Ditemukan 12 dokumen yang sesuai dengan query
Deddy Sunanda, author
ABSTRAK
Pembangunan ekonomi berdampak pada timbulnya kejahatan
korporasi di masyarakat yang tanpa disadari telah merugikan masyarakat.
Kejahatan ini salah satunya adalah kejahatan di Pasar Modal. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui kapan suatu keterbukaan informasi dari suatu
korporasi dalam hal penawaran umum dapat dikategorikan sebagai penyesatan
informasi terhadap publik, siapa pihak yang berwenang melakukan
penyelidikan dan penyidikan apabila...
2009
T37199
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
Kimberly Chrestella, author
ABSTRACT
Sebagian besar peraturan perundang-undangan di Indonesia, subjek yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya dalam tindak pidana korporasi yang dilakukan oleh perseroan terbatas adalah korporasi itu sendiri dan/atau pengurusnya. Praktiknya, masih terdapat kasus dimana para pemegang saham merupakan pemberi perintah atau dalang dibalik tindakan direksi selaku pengurus suatu perseroan terbatas. Tulisan ini ditujukan...
2019
S-Pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Budi Suhariyanto, author
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) telah mengatur model pertanggungjawaban pidana korporasi yaitu bilamana suatu tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama korporasi maka tuntutan dan penjatuhan pidananya dapat dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya. UU...
Jakarta: Fakultas Hukum, 2021
D-pdf
UI - Disertasi Membership Universitas Indonesia Library
Rantawan Djanim, author
Jakarta: Universitas Indonesia, 1997
T36424
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Ginting, Arija Br, author
ABSTRAK
Karakteristik delik korporasi yang berbeda dari street crime membuat sejumlah
ahli memandang bahwa ultimum remedium tidak lagi relevan dalam konteks
pertanggungjawaban pidana korporasi. Pertanyaannya adalah (1) bagaimanakah
konsep dan makna ultimum remedium dalam hukum pidana dan kaitannya dengan
Hak Asasi Manusia? (2) bagaimana perumusan ultimum remedium di dalam
konteks pertanggungjawaban pidana korporasi? dan (3) bagaimanakah
implementasi...
2017
T48755
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Hutapea, Putri Vera, author
Pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan salah satu sektor yang cukup rentan dan berpotensi terhadap praktek tindak pidana korupsi. Selain melibatkan pejabat pemerintah dan pengurus korporasi, korupsi pada sektor ini juga melibatkan korporasi. Adapun kasus yang dibahas dalam penelitian ini adalah Putusan No. 94/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Jkt.Pst jo. Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI. Penelitian ini menggunakan metode...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018
T50965
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Wahyu Prestianto Rizki Yudha Putra, author
Konsep pertanggungjawaban pidana korporasi telah diterapkan dalam beberapa kasus pidana yang melibatkan korporasi di Indonesia. Namun ditemukan banyak kendala yang dihadapi oleh penegak hukum dalam melaksanakan proses hukum terhadap korporasi. Untuk mengatasi hal tersebut, Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Deddy Sunanda, author
Pembangunan ekonomi berdampak pada timbulnya kejahatan korporasi di masyarakat yang tanpa disadari telah merugikan masyarakat. Kejahatan ini salah satunya adalah kejahatan di Pasar Modal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kapan suatu keterbukaan informasi dari suatu korporasi dalam hal penawaran umum dapat dikategorikan sebegai penyesatan informasi terhadap publik, siapa pihak yang...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009
T26072
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
Yusuf Shofie, author
Undang-undang No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) sudah lebih dua tahun diundangkan, tetapi masih bersifat utopia. Posisi tawar konsumen masih tetap tidak seimbang dan konsumen berada pada posisi yang lemah dibandingkan korporasi pelaku usaha Beberapa hal menarik perhatian peneliti untuk melakukan studi! penelitian ini. Pertama, perhatian hukum pidana yang...
Universitas Indonesia, 2001
T16721
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Moh. Helmi Syarif, author
ABSTRAK
Terjadinya kecelakaan atas transportasi massal yang menimbulkan
banyaknya korban meninggal dunia, adakalanya ditengarai karena ulah
manajemen, seperti misalnya perusahaan otobus, yang tidak secara teratur melakukan pemeriksaan kelaikan alat transportasinya, atau tidak memenuhi kelayakan teknis dengan tujuan menghemat biaya investasi yang mana perbuatan itu pada akhirnya dapat mengabaikan faktor keselamatan penumpang bus dan...
2013
T32590
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
