Ditemukan 82 dokumen yang sesuai dengan query
Ougy Dayyantara, author
Penelitian ini dilakukan untuk melihat sejauhmana KPPU mampu mencegah terjadinya peisekongkolan dalam tender. Hal ini penting mengingat KPPU merupakan lembaga yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk mengawasi praktek persaingan usaha di Indonesia Sebagai bentuk penawaran, seharusnya tender dilakukan secaia terbuka dan adil. Akan tetapi dalam kenyataannya praktek tender tersebut seringkali tidak...
Depok: Universitas Indonesia, 2005
T36603
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Universitas Indonesia, 2010
S24966
UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library
Edhisyam Risdianto, author
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008
T37385
UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library
Rentha Natallia Pardede, author
[ABSTRAK
Pelaksanaan tender pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah diatur dalam Hukum Persaingan Usaha sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pedoman Pasal 22 tentang Larangan Persekongkolan Dalam Tender....
2015
T42860
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Dewi Sita Yuliani, author
Depok: Universitas Indonesia, 2008
T37518
UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library
Nany Ariyanti, author
ABSTRAK
Jasa konstruksi nasional diharapkan semakin mampu mengembangkan perannya dalam pembangunan nasional melalui peningkatan keandalan yang didukung oleh struktur usaha yang kokoh dan mampu mewujudkan hasil konstruksi yang berkualitas.Isu hukum utama disini adalah sejauh mana kontrak kerja konstruksi dapat memberikan perlindungan hukum yang memadai kepada para pihak khususnya pihak penyedia jasa...
2013
T33006
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Ronaldo Maulyadi, author
ABSTRAK
Skripsi ini membahas mengenai Kedudukan Hukum Panitia Tender pada perkara Persekongkolan Tender. Persekongkolan Tender secara vertikal ini melibatkan panitia tender sebagai salah satu pihak. Kedudukan hukum dari panita tender yang bukan merupakan pelaku usaha menyebabkan panitia tender tidak dapat dihukum layaknya pelaku usaha. Kedudukan hukum dari panitia tender ini akan...
2014
S53137
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Adifyan Rahmat Asga, author
[ABSTRAK
KPPU didirikan sebagai lembaga dengan diterbitkannya Keputusan Presiden No. 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Sampai saat ini KPPU telah banyak sekali menangani kasus persekongkolan tender secara vertikal yang melibatkan panitia tender sebagai terlapor. Sudah jelas dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan...
[, Universitas Indonesia], 2014
S55847
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Januar Abdul Razak, author
Tesis ini membahas mengenai afiliasi dalam persekongkolan tender, pada dasarnya UU No.5 Tahun 1999 tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai pihak terafiliasi dalam persekongkolan tender, namun seringkali adanya pihak terafiliasi dalam suatu tender berpotensi terlaksananya persekongkolan tender. Walaupun dalam UU No.5 Tahun 1999 tidak diatur secara jelas namun ada beberapa peraturan...
Depok: Universitas Indonesia, 2016
T44878
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Antonia Ayu Anggraini, author
Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah pengadaan pipa gas yang dilakukan oleh PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. (PGN) telah melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengenai Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU Antimonopoli) serta bagaimana sanksi yang diterapkan bagi pelaku yang terlibat dalam proses pengadaan...
Depok: Universitas Indonesia, 2007
T19635
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library