Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 47 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Lulu Purwanti
Abstrak :
Sengketa terjadi atas koreksi biaya royalti penggunaan trademark antara Direktorat Jenderal Pajak dan PT A Indonesia. Penelitian ini bertujuan menganalisis kesesuaian koreksi biaya royalti dengan Arm’s Length Principle  (ALP) dan kesesuaian dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Konsep yang digunakan adalah ALP atas transfer harta tidak berwujud menurut ketentuan perpajakan domestik dan OECD Transfer Pricing Guideline. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kuantitatif.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa koreksi yang dilakukan oleh DJP tidak sesuai dengan ALP dan dasar pertimbangan Majelis Hakim telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Saran dari penulis agar ketentuan TP di Indonesia lebih diperjelas guna mencegah terjadinya sengketa. ......The dispute arise upon the correction to royalty expense for the use of trademark between PT A Indonesia and Directorate General of Taxes (DGT). This research aims to analyze comfirmity between the correction to royalty expense and the ALP. Also it is to analyze the consideration basis of the Judges at the Indonesia Tax Court in settling  the appeal dispute according to the prevailing tax regulation. The consept use in this research is the ALP of intangible asset transfer according to the domestic tax regulation and OECD Transfer Pricing Guideline. This research use the quantitative method approach. The result shows that the correction to royalty expense conducted by DGT is not complied with ALP and the consideration basis of the Judges’s decision in appeal dispute is in accordance with the prevaling tax regulation. This research suggested it is important to make clearer transfer pricing regulation in Indonesia to avoid any unnecessary disputes.
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2016
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Septian Fauzi
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010
S24968
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
cover
Rina Sartika Pamela
Abstrak :
Mekanisme pemungutan royalti lagu belum diatur dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (UUHC), namun dalam pelaksanaannya, pemungutan royalti tersebut mengacu pada standar baku yang dibuat YKCI yang merupakan suatu organisasi profesi yang mengelola pengadministrasian kolektif khususnya di bidang lagu atau musik yang sangat berperan dalam pengeksploitasian hak cipta lagu atau musik bagi pencipta, pemegang hak cipta, artis organisasi siaran maupun produser rekaman, terutama dalam pemungutan dan pembagian royalti atas hak pengumuman (performing right). Penerapan mekanisme pemungutan royalti oleh YKCI juga masih mengalami banyak kendala dan pelanggaran. Oleh karena itu penulis berpendapat perlu adanya penambahan regulasi mengenai royalti atas lagu dan collecting society yang berwenang mengelola pengadministrasian kolektif atas royaltinya, sehingga hak cipta lagu dapat dilindungi dalam pengeksploitisasinya secara komprehensif.
Mechanism on collecting song?s royalties have not been regulated in Law No. 19 of 2002 about Copyrights, but in the implementation, collection of song?s royalties is referring to the standards that made by Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI) who is a professional organization that managed by collective administration, especially in the field of song or music that is instrumental in exploiting copyrighted songs or music for creators, copyright holders, artists, and record producers, and also broadcasting organizations, especially in the collection and distribution of royalties for the performing rights. Application of royalty?s collection mechanisms by YKCI also still has many obstacles and violations. Therefore, the authors suggest the need for additional regulation of the royalties on songs and also the collecting society which competent to manage the collective administration of royalties, so the exploitation of song's copyright can be protected in a comprehensive manner.
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011
T28556
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Yulianti
Abstrak :
ABSTRAK Para pengguna ciptaan lagu mengalami kebingungan dalam hal kepada pihak mana mereka harus membayar royalti atas suatu lagu yang mereka umumkan. Hal ini dikarenakan pengaturan mengenai collecting society dalam Undang-Undang Hak Cipta Indonesia hanya berdasarkan kesepakatan antara organisasi profesi dengan Pengguna Ciptaan saja. Di Indonesia, ada beberapa lembaga yang memungut royalti. Salah satunya adalah Karya Cipta Indonesia. Asosiasi Rekaman Industri Indonesia menyatakan bahwa Karya Cipta Indonesia tidak berhak memungut royalti karena tidak diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta dan sistem pemungutan royaltinya hanya didasarkan atas pemberian kuasa. Tesis ini berisi analisis mengenai cara mengatasi ambiguitas collecting society di Indonesia terkait dengan pemungutan royalti terhadap pengumuman suatu lagu dan lembaga mana yang berhak memungut royalti terhadap pengumuman suatu lagu. Oleh karena pengaturan mengenai pemungutan royalti hanya berdasarkan kesepakatan saja maka pada dasarnya pihak manapun berwenang untuk memungut royalti atas pengumuman lagu jika ada kuasa dari Pencipta/Pemegang Hak Cipta. Sehingga tidak ada ambiguitas collecting society di Indonesia mengingat ruang lingkup Asosiasi Industri Rekaman Indonesia adalah berhubungan dengan produser rekaman, sedangkan Karya Cipta Indonesia merupakan suatu lembaga yang memungut royalti. Penulisan ini menggunakan metode penelitian normatif-empiric dan dianalisis dengan pendekatan kualitatif. Saran Penulis adalah Pencipta/Pemegang Hak Cipta sebaiknya memberi kuasa kepada lembaga yang telah mengikuti aturan Confederation International des Societes des Auters et Compositeurs mengingat karena merupakan konfederasi dari seluruh collecting society di seluruh dunia dan ketentuan mengenai collecting society hanya sebagian kecil diatur oleh Undang-Undang Hak Cipta yang berlaku saat ini.
