Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 20 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Yogi Tujuliarto
Abstrak :
Penulis menemukan beberapa persamaan dan perbedaan penafsiran yang diberikan oleh para responden. Berikut adalah kesimpulan yang penulis buat terhadap penafsiran kedua puluh responden. Penafsiran yang sama terjadi ketika responden tidak memberikan penafsiran secara detil. Misalnya, ketika para responden manafsirkan tokoh pengemudi pada keempat gambar, mereka semua hanya menyebutkan profesi tokoh tersebut. Penafsiran yang mereka hasilkan tidak berbeda satu sama lain. Perbedaan yang terjadi ketika responden memberikan penafsiran secara spesifik/detil. Misalnya ketika para responden menjelaskan kondisi fisik tokoh penumpang pada gambar empat, mereka memiliki perbedaan anggapan terhadap bentuk fisik tokoh tersebut...
Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Budaya Universitas Indonesia, 2005
S11287
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Dodi Haryono
Abstrak :
Penafsiran konstitusi berdasarkan Pancasila harus dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945. Hal itu hendaknya dilakukan dengan menggunakan suatu pendekatan penafsiran yang holistis, integratif dan dinamis. Jika hal tersebut tidak dipenuhi akan cenderung menghasilkan putusan yang parsial, nonintegratif, statis, dan/atau liar. Implikasinya adalah justifikasi dan legitimasi normatif putusan-putusan MK-RI akan menjadi lemah. Untuk itu, penelitian disertasi ini mengangkat permasalahan konsepsi penafsiran konstitusi berdasarkan Pancasila secara teoritis maupun praktis, dan menawarkan suatu pendekatan baru dalam penafsiran konstitusi yang mampu menjawab permasalahan yang dikaji. Adapun pokok permasalahan yang diangkat dalam penelitian disertasi ini berfokus pada empat hal penting. Pertama, penjelasan mengenai konsepsi penafsiran purposif Aharon Barak berikut keunggulannya dalam upaya mewujudkan suatu pendekatan penafsiran konstitusi yang holistis, integratif, dan dinamis. Kedua, argumentasi penafsiran konstitusi berdasarkan Pancasila harus diterapkan oleh MK-RI dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945. Ketiga, analisis penafsiran konstitusi berdasarkan Pancasila dalam pertimbangan hukum beberapa Putusan MK-RI Periode 2015-2018 terkait pengujian undang-undang terhadap UUD 1945. Keempat, relevansi penafsiran purposif Aharon Barak bagi upaya mewujudkan suatu pendekatan penafsiran konstitusi berdasarkan Pancasila secara holistis, integratif, dan dinamis dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 di MK-RI, berikut konstruksinya. Keempat pokok permasalahan tersebut dikaji dengan mengacu pada tiga teori utama, yakni: teori konstitusi, teori penafsiran konstitusi, dan teori penafsiran purposif Aharon Barak. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan filsafat hukum, sejarah hukum, dan kasus. Sedangkan analisis data dilakukan secara deskriptif dan kualitatif. Penelitian disertasi ini menyimpulkan bahwa penafsiran purposif Barak bersifat eklektik yang holistis, integratif dan dinamis serta memiliki keunggulannya tersendiri dibandingkan penafsiran konstitusi lainnya dalam aliran orisinalisme, nonorisinalisme, maupun eklektisisme. Adapun penafsiran konstitusi berdasarkan Pancasila harus diterapkan oleh MK-RI dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 didasarkan pada alasan filosofis, yuridis, dan sosiologis. Hal itu hendaknya dilakukan dengan pendekatan penafsiran yang holistis, integratif, dan dinamis. Pernyataan tersebut selaras dengan pandangan MK-RI yang menegaskan perlunya penafsiran konstitusi berdasarkan Pancasila secara holistis, integratif dan dinamis. Hanya saja penafsiran konstitusi yang dilakukan oleh MK-RI Periode 2015-2018 belum menjamin akan terwujudnya suatu penafsiran yang holistis, integratif, dan dinamis. Berdasarkan analisis sebanyak 225 putusan MK-RI terkait pengujian konstitusional dari tahun 2015-2018 dengan menggunakan penafsiran purposif Aharon Barak, masih ditemukan sebanyak 74 putusan MK-RI yang belum memenuhi prinsip penafsiran holistis, integratif, dan dinamis. Untuk itu, penelitian ini mengajukan pendekatan penafsiran konstitusi berdasarkan Pancasila secara holistis, integratif, dan