Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tujuan penelitian ini untuk meganlisis efetifitas program Pembiayaan Produktif Koperasi dan Usaha Mikro )P3KUM) pada dua koperasi wanita yaitu Koperasi Al-Hidayah dan Koperasi Wanita Citra Usaha di Kabupaten Way Kanan Propinsi Lampung tahun 2006. Ukuran efektifitas dikaji pada perkembangan kinerja kopeasi wanira dan bermanfaat atau tidak bermanfaatnya P3KUM bagi usaha mikro Dalam emndapatkan data kinerja koperasi wanita didasatkan pada laporan pengurus koperasi pada forum Rapat Anggota Tahunan (RAT) yang telah disahkan Badan Pengawas Kopeasi dan dibahasa nggota koperasi maisng-masing.Hasil penelitian menunjukan dengan mengikuti program P3KUM, kedua koperasi wanita menunjukan peningkatan kinerja dilihat dari aspek ekanggotaan, karyawan kopeasi, simpanan sukarela dan aset koperasi. Sebagian besar usaha mikro menyatakan mendapat manfaat dari program P3KUM ini. Dengan menggunakan analisi multinomial logit, faktor-faktor yang secara signifikan mempengaruhi usaha mikro mendapat manfaat adalah pelatihan, lama usaha dan jenis usaha."

"ABSTRAKPenelitian ini mendeskripsikan proses pelaksanaan Program Kemitraan Usaha  Comdev (KUC) Universitas Prasetiya Mulya sebagai bentuk program pemberdayaan usaha mikro pedesaan di Kecamatan Wanayasa. Jenis penelitian ini adalah penelitian evaluatif dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Walaupun banyak penelitian mengenai pemberdayaan UMKM fokus pada upaya menemukan dampak dari pemberdayaan itu sendiri, penelitian ini menemukan bahwa faktor desain program dan kepatuhan dalam menjalankan standar prosedur yang ditetapkan lembaga sangatlah penting untuk mencapai hasil ataupun dampak program. Dari hasil temuan penelitian, diketahui bahwa Pelaksana Program Kemitraan Usaha Comdev 2017 masih belum mematuhi standar prosedur yang sudah ditetapkan lembaga. Penelitian ini menyarankan agar lembaga lebih detil menjabarkan standar prosedur setiap proses dan kegiatan serta berkomitmen menjalankannya.

---

This study describes the implementation process of Program Kemitraan Usaha Comdev (KUC) Universitas  Prasetiya Mulya as a form of rural micro enterprises empowerment program in Wanayasa District. This type of research is evaluative research using a qualitative research approach. Although many studies on empowering MSMEs had focused on finding the impact of empowerment itself, this study found that program design and compliance factors in implementing the standard procedures set by agency are very important to achieve program results or impacts. From the findings, it is known that the implementation of Program Kemitraan Usaha Comdev 2017 still does not adhere the standard procedures set by agency. This study recommends that the agency has to develop more detailed standard procedures for each process and activity and commit to carry it out.

"

"Skripsi ini membahas pelaksanaan pendayagunaan zakat melalui pembiayaan usaha mikro pada Baznas Microfinance Desa (BMD) dan bagaimana tanggung jawab pelaku usaha mikro yang menerima pembiayaan Baznas Microfinance Desa (BMD) apabila terjadi risiko pembiayaan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif dengan alat pengumpulan data berupa studi kepustakan terhadap bahan hukum primer dan sekunder serta dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa salah satu tugas Baznas selaku pengelola zakat nasional adalah mendayagunakan potensi dana yang telah terkumpul agar terciptanya keadilan sosial dan kemaslahatan umum. Salah satu upaya yang dilakukan Baznas adalah dengan membentuk Baznas Microfinance Desa (BMD). Baznas Microfinance Desa (BMD) melaksanakan pendayagunaan zakat yang produktif pada bidang ekonomi dengan memberikan pembiayaan kepada usaha mikro. Pembiayaan pada Baznas Microfinance Desa (BMD) dilakukan berdasarkan jenis dana yang disalurkan, yaitu dana zakat dan dana non-zakat. Dana zakat disalurkan dengan tanpa akad, sementara dana non-zakat disalurkan dengan akad qardh al hasan. Pelaku usaha mikro yang menerima pembiayaan dana zakat tidak wajib untuk mengembalikan dana pembiayaan, sementara pelaku usaha mikro yang menerima pembiayaan dana non-zakat wajib untuk mengembalikan dana pembiayaan.

