Hasil Pencarian

Ditemukan 46 dokumen yang sesuai dengan query

Tiara Widyantine, author

Tinjauan yuridis terhadap kewenangan pengadilan negeri dalam penentuan kuorum dalam rapat umum pemegang saham perseroan terbatas = Legal analysis on the authority of the disttrict court in granting approval on the determining quorum in general meeting of shareholders a limited liability company

ABSTRAK
Tesis ini membahas mengenai kewenangan Pengadilan Negeri dalam hal mengabulkan permohonan Pemegang Saham untuk menyelenggarakan dan menentukan kuorum dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Kewenangan tersebut diberikan oleh Undang-Undang Perseroan Terbatas kepada Pengadilan Negeri guna mencegah kemacetan penyelenggaraan dan pengambilan keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan yang apabila Rapat Umum Pemegang Saham tersebut tidak dapat berjalan,...

2012

T31231

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Namira, author

Analisa yuridis atas permohonan penetapan kuorum rapat umum pemegang saham setelah rapat umum pemegang saham ketiga : studi kasus putusan nomor: 1199/K/PDT/2010 = Juridical analysis on the stipulation of quorum of general meeting of shareholders after the third general meeting of shareholders : case study verdict number: 1199/K/PDT/2010

Tesis ini membahas kasus mengenai Perseroan Terbatas yang telah melakukan pemanggilan untuk RUPS Pertama, RUPS Kedua, RUPS Ketiga dan RUPS Kempat, tetapi tidak dapat diselenggarakan dikarenakan tidak tercapai kuorum kehadiran dalam RUPS tersebut. Jenis penelitian ini adalah hukum normatif, dengan metode penelitian kepustakaan dengan studi kasus terhadap permohonan penetapan kuorum...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012

T31070

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Manembu, Audra Melanie Nicole, author

Aspek hukum atas terbitnya surat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap akta perubahan anggaran dasar yang tidak memenuhi ketentuan kuorum kehadiran RUPS (studi kasus: putusan Mahkamah Agung nomor 355/K/TUN/2009) = Legal aspect upon the issuance of decree of the minister of law and human rights against articles of association amendment deed which not meet the provision of presence quorum of GMS (case study: decree of the supreme court number: 355/K/TUN/2009)

Tesis ini membahas mengenai kasus diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia terhadap akta perubahan anggaran dasar perseroan yang tidak memenuhi kuorum kehadiran RUPS. Dalam Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) ditetapkan bahwa RUPS untuk mengubah anggaran dasar dapat dilangsungkan jika dalam rapat paling sedikit 2/3...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012

T30684

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Dalimunthe, Rafika Arifina, author

Peranan notaris dalam pembuatan akta risalah RUPS luar biasa PT, golden bird metro : Analisis penetapan pengadilan negeri jakarta pusat No.166/PDT.G/2008/PN.IKT PST = The role of notary in deed preparation of extraordinary general meeting of shareholders of PT. golden bird metro : Analysis of stipulation of central jakarta district court Number 166/PDT.G/2008/PN.JKT.PST.

Tesis ini membahas mengenai Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (untuk selanjutnya disebut RUPS LB) yang dilakukan dan dihadiri oleh seluruh pemegang saham PT. Golden Bird Metro pada tanggal 18 Maret 2008. RUPS LB ini adalah yang kedua kalinya diadakan karena pada saat RUPS pertama tidak memenuhi kuorum. Panggilan Rapat...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011

T28344

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Inggrid Vera Mour, author

Analisa yuridis atas penetapan kuorium rapat umum pemegang saham Perseroan Terbatas oleh Pengadilan Negeri (Studi kasus atas penetapan No. 240/PDT.G/2008/PN.JKT.SEL) / Ingrid Vera Mour

ABSTRAK
Pelaksanaan RUPS harus memenuhi ketentuan mengenai kuorum. Bila tidak terpenuhi, maka RUPS tidak dapat dilaksanakan. UU Perseroan Terbatas membolehkan perseroan meminta pengadilan negeri setempat menetapkan kuorum untuk RUPS ketiga. Permasalahannya 1) Apa yang menjadi dasar diterimanya permohonan tersebut oleh pengadilan negeri? 2) Apa yang dapat dilakukan pemegang saham, bila hasil penetapan tidak memuaskan? Penelitian ini merupakan...

