Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"RINGKASAN EKSEKUTIFPerkembangan bisnis franchise yang pesat, menyebabkan banyak ahli manajemen menyebut bisnis franchise sebagai suatu konsep pemasaran yang paling sukses yang pernah diciptakan. Franchise dapat digunakan sebagai suatu sistem pengembangan usaha atau ekspansi secara global dengan risiko yang relatif kecil.Daya tarik bisnis fanchise menyebabkan banyak pengusaha mulai menekuni usaha franchies. Banyak franchisor asing yang mulai mengembangkan usahanya di Indonesia yang dianggap mempunyai iklim kondusif. Prospek cerah bisnis franchise juga sudah mulai dimanfaatkan oleh pengusaha Indonesia yang dapat dilihat dari mulai munculnya franchisor lokal terutama dalam bidang usaha restoran fast food.Perkembangan bisnis franchise yang pesat diikuti oleh meningkatnya intensitas persaingan, sehingga setiap pengusaha franchise harus mulai mempersiapkan diri menghadapi situasi tersebut. Dalam pertumbuhan bisnis franchise di Indonesia, dirasakan pengetahuan maupun pedoman mengenai bisnis franchise dirasakan masih kurang memadai. Hal tersebut dipengaruhi oleh bisnis franchise yang relatif masih baru diperkenalkan di Indonesia.Tujuan penulisan karya akhir ini adalah untuk mempadukan analisis mengenai kompleksitas bisnis franchise terutama dari sudut pandang konsep, aplikasi dan permasalahnnya di Indonesia. Untuk menelaah permasalahan ini digunakan analisis pendekatan dengan teori keagenan.Sebagai obyek analisis studi ini adalah PT Adi Boga Cipta. PT Adi Boga Cipta dalam hal ini merupakan pemegang franchise untuk restoran Hanamasa dari Jepang yang merupakan suatu restoran self service yang pertama yang menggunakan sistem franchise di Indonesia. Dalam perkembangannya, PT Adi Boga Cipta dijadikan master franchise di negara ASEAN.Metode yang dipakai dalam studi ini adalah dengan menggunakan analisa secara kualitatif dan kuantitatif dengan menggunakan metode SWOT dan AHP yang dilakukan terhaap PT Adi Boga Cipta, yang ternyata memberikan hasil yang menarik. Walaupun sebagai restoran self service yang pertama di Indonesia, restoran Hanamasa belum mempunyai image yang kuat di Indonesia. Hal ini disebabkan karena kurangnya promosi, pengetahuan mengenai bisnis franchise dan partisipasi manajemen sehingga perusahaan menjadi lemah di dalam menghadapi lingkungan.Relasi yang terjalin dengan baik antara franchisor dan franchisee tanpa adanya pengendalian dan motivasi, bukan merupakan jaminan keberhasilan bisnis franchise. Banyaknya pesaing dan pilihan bagi konsumen menyebabkan keunikan sistem dari restoran Hanamasa menjadi tidak berarti.Akhirnya, agar PT Adi Boga Cipta dapat berperan sebagai master franchise yang baik, harus mulai melakukan perbaikan secara internal terlebih dahulu, yaitu dengan mengatasi kelemahan perusahaan agar mampu memanfaatkan peluang yang ada didalam bisnis franchise.Dari penulisan karya akhir ini, kesimpulan yang diperoleh adalah bahwa didalam menjalankan bisnis franchise diperlukan suatu pengetahuan mengenai konsep franchise, pelaksanaan dan permasalahan. Sehingga setgiap pengusaha franchise dapat membentuk struktur keagenan yang sesuai untuk mengurangi kebutuhan akan pengendalian dan biaya monitor dimana didalam struktur tersebut arus informasi berjalan dengan lancar dan menjamin kepercayaan pada masing-masing pihak.Agar bisnis franchise di Indonesia dapat berkembang dengan baik, diperlukan suatu pedoman atau peraturan khusus mengenai bisnis franchise. Prospek cerah bisnis franchis hendaknya diikuti suatu aturan sehingga konflik yang sering terjadi antara franchisor dan frachisee dapat dihindarkan."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Tabungan Perumahan dalam peralihan “Badan B” menjadi “Badan T”. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dan telaah dokumen serta akan dijabarkan menggunakan teknik analisa deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa “Badan T” belum efektif dalam menerapkan prinsip akuntabilitas meskipun telah cukup baik dalam hal transparansi. Kondisi tersebut berdampak pada tidak optimalnya kinerja manajemen dan menghambat pencapaian tujuan organisasi serta mempengaruhi tingkat kepercayaan pemangku kepentingan atas pengelolaan Tabungan Perumahan dalam peralihan “Badan B” menjadi “Badan T”. Dengan mempertimbangkan Peserta sebagai pemangku kepentingan utama maka aktivitas yang dilakukan oleh organisasi menjadi fokus untuk memberikan value kepada Peserta. Peserta akan memperoleh manfaat yang lebih baik sebagaimana diamanatkan pada Undang- Undang tentang Tabungan Perumahan dibandingkan pada saat menjadi Peserta di “Badan B”. Selain itu tersedianya saldo awal Peserta eks “Badan B” yang akurat dan akuntabel pada hari pertama “Badan T” beroperasi penuh, dapat berpengaruh terhadap keputusan Peserta eks “Badan B” dalam menilai kinerja pengelolaan Tabungan Perumahan dalam peralihan “Badan B” menjadi “Badan T”.

