Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pengujian konstitusionalitas Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dimohonkan oleh Iwan Piliang, Edy Cahyono, Nenda Inasa Fadhilah, Amrie Hakim, Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia, Aliansi Jurnalis Independen, dan Lembaga Bantuan Hukum Pers telah diputuskan oleh sembilan Hakim Mahkamah Konstitusi pada tanggal 5 Mei 2009, bahwa Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang No 11 tahun 2008 tersebut adalah konstitusional, tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Apakah putusan Mahkamah Konstitusi atas pengujian konstitusionalitas Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bersesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945?Penelitian ini merupakan penelitian hukum doktrinal yang bersifat deskriptif oleh karena itu penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang perhatian utamanya adalah pengaturan norma secara yuridis dari objek yang akan diteliti.Penelitian menunjukkan bahwa 1) pengaturan pidana pencemaran nama baik secara elektronik dalam Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah bentuk pengaturan tersendiri (sui genetis) dari norma penghinaan dan/atau pencemaran nama baik yang terdapat dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP); 2) Konsep pemidanaan Pasal 27 ayat (3) Undang- Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan delik yang dikualifikasi sebagai penghinaan atau pencemaran nama baik sehingga konsep akan mengacu kepada KUHP namun ancaman pidanaannya lebih berat yakni merujuk pada Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; 3) Perbedaan ancaman pidana antara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP dengan Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah wajar karena distribusi dan penyebaran informasi melalui media elektronik relatif lebih cepat, berjangkauan luas, dan memiliki dampak yang massif; 4) Pasal 27 ayat (3) UU 1TE tidak bertentangan dengan UUD 1945 karena meskipun ada ketentuan Pasal 28F UUD 1945; 5)Putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak permohonan Pemohon adalah tepat karena pada dasarnya Pasal 27 ayat (3) Undang- Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945."

"ABSTRAKTesis ini mencoba menganalisis sistem manajemen pangarnanan informasi padaMerchant Bank Permata, atas terjadinya peristiwa fraud banking melalui mesinelektronik darn capture di Merchant Bank Permata yang telah dilaporkan di PoldaMetro Jaya pada 12 April 2010. Penelitiannya menggunakan penelitian kualitatif,clengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, pengamatan, danstudi dokumen. Wawancara mendalam difokuskan terhadap sistem manajemenpengamanan pada proses akuisisi Merchant Bank Permata dan alur transaksielektronik melalui mesin EDC di Merchant Bank Permata, faktor-faktor yangmempengaruhi terjadinya fraud Banking di Merchant Bank Permta, serta upayauntuk memperbaikinya. Sedangkan pengamatan di fokuskan terhadap caramelakukan transaksi elektronik dimulai dari transaski on-line, ojllfne, settlement danpayment. Selanjutnya studi doklmien difokuskan pada berkas perkarajraud bankingyang dilaporkan di Polda Metro Jaya dan Standar operasional prosedur Sistemmanajernen pengamanan informasi pada Merchant Bank Permata. Hasii penelitianmembuktikan sistem manajemen pengamananan informasi di Merchant BankPermata, tidak memilki sistem yang baik, karena pada proses akuisisi merchantinfomnasi atau data tidak memenuhi aspek integritas, kerahasian, dan ketersediaan,begitu pula pada proses transaksi elektronik. Hal ini dipengaruhi faktor manusia,proses atau sistem, dan teknologi sistern manajemen pengamanan infomiasi. Adapuncara untuk memperbaikinya pada proses akuisisi merchant harus ada bagian atau unityang menganalisa pemohon merchant dan pada proses transasksi elektronikmenambah sistem untuk mengalisa vatiditas dimulai dari transaksi on-line, of-line,dan settlement, yaitu menambah sistem terminal transaction line.

---

AbstractThis thesis attempts to analyze information security management system on BankPermata in regard with the case of fraud banking through electronic data capturemachine at Bank Permata?s merchants which was reported to Jakarta MetropolitanPolice on 12 April 2010. This research exercised a qualitative approach which datawere collected through in-depth interview, observations and document study. The in-depth interview focussed on security management system during the acquisition ofBank Permata?s merchants and electronic transaction chart through electronic datacapture machine at those merchants, factors affecting Iliad banking occurred as wellas all the restoration efforts taken. Observations focussed on the procedure ofelectronic transaction, which started from on line transaction, off line settlement andpayment. Meanwhile, document study focussed on dossiers of fraud banking casesreported to Jakarta Metropolitan Police and Standard Operational Procedure ofinformation Security Management System on Bank Permata?s Merchants. Thisresearch finds that the information Security Management System was not well-established since information collected during the acquisition process and electronictransaction process were not qualified in the aspects of integrity, confidentiality andavailability which was affected by Several factors such as the human involved, thesystem it self as well as information security management system technology. Theresearcher proposes, that in order to restore the system, t11ere should be a particularsection dining the acquisition process to analyze merchant requestor?s validity whilstduring the electronic transaction, a terminal encryptions line added to the system toanalyze the validity of information both on-line transaction and off-line settlementas well as the payment."