dinamis dengan mengembangkan penafsiran purposif Aharon Barak. Meskipun penafsiran purposif Aharon Barak ini relevan untuk dikembangkan di Indonesia, namun perlu diselaraskan dengan konteks sistem hukum Indonesia yang berbasis pada Pancasila. Pendekatan ini bertumpu pada tiga komponen utama, yaitu semantik, tujuan (tujuan subjektif, objektif, dan Pancasila), dan diskresi yudisial yang dapat mengakomodir ragam metode penafsiran konstitusi pada umumnya. Dengan demikian, hasil penafsiran konstitusi oleh MK-RI akan memiliki landasan justifikasi dan legitimasi yang kuat secara normatif. ......Constitutional interpretation based on Pancasila must be performed by the Constitutional Court of Indonesia (MK-RI) in reviewing laws against the 1945 Constitution. It requires a holistic, integrative, and dynamic interpretation approach. If it does not run well, it will produce a partial, non-integrative, static, and/or wild decision. It implicates that normative justification and legitimacy of the Constitutional Court's decision to be weak. Therefore, this dissertation research explains the constitutional interpretation concept based on Pancasila theoretically and practically, and then to propose a new approach in constitutional interpretation to solve the research problems. There are four main issues in this dissertation research. First, the conception of Aharon Barak’s purposive interpretation and its advantages to realize a holistic, integrative, and dynamic approach in constitutional interpretation. Second, argument of the constitutional interpretation based on Pancasila must be applied by the MK-RI in reviewing laws against the 1945 Constitution. Third, analysis of constitutional interpretation based on Pancasila in law consideration of some decision of MK-RI during 2015-2018 is related to judicial review of 1945 Constitution. Fourth, relevancy of Aharon Barak's purposive interpretation to realize a holistic, integrative, and dynamic constitutional interpretation approach based on Pancasila in examining laws against the 1945 Constitution at the MK-RI and its construction. The four main problems are studied by referring to three main theories: theory of constitutional, theory of constitutional interpretation and theory of purposive interpretation of Aharon Barak. The research method used is normative legal research by law philosophy, legal history, and case study approach. Meanwhile, data analysis was carried out descriptively and qualitatively. This research concludes that Barak's purposive interpretation is eclecticism that is holistic, integrative, and dynamic as well as it has special advantages compared to other constitution interpretation in originalism, non- originalism, and eclecticism. Interpretation of the constitution based on Pancasila must be applied by the MK-RI in judicial review of the 1945 Constitution based on philosophical, juridical, and sociological reasons by applying a holistic, integral, and dynamic interpretation approach. This statement is in line with the opinion of MK-RI to confirm the need of that approach when they interpret the 1945 Constitution. However, the constitutional interpretation carried out by the MK-RI during 2015-2018 did not assure the realization of a holistic, integrative, and dynamic interpretation. Based on Aharon Barak's purposive interpretation to analyze 225 of MK-RI decisions related to the constitutional review during 2015- 2018, there were 74 Constitutional Court decisions that have not fulfil the holistic, integrative, and dynamic interpretation principles. For this reason, this study proposes the interpretation of the constitution based on Pancasila in holistic, integral, and dynamic approach by developing Aharon Barak's purposive interpretation. However, this interpretation should be harmonized by the Indonesian legal system which is based on Pancasila. This approach is based on three main components, which are semantic, purposes (subjective, objective, and Pancasila), and judicial discretion that is able to accommodate variety of constitutional interpretation methods in general. Thus, the results of the constitutional interpretation by the MK-RI will have a strong normative justification and legitimacy basis.