---

This study aims to analyze how the accountability and transparency of the management of housing savings in the transition from “Badan B” to “Badan T”. The data used in this study was obtained from interviews and review of documents, and will be described using descriptive analysis techniques. The results of this study indicate that “Badan T” has not been effective in applying the principle of accountability even though it is quite good in terms of transparency. This condition results in suboptimal management performance and hinders the achievement of organizational goals and affects the level of stakeholder confidence in the management of housing savings in the transition from “Badan B” to “Badan T”. By considering the participants as the main stakeholders the activities undertaken by the organization to focus on to give value to the Participant. Participants will get better benefits as mandated in the Law on Housing Savings than when they become Participants in “Badan B”. In addition, the availability of an accurate and accountable initial balance of the former “Badan B” Participant on the first day “Badan T” is fully operational, may affect the decision of the former “Badan B” Participant in assessing the performance of Housing Savings management in the transition from “Badan B” to “Badan T”."

"Sesuai teori keagenan, manajemen selaku agen mempunyai lebih banyak informasi mengenai perusahaan dibandingkan prinsipal yang dikenal dengan istilah informasi asimetri. Terdapatnya informasi asimetri yang tinggi dalam hubungan keagenan membatasi pengawasan terhadap agen sehingga agen cenderung melakukan tindakan yang bersifat self-interest dan merugikan prinsipal. Dengan sifatnya yang likuid menyebabkan cash holdings dapat digunakan oleh agen dengan tidak tepat. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh ESG disclosure dan rangkap jabatan dewan komisaris terhadap cash holdings serta pengaruh moderasi rangkap jabatan dewan komisaris terhadap hubungan ESG disclosure dan cash holdings di Indonesia sebagai negara berkembang. Penelitian ini menggunakan sampel berupa 74 perusahaan terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode tahun 2016-2019. Penelitian ini menggunakan dynamic panel data dengan metode penelitian berupa GMM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ESG disclosure berpengaruh negatif terhadap cash holdings, sedangkan rangkap jabatan dewan komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap cash holdings. Selain itu, penelitian menemukan bahwa rangkap jabatan dewan komisaris tidak berpengaruh signifikan dalam mengurangi pengaruh negatif ESG disclosure terhadap cash holdings. Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa ESG disclosure dapat mengurangi informasi asimetri sebagai penyebab masalah keagenan yang direfleksikan dengan cash holdings.