ABSTRACT Song's users feel confuse about to whom the royalty that they have to pay when they announce a song. These things happen because the law about collecting society in Indonesian copyrights law only based on the deal between the organization and the users. There are some organizations in Indonesia that collect the royalty. One of them is Karya Cipta Indonesia. Asosiasi Rekaman Indonesia stated that Karya Cipta Indonesia does not have the rights to collect the royalty because it is not mentioned and ruled by the Indonesian copyrights laws and the collecting system are also only based on the mandatory that has been given before. This thesis content is about how to handle ambiguity in collecting society in Indonesia related with the royalty collecting when a song is being announced and which organization that has the right to do that. Because of the rules about royalty collecting is only based on the agreement, then any organizations have the right to collect it if there is a mandate from the creator. So there will not be an ambiguity in collecting society in Indonesia, considering the scope in Asosiasi Industri Rekaman Indonesia related with the recording producers, while Karya cipta Indonesia is an organization that collect the royalty. This thesis using the normative-empirical research methode and being analyzed with qualitative approach. The creator should give the mandatory to the organizations that have followed the rules in Confederation International des Societes des Auters et Compositeurs considering this is the confederation from all the collecting society in the world and the laws about collecting society only some that have been ruled by the copyrights laws this time.
Depok: Universitas Indonesia Fakultas Hukum, 2007
T 02328
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ning Rahayu
Abstrak :
Dalam rangka memasuki era globalisasi diperlukan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Di kalangan dunia usaha, bentuk-bentuk alih teknologi dilakukan dengan berbagai cara, seperti hak untuk menggunakan intelectual property, technical advise dan sebagainya baik dari pihak asing maupun domestik. Untuk itu pemakai hak/pemakai jasa harus membayar royalti atau imbalan jasa teknik. Pembayaran royalti dan imbalan jasa teknik itu sendiri merupakan obyek pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) yang diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak (khususnya dari PPh) secara berarti. Namun dalam pelaksanaannya di lapangan sering terjadi dispute antara Wajib Pajak dengan fiskus dalam menentukan royalti (khususnya yang berupa informasi) dan imbalan jasa teknik sebagai obyek pajak (PPh), sehingga berpengaruh pada treatment (perlakuan pemajakan) antara keduanya. Hal ini menyebabkan tingkat kepastian hukum mengenai hal tersebut menjadi kurang terjamin dan dapat menimbulkan penghindaran maupun penyelundupan pajak. Tujuan penulisan tesis ini adalah untuk memperjelas perbedaan antara royalti dan imbalan jasa teknik, perlakuan pengenaan PPh antara keduanya serta menguraikan permasalahan-permasalahan yang timbul sekaligus mencari jalan keluarnya. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode deskriptif analistis, dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan studi lapangan'melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait. Dari hasil pembahasan diperoleh kesimpulan bahwa royalti dan imbalan jasa teknik sebenarnya merupakan obyek pajak yang sangat potensial, namun belum tergali secara maksimal, karena terhambat oleh kendala pemahaman yang belum merata mengenai pengetahuan perpajakan yang menyangkut masalah-masalah khusus di kalangan petugas, serta belum adanya surat edaran/penegasan lebih lanjut yang lebih terperinci mengenai royalti dan imbalan jasa teknik. Hal ini menyebabkan baik petugas pajak maupun wajib pajak membuat penafsiran sendiri-sendiri yang cenderung menguntungkannya. Untuk menjamin kepastian hukum, sebaiknya dibuat surat edaran khusus yang menjelaskan mengenai perbedaan dan ciri-ciri khusus antara royalti dan imbalan jasa teknik disertai dengan contoh-contohnya. Sedangkan untuk meningkatkan keseragaman. pemahaman mengenai pengetahuan perpajakan yang bersifat khusus, sebaiknya dilakukan pendidikan khusus secara periodik dan berkesinambungan.