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
D-pdf
UI - Disertasi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Angger Hassanah
Abstrak :
Skripsi ini membahas tentang penggunaan penafsiran perjanjian dan doktrin Contra Proferentem dalam penyelesaian sengketa perjanjian asuransi. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, sedangkan metode analisis datanya adalah metode kualitatif. Hasil penelitian ini menyarankan agar dalam penyelesaian sengketa perjanjian asuransi yang disebabkan oleh adanya ambiguitas dalam kata-kata, kalimat atau klausula pada polis maka dapat menggunakan penafsiran perjanjian, lebih khususnya dengan menggunakan doktrin Contra Proferentem yaitu menafsirkan polis berlawanan dengan maksud pihak yang membuat perjanjian (pihak yang menyediakan rancangan kontrak).
Depok: [Fakultas Hukum Universitas Indonesia;, ], 2009
S21471
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
cover
Lefilia Erlita Chita
Abstrak :
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) membedakan antara perubahan anggaran dasar dengan perubahan data perseroan. Namun, masih terjadi perbedaan penafsiran yang berpengaruh pada penetapan ada atau tidaknya jabatan Anggota Direksi yang lowong. Salah satu contohnya pada Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 1/PDT.G/2020/PN BNA. Permasalahan dalam penelitian ini adalah perbedaan penafsiran mengenai jabatan Anggota Direksi yang lowong, serta peran dan tanggung jawab Notaris dalam pembuatan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham sehubungan dengan jabatan Anggota Direksi yang lowong pada Putusan Pengadilan yang dianalisis. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum doktrinal. Hasil penelitian ini, berdasarkan Pasal 29 UUPT beserta peraturan pelaksanaannya, masa jabatan Anggota Direksi wajib ditafsirkan sebagai perubahan data perseroan. Dalam hal ini hakim kurang tepat menafsirkan perubahan masa jabatan Anggota Direksi sebagai perubahan anggaran dasar. Pada kasus ini, Notaris menggunakan data perseroan yang tidak relevan dan valid mengenai masa jabatan Direktur perseroan, sehingga menyebabkan jabatan Anggota Direksi dianggap dalam keadaan lowong, padahal Anggota Direksi tidak dalam keadaan lowong. Akibatnya Direktur perseroan yang masih berwenang menjabat digantikan dengan Direktur yang baru. Oleh karena itu, Notaris dinyatakan bersalah melakukan perbuatan melawan hukum. Notaris bertanggung jawab secara perdata, yaitu Akta Risalah RUPS Tanggal 1 Oktober 2019 yang dibuatnya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum. Notaris seharusnya menelusuri susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan terakhir dalam daftar perseroan. Selain itu, Sistem Administrasi Badan Hukum perlu dilakukan penyempurnaan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan menyediakan wadah isian mengenai masa jabatan susunan pengurus perseroan. ......The Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies (UUPT) differentiates between changes to a company's articles of association and company data. However, there are differences in interpretation regarding the vacant positions. One example is the Banda Aceh District Court Decision Number 1/PDT.G/2020/PN BNA. This difference in interpretation influences whether or not posts on the Board of Directors are vacant. The problem is the difference in interpretation regarding the vacant positions of Directors, as well as the role and responsibilities of the Notary in relation to the vacant positions of Directors in the Court Decision. This study uses doctrinal legal research methods. According to Article 29 of the Company Law, a term of BOD member position must be interpreted as a change in company data. The judge incorrectly interpreted a change in terms of BOD member position as a change in the articles of association. In this case, the Notary used company data that was irrelevant and invalid regarding the term of office of the company's Director, causing the position of the Director to be considered vacant, even though the Director was not vacant. As a result, the company's Director who was still authorized to serve was replaced by a new Director. The notary was found guilty of committing an unlawful act. Notaries are civilly responsible, namely the Deed of Minutes of the GMS dated 1 October 2019 which was made is declared to have no legal force. The notary should trace the latest composition of members of the Company's BOD and BOC in the company register. The Legal Entity Administration System needs to be refined by the Minister of Law and Human Rights by providing a form for filling in the term of office of the company's management.
