Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Bank garansi merupakan bagian dari perjanjian penjaminan yang bersifat tambahan dan memerlukan suatu perjanjian pokok yang sah. Namun, dalam praktiknya, kasus-kasus yang melibatkan bank garansi yang diterbitkan sebelum perjanjianpokoknya dapat terjadi. Salah satunya dapat ditemukan dalam Putusan PengadilanNomor 115K/PDT/2017 antara ACG South Bengara II dan Bank Sumsel Babel.Rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturanpenerbitan bank garansi menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia,bagaimana tanggung jawab hukum bank terhadap klaim pencairan Bank Garansiyang telah diterbitkan mendahului perjanjian pokok, dan bagaimana kesesuaianPutusan No. 115K/PDT/2017 dengan peraturan perundang-undangan. Bentukpenelitian ini ialah penelitian yuridis normatif dengan tipologi penelitian berupapenelitian deskriptif. Dalam penelitian ini diteliti kesesuaian norma-norma hukumyang berlaku dengan putusan hakim terkait dengan permasalahan tanggung jawabbank pemberi bank garansi terhadap klaim bank garansi yang mendahuluiperjanjian pokok pada Putusan MA No. 115K/PDT/2017. Simpulan penelitian inipenerbitan bank garansi harus memenuhi persyaratan penerbitan dalam Buku XVIKUHPerdata dan SEDir BI 23/7/UKU/1991. Tanggung jawab hukum bankterhadap klaim pencairan bank garansi ialah bank wajib untuk membayar bila telahterjadi wanprestasi dan bank garansi telah sesuai dengan persyaratan yang meliputiadanya perjanjian pokok yang sah. Oleh karenanya, putusan hakim yangmenyatakan keabsahan bank garansi dan menyatakan Bank Sumsel Babelwanprestasi adalah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan karenaperjanjian yang mendasari bank garansi belum ditandatangani oleh para pihak danbelum diserahkan ke Bank Sumsel Babel. Saran penelitian ini adalah bank patutmemastikan perjanjian pokok dari bank garansi yang diterbitkan sah dan berlaku.

---

Bank guarantee is a part of a guarantee agreement with an ancillary nature and requires a valid underlying agreement. However, in practice, cases involving bank

guarantees which are issued prior to the underlying agreement are uncommon. One

of which can be found in Court Decision No. 115K/PDT/2017 between ACG South

Bengara II and Bank Sumsel Babel. The issues that will be analyzed in this paper

are the regulation of the issuance of bank guarantees according to the laws in

Indonesia, the legal responsibility of banks against claims for disbursement of Bank

Guarantees issued prior to the underlying agreement, and the conformity of

Decision No. 115K/PDT/2017 to the laws. The form of this research is normative

juridical research with a typology of research in the form of descriptive research.

This research analyzes the conformity of the applicable legal norms to the court

decision relating to the issuing bank’s responsibility against the disbursement

claim of the bank guarantee issued prior to the underlying agreement. It concludes that the issuance of bank guarantees must satisfy the issuance requirements stipulated in Book XVI of the Indonesian Civil Code and SE Dir BI 23/7/UKU/1991. The legal responsibility of banks against a claim of bank

guarantee disbursements is that banks are obliged to pay so long as there has been

a default and the bank guarantee is issued pursuant to the requirements which

include the existence of a valid underlying agreement. Therefore, the decision of

the judges stating the validity of the bank guarantee and declaring Bank Sumsel

Babel to be in default is not in accordance with the laws because the underlying

agreement that forms the basis of the bank guarantee has not been signed by the

parties and has not been submitted to Bank Sumsel Babel."

"Pelaku kredit fiktif menggunakan identitas palsu atau identitas orang lain tanpa sepengetahuan orang yang bersangkutan. Hal tersebut tentunya merugikan pihak yang digunakan identitasnya karena ia akan tercatat memiliki riwayat kredit yang buruk dan menyebabkan kesulitan untuk mengajukan fasilitas kredit ke depannya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peraturan perlindungan terhadap nasabah bank yang disalahgunakan identitasnya dalam kredit fiktif serta tanggung jawab bank terhadap perbuatan kredit fiktif yang dilakukan pegawainya. Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis-normatif dengan menelusuri pengaturan yang terkait dengan perlindungan terhadap nasabah bank. Hasil dari penelitian ini yaitu perlindungan hukum terhadap nasabah bank yang dirugikan atas penyaluran kredit fiktif telah diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1365 dan 1367 ayat (2) KUHPerdata, Pasal 2 dan 29 ayat (2) Undang-Undang Perbankan, dan POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Terkait dengan pertanggungjawaban bank terhadap tindakan kredit fiktif yang dilakukan oleh pegawainya maka bank wajib bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan Pasal 1367 ayat (2) KUHPerdata mengenai tanggung jawab majikan terhadap bawahannya dan Pasal 29 POJK Nomor 1/POJK.07/2013. Terhadap hal tersebut, saran yang diberikan kepada bank yaitu untuk memperkuat sistem pengendalian internalnya sebagai bentuk perlindungan terhadap nasabah bank, salah satunya dengan menerapkan three lines of defense.