---

According to agency theory, management as an agent has more information about the company than the principal, which is known as information asymmetry. The existence of high information asymmetry in agency relationships limits supervision of agents so that agents tend to take actions that are self-interested and detrimental to principals. Due to its liquid nature, cash holdings can be used by agents inappropriately. This study aims to examine the effect of ESG disclosure and busy commissioners on cash holdings and the moderating effect busy commissioners on the relationship between ESG disclosure and cash holdings in Indonesia as a developing country. This study used a sample of 74 companies listed on the Indonesia Stock Exchange during the 2016-2019 period. This study uses dynamic panel data with the GMM as a method of regression. The results of the study show that ESG disclosure has a negative effect on cash holdings, while busy commissioners have no significant effect on cash holdings. In addition, the study found that busy commissioners did not have a significant effect on reducing the negative effect of ESG disclosure on cash holdings. Thus, this study shows that ESG disclosure can reduce information asymmetry as a cause of agency problems which is reflected in cash holdings."

"Desentralisasi di Indonesia, yang tumbuh seiring gelombang demokratisasi, telah mengubah langgam hubungan pemimpin dan rakyat yang dipimpinnya, karena kini rakyat berwewenang penuh untuk memilih kepala daerahnya sendiri. Namun bersamaan dengan kehadiran wewenang tersebut, timbul permasalahan ketidakseimbangan informasi, yang diakibatkan oleh ketidak-tahuan masyarakat tentang kompetensi dan preferensi kebijakan pemimpin mereka. Hal ini menegaskan pentingnya seorang pemimpin daerah untuk menciptakan hubungan interaktif dengan masyarakatnya dan membangun kepercayaan mereka. Untuk memahami hubungan tersebut, Peneliti melakukan pengamatan berperanserta terhadap Walikota Surakarta (Solo) Joko Widodo ("Jokowi") menggunakan bingkai teori dramaturgi Erving Goffman, yang memanfaatkan metafor teater untuk menganalisis perilaku manusia (Mulyana, 2010:106). Pemahaman tersebut lalu ditelaah menggunakan Teori Keagenan yang mempelajari tentang hubungan prinsipal-agen dan masalah-masalah di dalamnya (Eisenhardt, 1989:58). Peneliti mendapati bahwa melalui sikap yang tidak selamanya konsisten dengan pemahaman dramaturgi, Jokowi melaksanakan berbagai strategi komunikasi politik untuk memitigasi ketidak-seimbangan informasi di Kota Solo.

---

Decentralisation in Indonesia has changed the nature of relationship between the country?s local leaders and their respective people, as the latter has now the sole discretion to elect their own leaders. This role naturally raises the information asymmetry, due to people?s unawareness of the chosen leader's competence and policy preference. Such asymmetry underscores the importance for local leaders to develop an interactional relationship with its people to induce their faith on her/him.

For the purpose of this thesis, city mayor Joko Widodo (?Jokowi?) of Surakarta (Solo) was observed using the framework of Erving Goffman?s Theory of Dramaturgy, which employs the metaphor of theatre to analyse human's behavior (Mulyana, 2010:106). The outcomes were then examined in the context of Agency Theory that studies principal-agency relationship and its underlying problems (Eisenhardt, 1989:58).

Through this analysis, the thesis elicits Jokowi's political communications strategy that is not consistently aligned with the dramatugical assumptions, and ways such strategy mitigate information asymmetry as the chief issue of the Agency Theory."

"ABSTRAKDividend smoothing menjadi kebijakan yang banyak digunakan pada negara maju. Penelitian ini menguji kebijakan tersebut pada negara berkembang yaitu Indonesia yang memiliki pertumbuhan ekonomi cukup stabil dibandingkan negara berkembang lainnya pada periode penelitian. Penelitian ini juga menguji pengaruh signalling theory dan agency theory terhadap kebijakan dividend smoothing. Pengujian ini menggunakan regresi linear berganda dengan cross sectional data 41 perusahaan. Hasil penelitian ini menemukan bahwa baik signalling theory maupun agency theory memiliki pengaruh terhadap kebijakan dividend smoothing melalui variabel bid ask spread dan struktur kepemilikan perusahaan.

---

ABSTRACTDividend smoothing is a widely used policy in developed countries. This study examines the policy in Indonesia which has a fairly stable economic growth compared to other developing countries in period. This study also examines the influence of signalling theory and agency theory on dividend smoothing. This test used multiple linear regression with cross sectional data of 41 companies. The result of this study found that both signalling theory and agency theory influence dividend smoothing through bid ask spread and company ownership structure."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlakuan akuntasi atas modifikasi kontrak sewa pesawat pasca Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), menganalisis insentif manajemen dan peranan auditor dalam pemilihan kebijakan akuntansi dari perspektif Teori Akuntansi Positif (PAT) dan Teori Keagenan. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dengan PT IB sebagai objek penelitian. Sumber data penelitian mencakup data primer melalui wawancara dan reviu kontrak, serta data sekunder berupa laporan keuangan, PSAK 71, PSAK 73, dan publikasi IFRIC. Studi kasus ini menunjukkan bahwa perlakuan akuntansi atas pengampunan sebagian liabilitas sewa jatuh tempo berdasarkan ketentuan modifikasi sewa PSAK 73 sudah tepat. Pengampunan tidak dapat diakui sebagai keuntungan menurut PSAK 71 karena pengampunan tidak bersifat sukarela dan merupakan hasil putusan pengadilan yang bersifat memaksa dan wajib dipatuhi semua pihak. Tidak terdapat perbedaan perlakuan akuntansi atas modifikasi kontrak sewa go-forward yang diturunkan tarif sewa tetapnya, baik yang diperpanjang maupun tidak diperpanjang. Kebijakan akuntansi oleh PT IB atas pembayaran sewa dengan mekanisme power-by-hour (PBH) selama periode grace period adalah tidak tepat karena tidak memenuhi defenisi pembayaran sewa tetap secara substansi sesuai dengan ketentuan PSAK 73. Berdasarkan observasi selama proses penentuan perlakuan akuntansi atas modifikasi kontrak sewa, dapat disimpulkan bahwa terdapat insentif manajemen untuk memilih perlakuan akuntansi untuk menjaga kinerja laba rugi tahun berjalan sesuai hipotesis bonus. Auditor telah melakukan fungsinya untuk memverifikasi perlakuan akuntansi atas modifikasi kontrak sewa sehingga informasi yang disajikan oleh Manajemen dalam laporan keuangan auditan sudah wajar dan sesuai sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

