus dilaksanakan secara profesional dengan penuh tanggungjawab, objektif dan berintegritas tinggi. Untuk mencapai hal tersebut, maka diperlukan adanya pengawasan dan perlindungan hukum bagi kurator dalam menjalankan tugasnya. Dalam kasus ini, dengan adanya pihak bank selaku kreditor yang mengalami Non Performing Loan atau kredit macet karena adanya debitor yang tidak bertanggungjawab dan mempailitkan dirinya sendiri secara sengaja setelah melakukan pinjaman, merupakan pokok permasalahan utama yang dibahas. Kasus ini berkaitan erat dengan pengawasan kurator dalam melihat situasi dan kondisi dari debitor pailit ketika menjalankan tugasnya agar terhindar dari permasalahan hukum di kemudian hari, dan juga wajib melaksanakan etika profesi dalam menjalankan fungsinya sebagai kurator untuk tetap bertindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Maka dari itu, pengawasan dan perlindungan hukum tersebut perlu untuk ditingkatkan, baik dari segi pengembangan atau perbaikan regulasi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang maupun dari pihak ataupun institusi yang memiliki tanggungjawab untuk melakukan pengawasan dan perlindungan hukum terhadap kurator.

---

A receivership is the party appointed by the commercial court as the person who manages the debtor's business activities in making a settlement on the bankrupt property so that the creditor gets the repayment of the debt. In carrying out its duties, the receivership is required to always act in the interests of the parties, both creditors and debtors. All actions taken by the receivership must be carried out professionally with full responsibility, objectivity and high integrity. To achieve this, there is a need for supervision and legal protection for receiverships in carrying out their duties. In this case, with the existence of a bank as a creditor who experiences a Non-Performing Loan or bad credit due to the debtor not being responsible and deliberately bankrupts themselves after making a loan, which is the main problem being discussed. This case is closely related to the supervision of the receivership in looking at the situation and conditions of bankrupt debtors in carrying out their duties to avoid legal problems in the future, and also must carry out professional ethics in carrying out their functions as receiverships to continue acting in accordance with the applicable legal provisions. Therefore, supervision and legal protection need to be improved, both in terms of development or improvement of regulations of Law Number 37 Year 2004 concerning Bankruptcy and Postponement of Debt Payment Obligations as well as from parties or institutions that have the responsibility to carry out supervision and legal protection against receiverships."

"Penyelesaian kredit macet yang dilakukan oleh kreditur kepada debitur semula karena adanya perjanjian kredit dimana terjadinya pinjam meminjam oleh debitur kepada kreditur. Pada tahun 2020, usaha yang sedang dijalankan oleh debitur bankrut dan debitur juga telah meninggal dunia. Kreditur mengumumkan kepada ahli waris atas objek jaminan yang telah jatuh tempo agar segera melunasi pinjaman. Namun, ahli waris tidak sanggup melunasi utang-utangnya. Tindakan kreditur dalam menangani hal ini adalah dengan cara mendaftarkan objek jaminan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Rumusan masalah dalam penelitian ini bagaimana penjualan dibawah tangan atas objek jaminan yang telah masuk tahap pengumuman lelang berdasarkan UUHT? dan bagaimana prosedur pembatalan lelang yang telah memasuki tahapan pengumuman lelang? Penelitian ini menggunakan metode penelitian doktrinal, dimana mengacu pada doktrin sebagai aturan, asas, norma, atau panduan penafsiran, dan nilai-nilai yang berlaku dengan dihubungkan dalam kasus posisi ini. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif analitis. Selain itu, penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian eksplanatoris. Objek jaminan dalam penyelesaian kredit macet dapat dijual sendiri oleh debitur sepanjang disetujui oleh kreditur. Pengumuman lelang yang menganut asas transparansi telah memberikan peluang kepada debitur untuk mengajukan dengan cara lain (menjual sendiri) kepada kreditur sebagai penyelesaian kredit macet. Upaya yang dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan oleh debitur yang telah masuk dalam prosedur lelang kepada kreditur. Setelah ada persetujuan oleh kreditur, maka kreditur melakukan permohonan pembatalan lelang. Pengumuman lelang dapat memberikan perlindungan hukum kepada pihak yang berkepentingan dengan tahapan penjualan dibawah tangan melalui Notaris bersama dengan calon pembeli, terlebih dahulu pembuatan perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) secara bertahap sebagai pelunasan utang debitur kepada kreditur.

---

Settlement of bad credit carried out by the creditor to the debtor was originally due to a credit agreement where borrowing and borrowing occurred by the debtor to the creditor. In 2020, the business being run by the debtor went bankrupt and the debtor also died. The creditor announces to the heirs that the collateral object has matured so that they can immediately pay off the loan. However, the heirs were unable to pay off the debt. The creditor's action in handling this is by registering the collateral object at the State Property and Auction Services Office (KPKNL). This research questions in this study is how to sell under hand collateral objects that have entered the auction announcement stage based on the UUHT? And what is the procedure for canceling auctions that have entered the auction announcement stage? This research uses a doctrinal research method, which refers to doctrine as rules, principles, norms, or interpretive guidelines, and the values ​​that apply in relation to the case of this position. The type of research used is analytical descriptive research. Apart from that, this research can be categorized as explanatory research. The collateral object in resolving bad credit can be sold by the debtor himself as long as it is approved by the creditor. The announcement of an auction that adheres to the principle of transparency has provided an opportunity for debtors to propose other methods (selling themselves) to creditors as a solution to bad credit. Efforts that can be made are by submitting an application by the debtor who has entered the auction procedure to the creditor. After there is approval by the creditor, the creditor permits the cancellation of the auction. Auction announcements can provide legal protection to interested parties in the private sale stages through a Notary together with prospective buyers, first making a sales and purchase binding agreement (PPJB) in stages as repayment of the debtor’s debt to the creditor."

"Tingginya tingkat non performing loan (NPL) dapat mengganggu kelancaran operasional perusahaan dan biaya tinggi pada tindakan penanganannya yang pada akhirnya dapat menimbulkan kerugian pada perusahaan. Oleh karena itu penulis merasa penting untuk meneliti penyebab dari hal yang mendahului non performing loan, yaitu kinerja karyawan. Penelitian dilakukan pada Perusahaan XYZ, suatu Bank Perkreditan Rakyat yang beroperasi di Jakarta. Berdasarkan tinjauan teoritis dan observasi penulis ada dua hal yang mempengaruhi kinerja di Perusahaan XYZ, yaitu kompetensi. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa kompetensi secara signifikan berkorelasi positif terhadap kinerja karyawan di Perusahaan XYZ sehingga dirancang suatu program intervensi berbasis manajemen pengetahuan dalam bentuk pemberian pelatihan dan pembentukan forum berbagi pengetahuan dalam rangka menaikkan kompetensi karyawan di Perusahaan XYZ untuk memperbaiki kinerja karyawan sehingga dapat menurunkan tingkat non performing loan perusahaan.

---

High Non Performing Loan ratio can be a disruption to company's operational activities and high costly which in turn may result in company's loss. Therefore, the writer feels it is important to conduct a research on the cause of antecedent of Non Performing Loan, which is employee?s performance. This research is conducted at Company XYZ, a micro banking company operating in Indonesia. Based on the theoretical review and writer's observation, factor influencing Non Performing Loan in Company XYZ, competency.

Based on the result of the research, it is found that competency have significant positive correlation with employee's performance in Company XYZ. Therefore a knowledge management based intervention program is designed to improve employee's competencies to improve employee's performance at Company XYZ in the effort to to lower the Non Performing Loan."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak implementasi kebijakan makroprudensial Countercyclical Capital Buffer dan GWM LDR terhadap pertumbuhan kredit dan non performing loan di tingkat Industri maupun berdasarkan Kelompok BUKU modal inti perbankan Indonesia untuk periode 2006-2015. Penelitian ini menggunakan metode Generalized Methods of Moments GMM untuk menganalisis dampak kebijakan makroprudensial. Hasil penelitian menunjukan bahwa secara bersama-sama kedua instrumen secara signifikan mampu mengendalikan pertumbuhan kredit perbankan dan menurunkan rasio non performing loan.

---

The objective of this research is to determine the effect of macroprudential policy Countercyclical Capital Buffer and Reserve Requirement based on Loan to Deposit Ratio towards credit growth and non performing loan ratio in industrial level and based on BUKU group. This reserach use Generalized Methods of Moments GMM ro analyze macroprudential policy effect. The result shows that both of instrument have significant effect to control excessive credit growth and lower non performing loan ratio."

"Dampak pandemi COVID 19 menyebabkan memicu terjadinya peningkatan kredit macet atau rasio non performing loan. Melihat tingkat non performing loan yang semakin hari semakin naik, Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan POJK No. 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019. Tidak hanya Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia bersama dengan Kementerian Keuangan juga menyepakati adanya skema burden sharing untuk menambal defisit negara karena COVID-19. Burden sharing adalah skema menanggung beban bersama antara pemerintah yakni Menteri Keuangan sebagai otoritas fiskal dan Bank Indonesia sebagai otoritas moneter guna memenuhi kebutuhan pembiayaan untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional karena dampak COVID 19. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis-normatif yaitu penelitian yang menekankan dalam penggunaan norma-norma hukum secara tertulis. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif dengan mengkaji penerapan kebijakan yang diambil pemerintah dalam pandemi COVID 19 untuk tetap menjaga pertumbuhan ekonomi. Dengan menggunakan metode penelitian tersebut, diambil kesimpulan bahwa tingkat non performing loan terus mengalami kenaikan dan baru mengalami penurunan pada bulan September 2020. Walaupun penurunan tingkat non performing loan ini tidak terlalu bersifat signifikan tetapi hal ini sudah baik mengingat sudah mengalami suatu penurunan karena mengingat risiko dari non performing loan ini terlalu tinggi ditengah resesi yang dihadapi di Indonesia.