"Dunia perbankan telah mengalami perubahan dalam menjalankan bisnisnya, Perkembangan teknologi elektronik perbankan membuat transaksi perbankan tidak harus berada dalam gedung bank dan pada jam tertentu saja, tetapi berubah menjadi dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. SMS banking sebagai salah satu media dalam transaksi elektronik perbankan saat ini telah banyak digunakan oleh nasabah perbankan mengingat media yang digunakan adalah handphone pribadi dengan metode transaksi yang relatif mudah dan cepat. Mengingat transaksi ini mengandung perbuatan hukum maka nasabah perbankan wajib untuk dilindungi haknya sebagai konsumen sedangkan bank selaku penyelenggara melihat SMS banking sebagai tantangan dan peluang untuk pengembangan bisnis. Dengan adanya Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diharapkan kepentingan nasabah sebagai konsumen sudah dapat dilindungi. Bank Indonesia selaku lembaga otoritas dan pengawasan perbankan juga mengeluarkan peraturan yang berkenaan perlindungan nasabah perbankan. Pada masa yang akan datang diharapkan perlindungan nasabah SMS banking akan terus meningkat dengan melakukan informasi produk yang jelas kepada nasabah, pendirian lembaga legalisasi dan lembaga sertifikasi transaksi elektronik perbankan serta adanya revisi pada Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

---

Through its course of business, banking industry has changed. The development of banking electronic technology has enabled banking transaction to be conducted outside the bank’s building, anytime and anywhere. SMS banking, as one current medium of banking electronic transaction, has been frequently utilized by bank customers considering the instrument used personal cell-phone, which makes it an easy and fast method of transaction. Since this kind of transaction contains legal acts, bank customers are all entitled to equal protection under the law, and banks as the banking business administrator sees sms banking as a challenge and opportunity in business development. Based on Undang-Undang No. 8 tahun 1999 about Consumer’s Protection and Undang-undang No. 11 tahun 2008 about Electronic Information and Transaction, it is expected that customers’ interests as consumers are well-protected. Bank of Indonesia, the banking authoritative and supervisional institution, also issued laws concerning bank customer’s protection. In the future, increasing protection over sms banking customers is expected by providing clear product information to customers, establishing legislation and certification institution dealing with banking electronic transaction, as well as the revision on Article 27 particle (3) of Information and Electronic Transaction Law."

"Tesis ini membahas mengenai perlindungan hukum tentang penyelenggaraan sistem pembayaran elektronik menggunakan kartu. Perlindungan yang diatur pada undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengamanatkan pelaksanaan transaksi elektronik yang andal, aman dan bertanggung jawab. Pada prakteknya pelaksanaan ini belum terlaksana dengan baik. Tesis ini mencoba membahas peraturan-peraturan yang terkait dengan aspek perlindungan pengguna sistem pembayaran elektronik dengan alat pembayaran menggunakan kartu.

---

This thesis describes about the legal protection implemented on the enforcement of electronic payment system using payment card. The legal protection that are regulated in the law of Information and Electronic Transaction number 11 year 2008 is mandating for an electronic transaction practice that are secure, reliable and responsible. On the field this practice of regulation has not been well applied. This thesis will try to look other regulation that are related with the aspect of user protection on electronic payment system used with payment card."

"Skripsi ini berisi tentang Tindak Pidana Penipuan Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Elektronik (E-Commerce). Pokok Permasalahan terdapat pada bagaimana pengaturan serta penerapan aspek hukum pidana pada tindak pidana penipuan terhadap konsumen dalam transaksi jual beli secara elektronik (e-commerce) di Indonesia. Selain itu dilihat pula bagaimana potensi terjadinya tindak pidana penipuan serta batasan tindak pidana penipuan terhadap konsumen dalam transaksi jual beli secara elektronik (ecommerce) di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif dimana sumber data diperoleh dari data sekunder dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa potensi terjadinya tindak pidana penipuan dalam e-commerce sangat besar di Indonesia. Selain itu pengaturan tindak pidana dalam informasi dan transaksi elektronik diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik termasuk tindak pidana penipuan.

---

This focus of this study is about Crime of Fraud Against Consumers in Electronic Commerce. This subject matter is contain regulation as well as the application of criminal law on the crime of fraud against consumers in transactions electronically (e-commerce) in Indonesia. In addition seen also how the potential occurrence of the crime of fraud as well as limitations on the crime of fraud against consumers in transactions electronically (e-commerce) in Indonesia. This research is the study of juridical-normative where source data obtained from secondary data and analyzed qualitatively. The results showed that the potential occurrence of the crime of fraud in e-commerce is very big in Indonesia. In addition to setting the criminal acts in the electronic information and transactions provided for in the legislation of electronic information and Transactions including the criminal offence of fraud."