---

In fictitious credit, the perpetrators intentionally use fake identities or others’ identities unbeknownst to the person concerned. Certainly, this action will disserve the customers whose identities are used in fictitious credit. The customer will be recorded as having bad credit histories and causing difficulties to apply for credit facilities in the future. Therefore, this research aimed to understand the protection regulations against bank customers whose identities are misused in fictitious credit and bank responsibility for fictitious credit conducted by its employees. The research method applied in this graduating paper was juridical-normative by tracing the regulations related to the protection of bank customers. The research results showed that legal protection for bank customers who were disserved by fictitious credits had been regulated in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, Articles 1365 and 1367 section (2) of the Civil Code, Articles 2 and 29 paragraph (2) of the Banking Law, and POJK Number 1/POJK.07/2013 concerning Consumer Protection in the Financial Services Sector. Regarding to bank accountability for fictitious credit actions conducted by its employees, the bank was obliged to be responsible in accordance with the provisions of Article 1367 paragraph (2) of the Civil Code regarding the employers’ responsibility to their subordinates and Article 29 of POJK Number 1/POJK.07/2013. In this regard, the advice given to banks was to strengthen their internal control system as a protection for bank customers, one of which was by implementing three lines of defense."

"Penghimpunan dana masyarakat oleh bank dilandaskan dengan prinsip kepercayaan antara kedua belah pihak baik dari bank maupun dari masyarakat yang menyimpan dananya pada bank. Oleh karena itu, hal yang harus dijaga berkenaan dengan eksistensi indusri perbankan adalah menciptakan landasan utama hubungan antara bank dengan masyarakat berdasarkan prinsip kepercayaan fiduciary relationship. Namun demikian, kondisi yang terjadi dewasa ini tidak sedikit terjadi kasus hilangnya dana nasabah dengan berbagai cara, dan yang paling memprihatinkan adalah penggelapan dana nasabah oleh pegawai bank. Ironismya, dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perbankan maupun bank, tidak diatur atau setidak-tidaknya dinyatakan secara tegas sejauh mana tanggung jawab bank yang meskipun telah menerapkan prinsip kehati-hatian dan prinsip-prinsip manajemen risiko pada kegiatan usaha dan kegiatan operasionalnya, atas hilangnya dana nasabah yang telah digelapkan oleh pegawai bank tersebut. Sehingga pertanggungjawaban bank dimaksud ditarik secara umum berdasarkan ketentuan Pasal 1367 Kitab Undang-Undang hukum Perdata. Ketentuan tersebut mengacu pada hubungan antara bank dengan pegawai bank sebagai pemberi kerja dan pegawainya sebagai pekerja. Melalui penerapan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kasus, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, penelitian ini kemudian menyimpukan bahwa: (1) tetap diperlukan suatu kehati-hatian dalam menentukan pihak mana yang bertanggung jawab karena pada dasarnya bank telah mengatur dalam suatu SOP mengenai ketentuan pengelolaan dana simpanan nasabah karena tidak sedikit terdapat klaim nasabah atas dananya yang hilang pada bank, namun secara sistem perbankan beserta dokumentasinya, transaksi yang dilakukan dengan cara-cara yang semestinya; (2) dalam upaya hukum melalui gugatan perdata, nasabah harus dapat membuktikan dalilnya dan pada dasar pertimbangan Majelis Hakim mendasarkan bahwa dengan adanya putusan pidana dapat meyakinkan untuk membuktikan adanya sifat melawan hukum dalam perbuatan yang disangkakan.