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Untung Yuwono
Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini membahas masalah penafsiran teks terjemahan film (subtitle) dengan menggunakan metode deskriptif-normatif Tujuan penelitian ini untuk mendapatkan penjelasan serta gambaran yang lengkap dan masalah-masalah hambatan teks terjemahan dan isi film Data yang digunakan adalah satu episode film seri RCTI Renegade dengan judul Broken on the wheel of love.
1996
S11090
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Melania Shinta Nugraheni
Abstrak :
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji hubungan antara motif moral mengikat dan jenjang penafsiran dengan ideologi politik. Penelitian ini menguji dua hipotesis yang berseberangan dalam ideologi politik, bahwa orang-orang dengan ideologi politik yang berbeda memiliki persamaan atau perbedaan mekanisme psikologis antara satu sama lain. Hasil analisis korelasional menunjukkan bahwa setidaknya satu tipe dari dua tipe motif moral mengikat, yaitu keteraturan sosial, berhubungan dengan konservatisme; r 161 = 0,53, p. ...... The purpose of this study was to investigate the relationship between group binding moralities and construal level with political ideology. This study tested dual hypothesis of political ideology in psychology whether people with different political ideology have similar or different psychological underpinnings from each other. Correlational analysis conducted in this study showed that at least one type of two group binding moralities, social order, is related to conservatism r 161 0,53, p.
Depok: Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, 2018
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Fajh Robby Ferliansyah
Abstrak :
Skripsi ini membahas tentang Kontrak Karya PT. FIC Pasal 12 dan Pasal 13 yang mana didalamnya terdapat ketentuan tentang pemberian fasilitas khusus kepada PT.X untuk tidak membayar pajak selama kurun waktu yang ditentukan oleh Pasal tersebut. dalam skripsi ini menceritakan sejarah perjalanan PT. FIC melakukan kegiatan pertambangan di Indonesia dan alasan mengapa Pemerintah Indonesia memberikan fasilitas khusus tersebut dan Instansi Pemerintah yang mana yang dapat menafsirkan ketentuan demi ketentuan yang ada dalam Kontrak Karya tersebut. ......This thesis discuss about the Contract of Work of PT. FIC Article 12 and Article 13 in which there is provision on the granting of special facilities to PT.X to not pay taxes during the period specified by that article. in this paper tells history of the journey of PT. FIC conduct mining activities in Indonesia and the reasons why Indonesian Government provides special facilities and which government institutions who can interpret the existing provisions in the Contract of Work.
