Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai penenggelaman kapal perikanan asing yang dilakukan olehpemerintah Indonesia sebagai upaya dalam memberantas IUU Fishing yang dikajiberdasarkan hukum internasional. Penenggelaman kapal bertujuan untuk menunjukkanpemerintah Indonesia dalam melindungi kedaulatan wilayah dan sumber daya alam yangdimilikinya. Tesis ini membahas mengenai pengaturan hukum internasional dan hukumnasional tentang IUU Fishing serta tentang penenggelaman kapal perikanan asing danpraktek pelaksanaannya di Indonesia. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa tindakanpenenggelaman yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia telah sesuai dengan aturanhukum nasional yaitu Pasal 69 ayat (4) Undang-Undang Perikanan, serta aturaninternasional yaitu UNCLOS 1982. Dalam UNCLOS 1982 memang tidak ada pengaturankhusus secara spesifik tentang IUU Fishing. Namun terdapat ketentuan tentang yurisdiksipidana yang dapat diterapkan bagi kapal asing yang melakukan penangkapan ikan secaraillegal di wilayah kedaulatan negara seperti laut teritorial. Terhadap tindak pidana dibidang perikanan yang terjadi di ZEE, dalam UNCLOS 1982, negara pantai memiliki hakberdaulat yang eksklusif untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi sumber kekayaanalam serta mengambil tindakan termasuk menaiki kapal, memeriksa, menangkap danmelakukan proses peradilan, sebagaimana diperlukan untuk menjamin ditaatinyaperaturan perundang-undangan yang ditetapkannya

---

ABSTRACTThis thesis discusses the sinking of foreign fishing vessels conducted by the Indonesiangovernment as an effort in combating IUU fishing are assessed on the basis of internationallaw. The sinking of foreign fishing vessels aims to show that the Indonesian Governmentis protecting its territorial sovereignty and its natural resources. This thesis discussed therules of international law and national law on IUU Fishing as well as about the sinking offoreign fishing vessels and the practice of its implementation in Indonesia. The result ofthis thesis is that the sinking actions conducted by the Indonesian Government is in accordancewith the rules sets in the national law, namely Article 69 paragraph (4) of theLaw of Fisheries, as well as international rules in UNCLOS 1982. In UNCLOS 1982, therewas no specific rules relating the IUU Fishing. However, there are provisions on criminaljurisdiction that can be applied to foreign fishing vessels that performs illegal fishing in theterritorial sovereignty of the country such as the territorial sea. Relating to the fisheriescrime that occurred in the EEZ, the UNCLOS 1982 stated that a coastal state has sovereignrights which are exclusive for the exploration and exploitation of natural resourcesand take the necessary action, including boarding, inspection, arrest and do the judicialprocess, as necessary to ensure the compliance of its legislation"

"ABSTRAKTesis ini membahas tentang tindakan penegak hukum di laut yang dilakukanpemerintah Indonesia, terutama penyidik dari instansi Kementerian Kelautan danPerikanan serta TNI Angkatan Laut guna memberantas tindak pidana perikanandengan cara mengambil tindakan khusus berupa pembakaran dan/ataupenenggelaman kapal ikan asing (KIA) pelaku tindak pidana perikanan di ZonaEkonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI). Oleh karena itu penelitian ini akanmenjelaskan tentang dasar hukum, praktek negara-negara dan prosedurpenenggelaman KIA pelaku tindak pidana perikanan baik berdasarkan hukuminternasional maupun hukum nasional. Pembahasan penelitian dianalisismenggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif dandijabarkan secara preskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adabeberapa negara, misalnya Argentina, Australia, Filipina dan Malaysia yangmempunyai kebijakan yang sama dengan Indonesia untuk memusnahkan KIApelaku tindak pidana perikanan, walaupun dengan teknis pelaksanaan yangberbeda. Tindakan yang diambil oleh Indonesia dan negara-negara tersebut telahmemiliki dasar yang kuat berupa peraturan perundang-undangan nasional yangmengacu pada UNCLOS 1982. Rekomendasi penelitian ini adalah apabilamelakukan penenggelaman KIA pada tahap pemeriksaan di laut sebagaipelaksanaan Pasal 69 (4) UU No 45 Tahun 2009 tentang Perubahan terhadap UUNomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, agar tindakan khusus tersebut hanyadilaksanakan di Perairan Indonesia (Perairan Pedalaman, Perairan Kepulauan, danLaut Teritorial karena masih banyak batas ZEEI yang belum disepakati dengannegara-negara lain yang berbatasan wilayah lautnya dengan Indonesia.

---

ABSTRACTThis thesis examines the actions of law enforcements at sea conducted by theIndonesian government, especially the Ministry of Maritime Affairs and Fisheriesand the Indonesian Navy to combat Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU)Fishing by taking special measures to burn and/or sink foreign fishing vesselscommitted IUU fishing in the Indonesian Exclusive Economic Zone (EEZ).Therefore, this research will explain the legal basis, state practices and proceduresfor sinking foreign fishing vessels both based on international law and nationallaw. This thesis will analyze the judicial process with a qualitative approach anddescriptive elaboration. The study shows that there are several countries, such asArgentina, Australia, the Philippines and Malaysia that have the same policieswith Indonesia in which they destroy foreign fishing vessels, even though thetechnical implementations are different. The actions taken by Indonesia and thesecountries have legal standing of national legislation referring to UNCLOS 1982.Therefore, it is recommended to sink foreign fishing vessels at sea as theimplementation of Article 69 (4) Fisheries Act 2009 Numbor 45, the specialmeasures will only be carried out in Indonesian waters (internal waters,archipelagic waters and territorial seas because there are still many IndonesianEEZ boundaries that have not been agreed with other countries."