---

The collection of public funds by banks is based on the principle of trust between the two parties both from the bank and from the public who save their funds in the bank. Therefore, the thing that must be maintained with regard to the existence of the banking industry is to create the main foundation of the relationship between the bank and the public based on the principle of fiduciary relationship trust. However, the conditions that occur today are not the least cases of loss of customer funds in various ways, and the most concerning is the embezzlement of customer funds by bank employees. Ironically, in the provisions of the laws and regulations concerning banks and banks, it is not regulated or at least explicitly stated the extent of the responsibility of banks which, despite applying prudential principles and risk management principles to their business and operational activities, for the loss of customer funds that have been embezzled by the bank employee. So that the banks responsibility is generally withdrawn based on the provisions of Article 1367 of the Civil Code. The provisions refer to the relationship between the bank and bank employees as employers and their employees as workers. Through the application of normative juridical research methods with a case approach, legislation approach and conceptual approach, this research then concludes that: (1) caution is still needed in determining which party is responsible because basically the bank has arranged in an SOP concerning the provisions for managing customer deposits because there are not a few claims from customers for lost funds at the bank, but in the banking system and its documentation, transactions are carried out in the proper manner; (2) in a legal remedy through a civil lawsuit, the customer must be able to prove his argument and based on the consideration of the Panel of Judges based on the existence of a criminal decision that can be convincing to prove the existence of an unlawful nature in the alleged action."

"Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sektor perbankan merupakan salah satu sektor yang memiliki dampak yang signifikan dalam menghadapi berbagai perkembangan. Kegiatan usaha Bank tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya kepercayaan dari masyarakat. Bank memperoleh sumber dananya, salah satunya melalui produk deposito. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa masih terdapat banyak kasus dari Nasabah yang mengalami kerugian akibat tindakan dari pegawai bank saat penyetoran dana deposito, yang dalam hal ini terjadi pada Bank BNI. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana pengaturan perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan produk deposito dan bagaimana pertanggungjawaban Bank terhadap penerbitan bilyet deposito palsu yang dilakukan oleh pegawai bank. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan mengkaji peraturan perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan dan pertanggungjawaban bank terkhusus pada nasabah yang mengalami kerugian akibat adanya pemalsuan bilyet deposito yang dilakukan oleh pegawai bank. Simpulan yang didapat dalam skripsi ini adalah pengaturan mengenai perlindungan nasabah terhadap penerbitan bilyet deposito palsu di Indonesia sudah cukup melindungi. Selain itu, Bank memiliki kewajiban untuk bertanggungjawab atas kerugian konsumen yang timbul akibat tindakan dari pegawainya apabila Bank tersebut terbukti melakukan kesalahan dan/atau kelalaian. Dalam hal implementasi perlindungan deposan, masih terdapat kewajiban Bank yang belum dilakukan secara optimal. Saran yang dapat diberikan adalah Bank BNI perlu bertanggungjawab atas kerugian dana yang dimiliki oleh deposan dikarenakan ketika masyarakat menyimpan dananya di Bank, artinya Bank harus menjaga kepercayaan itu dan bertanggung jawab terhadap dana masyarakat. Dengan ini, maka tingkat kepercayaan dari konsumen dan masyarakat terhadap Bank BNI tidak menurun.

---

Along with the development of science and technology, the banking sector is one sector that has a significant impact in dealing with various developments. The Bank's business activities will not run well without the public trust. Banks obtain their source of funds, one of which is through deposit funds. However, it cannot be denied that there are still many cases of customers experiencing losses due to the actions of bank employees when depositing deposit funds, which in this case happened to Bank BNI. The research problem in this thesis is how is the regulatation of legal protection for customers who deposit product deposits and how is the reponsibility of the Bank for the issuance of fake deposit certificate performed by bank employees. The research method used is normative juridical research by reviewing legal protection regulations for depositors and bank liability, especially for customers who experience losses due to falsification of deposit slips carried out by bank employees. The conclusion obtained in this thesis is that the regulation regarding customer protection against the issuance of counterfeit deposit slips in Indonesia is sufficient to protect. In addition, the Bank should be responsible for consumer losses arising from the actions of its employees if the Bank is proven to have made mistakes and/or negligence. In terms of implementing depositor protection, there are still obligations of the Bank that have not been carried out optimally. The recommendation that can be given is that Bank BNI needs to be responsible for the loss of funds owned by depositors because when people deposit their funds in the Bank, it means that the Bank must maintain that trust and be responsible for public funds. With this, the level of trust from consumers and the public toward Bank BNI will not decrease.