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011
S24729
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
cover
Timmerman, Benny Yohanes
Abstrak :
"Penelitian ini telah berupaya merumuskan dan mendeskripsikan sejumlah pandangan konseptual, untuk bisa diterapkan sebagai metode tafsir bagi karya-karya teks drama. Pandangan konseptual itu disebut Pendekatan Praksis. Pendekatan Praksis menawarkan konsep penafsiran produktif. Dalam kerangka penafsiran produktif, maka teks drama tidaklah semata-mata terletak pada sesuatu yang secara nyata dan langsung diutarakan secara literal. Makna teks justru terletak dalam cara-caranya yang khusus bagaimana suatu maksud diutarakan. Cara¬cara yang khusus itu seringkali berupa unsur yang bukan ucapan, namun yang menentukan daya pengubah dari apa yang diucapkan. Cara-cara yang khusus itu, dalam tubuh teks drama, muncul berupa berbagai siti'asi wacana. Berbagai situasi wacana itu bersifat lebih kaya dan majemuk kandungan makna-maknanya, dibandingkan dengan makna yang melekat di dalam struktur ceritanya. Jadi, analisa teks drama berdasarkan Pendekatan Praksis melibatkan upaya¬upaya pemahaman mengenai ""bagaimana"" makna-makna itu tercipta dalam konstruksi tekstualnya, dan bukan semata-mata menganalisa ""apa"" yang secara t 'surat dinyatakan dalam teks. Makna muncul dalam wacana, bukan yang melekat dalam cerita. Selain itu, Pendekatan Praksis juga meyakini bahwa bangunan makna dalam tubuh teks drama tidak hanya disusun oleh satu jenis wacana. Teks drama dibangun oleh berbagai cara pengucapan dan model penandaan yang majemuk, yang kemudian menciptakan berbagai wilayah wacana. Adanya berbagai wilayah wacana inilah yang memungkinkan dibukanya berbagai jalan-tafsir terhadap unit-unit teks, sehingga proses tafsir yang interaktif dengan bagian-bagian teks akan menjadi suatu pertemuan yang produktif. Pendekatan Praksis adalah prosedur tafsir yang kritis¬dialogis untuk menemukan makna-makna interaksional teks; yaitu suatu kandungan makna yang lebih dinamis, bersifat menggali dan menguji; tumbuh berkelanjutan, sebagai cerminan dari kedinamisan teks dan kedinamisan penafsir teks itu sendiri. Dalam penelitian ini, teks drama yang menjadi fokus tafsir adalah teks drama ""Perjuangan Suku Naga"" (1975) karya Rendra. Hasil penerapan Pendekatan Praksis terhadap teks drama ""Perjuangan Suku Naga"" menunjukkan bahwa prosedur tafsir melalui bagian-bagian teks yang bersifat signifikan, yakni bagian teks yang berfungsi sebagai representasi dari cara-cara teks tersebut membuka wilayah-wilayah wacananya sendiri, telah ditemukan dan..."
Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Budaya Universitas Indonesia, 2000
T38834
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Abram Pambudi Bowoarota
Abstrak :
Tesis ini menjelaskan kendala-kendala yang dialami Kurator dalam eksekusi aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berbentuk Persero (BUMN Persero) dalam kepailitan di Indonesia. Penelitian ini menitikberatkan pada upaya Kurator dalam mengatasi permasalahan tersebut melalui pendekatan yuridis empiris, karena penelitian ini menemukan adanya disinkronisasi peraturan tentang kepailitan BUMN, yaitu antara UU Kepailitan dengan undang-undang lainnya, serta poin-poin dalam UU Kepailitan itu sendiri. Contoh yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah PT Kertas Leces (Persero) yang sudah terlanjur pailit dan mengalami penyitaan atas harta pailitnya. Selain itu, Penulis akan menggunakan pengaturan eksekusi kepailitan BUMN dari negara lain untuk menjadikan bahan analisa Penulis perihal perbandingan pengimplementasiannya dengan kasus hukum tersebut di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada 2 (dua) tahap eksekusi aset – i) pengelolaan; dan ii) penyelesaian aset pailit. Namun masih terdapat kendala, baik internal maupun eksternal, dengan campur tangan pemerintah yang cukup besar. eksekusinya upaya Kurator untuk mengatasi kendala kepailitan BUMN Persero dengan mengirimkan surat kepada seluruh instansi terkait, menginventarisasi aset dan dokumen legal milik BUMN PT Persero (seperti halnya dalam kasus PT Kertas Leces (Persero)) yang dibutuhkan dalam proses aset dalam kepailitan. ......This thesis describes the obstacles experienced by Curators in the execution of assets of State-Owned Enterprises (BUMN) in the form of Corporation (BUMN Persero) in bankruptcy in Indonesia. This study focuses on the Curators’ efforts to overcome these problems by using an empirical juridical approach, because this research finds a desynchronization of regulations regarding the bankruptcy of BUMN, namely between the Bankruptcy Law and other laws, as well as points in the Bankruptcy Law itself. An example that can be taken in this research is PT Kertas Leces (Persero) which is already bankrupt and has experienced confiscation of its bankrupt assets. In addition, the Author will use the bankrupt State-Owned Enterprise execution arrangements from other countries to make the Author’s analysis material as comparison of its implementation with the legal case in Indonesia. The results show that there are 2 (two) stages of asset execution, namely: i) management; and ii) settlement of bankrupt assets. However, there are still obstacles occurred, both internal and external aspects related with considerable government intervention. Execution of the Curator’s effort to overcome the constraints of the bankruptcy of BUMN Persero by sending letters to all relevant agencies, inventorying assets and legal documents belonging to BUMN Persero (as in the case of PT Kertas Leces (Persero) which are needed in the process of assets in bankruptcy.