---

The impact of the COVID 19 pandemic has triggered an increase in bad loans or the ratio of non performing loans. Seeing that level of non performing loans is increasing day by day, the Financial Services Authority has issued POJK No. 11/POJK.03/2020 concerning the Stimulus of Countercyclical Policy Impact of the Spread of Coronavirus Disease 2019. Not only the Financial Services Authority, Bank Indonesia together with the Ministry of Finance also agreed on a burden sharing scheme to patch the country's deficit due to COVID-19. Burden sharing is a joint scheme between the Minister of Finance as the fiscal authority and Bank Indonesia as the monetary authority to meet financing needs to accelerate national economic recovery due to the impact of COVID 19. The research method used is the juridical-normative research, a research that emphasizes the use of legal norms in writing. The research conducted is normative legal research by examining the implementation of policies taken by the government in the COVID 19 pandemic to maintain economic growth. By using this research method, it is concluded that the level of non performing loans continues to increase and only decreased in September 2020. Although the decrease in the level of non performing loans is not very significant, it is good considering that it has experienced a decrease because of the risk of this non performing loan is too high amidst the recession in Indonesia"

"ABSTRAKPenelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh korupsi terhadap non-performing loan di negara berkembang dan maju. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel kontrol (faktor makroekonomi, faktor spesifik perbankan, dan faktor kualitas institusional) terhadap non-performing loan di negara berkembang dan maju. Terdapat 28 negara berkembang dan 25 negara maju dengan observasi terhadap data historis yang terkait dengan variabel penelitian pada tahun 2013-2018. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah balanced panel data. Dengan menggunakan metode Pooled Least Square, penelitian ini menunjukkan bahwa korupsi memiliki pengaruh positif terhadap non-performing loan pada beberapa kategori sampel. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat korupsi, maka jumlah non-performing loan akan meningkat pada kategori sampel tersebut. Peningkatan jumlah non-performing loan mengindikasikan adanya penurunan kualitas portofolio kredit. Korupsi dapat mendistorsi loanable funds dari proyek normal ke proyek buruk, sehingga dapat meningkatkan jumlah non-performing loan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada peneliti selanjutnya, perbankan, regulator, lembaga antikorupsi, kepolisian, dan kejaksaan.

---

ABSTRACT

This research aims to investigate the effect of corruption on non-performing loan at developing and developed countries. In addition, this research aims to investigate the effect of control variables (macroeconomic factor, bank-specific factor, and institutional quality factor) on non-performing loan at developing and developed countries. There are 28 developing countries and 25 developed countries with observations on historical data related to research variables in period 2013-2018. The type of data that used in this study is balanced panel data. Utilizing Pooled Least Square method, the findings show that corruption has a positive effect on non-performing loan in several sample categories. This indicates higher corruption level leads to higher amount of non-performing loan in that sample categories. The increase on non-performing loan amount indicates the deterioration of loan portfolio quality. Corruption can distort loanable funds from normal project to bad project, which leads to increasing amount of non-performing loan. The results of this study are expected to provide insight to further researchers, banks, regulators, anticorruption institutions, police, and prosecutors."

"ABSTRAK

Krisis moneter yang melanda Indonesia yang dimulai pada pertengahan tahun 1997

antara lain disebabkan lemahnya fundamental mikro ekonomi yang tercermin pada

kerapuhan (fragility) yang terdapat dalam sektor keuangan, khususnya pada sektor

perbankan. Sebagian dari kerapuhan tersebut terkait dengan kondisi makro ekonomi yang

kurang stabil terutama berupa gejolak nilai tukar rupiah dan tingginya suku bunga.

Ketidakstabilan makro ekonomi dan respons kebijakan yang diambil pemerintah

menyebabkan bank sangat sulit untuk menilai secara akurat resiko kredit dan resiko

pasar. Sebagian besar lainnya terkait dengan kondisi perbankan nasional yang memiliki

kelemahan dan rentan terhadap gejolak ekonomi.

