Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAK Salah satu bentuk penegakan hukum tindak pidana perikanan adalah penenggelaman kapalasing. Pihak yang diberi kewenangan yaitu Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan,Penyidik Perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL), dan/atau PenyidikKepolisian Negara Republik Indonesia. Sebagaimana tercantum di dalam Pasal 69 ayat (4)Undang-Undang Perikanan dapat dilakukan tindakan berupa pembakaran dan penenggelamankapal asing dalam kondisi memaksa (forced major), seperti adanya perlawanan dari Nakhodaatau anak buah kapal (ABK) kapal asing yang dapat membahayakan keselamatan kapalpengawas perikanan. Dalam perkembangan selanjutnya, penenggelaman kapal yang semulabertujuan untuk memberikan efek jera dinilai kurang efektif karena proses peradilan selamaini hanya menjerat Nahkoda dan awak mesin kapal namun tidak menjerat pemilik kapal.Permasalahan lainnya yaitu pengawasan yang lemah serta proses hukum yang berlarut-larut.Selain itu, penerapan Pasal 69 ayat (4) dalam pelaksanaan di lapangan menimbulkan distorsidan banyak kritik dari berbagai pihak karena terkait dengan ketentuan-ketentuan hukuminternasional khususnya Konvensi PBB tentang hukum laut (UNCLOS 1982). Dengandemikian, isi dari Pasal 69 Ayat (4) Undang-Undang Perikanan yang mengatur ketentuanpenenggelaman kapal asing dengan didasarkan bukti permulaan yang cukup ke depannyamenjadi sulit untuk dilaksanakan. Tindakan penenggelaman kapal ikan berbendera asing yangdapat dipertanggungjawabkan secara hukum memerlukan uji materiil terhadap Pasal 69 ayat(4) Undang-Undang Perikanan

---

ABSTRAK One form of criminal law enforcement in law of the sea is an act of sinking foreign vessels.Parties whom authorized to do that action are Civil Servant Investigators Fisheries,Investigators Navy officer, and / or Investigator of the Indonesian National Police. Until now,there is no other better way in handling vessels that allegedly used in the crime of fisheries.As stipulated in Article 69 paragraph (4) Indonesia Fisheries Act when in a state of forcedmajor, such as the resistance of the captain or crew of foreign vessels that may endanger thesafety of fishery patrol ship, then it could be the reason to burn and sink them. On furtherdevelopments, sinking ship that was originally intended to provide a deterrent effect,considered less deterrent for the vessels owner. Legal sanction has been given to the captainand chief of engine room crew, but have not been able to ensnare the ship owner becauseproceedings for the perpetrators of illegal fishing has not ensnare vessel owner and is stillconstrained weak supervision and a dragged on legal process. In addition, the application ofArticle 69 paragraph (4) the implementation of a practice cause a lot of distortion and getcriticism from various parties including countries that are victims of sinking as in the case offoreign vessel sinking associated with the provisions of international law, especially the UNConvention on the law sea (UNCLOS 1982). Thereby, the content of Article 69 Paragraph (4)Fisheries Act provisions governing foreign vessel sinking with sufficient evidence based onthe future becomes difficult to implement. In order for sinking action of foreign fishing vesselcould be accounted for by law then it required judicial review of Article 69 paragraph (4) ofthe Fisheries Act"

"ABSTRAKTesis ini membahas tentang tindakan penegak hukum di laut yang dilakukanpemerintah Indonesia, terutama penyidik dari instansi Kementerian Kelautan danPerikanan serta TNI Angkatan Laut guna memberantas tindak pidana perikanandengan cara mengambil tindakan khusus berupa pembakaran dan/ataupenenggelaman kapal ikan asing (KIA) pelaku tindak pidana perikanan di ZonaEkonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI). Oleh karena itu penelitian ini akanmenjelaskan tentang dasar hukum, praktek negara-negara dan prosedurpenenggelaman KIA pelaku tindak pidana perikanan baik berdasarkan hukuminternasional maupun hukum nasional. Pembahasan penelitian dianalisismenggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif dandijabarkan secara preskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adabeberapa negara, misalnya Argentina, Australia, Filipina dan Malaysia yangmempunyai kebijakan yang sama dengan Indonesia untuk memusnahkan KIApelaku tindak pidana perikanan, walaupun dengan teknis pelaksanaan yangberbeda. Tindakan yang diambil oleh Indonesia dan negara-negara tersebut telahmemiliki dasar yang kuat berupa peraturan perundang-undangan nasional yangmengacu pada UNCLOS 1982. Rekomendasi penelitian ini adalah apabilamelakukan penenggelaman KIA pada tahap pemeriksaan di laut sebagaipelaksanaan Pasal 69 (4) UU No 45 Tahun 2009 tentang Perubahan terhadap UUNomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, agar tindakan khusus tersebut hanyadilaksanakan di Perairan Indonesia (Perairan Pedalaman, Perairan Kepulauan, danLaut Teritorial karena masih banyak batas ZEEI yang belum disepakati dengannegara-negara lain yang berbatasan wilayah lautnya dengan Indonesia.

---

ABSTRACTThis thesis examines the actions of law enforcements at sea conducted by theIndonesian government, especially the Ministry of Maritime Affairs and Fisheriesand the Indonesian Navy to combat Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU)Fishing by taking special measures to burn and/or sink foreign fishing vesselscommitted IUU fishing in the Indonesian Exclusive Economic Zone (EEZ).Therefore, this research will explain the legal basis, state practices and proceduresfor sinking foreign fishing vessels both based on international law and nationallaw. This thesis will analyze the judicial process with a qualitative approach anddescriptive elaboration. The study shows that there are several countries, such asArgentina, Australia, the Philippines and Malaysia that have the same policieswith Indonesia in which they destroy foreign fishing vessels, even though thetechnical implementations are different. The actions taken by Indonesia and thesecountries have legal standing of national legislation referring to UNCLOS 1982.Therefore, it is recommended to sink foreign fishing vessels at sea as theimplementation of Article 69 (4) Fisheries Act 2009 Numbor 45, the specialmeasures will only be carried out in Indonesian waters (internal waters,archipelagic waters and territorial seas because there are still many IndonesianEEZ boundaries that have not been agreed with other countries."