"

"ABSTRACT In the process of deposit funds at a bank, customers will directly engage with bank employees, while crime cases committed by bank employees that are still happened show that bank supervision to its employees is still less implemented. Therefore, when a customer suffers a loss, Bank will also responsible for the actions of their employees as a means to give legal protection to the customer. The thesis discusses on the provision of time deposit according to the law and regulation in banking sector, such as Indonesian Banking Law and other relevant regulations. It also discusses the analysis of Supreme Court Decision No. 3245 K Pdt 2015 concerning bank rsquo s responsibility to customers over the issuance of fake certificate of time deposit by bank rsquo s employee through a case study of unlawful act between Tan Wan Lan against Bank Maybank and Demy Tridiono. This thesis is a legal research with normative juridical approach using descriptive and analytical perspective based on analysis of legal norms with data collecting method focusing on literature study on related law and regulations. The conclusion of this thesis is that both Bank Maybank and Demy Tridiono have fulfilled all elements of unlawful act and are responsible for the loss suffered by Tan Wan Lan. Bank Maybank is responsible for the unlawful acts committed by their employee and for the loss, the customer has the right to ask for legal protection to the Bank concerned.

---

ABSTRAKDalam proses menyimpan dana di bank nasabah akan berhubungan langsung dengan pegawai bank, namun masih maraknya kasus kejahatan perbankan yang dilakukan oleh pegawai bank menunjukkan bahwa pengawasan oleh Bank masih kurang dilaksanakan. Untuk itu, ketika nasabah menderita kerugian, maka Bank juga akan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan pegawainya tersebut sebagai bentuk perlindungan hukum kepada nasabah. Skripsi ini akan membahas mengenai pengaturan simpanan nasabah berupa bilyet deposito menurut peraturan di bidang perbankan dan peraturan lainnya. Selain itu juga akan menganalisis putusan Mahkamah Agung No. 3245/K/Pdt/2015 terkait tanggung jawab bank terhadap nasabah dalam hal terjadinya penerbitan sertifikat deposito palsu oleh pegawai bank melalui studi kasus perbuatan melawan hukum antara Tan Wan Lan melawan Bank Maybank dan Demy Tridiono Prayitno. Metode yang digunakan pada skripsi ini adalah penelitian hukum dengan pendekatan yuridis normatif yang bersifat deskriptif dan analitis yang berbasis pada analisis norma hukum dengan metode pengambilan data berfokus pada studi literatur hukum dan peraturan perundang-undangan terkait. Kesimpulan dari skripsi ini adalah bahwa baik Bank Maybank dan Demy Tridiono Prayitno memenuhi semua unsur perbuatan melawan hukum dan bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh Tan Wan Lan. Bank Maybank bertanggungjawab atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pegawainya dan atas kerugian yang dialami oleh nasabah, nasabah berhak meminta perlindungan hukum dari pihak Bank tersebut. "

"Perkembangan teknologi yang pesat di sektor jasa keuangan menggeser paradigma dan aktivitas industri Perbankan ke arah digitalisasi. Eksistensi Financial Technology (Fintech) dalam industri Perbankan mendisrupsi pasar keuangan yang selama ini didominasi oleh Bank sebagai badan usaha yang memberikan layanan jasa keuangan kepada Nasabah. Terlepas dari Bank yang telah memiliki layanan Perbankan digital, partisipasi Fintech sebagai pesaing di industri Perbankan menjadi ancaman yang serius bagi Bank karena Bank khawatir loyalitas Nasabahnya akan beralih ke Fintech. Dalam rangka mempertahankan eksistensinya, Bank berkolaborasi dengan Fintech dengan menyelenggarakan Open Banking. Bank membuka sistem internalnya kepada Fintech selaku Penyelenggara Pihak Ketiga melalui mekanisme data sharing menggunakan teknologi Open Application Programming Interfaces (Open APIs) agar Fintech dapat mengakses data Nasabah Bank, termasuk Data Pribadinya untuk diproses dalam rangka memberikan layanan kepada Nasabah. Metode penelitian yuridis normatif digunakan untuk menjawab rumusan masalah mengenai pengaturan terhadap perlindungan Data Pribadi di berbagai negara dan tanggung jawab Bank terhadap potensi risiko pelanggaran Data Pribadi Nasabah dalam penyelenggaraan Open Banking, seperti pengumpulan Data Pribadi melebihi persetujuan, kebocoran Data Pribadi akibat serangan siber dan gangguan keamanan sistem elektronik, pengambilan Data Pribadi tanpa hak akibat keterbatasan pengetahuan Nasabah terhadap layanan Open Banking, dan penurunan reputasi Bank. Dalam hal ini, Bank bertanggung jawab untuk melakukan manajemen risiko, menentukan standar data dan standar keamanan minimum, menyusun kontrak APIs yang memenuhi standar, membentuk standard governing body untuk mengawasi penyelenggaraan Open Banking, dan menyediakan layanan pengaduan dan penyelesaian sengketa bagi Nasabah.

