Hasil Pencarian

Ditemukan 12 dokumen yang sesuai dengan query

Helmy Syarbaini

Novasi sebagai salah satu upaya untuk penyelesaian kredit kurang produktif pada Bank Ekspor Impor Indonesia

" UU Nomor 15 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan merupakan dasar bagi berlakunya kegiatan perbankan di Indonesia menetapkan bahwa setiap kredit yan diberikan oleh Bank Umum Pemerintah harus selalu diikuti dengan pengikatan jaminan. Pengikatan jaminan yang diberikan debitur kepada bank dalam rangka fasilitas kredit yan diterimanya, dimaksudkan sebagai langkah pengamanan untuk menghadapi risiko yang mungkin timbul di kemudian hari yaitu sebagai kompensasi jika pinjaman kredit yang diberikan bank tidak dapat dikembalikan oleh debitur. Oleh karena itu ... "

Depok: Universitas Indonesia, 1988

S-Pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Lumintang, Stanislaus Franciscus

Penggunaan lembaga novasi sebagai cara penjaminan penyelesaian transaksi bursa oleh PT. Kliring Penjaminan Efek Indonesia = The use of novation as the way of securities transaction guarantee by the indonesia clearing and guarantee corporation

" Lembaga Kliring dan Penjaminan adalah Pihak yang menyelenggarakan jasa kliring dan penjaminan penyelesaian Transaksi Bursa (Pasal 1 angka 9 Undangundang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal). Bapepam-LK telah memberikan izin usaha sebagai Lembaga Kliring dan Penjaminan kepada PT. Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI). Sebagai Lembaga Kliring dan Penjaminan, KPEI wajib untuk menetapkan peraturan tentang Kliring Transaksi Bursa, Penjaminan, dan aktivitas lain yang terkait dengan kegiatan Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa. Dalam melaksanakan kegiatan ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012

T30471

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Lusi Indriani

Pembaharuan hutang (novasi) dihubungkan dengan fiducia sebagai jaminan kredit pada bank BNI

" Pada masa pembangunan saat ini, peranan Bank dirasakan sangat besar oleh masyarakat, khususnya dalam memberikan pinjaman bagi pengusaha. Kalau kita hubungkan dengan GBHN di mana dikatakan bahwa pemberian kredit harus bersifat membantu golongan ekonomi lemah dan pengusaha kecil untuk meningkatkan usahanya, maka jalan keluarnya adalah dengan mengadakan jaminan yang tidak dikenal oleh KUHperd tetapi diperkenalkan oleh yurisprudensi yaitu Fiducia. Pemberian kredit dengan jaminan Fiducia ini dirasakan cocok untuk menunjang usaha pemerintah dalam program pemerataan karena ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1994

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Novia Purnawati

Pembaharuan Hutang (Novasi) Dihubungkan dengan Hipotik sebagai Jaminan Perhutangan pada Bank BNI

" NOVIA PURNAWATI, 058600131A, Pembaharuan Hutang (Novasi) Dihubungkan Dengan Hipotik Sebagai Jaminan Perhutangan pada Bank BNI, Skripsi, Januari, 1991. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memberikan gambaran mengenai eksistensi jaminan kredit yang berupa hipotik dalam praktek perbankan dewasa ini. Dalam rangka penyusunan skripsi ini penulis mengumpulkan data-data dengan mempergunakan 2 (dua) metode penelitian, yaitu penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Bank didalam memberikan fasilitas kredit kepada nasabahnya mensyaratkan adanya jaminan (pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Pokok Perbankan Nomor ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1991

S20337

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Suharnoko

Doktrin subrogasi, novasi, dan cessie: dalam kitab undang-undang hukum perdata, Nieuw Nederlands Bugerlijk Werboek, code civil Perancis, dan common law

Jakarta: Kencana, 2006

346.07 SUH d

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Mia Nuraini

Analisis terhadap peralihan perjanjian pengikatan jual beli atas unit Apartemen Green Pramuka yang belum bersertipikat dari pemilik pertama kepada pihak ketiga = Analysis of uncertified transition sale and purchase agreement of green pramuka apartement from first to third parties

" ABSTRAK Berkembang pesatnya perekenomian yang terjadi pada kota-kota besar terutama wilayah Ibu Kota Jakarta, menjadikan kota tersebut sebagai wilayah padat penduduk serta kurangnya lahan atau tata ruang untuk wilayah pemukiman yang layak bagi penduduk tersebut. Menyingkapi hal tersebut sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang No. 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun, Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta memanfaatkan ruang dan tanah yang ada untuk dibangun Rumah Susun dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan ruang dan tanah, ... "

Depok: Universitas Indonesia, 2016

T45087

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Denisa Khairani

Keabsahan Peralihan Utang tanpa Melibatkan Kreditur (Studi Putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 11/PDT.G/2019/PN SLK) = The Legitimacy of Debt Transfer without Involving Creditors (Study of the Verdict Of Solok District Court Number 11/PDT.G/2019/PN SLK)

" Pembaharuan utang (Novasi) merupakan salah satu upaya Peralihan utang atas terjadinya kredit macet yang disebabkan oleh tidak terpenuhinya pembayaran kredit oleh debitur. Penelitian ini membahas mengenai peralihan utang dari debitur lama kepada debitur baru yang seharusnya dilakukan dengan persetujuan kreditur namun dalam kasus ini pembaharuan utang yang dilakukan tanpa persetujuan kreditur, Peralihan utang dari debitur lama kepada debitur baru dengan persetujuan kreditur dikenal sebagai Novasi Subjektif Pasif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan pembebanan jaminan ... "

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Chairinaya Nizliandry

Implikasi penandatanganan perjanjian novasi oleh likuidator independen saat proses likuidasi = Implications of novation agreement signing by an independent liquidator during the liquidation process

" Pembubaran badan usaha berbentuk Perseroan Terbatas (PT) diatur dalam Bab X Undang-Undang Perseroan Terbatas. Pembubaran PT wajib diikuti dengan proses likuidasi oleh Likuidator. Likuidator secara umum memiliki tugas untuk melakukan pemberesan harta kekayaan PT, namun di dalam undang-undang tidak diatur secara rinci mengenai batasan wewenang Likuidator terkait hal tersebut. Hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para krediturnya seperti yang terjadi pada pembubaran PT A, dimana di dalam proses likuidasinya kreditur diberikan opsi novasi piutangnya ... "

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Suharnoko

Doktrin subrogasi, novasi, dan cessie: dalam kitab undang-undang hukum perdata, nieuw Nederlands burgerlijk wetboek, code civil Perancis, dan common law

Jakarta: Kencana, 2005

346.07 SUH d

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Maman Surahman

Aspek hukum tanggung jawab para pihak dalam penerbitan surat berharga komersial serta hubungannya dengan novasi dan daluarsa : studi kasus gugatan wanprestasi PT JAIC Indonesia terhadap PT istaka karya (persero)

" Dalam dunia usaha saat ini, penggunaan Surat Berharga Komersil biasa dilakukan untuk memperoleh fasilitas pembiayaan jangka pendek untuk menambah modal kerja perusahaan. Skripsi ini membahas tiga hal, yaitu: (1) bagaimana tanggung jawab hukum para pihak dalam transaksi Surat Berharga Komersial; (2) apakah Trade Confirmation of Promissory Notes dapat dianggap sebagai novasi; dan (3) apakah Surat Berharga Komersial telah daluwarsa. Hasil penelitian dengan metode deskriptif ini menunjukkan bahwa: (1) ) tanggung jawab hukum para pihak dalam ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012

S1293

UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library

<< 1 2 >>

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian