Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini didasarkan terhadap masalah perkembangan transaksi e-commerce yang tidak serta merta mendongkrak penerimaan negara dari sektor perpajakan. Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan penegasan berkaitan e-commerce dengan mengeluarkan SE-62/PJ/2013 tanggal 27 Desember 2013 tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan Atas Transaksi E-commerce, di mana atas transaksi e-commerce dikenakan pajak yang sama dengan pelaku bisnis konvensional. Namun ketentuan tersebut belum cukup berhasil memaksimalkan pajak atas e-commerce. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa penerapan SE-62/PJ/2013 tanggal 27 Desember 2013 tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan Atas Transaksi E-commerce di PT. Bukalapak.com dan memberikan rekomendasi kepada PT. Bukalapak.com berkaitan aspek perpajakan atas transaksi e-commerce. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian dengan studi kasus. Penelitian ini menggunakan pendekatan mixed-method (metode campuran). Objek Penelitian adalah PT. Bukalapak.com dengan Divisi Perpajakan sebagai unit analisis. Instrumen penelitian menggunakan wawancara terhadap PT. Bukalapak.com dan kuesioner kepada para penjual yang bertransaksi menggunakan platform marketplace. Kesimpulan penelitian adalah PT Bukalapak.com tidak melakukan penerapan atau ketentuan khusus bagi pengguna aplikasi Bukalapak, hal tersebut mengacu pada sistem perpajakan yang dilakukan di Indonesia yaitu self assessment. Kurangnya pengetahuan perpajakan atas kewajiban perpajakannya menyebabkan kurang berhasil dalam memaksimalkan pembayaran pajak atas transaksi e-commerce. Terdapat sentimen negatif dengan menyatakan belum pernah melakukan, tidak paham ataupun tidak mengerti ketentuan perpajakan dari penjual yang melakukan transaksi e-commerce. PT. Bukalapak.com memiliki inisiatif untuk menjadi mitra otoritas perpajakan dengan mengajukan diri sebagai Application Service Provider, sehingga pelaporan pajak dan pembayaran pajak dapat dilakukan melalui aplikasi Bukalapak.

---

This research is based on the problem of the development of transactions e-commerce that do not necessarily boost state revenues from the taxation sector. The Directorate General of Taxation has made an affirmation regarding e-commerce by issuing SE-62/PJ/2013 dated December 27, 2013 concerning Affirmation of Provisions on Taxation of Transactions E-commerce, where transactions e-commerce are subject to the same tax as conventional business actors. However, this provision has not been enough to successfully maximize tax on e-commerce. This study aims to analyze the application of SE-62/PJ/2013 dated 27 December 2013 concerning Affirmation of Taxation Terms on E-commerce Transactions at PT. Bukalapak.com and provide recommendations to PT. Bukalapak.com related to the taxation aspect of transactions e-commerce. This study uses a research approach with case studies. This study uses mixed-method approach. The object of the research is PT. Bukalapak.com with the Tax Division as a unit of analysis. The research instrument uses interviews with PT. Bukalapak.com and questionnaires to sellers who transact using the marketplace platform. The conclusion of the study is that PT Bukalapak.com does not implement or apply specific provisions for users of the Bukalapak application, this refers to the taxation system carried out in Indonesia, namely self assessment. Lack of tax knowledge on taxation obligations causes less success in maximizing tax payments on transactions e-commerce. There was a negative sentiment by stating that they had never done, did not understand or did not understand the tax provisions of the seller who made a transaction e-commerce. PT. Bukalapak.com has the initiative to become a partner of the taxation authority by submitting itself as an Application Service Provider, so that tax reporting and tax payments can be made through the Bukalapak application."

"Chatbot merupakan salah satu aplikasi berupa sarana yang dapat mengoptimalkan distribusi layanan kepada pelanggan dengan meminimalkan komunikasi dengan agen manusia langsung di tingkat pertama. Percakapan chatbot dapat diterapkan melalui teks atau text-to-speech atau suara. Pertumbuhan pasar itu sendiri meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Tujuan utama dari penulisan ini adalah untuk mempertimbangkan platform chatbot terbaik menggunakan Analytic Hierarchy Process (AHP) yang dikombinasikan dengan metode Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS) untuk pasar di Indonesia. Dengan demikian, pasar dapat memperoleh keunggulan kompetitif dan mencapai kepuasan pelanggan dengan pengiriman layanan responsif yang didukung oleh platform chatbot terpilih.

---

A chatbot is the most recent application which can optimize service distribution to the customer by minimizing the communication with live human agents in the first level. Chatbot’s conversation could be applied via text or text-to-speech or voice. The marketplace growth itself is mounting in past years. The main purpose of this paper is to consider the best chatbot platform using Analytic Hierarchy Process (AHP) combined with Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS) methods for the marketplace in Indonesia. Thus, the marketplace could gain a competitive advantage and achieve customer satisfaction with responsive service delivery supported by a selected chatbot platform."