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Mhd. Rizki Rosadi
Abstrak :
Memorandum of Understanding (MoU) merupakan kontrak awal atau pra kontrak yang memuat keinginan awal para pihak. Dalam perkara antara PT. Gema Samudra (Tergugat I) dengan PT. Berkah Rejeki Makmur (Penggugat) terdapat perjanjian kerjasama yang tertuang dalam Draft Memorandum of Understanding (MoU) dan para pihak telah menjalankan kerjasama tersebut. Namun, pada minggu ke tiga setelah kerjasama berjalan, Draft Memorandum of Understanding (MoU) tersebut dibatalkan oleh salah satu pihak dan di sahkan oleh Majelis Hakim karena menurut Majelis Hakim Draft Memorandum of Understanding (MoU) tersebut masih berupa konsep sehingga belum mengikat seperti perjanjian dan dapat dibatalkan. Tujuan dari skripsi ini adalah untuk mengetahui kekuatan mengikat dari Draft Memorandum of Understanding (MoU) tersebut. Penelitian yang akan dilakukan oleh penulis dibuat dalam bentuk penelitian yuridis normatif atau studi kepustakaan yang dilakukan terhadap hukum positif di Indonesia. Adapun kesimpulan dari skripsi ini adalah Draft Memorandum of Understanding (MoU) antara para pihak tersebut sudah mengikat meskipun masih berupa Draft Memorandum of Understanding (MoU). Hal tersebut karena berdasarkan Pasal 1343 KUHPerdata dan ditegaskan dengan doktrin Acceptance by Conduct yang menjelaskan bahwa kesepakatan sudah mengikat bagi para pihak dilihat dari maksud dan tindakan para pihak. Dimana dalam hal ini para pihak telah melakukan tindakan dan prestasi yaitu Penggugat telah mengantarkan BBM ke Tergugat I dan Tergugat I telah melakukan pembayaran.
Memorandum of Understanding (MoU) is an initial/pre contract that contains beginning conditions of each parties. In the case between PT. Gema Samudra (Defendant I) and PT. Berkah Rejeki Makmur (Plaintiff), there was a treaty of partnership written on Draft Memorandum of Understanding (MoU) and each parties were agreed on it. Nevertheless, on the third week of the ongoing patrtnership, the Draft Memorandum of Understanding (MoU) was cancelled by one of the party and was legalized by the Judge Assembly who, at the time, thought that the Draft Memorandum of Understanding (MoU) was merely a concept hence it had no legally binding and could still be cancelled. The purpose of this paper is to acknowledge the binding power of the Draft Memorandum of Understanding (MoU). The research that will be conducted by the writer is a normative judicial research or a literature study of the positive law in Indonesia. The conclusion of this paper is that the Draft Memorandum of Understanding (MoU) between the two parties has a binding power even though its form was still a Draft, based on Article No. 1343 KUHPerdata and confirmed by the doctrine of Acceptance by Conduct which explains that an agreement has enough legally binding on parties, viewed from the purpose and the action of the parties. As in for this case, both parties had done an action; the Plaintiff had delivered fuel to the Defendant I and Defendant I had done a payment.
Depok: Universitas Indonesia, 2016
S64533
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2   >>