---

The rapid development in financial service sector has shifted the paradigm and the activity of banking industry to digitalization which are indicated by the emergence of Fintech companies. The presence of Fintech in banking industry disrupts financial market that has been dominated by Bank as business entity providing financial services to customers. Despite the banks provision of digital banking services, Fintech participation as competitor in banking industry appears as serious threat to banks as banks are concerned of their customers’ loyalty and trust that may shift to Fintech. In order to maintain its existence, bank collaborates with Fintech by implementing Open Banking. Bank opens its internal system to Fintech as third party provider through data sharing mechanism applying Open Application Programming Interfaces (Open APIs) technology so that Fintech can access bank’s customers data, including their personal data to be processed to provide services to customers. The legal-normative research method is used to answer the research questions regarding the regulation of personal data protection in some countries and the bank’s liability to the potential risk of customers’ personal data breach in implementing Open Banking, such as the collection of customers’ personal data that exceeds from its agreement, the leak of personal data due to cyber attacks and disturbance of electronic system security, excessive access of customers’ personal data without rights due to customers’ limited knowledge of Open Banking service, and the degradation of bank’s reputation. In this case, bank is liable to carry out risk management, to determine minimum data standards and security standards, to arrange APIs contract standard, to establish standard governing body to supervise the implementation of Open Banking, and to provide complaint and dispute resolution services for customers."

"ABSTRAKSkripsi ini akan membahas mengenai penerapan Layanan Keuangan Tanpa Cabang dalam Rangka Keuangan Inklusi Laku Pandai di Indonesia. Terdapat dua permasalahan yang akan dibahas, yakni pengaturan Bank Penyelenggara dan Agen Laku Pandai serta tanggung jawab hukum yang dimiliki oleh Bank Penyelenggara dan Agen Laku Pandai dengan studi kasus E-Warong KUBE PKH di Johar Baru selaku agen Bank BNI46. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif menggunakan data sekunder. Adapun pengaturan hukum yang berlaku di Indonesia mengenai Laku Pandai diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK No. 19/POJK.03/2014 tentang Laku Pandai, yang mengatur hubungan hukum antara Bank Penyelenggara dan Agen Laku Pandai. Adapun tanggung jawab hukum keduanya diatur dalam perjanjian kerja sama penyelenggaraan Laku Pandai yang termuat pada pasal hak dan kewajiban. Tanggung jawab tersebut di antaranya mencakup aspek Uji Tuntas Nasabah dan Agen, pemberian edukasi dan pembinaan kepada Agen, pengawasan penyelenggaraan, dan pembagian imbal jasa atas hubungan kerja sama. Apabila ditinjau dari perjanjian kerja sama Bank BNI46 dengan Agen46, tanggung jawab tersebut di antaranya berupa pelaksanaan validasi data hasil CDD yang dilakukan Agen dan ikut bertanggung jawab terhadap hasilnya. Sedangkan dari sisi Agen46, tanggung jawab yang dimilikinya antara lain harus melakukan pencatatan atas segala aktivitas layanan keagenan yang dilakukannya.