---

This thesis discusses the implementation of zakat utilization through micro-enterprise financing in Baznas Microfinance Desa (BMD) and how the responsibility of micro-entreprises who receive financing from Baznas Microfinance Desa (BMD) if risks happen. This research is a juridical-normative research with library research methode by seeking primary and secondary data material also with qualitative analyzation. The results of the research concluded that one of the tasks of Baznas as the national zakat manager was to utilize the potential of the accumulated funds in order to create social justice and general welfare. One of the Baznas efforts was established Baznas Microfinance Desa (BMD). Baznas Microfinance Desa (BMD) implements productive utilization of zakat in the economic sector by providing financing to micro-enterprises. Funding for Baznas Microfinance Desa (BMD) is carried out based on the type of funds channeled, namely zakat funds and non-zakat funds. Zakat funds are channeled without a contract, while non-zakat funds are channeled by qardh al hasan contract. Micro business actors who receive funding for zakat funds are not obliged to repay funding, while micro-entrepreneurs who receive non-zakat funding are obliged to return funding."

"Tujuan dari penelitian ini adalah mengkomparasi pembinaan UMKM bagi penerima kredit mikro yang disalurkan oleh KJK-PEMK Karet Tengsin DKI Jakarta dan UKM Center FEB UI dengan memakai 9 indikator yang dikembangkan Feurstein. Ini dikombinasi dengan analisa SWOT atas masingmasing program. Pembobotan dilakukan melalui hasil olahan kuesioner terhadap Mitra Binaan dan Pemanfaat.Hasilnya menunjukkan bahwa Mitra Binaan UKM Center FEB UI memeberikan penilaian kepuasan lebih tinggi terutama dalam pembinaan dan pendampingan, sementara dari sisi KJK-PEMK maka efisiensi dan kemudahan informasi tentang program menjadi faktor kekuatan yang menonjol. Program KJK-PEMK hanya melanjutkan program pemerintah sebelumnya, sementara UKMC FEB UI lebih aktif. Terdapat distorsi pemanfaatan dari masing-masing program digunakan untuk keperluan pribadi dan ini menjadi saran perbaikan program di masa depan.

---

The objective of this study is to compare the development of success coaching UMKMs through KJK-PEMK Karet Tengsin DKI Jakarta and UKM Center FEB UI, using 9 indicators developed by Feurstein. This combined with a SWOT analysis for each program. Scoring is given through the questionnaire method toward beneficiaries.

The results showed that the partners UKMC give higher satisfaction ratings, especially in coaching and mentoring. In terms of KJK PEMK the efficiency and ease of info about the program become a prominent force factor. KJK-PEMK program just continue the previous government program, while the SME Center FEB UI more active. There is a distortion of the utilization of each program are used for personal purposes and it became suggestion improvement program in the future."

"Penelitian kualitatif ini bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai keikutsertaan Badan usaha Mikro pada program JKN. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam in-depth interview pada 8 badan usaha mikro di wilayah kerja BPJS Kesehatan KC Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau. Terdapat 2 badan usaha manfaat yang diterima saat menggunakan pelayanan pada program JKN-KIS. Delapan badan usaha mikro sudah mengetahui tentang harga/iuran yang menjadi kewajiban bagibadan usaha. Satu badan usaha mikro tidak mengetahui alur pelayanan kesehatan pada program ini, sedangkan 3 badan usaha mikro lainnya hanya dapat menyebutkan salah satu alur pelayanan saja. Perlu dilakukan sosialisasi secara terpadu oleh BPJS Kesehatan terhadap badan usaha yang baru ataupun yang sudah lama tetapi belum mendaftar sebagai peserta JKN-KIS. BPJS Kesehatan harus memastikan komitmen untuk memberikan pelayanan yang berkualitas, serta melakukan monitoring dan evaluasi berkala agar tidak ada lagi keluhan mengenai pelayanan yang kurang memuaskan.