---

This research aims to analyze the accounting treatment of aircraft lease contracts modifications post Suspension of Payment (PKPU) and analyze management’s incentive and the role of auditor during accounting policy selection from the perspective of Positive Accounting Theory (PAT) and Agency Theory. This research uses a case study approach with PT IB as the research object. Sources of research data include primary data through interviews and review of contract, as well as secondary data such as financial statements, PSAK 71, PSAK 73, and IFRIC publications. This case study shows that accounting treatment for the partial forgiveness of overdue lease liabilities based on lease modification provision under PSAK 73 is appropriate. The partially forgiven overdue lease liabilities cannot be recognized as gain under PSAK 71 since it is not a voluntary forgivess, instead a result of court ruling, making it legally binding and obligatory for all parties involved. There is no difference in accounting policy for go-forward lease with reduction of fixed lease payment, both for extended and not extended contracts. Accounting treatment made by PT IB for for lease payment under PBH mechanism is inappropriate since it does not meet the defenition of in-substance fixed payment based on PSAK 73 provision. Based on observation during the accounting policy selection for lease contract modification, it is concluded that there management has incentive to select certain accounting treatment that improve the current year profit which is in line with the bonus hypotesis. Auditors have carried out their function to verify the accounting treatement for lease contract modification so the financial informations prepared by the management in the audited financial statement have been fair and in accordance with the applicable accounting standards."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh keberadaan CFO perempuan terhadap tingkat cash holdings perusahaan non-finansial di Indonesia dan Malaysia. Penelitian ini menggunakan sampel dari 621 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan Bursa Malaysia dari tahun 2009-2016 dan menggunakan metode pengolahan data panel untuk sampel Indonesia dan cross-section untuk sampel Malaysia dan gabungan Indonesia dan Malaysia. Terdapat dua model berbeda yang digunakan dalam penelitian ini yakni dengan memperhitungkan volatilitas arus kas dan tanpa volatilitas arus kas. Berdasarkan precautionary savings theory dan agency theory, penelitian ini menemukan bahwa di Malaysia dan gabungan Indonesia dan Malaysia, perusahaan yang dipimpin oleh CFO perempuan memiliki tingkat cadangan kas perusahaan yang lebih rendah dibandingkan perusahaan dengan CFO laki-laki. Temuan ini mendukung agency motive of holding cash flow. Penelitian ini juga turut menganalisis efek dari risiko perusahaan dalam memoderasi pengaruh keberadaan CFO perempuan terhadap tingkat cadangan kas perusahaan dan menemukan bahwa pada perusahaan yang berisiko, CFO perempuan memegang cadangan kas yang lebih tinggi dibandingkan CFO laki-laki di Malaysia dan gabungan Indonesia dan Malaysia. Hal ini mendukung penjelasan motif cash holdings berdasarkan precautionary savings theory. Penelitian ini tidak menemukan adanya pengaruh yang signifikan dari keberadaan CFO perempuan terhadap tingkat cadangan kas di Indonesia.

---

This study aims to analyze the impact of female CFO on corporate cash holdings of non-financial companies in Indonesia and Malaysia for the period of 2009 to 2016. Using a sample of 621 listed firms in Indonesia Stock Exchange and Bursa Malaysia, this study utilizes panel data analysis for Indonesian sample and cross-section analysis for Malaysian and the combined samples. Two models with and without cash flow volatility are used in this study. Based on precautionary savings theory and agency theory, we find that firms with female CFO in Malaysia and combination sample of Indonesia and Malaysia tends to hold less cash than their male counterparts, supporting the agency-based explanation. Furthermore, this study analyzes the effect of financial risk on the relationship between CFO gender and corporate cash holdings. The result indicates that in risky firms, female CFOs in Malaysia and combination sample of Indonesia and Malaysia in general hold more cash than male CFOs due to precautionary motive of cash holdings. Lastly, we do not find any significant impact of female CFO on corporate cash holdings in Indonesia."

"Penelitian ini membahas tentang pengaruh faktor determinan terhadap kepemilikas kas pada perusahaan energi di Indonesia periode 2012 hingga 2016, meliputi arus kas, kualitas laba, likuiditas, dan tingkat pertumbuhan perusahaan. Penelitian didasarkan pada agency theory, pecking order theory, dan trade off theory. Hasil penelitian adalah tidak ada pengaruh signifikan antara arus kas, kualitas laba, likuiditas, dengan kepemilikan kas. Sedangkan tingkat pertumbuhan perusahan berpengaruh terhadap kepemilikan kas.

---

This research explains about the influence of the determinant factors against cash holding in energy companies listed in Indonesia Stock Exchange Period 2012 to 2016. According to agency theory, pecking order theory, and trade off theory and the previous researches, factor determinants of cash holding are cash flow, earning quality, liquidity, and market to book. The result of research are there is no significant evidence between cash flow, liquidity, market to book which influence cash holding. Meanwhile earning quality, the measure of assymetric information, influences cash holding. "