"Kemajuan teknologi informasi yang melonjak pesat berbanding lurus dengan meningkatnya pengguna internet di Indonesia. Dengan meningkatnya pengguna internet, meningkat pula jumlah transaksi elektronik di Indonesia. Kebijakan pemerintah terkait transaksi elektronik ini perlu terintegrasi untuk menghindari tumpang tindihnya peraturan serta memaksimalkan pemasukan negara dari pajak penghasilan, termasuk juga penerapan Persetujuan Pajak Berganda terhadapnya. Pemerintah dalam hal ini berwenang untuk memastikan kepatuhan pajak bagi para pelaku transaksi elektronik di Indonesia. Belum lama ini sempat disahkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 210 Tahun 2018 tentang Perlakuan Perpajakan Atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (E-Commerce). Namun sebelum sempat diberlakukan, PMK tersebut justru dicabut. Dengan pencabutan PMK tersebut, saat ini belum ada peraturan yang secara jelas mengatur mengenai transaksi elektronik melalui Platform Marketplace. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan kepustakaan. Kesimpulan yang didapat dari penelitian ini adalah saat ini pemungutan pajak penghasilan terhadap transaksi elektronik masih menggunakan ketentuan yang sama dengan pajak penghasilan atas transaksi konvensional. Dari hal tersebut, maka diharapkan setelah ini akan dikeluarkan peraturan baru yang khusus mengatur mengenai perpajakan terhadap transaksi elektronik dan penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda terhadapnya untuk memaksimalkan pemungutan pajak penghasilan terhadap transaksi elektronik.

---

The rapid advancement of information technology is directly proportional to the increase in internet users in Indonesia. With the increase in internet users, the number of electronic transactions in Indonesia has also increased. Government policy regarding electronic transactions needs to be integrated to avoid overlapping of regulations and to maximize state revenues from income taxes, including the application of the Double Taxation Agreement. The government in this case has the authority to ensure tax compliance for perpetrators of electronic transactions in Indonesia. Recently, the Minister of Finance released Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 210 Tahun 2018 about Perlakuan Perpajakan Atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (E-Commerce). But before it could take effect, the PMK 210/2018 was actually revoked. With the revocation of the PMK 210/2018, there are currently no regulations that clearly regulate electronic transactions through the Marketplace Platform. This study uses a normative legal research method with a law and literature approach. The conclusion obtained from this study is that currently the collection of income tax on electronic transactions still uses the same provisions as income tax on conventional transactions. From this, it is expected that after this will be issued a new regulation specifically regulating the taxation of electronic transactions and the application of the Double Taxation Avoidance Agreement to maximize the collection of income tax on electronic transactions."

"Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan aturan pajak atas transaksi e-commerce di Indonesia dan beberapa negara yang dipilih serta mengevaluasi hambatan yang dihadapi dalam implementasi aturan pajak atas transaksi e-commerce di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan studi literatur. Perbandingan peraturan pajak atas transaksi e-commerce dilakukan untuk negara Amerika Serikat, Uni Eropa, China dan Singapura. Amerika Serikat, Uni Eropa dan China dipilih karena transaksi e-commerce paling banyak terjadi di negara-negara tersebut sehingga menjadi rujukan dalam peraturan pajak transaksi e-commerce di negara-negara lain.  Kesimpulannya, transaksi e-commerce dapat dikenakan PPN atau PPh tergantung pada karakteristik kegiatan ekonomi di negaranya. AS lebih beroritensai pada aktivitas produksi sehingga lebih berfokus pada PPh badan sedangkan Uni Eropa dan Singapura aktivitas ekonomi negaranya lebih kuat pada sektor perdagangan dan konsumsi sehingga lebih berfokus pada PPN dan pajak penjualan. China, meskipun merupakan negara produksi terbesar, berfokus pada PPN dengan memberikan banyak insentif pajak untuk mendorong transaksi e-commerce menggunakan platform marketplace domestik. Di Indonesia, transaksi e-commerce dikenakan PPN serta subjek luar negeri penyelenggara e-commerce diperlakukan sebagai bentuk usaha tetap dan dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan dalam UU no 2 tahun 2020. Pemerintah kemudian membuat beberapa peraturan pelaksana yang mengatur penetapan penyedia jasa luar negeri sebagai BUT dan PKP. Pengenaan PPN atas e-commerce yang dipotong oleh penyedia platform marketplace (PMSE) akan memudahkan administrasi pajak dan menjadikan penjualan secara e-commerce setara dengan penjualan secara tradisional (non-e-commerce). Tantangan bagi pemerintah untuk memberlakukan ketentuan pajak atas transaksi e-commerce adalah kemungkinan resistensi bahkan counter action dari negara dari mana perusahaan berasal, khususnya AS

---

This study aims to compare the tax rules on e-commerce transactions in Indonesia and selected countries and to evaluate the obstacles faced in implementing tax rules for e-commerce transactions in Indonesia. This research was conducted with a literature study. Comparison of tax regulations on e-commerce transactions carried out for the United States, European Union, China and Singapore. The United States, the European Union and China were chosen because e-commerce transactions occur most frequently in these countries so they become references in e-commerce transaction tax regulations for other countries. In conclusion, e-commerce transactions may be subject to VAT or income tax depending on the characteristics of economic activity in the country. The US is more concerned with production activities so it is more focused on corporate income tax while the European Union and Singapore have stronger economic activity in the trade and consumption sectors so they are more focused on VAT and sales tax. China, although it is the largest production country, it focuses on VAT by providing many tax incentives to encourage e-commerce transactions using their domestic marketplace platform. In Indonesia, e-commerce transactions are subject to VAT and foreign subjects implementing e-commerce transactions are treated as permanent establishments and subject to income tax in accordance with the provisions in Law no 2 of 2020. The government then makes several implementing regulations governing the designation of foreign service providers as BUT (permanent establishment) and PKP. The imposition of VAT on e-commerce that is deducted by the marketplace platform (PMSE) provider will facilitate tax administration and make e-commerce sales equivalent to traditional (non-e-commerce) sales. The challenge for the government to impose tax provisions on e-commerce transactions is the possibility of resistance and even counter action from the country from which the company originates, especially the US."