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 1998
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ginting, Antonio Rajoli
Abstrak :
Film sebagai salah satu karya sinematografi yang dilindungi dalam Hak Cipta. Keterlibatan banyak pihak dalam proses pembuatannya mulai dari Produser, Sutradara, Penulis Naskah,  Pemain Film, sampai kru film lainnya memberikan kesempatan kepada insan perfilman untuk dapat memperoleh hak ekonominya. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah pengaturan film sebagai ciptaan karya sinematografi dalam Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang Perfilman serta kepatutan pemberian royalti sebagai hak ekonomi pelaku pertunjukan pemain film. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris untuk meenganalisa pemberlakuan Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang Perfilman terhadap kepatutan pemberian royalti sebagai hak ekonomi pelaku pertunjukan pemain film. Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahan dan wawancara dengan narasumber yakni akademisi Institut Kesenian Jakarta, Sutradara, Produser, dan Pemain Film. Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang Perfilman telah memberikan payung hukum terhadap kemungkinan pemain film memperoleh hak ekonomi berupa royalti atas fiksasi akan karakter yang diperankannya. Namun pada prakteknya, hubungan kerja antara Produser dan Pemain Film merupakan hubungan perburuhan yang mana pekerjanya dibayar sekali atas pekerjaan yang dilakukan sehingga jarang sekali ditemui adanya pemberian royalti kepada pemain film karena dalam perjanjian hanya menyepakati pembayaran sekali saja dan hak ciptanya dipegang oleh Produser atau pemilik rumah produksi.  ......Film as one of the cinematographic works protected by copyright. The involvement of many parties in the production process, from Producers, Directors, Scriptwriters, Film Players, to other film crews, provides an opportunity for filmmakers to be able to obtain their economic rights. The problems discussed in this study are the regulation of films as cinematographic creations in the Copyright Act and the Film Act and the appropriateness of granting royalties as an economic right for actors performing film performers. This research is a type of empirical legal research to analyze the application of the Copyright Law and the Film Law on the appropriateness of granting royalties as an economic right for film performers. Data collection was carried out by means of literature studies related to problems and interviews with informants, namely academics from the Jakarta Art Institute, directors, producers, and film actors. The Copyright Law and the Film Law have provided a legal umbrella for the possibility of film actors obtaining economic rights in the form of royalties for fixations on the characters they play. However, in practice, the working relationship between Producers and Film Actors is a labor relationship in which the worker is paid once for the work performed, so that royalties are rarely found for film actors because the agreement only agrees to pay once and the copyright is held by the Producer or the owner of the house production.
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Joko Sudiarto
Abstrak :
Non Tax Government Revenue (PNBP) from mining is among one of the potential government revenues for Indonesia. Unfortunately, it is not optimally managed. The Contract of Work stipulated for copper mining is only stated that, the contractor is required only to pay royalty of gold, silver, and copper, but not for other minerals contained within the copper concentrate. The objective of this research is to evaluate whether the scope of Contract of Work of copper mining could be optimized by evaluating the potential of other minerals contained in the copper concentrate. The result of the analysis to explain the reasons to levy royalty from other minerals, this study also estimates the potential royalty that could be derived from other minerals of copper mining for year 2003 - 2007. To achieve those goals, the qualitative and quantitative approaches are used, the technique of collecting data through study of literatures and survey, and the technique forecasting has been used to estimate of other minerals contained within the copper concentrate. The study employs moving average method and simple linear regression analysis. The result shows that most of minerals from the copper mining can be used and sold. According to the principle of user charges as stated in the Law No. 20/1997 about PNBP, the extraction and usage of natural resources must be levied to royalty. Thus, all minerals from the copper mining should also be levied to royalty. Base on this research, it is recommanded to revise the Article 13th in the Contract of Work, which states that the scope of Contract of Work related to royalty is narrower than the principle of that user charges.
Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang bersumber dari pertambangan umum merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat potensial, namun belum dikelola secara optimal. Dalam Kontrak Karya (KK) pengusahaan pertambangan tembaga, kontraktor hanya menyetorkan royalti atas mineral emas, perak dan tembaga sedangkan mineral ikutan lainnya tidak dikenakan royalti. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui cakupan KK pengusahaan pertambangan tembaga, menentukan alasan yang dapat digunakan untuk mengenakan royalti atas mineral ikutan pertambangan tembaga dan perkiraan potensi royalti dari mineral ikutan pertambangan tembaga untuk periode 2003 - 2007. Untuk mencapai tujuan tersebut digunakan pendekatan penelitian kualitatif dan kuantitatif, teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan hasil survei, dan untuk memperkirakan besarnya kandungan mineral ikutan yang berada di luar sampel digunakan teknis forecasting menggunakan metode rata-rata dan analisis regresi linier sederhana. Hasil analisis menunjukan bahwa hampir seluruh mineral ikutan pertambangan tembaga dapat dimanfaatkan dan mempunyai nilai jual. Sesuai dengan prinsip PNBP yang ditegaskan dalam UU No.20/1997 tentang PNBP bahwa semua pemanfaatan sumber daya alam harus membayar royalti. Demikian juga dengan mineral ikutan pertambangan tembaga sudah semestinya dikenakan royalti. Berdasarkan hasil penelitian ini, direkomendasikan untuk merevisi Pasal 13 kontrak karya yang kurang menguntungkan pihak Pemerintah RI, dimana cakupan KK mengenai royalti lebih sempit dibandingkan dengan prinsip PNBP tersebut.
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2009
T28771
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
cover
Retno Ajeng Anissa Widiatri
Abstrak :
Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis substansi penghasilan yang diterima oleh prinsipal dan kesesuaian dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus sengketa banding PT AG. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kepustakaan dan wawancara mendalam sebagai teknik pengumpulan data. Substansi penghasilan yang diterima prinsipal adalah royalti dan imbalan jasa teknik dan dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus sengketa banding tidak sesuai dengan maksud dari P3B serta konsep passive dan active income. Sehingga diperlukan penegasan definisi royalti dan kriteria agen tidak bebas dalam UU PPh dan pembenahan internal Pengadilan Pajak dalam menentukan Majelis Hakim yang memutus suatu sengketa. ......This thesis aims to analyze substance of income received by principal and suitability of judges? basic considerations in deciding PT AG?s appeal dispute. This research was using qualitative approach with literature review and in-depth interview as data-collection technique. Income received by principal are royalties and fees for technical services and basic consideration of judges in deciding appeals does not appropriate with intent of tax treaty also passive and active income concepts. There should be clear definition about royalties and criteria of dependent agent in Income Tax Law and internal improvements by Tax Court in determining judges who decided disputes.
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2016
S652734
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Rahmat Muttaqin
Abstrak :
Penelitian ini membahas mengenai analisis sengketa pajak transfer pricing atas transaksi pembayaran royalti terhadap know-how yang digunakan oleh PT X. Penelitian ini berfokus pada analisis apakah koreksi yang dilakukan DJP sudah memenuhi prinsip kewajaran dan kelaziman usaha atau tidak. Selain itu, penelitian ini juga melihat bagaimana penyelesaian sengketa pajak tahun 2012 antara DJP dan PT X di tingkat banding dilihat dari ketentuan yang berlaku. Hasil penelitian ini adalah koreksi yang dilakukan oleh DJP sudah sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Terlepas dari putusan hakim di pengadilan pajak nantinya, penyelesaian sengketa di tingkat banding apabila dilihat dari ketentuan yang berlaku dapat ditinjau dari empat sudut pandang masalah yakni prosedur verifikasi, pengkategorian know-how, pembuktian eksistensi dan kepemilikan know-how, hingga koreksi biaya royalti yang juga harus dilakukan pada pos PPh Pasal 26 dan PPN.
This research analyze tax dispute on transfer pricing of royalty payment in use of know how by PT X. This research focuses on to analyze the suitability between royalty expense correction with arm rsquo s length principle. This research also focuses on how to solve tax dispute in tax court based on the prevailing tax regulations existed in 2012. The result of this research is correction made by DGT suitable with the arm rsquo s length principle for transfer pricing. Apart from judges decision, dispute between DGT and PT X in tax court can be analyze from four problems which are verification procedures, the categorization of know how, analysis on existence and ownership of know how, and correction made by DGT must be inline with correction on income tax art 26 and VAT.
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2017
S66263
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5   >>