Krisis moneter yang menyebabkan menurunnya kapasitas usaha dan finansial para

debitur bank, sehingga para debitur tersebut tidak sanggup membayar kewajibannya. Hal

tersebut semakin memperbesar potensi timbulnya kredit bermasalah (Non Performing

Loan) dan menurunnya pendapatan bunga yang akan diterima oleh bank yang akhirnya

akan bermuara pada menurunnya kualitas aktiva produktif(kredit)

Guna meningkatkan kualitas kredit serta dalam rangka mempertahankan pangsa pasar

kredit terutama debitur yang masih mempunyai prospek usaha yang baik maka bank -

bank melakukan restrukturisasi terhadap Non Performing Loan (NPL).

Secara umum NPL diartikan sebagai suatu kredit dimana sistem pembayaran yang

dilakukan tersendat-sendat dan tidak mencukupi kewajiban minimum yang ditetapkan

sampai dengan kredit yang sulit untuk memperoleh pelunasan atau bahkan tidak dapat

ditagih. Apabila dikaitkan dengan kollektibiliti kredit, maka NPL adalah kredit dengan

kualitas kurang Iancar, diragukan dan macet.

Upaya penyelamatan NPL dilakukan bilamana bank melihat ada kemungkinan untuk

memperbaiki kondisi usaha dan keuangan debitur. Upaya penyelamatan tersebut

ditetapkan dalam suatu rencana dan strategi terpadu yang pelaksanaannya dilakukan oleh

suati organisasi khusus yang terpisah dengan organisasi yang memberikan kredit.

Dalam. upaya penyelamatan kredit ada beberapa alternatif yang lazim dipraktikkan di

Iingkungan perbankan yaitu melalui pendekatan 3R (Rescheduiing Reconditioning dan

Restructuring). Di tengah krisis perbankan pada saat ini, bank melakukan restrukturisasi

kredit untuk debitur yang memiliki prospek usaha tetapi diperkirakan akan mengalami

kesulitan dalarn pembayaran pokok dan bunga kredit. Usaha restrukturisasi kredit

tersebut merupakan kombinasi 3R ditambah dengan fasilitas pengurangan tunggakan

pokok dan tunggakan bunga kredit.

Pada umumnya bank akan melakukan hapus buku terhadap NPL apabila jumlah NPL

yang dimiliki sudah sangat besar dan mengganggu kelangsungan usahanya. Salah satu

pertimbangan untuk melakukan hapus buku terhadap NPL adalah karena kredit tersebut

sudah dinyatakan macet dan tidak ada harapan lagi untuk menagihnya secara normal.

Berdasarkan diagnosis penyebab NPL di Bank X, terdapat 3 (tiga) faktor penyebabnya,

yaitu dari luar pihak bank dan debitur; dan pihak debitur dan dari pihak bank. Faktor dari

luar pihak bank dan debitur adalah faktor-faktor di luar kendali bank dan debitur antara

lain situasi perekonomian dan politik negara. Faktor dan debitur antara lain adanya

debitur yang mempunyai itikad tidak baik, debitur yang nakal dan kekurang pahaman

debitur dalam menjalankan usaha dan rnenggunakan fasilitas kreditnya. Faktor dari intern

bank antara lain adanya petugas bank yang mempunyai itikad kurang baik,

kekurangpahaman petugas bank dalam menganalisa kredit debitur dan administrasi serta

sistem informasi kredit yang lemah.

Untuk dapat mengelola NPL secara efektif diperlukan dukungan sistem kiasifikasi NPL

berdasafkan inti permasalahannya secara konsisten, konsekuen dan transparan sehingga

dapat menunjang penyusunan action plan yang tepat dan akurat secara kasus per kasus

untuk setiap debitur NPL.

Dalam rangka meningkatkan fungsi pengelolaan NPL dan menunjang program

pengelolaan kredit serta untuk memenuhi ketentuan BI mengenai pelaksanaan

restrukturisasi kredit, maka Bank X membentuk satuan kerja khusus yang dalam

penulisan ini disebut Tim Khusus NPL (TKN).

Tolak ukur untuk melihat keberhasilan program restrukturisasi NPL Bank X adalah

berdasarkan kualitas kredit setelah dilakukan restrukturisasì. Berdasarkan laporan

kollektibiliti kredit Bank X diketahui bahwa penurunan NPL mayoritas disebabkan

adanya hapus buku kredìt macet yang dilaksanakan pada bulan Juni 1999, yaitu pada

awal pelaksanaan program restrukturisasi NPL. Penurunan NPL sebagai hasil kinerja

program restrukturisasi baru terjadi pada bulan Mei 2000. Bank tidak dapat melakukan

hapus buku terhadap keseiuruhan kredit macet yang dimiliki karena ada beberapa

kendala antara lain keterbatasan jumLah PPAP dan kesulitan menghapusbukukan kredit

macet debitur terkait karena bernuansa politis. Walaupun telah dilakukan hapus buku,

namun hapus buku tersebut masih meningggalkan sisa pekerjaan yang cukup berat bagi

Perusahaan karena jumlah NPL yang tersisa masih cukup besar."