2009

T37481

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Kartini Putri Ngadimin, author

Implikasi Rapat Umum Pemegang Saham yang Dilaksanakan karena Kepemilikan Saham Cacat Hukum (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 360/Pdt/PT.DKI) = Implication of General Meeting of Shareholders Due to Wrongful Ownership of Shares (Case Study of Jakarta High Court's Decision No. 360/Pdt/PT.DKI).

Tesis ini membahas implikasi dari Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan dengan adanya kepemilikan dari pemegang saham yang cacat hukum. Pembahasan akan difokuskan pada keabsahan dari Rapat Umum Pemegang Saham tersebut dan tanggung jawab notaris terkait yang Rapat tersebut sudah diberitahukan di Kementerian Hukum dan HAM dalam kasus Putusan Pengadilan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

T-Pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Dara Ayu Maharani, author

Peran notaris terhadap pembuatan akta rapat umum pemegang saham berkerkaitan dengan harta peninggalan yang belum terpisahkan berupa saham perseroan oleh ahli waris pemegang saham perseroan (Studi kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 2180 K/Pdt/2017) = The role of a notary public in making the deed of the annual general meeting of shareholders related to the unresolved inheritance in the form of the company share by the heir of the company shareholder (Case study of The Supreme Court Decision number 2180 K/Pdt/2017).

Tesis ini membahas tentang keabsahan akta RUPS terkait peninggalan yang belum terpisahkan berupa saham perseroan oleh ahli waris pemegang saham perseroan serta tanggung jawab notaris terhadap akta RUPS yang dibuatnya. Metode Penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif. Tipe penelitian ini berdasarkan pada tipe deskriptif analitis. Metode pengolahan data yang...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Fajar Eko Prabowo, author

Analisa yuridis permohonan penetapan pengadilan untuk kuorum rapat umum pemegang saham ketiga yang lewat waktu (Studi kasus permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri oleh PT. X dihubungkan dengan konflik internal di antara para pemegang saham) = Juridist analysis in connection with request of court's decree for the quorum of third general meeting of shareholders that has expired (Case study request to Head of District Court by PT. X in its relation to internal conflict between shareholders)

Skripsi Ini membahas tentang Rapat Umum Pemegang Saham Yang Lewat waktu. Lewat waktunya penyelenggaran RUPS Ketiga ini dikarenakan adanya permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk Penetapan Jumlah Kuorum RUPS yang lebih kecil. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran mengenai konsekuensi hukum dari PT yang melakukan Permohonan Tersebut. ......This...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013

S45628

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Arif Wicaksana, author

Kedudukan negara sebagai pemegang saham dan RUPS pada perusahaan perseroan (Persero)

Menurut Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 1998 :Perusahaan Perseroan, untuk selanjutnya disebut PERSERO, adalah Badan Usaha Milik Negara yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 yang berbentuk Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 yang seluruh atau paling sedikit 51% saham yang dikeluarkannya dimiliki oleh Negara...

Depok: Universitas Indonesia, 1999

T40840

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Windu Kirana, author

Keabsahan perbuatan hukum yang dilakukan berdasarkan kuasa direksi perseroan terbatas : studi kasus sengketa pengambilalihan saham PT Sima Bintang Niaga Putusan Mahkamah Agung No 1683/K/PID/2012 = The validity of legal act based on the director s power of attorney in a limited liability company case study PT Sima Bintang Niaga

Perseroan Terbatas sebagai badan hukum tidak bisa melakukan kegiatannya sendiri sehingga memerlukan wakil yang disebut organ perseroan. Salah satu organ perseroan adalah Direksi yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan serta mewakili perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan baik di dalam maupun di luar...

Depok: Universitas Indonesia, 2014

T42691

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 5 >>

Hasil Pencarian :: Kembali

Hasil Pencarian