Hasil Pencarian

Ditemukan 22 dokumen yang sesuai dengan query

Siswanto

Pembuktian Pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Berdasarkan Pendekatan Rule of Reason (Studi Putusan KPPU Nomor 06/KPPU-L/2004, Putusan Nomor 02/KPPU- L/2005, Putusan Nomor 07/KPPU-L/2007) = Evidence Evidence Proccess of Violating Act No. 5/1999 by Rule of Reason Approach (Study Verdict of KPPU No. 06/KPPU- L/2004, Verdict No. 02/KPPU-L/2005, Verdict No. 07/KPPU- U2007)

" Tesis ini membahas penerapan pendekatan rule of reason dalam hukum persaingan khususnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan desain preskriptif dan menggunakan data sekunder sebagai sumber datanya Yang menjadi permasalahan adalah mengapa pendekatan rule of reason perlu dilakukan dalam penyelesaian perkara persaingan usaha, bagaimana pendekatan rule of reason tersebut dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, dan hal-hal apa saja ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008

T25722

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Siswanto

Pembuktian pelanggaran UU nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat berdasarkan pendekatan rule of reason (studi putusan KPPU no. 06/KPPU-L/2004, putusan no. 02/KPPU-L/2005 dan putusan no. 07/KPPU-L/2007)

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008

T37471

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Risa Ayuta Naomi

Pertanggungjawaban Direksi Terhadap Concerted Action Dalam Kasus Kartel Honda Dan Yamaha (Studi Putusan KPPU No. 04/KPPU-I/2016 jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 163/Pdt.G/KPPU/2017/PN. Jkt.Utr.) = The Responsibility of the Board of Directors on Concerted Action in the Cartel Case of Honda and Yamaha (Study of KPPU Decision No. 04 / KPPU-I / 2016 jo. North Jakarta District Court Decision No. 163 / Pdt.G / KPPU / 2017 / PN. Jkt.Utr.)

Tesis ini membahas mengenai tanggungjawab direksi dalam konteks terjadinya concerted action pada kasus kartel kenaikan harga dan hal-hal apa saja yang harus ditempuh guna menemukan bukti indikasi terjadinya penetapan kenaikan harga dengan mengacu pada Putusan KPPU No. 04/KPPU-I/2016 jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 163/Pdt.G/KPPU/2017/PN. Jkt.Utr. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan data sekunder sebagai sumber datanya, yang diperoleh melalui studi dokumen. Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa: Pertama, concerted action dapat ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia , 2020

T-Pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Mayesha Reynalda Iriano

The application of rule of reason approach in competition law between tax and application based public transportation as an attempt to create fair competition = Penerapan pendekatan rule of reason dalam hukum persaingan antara taksi dan angkutan orang berbasis aplikasi sebagai upaya menciptakan persaingan sehat di indonesia

" ABSTRAK
Skripsi ini membahas mengenai penerapan pendekatan rule of reason dalam hukum persaingan antara taksi dengan angkutan orang berbasis aplikasi sebagai upaya menciptakan persaingan usaha sehat di Indonesia, hambatan yang timbul dalam persaingan antara taksi dan angkutan orang berbasis aplikasi di Indonesia, dan solusi dalam mengatasi hambatan yang timbul dalam persaingan antara taksi dengan angkutan orang berbasis aplikasi di Indonesia. Tujuan Penelitian ini adalah penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumbangan spemikiran bagi ilmu pengetahuan ... "

Depok: Universitas Indonesia, 2017

S66659

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Simanjuntak, Nadya Vera Margareth

The legal analysis on the implementation of the principle of rule of reason in order to prove conspiracy in tenders under article 22 of the law no. 5 year 1999 in case number 01/KPPU-L/2016 and case number 135K/Pdt.Sus-KPPU/2013 = Analisa hukum atas penerapan prinsip rule of reason dalam membuktikan konspirasi tender yang diatur pada pasal 22 undang-undang no. 5 tahun 1999 dalam putusan nomor 01/KPPU-L/2016 dan putusan nomor 135K/Pdt.Sus-KPPU/2013

" ABSTRACT
A majority of business competition violation in Indonesia based on the reports and KPPU decisions published on the KPPU website are regarding tender conspiracy. Rule of Reason is the principle used to prove conspiracy in tenders in Indonesia. The examination does not focus only on the conduct by the business actors but also the impact of such action. In the United States of America, conspiracy in tenders are considered as practices that should be proven ... "

2017

S68711

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Lumban Raja, Kevin Divodani

Hambatan Masuk Terhadap Pelaku Usaha Jasa Freight Forwarding Benih Bening Lobster Dalam Penerapan Prinsip Rule of Reason Pada Putusan KPPU Nomor 04/KPPU-I/2021 = Barriers to Entry for Clear Puerulus Forwarding Service Providers in the Application of the Rule of Reason Principle in KPPU Decision Number 04/KPPU-I/2021