---

ABSTRAKThis thesis will discuss the implementation of Layanan Keuangan Tanpa Cabang dalam Rangka Keuangan Inklusi Laku Pandai in Indonesia. There are two issues to be discussed, namely the legal arrangement of Laku Pandai Operator Bank and Laku Pandai Agent and the legal responsibility owned by the Laku Pandai Operator Bank and Laku Pandai Agent with case study of E Warong KUBE PKH in Johar Baru as the agent of Bank BNI46. The research method used is normative juridical research using secondary data. The legal responsibility in force in Indonesia regarding Laku Pandai are regulated in the Regulation of Financial Services Authority POJK no. 19 POJK.03 2014 concerning Laku Pandai, which governs the legal relationship between Laku Pandai Operator Bank and the Agent. The legal responsibilities are both stipulated in the agreement on the conduct of Laku Pandai contained in the article of rights and obligations. These responsibilities include the aspects of Customer and Agent Due Diligence, providing education and guidance to the Agent, supervising the implementation, and sharing fees for partnership. If reviewed from the agreement of Bank BNI46 with Agent46, such responsibilities include the validation of data CDD results made by Agent and Operator Bank takes responsibility for the results. While from the side of Agent46, one of the responsibility is to record all of the activities the agency served. "

"Keikutsertaan Bank Syariah X sebagai agen penjual reksadana syariah merupakan bentuk luas kegiatan usaha dan eksistensi Bank Syariah dalam rangka memberikan pelayanan jasa bagi nasabah yang membutuhkan dananya diinvestasikan berdasarkan prinsip syariah. Tujuan adalah untuk menghindari diri dari investasi yang mengandung unsur riba, gharar, dan maysir. Sebagai Agen (wakil) penjual Reksadana Syariah Bank Syariah mempunyai tanggung jawab sebagai penerima kuasa dari manajer investasi. Akan tetapi, sebelum mengetahui tanggung jawab Bank Syariah sebagai agen penjual Reksadana Syariah, perlu diketahui terlebih dahulu bagaimana pengaturan Bank Syariah sebagai agen (wakil) penjual reksadana syariah menurut ketentuan syariah di Indonesia dan bagaimana penerapan akad wakalah serta tanggung jawab Bank Syariah X sebagai agen penjual reksadana syariah kepada nasabah pembeli reksadana syariah. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan bentuk penelitian kepustakaan dan melakukan pendekatan analitis. Pengaturan Bank Syariah sebagai agen penjual reksadana syariah tidak secara eksplisit dijelaskan dalam Undang-Undang Perbankan Syariah. Namun keberadaan Pasal 19 ayat (1) butir q jo Pasal 20 butir e, g, h UU No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah merupakan salah satu dasar hukum usaha Bank Syariah menjadi Agen penjual reksadana syariah. Akad yang digunakan antara Bank Syariah X dengan manajer investasi adalah akad wakalah yaitu akad pemberian kuasa dari manajer investasi kepada Bank Syariah untuk memasarkan dan menjual reksadana. Bank Syariah sebagai agen penjual reksadana syariah juga mempunyai hubungan hukum dengan pihak ketiga yaitu nasabah dimana akad yang digunakan juga akad wakalah. Tanggung jawab Bank Syariah X kepada sebatas kuasa yang diberikan manajer investasi. Sedangkan tanggung jawab kepada nasabah adalah memberikan informasi yang jelas, jujur, dan benar mengenai isi dari prospektus.

---

Participation of Bank Sharia? X as a selling agent of sharia mutual fund is an extended form of Bank Sharia? business activities and existence in order to provide service to the customers who need to invest their fund in accordance to sharia? principle. The goal is to prevent them from usury, uncertainty and gambling. As a sharia? mutual fund selling agent, sharia bank has a liability as a proxy holder from investment manager. However, prior to understand the liability of Bank Sharia as a Sharia? mutual fund agent, it is important to know in advance the regulatory aspect regarding sharia bank which become a sharia mutual fund agent according to sharia regulation in Indonesia and how the implementation of Wakalah Aqd and the laiability of bank Sharia? X as a sharia? mutual fund selling agent to the customer as well. This research is a normative legal research using literature research and analytical approach. Regulations for sharia? bank which become a sharia? mutual fund selling agent is not explicitly explained in the Sharia? Bank Law. However, the existence of Article 19 Point (1) section q in connection to Article 20 point e, g, h Law No. 21 Year 2008 Concerning Sharia? Bank is one of the legal basis for sharia bank business activities to become mutual fund selling agent. The Aqd that used between Bank Sharia? X and investment manager is Wakalah Aqd which give an authority from investment manager to sharia? bank to market and sell mutual fund. Sharia? bank as a sharia mutual fund selling agent has a legal relation with third party namely the customers where the Aqd used is also Wakalah. The liability of Bank Sharia X is limited to the authority given by investment manager. Meanwhile, the liability of Bank Sharia? X to the customer is to provide clear, honest and true informations regarding the content of the prospectus."