---

This qualitative research is aiming at obtaining information on reasons of micro business entity small company characterized with number of employee to participate the JKN membership. This study was done using in depth interviewsin eight micro business entity in Tanjung Pinang, Riau islands province. The study revealed that two micro business entity did not know information about the National Health Insurance Program Healthy Card Indonesia JKN-KIS . Two micro busniess entities did not understand the benefit package offered by the insurance company BPJS. Eight micro business entities already know about the tariff contribution, one micro business entity did not know the flow of healthservice provision, while the other three micro business entities could only understood part of the flow of services. Dissemination of program goal, benefit package, services, contribution ofemploter employee need to be done. BPJS has to be committed to provide good quality service as well as regular supervision and evaluation to avoid complaintsfrom the members."

"ABSTRAKPengusaha kecil dan menengah memiliki karakteristik kemandirian dan daya tahan alami dalam menjalankan usahanya. Meskipun demikian menyongsong era perdagangan bebas mulai tahun 2010 mendatang perlu pemikiran yang komperehensif terhadap upaya-upaya yang mendukung pengembangan mereka. Peranan pemerintah dalam menetapkan kebijakan ekonomi termasuk dalam pengembangan pengusaha kecil dan menengah sejalan dengan teori Terence Daintith lebih mendekati pengertian "State intervention in the economy? daripada "economic polio". Teori Daintith tersebut dapat menarik substansi permasalahan peranan hukum dan kebijakan pertanahan nasional dalam pengembangan pengusaha kecil dan menengah. Menurut hemat kami intervensi pemerintah tersebut masih tercakup pengertian kebijakan dalam arti yang lebih luas. Intervensi tersebut dilakukan melalui peraturan dan kebijakan pertanahan sejak tahun 1960 hingga tahun 1999 telah banyak dikeluarkan pemerintah. Mulai dengan tahap awal berlakunya Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960, tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang dikenal dengan UUPA dan Undang-Undang Nomor 56/Prp/1960, tentang Penetapan Batas Penguasaan Maksimum tanah Pertanian yang dikenal dengan Undang-Undang Land Reform. Pada perkembangan kebijakan hukum pertanahan di tanah air kita selanjutnya ternyata ada sekian banyak peraturan dan kebijakan yang memiliki kaitan dengan pengembangan pengusaha kecil dan menengah. Lingkup pengaturan yang dilakukan meliputi pengaturan pemilikkan, penguasaan tanah, penggunaan tanah sebagai agunan kredit, kemudahan dan keringanan perpajakan bagi golongan ekonomi lemah. Hal itu sejalan dengan tujuan land reform yang ke lima, yaitu untuk mempertinggi produksi nasional dan mendorong terselenggaranya pertanian yang intensif secara gotong royong dalam bentuk koperasi dan bentuk gotong royong lainnya, untuk mencapai kesejahteraan yang merata dan adil, disertai dengan sistem perkreditan yang khusus ditujukan kepada golongan tani. Dari ketentuan tersebut dapat pula dikatakan bahwa kebijakan pertanahan merupakan salah satu infrastruktur bagi pengembangan ekonomi dan tentu saja termasuk pengembangan pengusaha kecil dan menengah. Intervensi pemerintah melalui kebijakan dan peraturan hukum bagi pengusaha kecil dan menengah memang merupakan kewajiban konstitusional sebagaimana dikatakan oleh Thomas Robert Malthus, dan pada kenyataanya golongan ini mampu bertahan dan relatif tidak terkena dampak krisis ekonomi yang telah melanda tanah air kita sejak pertengahan 1997 yang lalu hingga saat ini merupakan alasan pembenar lainnya."