" Penelitian ini dilakukan untuk memahami hambatan yang dihadapi oleh pelaku usaha jasa freight forwarding benih bening lobster dalam memasuki pasar serta kaitannya dengan penerapan prinsip rule of reason dalam memenuhi unsur Pasal 17 UU No. 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Putusan KPPU Nomor 04/KPPU-I/2021 menjadi acuan dalam penelitian ini karena putusan tersebut membahas kasus terkait pelanggaran persaingan usaha oleh salah satu pelaku usaha yang bergerak di bidang pengadaan ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Arif Maharfatoni

Analisis pendekatan perse illegal dan rule of reason dalam UU Jasa Konstruksi dan UU Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat = Analysis of the perse illegal and rule of reaso approaches in the Construction Services Act and Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition

" Tesis ini membahas kesesuaian atas pasal 44 Undang-undang Jasa Konstruksi dengan pasal 22 Undang-undang Antimonopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat serta kedudukan perusahaan konstruksi dalam mengikuti tender dengan pendekatan dari teori Rule of Reason Dan Perse Illegal dan Tesis ini disusun dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, library research, dan comparative study. Adapun kesimpulannya yaitu ketentuan pada Pasal 44 Undang Undang Jasa Konstruksi belum sesuai dengan ketentuan pasal 22 Undang Undang Antimonopoli dan Persaingan Usaha ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

T51927

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Retno Wiranti

Interpretasi eksploitasi konsumen dalam substansi pasal 17 (praktik monopoli) undang-undang Nomor 5 tahun 1999 menurut perspektif persaingan usaha = Interpretation of consumers exploitation in article 17 monopoly practice law number 5 year 1999 under the perspective of competition law

" [ABSTRAK
Monopoli merupakan suatu hal yang tidak melanggar hukum karena dapat terbentuk dari efisiensi pelaku usaha dalam menjalankan proses produksinya. Namun penyalahgunaan Posisi Monopoli atau yang disebut sebagai Praktik Monopoli dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, sebaliknya merupakan suatu hal dilarang secara tegas melalui Pasal 17. Dampak negatif yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan Posisi Monopoli tidak hanya berdampak langsung kepada konsumen, melainkan juga berdampak negatif kepada kesejahteraan pasar secara keseluruhan. Tesis ini membahas interpretasi eksploitasi konsumen dalam ... "

[, ], 2014

T42200

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Mirza Indira Wardhani

Pendekatan hukum dalam perkara persekongkolan tender : studi komparatif Indonesia dan Korea Selatan = Legal approach on bid rigging cases : comparative study Indonesia and South Korea

" Persekongkolan tender dianggap sebagai bentuk pelanggaran berat dalam ranah hukum persaingan usaha karena dapat memberikan dampak negatif secara langsung bagi perekonomian suatu negara. Penelitian tesis ini bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai larangan persekongkolan tender beserta pendekatan hukum yang dipakai dalam menyelesaikan perkara persekongkolan tender berdasarkan hukum persaingan usaha di Indonesia dan Korea Selatan. Walaupun pendekatan hukum yang dipakai oleh Indonesia dan Korea Selatan berbeda, dimana Indonesia menggunakan pendeketan rule of reason dan Korea Selatan menggunakan ... "

Depok: Universitas Indonesia, 2018

T49450

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Fany Gumirlang

Tinjauan Tying Agreement Dalam Praktik Hukum Persaingan Usaha Indonesia (Studi Kasus Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 31/KPPU-I/2019 Dalam Praktek Dominasi Penjualan Pelumas Scooter Matic Oleh PT. Astra Honda Motor) = Review of Tying Agreements in Indonesian Business Competition Law Practices (Case Study of Decision of the Commission for the Supervision of Business Competition No. 31/KPPU-I/2019 in Practice Dominating Sales of Scooter Matic Lubricants by PT. Astra Honda Motor)

" Tesis ini hendak mengkaji terkait dengan Putusan KPPU No. 31/KPPU-1/2019. Terdapat dua pertimbangan hakim yang menarik untuk dikaji lebih lanjut, yakni hakim membenarkan perjanjian tertutup (tying agreement). Kemudian hakim memilih rule of reason daripada per se illegal. Akan tetapi, penelitian ini akan berfokus hanya pada kajian mengenai tying agreement. Perjanjian antara PT. AHM dengan Main dealer dan Dealer yang memiliki persyaratan bahwa pihak yang ingin mempunyai bengkel AHASS harus bersedia menerima dan membeli barang dan ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 >>

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian