Hasil Pencarian

Ditemukan 14 dokumen yang sesuai dengan query

Moehammad Rizky Pratama, author

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena kesalahan berat, peranan penyidik kepolisisan dalam penyelesaikan perselisihan hubungan industrial

Berbicara mengenai masalah hubungan industrial selalu saja tidak pernah ada habisnya. Konflik antara Pengusaha dengan Buruh selalu saja timbul. Dalam perkembangan saat ini, hubungan antara pengusaha dan buruh berangsur mulai sejajar. Dampaknya pihak Pengusaha tidak dapat bertindak semena-mena terhadap buruh yang dipekerjakannya. Termasuk untuk Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena pihak...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006

T19169

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Oyong Darwan, author

Penyelesaian Perselisihan Perburuhan: Studi tentang Arbitrase Ketenagakerjaan

Jakarta: Universitas Indonesia, 2003

T36404

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Hernoko Dono Wibowo, author

Arbitrase dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial

ABSTRAK
The dispute of Industrial Relationship is the main issue frequently takes place to work relation at each company. Such a dispute may be caused by various factors which later need a solution by means of dispute settlement to industrial relationship. The manners of industrial relation settlement taken by public have...

Universitas Indonesia, 2007

T19637

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Sahat, author

Implikasi Undang-undang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial No.2 Tahun 2004 Terhadap Iklim Investasi

Dalam melaksanakan pembangunan ekonomi, negara-negara sedang berkembang memerlukan modal, keahlian dan teknologi dari negara-negara maju. Kebutuhan akan modal baik modal asing maupun modal dalam negeri bagi negara yang melakukan pembangunan memang tidak dapat dihindari. Sejak krisis tahun 1998, investasi jatuh, yang mengakibatkan pertumbuhan ekonomi hanya 3,5% - 4 % per tahun....

Depok: Universitas Indonesia, 2004

T36584

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Gugum Ridho Putra, author

Penyelesaian perselisihan internal partai politik studi kasus terhadap penyelesaian perselisihan internal Partai Persatuan Pembangunan periode 2014 2019 dan partai golongan karya periode 2014 2019 = The settlement of internal disputes of political parties case study on internal disputes of Partai Persatuan Pembangunan PPP period of 2014 2019 and partai golkar period of 2014 2019

ABSTRAK Sebagai hak dasar warga negera, pendirian partai politik merupakan salah satu implementasi dari penegakkan hak hak politik warga negara. Hak politik secara teoritis tergolong ke dalam Hak Negatif yakni hak dasar yang penegakan dan pemenuhan nya dapat dikatakan telah ideal apabila negara mengurangi peran campur tangan lebih jauh. Begitupun dengan...

Depok: Universitas Indonesia, 2016

T44855

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Indah Kurnia, author

Analisis alternative dispute resolution dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial = Alternative dispute resolution analysis in industrial relations disputes settlement

ABSTRAK
Analisis Alternative Dispute Resolution ADR dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial PPHI , merupakan penelitian yuridis yang mengkaji proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial berdasarkan kaidah peraturan perundang-undangan dan prinsip ADR serta menjabarkan lebih lanjut praktik tersebut melalui perbandingan hukum dengan negara Amerika Serikat. Penelitian yang bertujuan untuk menganalisis praktik ADR dalam...

2017

T48365

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Ricka Rosita, author

Tinjauan Yuridis Atas Putusan Mahkamah Agung Nomor 10 PK/Pdt.Sus/2013 Tentang Perselisihan Hubungan Industrial Akibat Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak PT. Pupuk Sriwidjaja (Persero) = Legal Review on Supreme Court Judgement No. 10/PK/Pdt.Sus/2013 with regards to Industrial Relations Dispute Arising from At - Will Employment Termination by PT. Pupuk Sriwidjaja (Persero)

[ABSTRAK
Tesis ini membahas mengenai proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial khususnya dalam penyelesaian perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 10 PK/Pdt.Sus/2013 yang melibatkan pekerja dan PT. Pupuk Sriwidjaja (Persero) yang dianalisa berdasarkan Undangundang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis...

2014

T42265

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Sondang Anggraeni, author

Tinjauan yuridis terhadap pemutusan hubungan kerja (PHK) direktur berdasarkan UU No.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan = Judicial review of the termination of directors in accordance with act No.13 Th 2003 on employment

Tesis ini membahas Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan alasan pensiun yang terjadi terhadap seorang Direktur di PT. X. Penelitian ini bersifat normatif dan deskriptif. Penelitian ini untuk mengetahui pentingnya peranan hukum dalam mengatasi terjadinya pemutusan hubungan kerja di perusahaan. Bila terjadi PHK, pekerja mempunyai hak yang diatur Undang-Undang Ketenagakerjaan. Pemberi...

Depok: Universitas Indonesia, 2015

T43807

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Ketaren, Davina M.P., author

Penyelesaian perselisihan premium call antara PT. Telkom dan konsumen melalui mediasi oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia

Sengketa konsumen dapat diselesaikan melalui dua cara, yaitu melalui pengadilan atau melalui penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Tesis ini mengangkat salah satu cara penyelesaian sengketa konsumen, yaitu dengan mediasi. Mediasi adalah penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dibantu oleh mediator yaitu pihak ketiga yang netral untuk membantu memperoleh kesepakatan yang...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007

T19308

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Ibnu Hakam Musais, author

Kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai Lembaga yang mengadili perselisihan hasil pemilihan Kepala Daerah pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 = Constitutional Courts Authorities as an Institution for Regional Election Dispute Settlement, post-decision of the Constitutional Court Number 97/PUU-XI/2013 / Ibnu Hakam Musais

ABSTRAK

Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013, pilkada bukan lagi pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan pemilihan kepala daerah dipilih secara demokratis, sampai saat ini juga masih menimbulkan perdebatan apakah...

2018

T55129

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

<< 1 2 >>

Hasil Pencarian :: Kembali

Hasil Pencarian