Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 10 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Undang-undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 1986 tentang peradilan umum
Jakarta: Eka Jaya, 1986
347.01 UND
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
M. Karjadi
Reglemen Indonesia yang dibaharui S.1941 No.44 RIB(HIR)
Bogor: Politeia, 1985
345.05 KAR r
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Himpunan tanya jawab tehnis Rakernas 1985 tanggal 21-23 Maret 1985 di Yogyakarta
Jakarta: Dep. Hukum-MA RI, 1986
347.01 IND h
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
M. Karjadi
Reglemen Indonesia yang diperbaharui S.1941 No. 44 RIB (H.I.R.)
Bogor: Politeia, 1992
345.05 KAR r
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Riki Susanto
Kompensasi peradilan umum dan peradilan tata usaha negara dalam memutus sengketa kepemilikan atas tanah dan membatalkan sertfikat tanah sebagai keputusan tata usaha negara (studi kasus putusan pengadilan negeri Bogor No. 63/PDT.G/2008/PN.BGR jo.putusan pengadilan tinggi Bandung No 115/PDT/2009/PT.BDG dan putusan pengadilan tata usaha negara No. 32/G/2008/PTUN-BDG)
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010
S22483
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
cover
Jelli Rita
Eksistensi Peradilan Militer Pasca Tunduknya Militer pada Peradilan Umum dalam hal Melakukan Tindak Pidana Umum
" Penulisan ini mengkaji Eksistensi Peradilan Militer Pasca Tunduknya Militer pada Peradilan umum dalam hal melakukan tindak pidana umum. Hal ini bertitik tolak dari pasal 3 ayat 4 huruf a Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan Peran Polri. Kemudian diatur kembali dalam Undang-undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia pasal 65 ayat 2 khususnya yang mengatur Prajurit tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum pidana militer dan tunduk pada kekuasaan ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007
T38073
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Achmad Fauzan
Perundang-undangan lengkap tentang peradilan umum, peradilan khusus, dan mahkamah konstitusi
Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009
347.01 ACH p
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Achmad Fauzan
Perundang-undangan lengkap tentang peradilan umum, peradilan khusus, dan mahkamah konstitusi
Jakarta: Prenada Media, 2005
347.01 ACH p
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Undang-undang kejaksaan: UU RI no. 5 tahun 1991
Jakarta: Sinar Grafika, 1993
347.01 UND
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Muhammad Alifian Geraldi Fauzi
Kompetensi Mengadili Peradilan Tata Usaha Negara Terhadap Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) = The Competence to Adjudicate State Administrative Court Against Law Claims Government Bodies and/or Officials (Onrechtmatige Overheidsdaad)
" Pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, kompetensi mengadili pengadilan tata usaha negara (PTUN) mengalami perluasan kompetensi absolut yang sangat signifikan. Kewenangan untuk mengadili objek sengketa tidak saja berupa keputusan tata usaha negara (KTUN) tetapi termasuk juga tindakan faktual badan dan/atau pejabat pemerintahan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana implikasi perluasan kompetensi mengadili peradilan tata usaha negara pasca berlakunya UU AP dan bagaimana titik singgung kompetensi mengadili sengketa onrechtmatige ... "
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library