Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Kepunahan terhadap Kukang terjadi karena dampak negatif yang diciptakan oleh pemelihara Kukang di Instagram. Pemilik Kukang sering mengunggah gambar-gambar hewan peliharaannya melalui instagram. Tindakan tersebut membentuk persepsi publik bahwa Primata Kukang dapat dijadikan hewan peliharaan. Tulisan ini mencoba menganalisis gerakan sosial dari aktivisme akun Instagram Kukangku. Menurut DeLay, gerakan sosial berperan untuk mengedukasi mengenai realitas dengan nilai berbeda dari kecenderungan alamiah yang dominan. Penulis melihat kelangkaan Primata Kukang diakibatkan oleh prilaku dominan manusia. Analisis tulisan ini menggunakan aktivisme media sosial sebagai bentuk edukasi melalui tiga aspek aktivisme media sosial, meliputi; Attack Ideological Enemies, Surveil the Surveillers, Preserve Protest Artefacts. Melalui aktivisme media sosial tersebut menjadi cara yang efektif untuk mengurangi pemeliharaan Kukang di tangan masyarakat. ...... The extinction of slow loris is due to the negative impact created by slow loriskeepers in Instagram. Slow lorises owners often upload pictures of their pets through instagram. These actions shape public perception that slow loris can be a pet. This paper attempts to analyze the social movements of `Kukangku` instagram account activism. According to DeLay, social movement plays a role to education about alternate realities with different values than the dominant habitus. The author sees the scarcity of slow loris caused by the dominant human behavior. The analysis of this paper using social media as a form of education through three aspects of social media activism, includes Attack Ideological Enemies, Surveill the Surveillers, Preserve Protest Artefacts. `kukangku` as social media activism be an effective way to reduce pet owner slow loris in society.

Abstrak :
Tesis ini membahas tentang penanganan kejahatan perdagangan satwa liar melalui pendekatan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan dan Pencegahan Pidana Pencucian Uang. Kejahatan perdagangan satwa liar saat ini dalam penanganannya masih menggunakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Penggunaan cara konvensional tersebut dinilai tidak lagi relevan dalam menangani kejahatan perdagangan satwa liar yang sangat kompleks dewasa ini. Pendekatan menggunakan rezim anti pencucian uang digadang-gadang sebagai salah satu alternatif baru dalam penanganan kejahatan perdagangan satwa liar. Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif baik dengan penggunaan pendekatan undang-undang dan kasus. Berdasarkan temuan dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa rezim anti money laundering di Indonesia sebenarya secara normatif sudah memadai untuk menindak kejahatan perdagangan satwa liar dan penindakan terhadap kejahatan perdagangan satwa liar dapat dilaksanakan. Akan tetapi dalam tatanan pelaksanaannya pendekatan ini masih belum terlalu diprioritaskan, kemudian juga perlu diperhatikan pengaturan tentang predicate crime yang dalam hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 seharusnya harus segera direvisi menimbang agar dapat mencakup kejahatan perdagangan satwa liar sebagai financial motivated crime. ......This thesis discusses the handling of wildlife trade crime through the approach of Act No. 8 of 2010 concerning the Eradication and Prevention of Money Laundering Crimes. Crimes against wildlife trafficking are currently still being dealt with using Act Number 5 of 1990 concerning Conservation of Living Natural Resources and Ecosystems. The use of conventional methods is considered no longer relevant in dealing with wildlife crime that is very complex today. The approach of using an anti-money laundering regime is predicted as a new alternative in handling wildlife trade crime. In this research using normative juridical legal research methods both with the use of a law and case approach. Based on the findings in this study, it can be concluded that the anti-money laundering regime in Indonesia is normatively sufficient to take action on wildlife trade crimes and the enforcement of wildlife trade crimes can be carried out. However, in the order of its implementation, this approach is still not prioritized, then it is also necessary to pay attention to the regulation of predicate crime which in this case is regulated in ActNumber 5 of 1990 should be immediately revised considering that it can cover wildlife trade crime as financially motivated crime.

Abstrak :
Perdagangan cinderamata berbahan dasar karapas penyu sisik melibatkan kegiatan wildlife crime, yaitu perburuan dan perdagangan spesies tersebut secara ilegal. Kurangnya kesadaran masyarakat mengenai isu wildlife crime dan nilai ekonomis dari penyu sisik menjadi faktor penyebab perdagangan yang mengeksploitasi bagian tubuh spesies tersebut masih terjadi. Data yang diperoleh dari WWF Indonesia menunjukkan pemanfaatan media sosial dan e-commerce sebagai tempat para pedagang menawarkan bagian tubuh penyu sisik dalam bentuk cinderamata. Penulis berpendapat bahwa perburuan penyu sisik merupakan bentuk dari illegal poaching dan perdagangannya termasuk ke dalam wildlife trade. Berdasarkan pembahasan enviromental crime, kedua kegiatan tersebut melanggar animal rights, dengan menjadikan penyu sisik sebagai objek, dan species justice, dengan melihat dominasi manusia sebagai penyebab eksploitasi spesies tersebut. Regulasi yang berbentuk larangan dinilai tidak mampu menekan kasus perburuan dan perdagangan penyu sisik secara efektif, sehingga dibutuhkan juga cara lainnya seperti gerakan sosial yang bertujuan mengedukasi masyarakat. Penulis berpendapat adanya kesadaran mengenai peran penting penyu sisik dalam sistem ekologi dapat menahan sifat konsumtif yang menjadi tanda dari dominasi manusia terhadap spesies lain.

---

The trade of souvenirs made with hawksbill turtle carapace involves a wildlife crime activity, which are hunting and illegal trading of the said species. The lack of people's awareness towards the issue of wildlife crime and economic value of hawksbill turtles become the causation factors of the prevalence of trades that exploit body parts of said species. Data from WWF Indonesia shows that the usage of social media and e-commerce as a place where traders offer the hawksbill turtle's body parts as souvenirs. This paper argues that the hunting of hawksbill turtles is a form of illegal poaching and its trade is considered a wildlife trade. Based on environmental crime, those two activities violates the animal rights because of the objectification of hawksbill turtles and species justice when human's domination are seen as the causation factor said species' exploitation. Regulations in a form of forbidding is seen as unable to effectively reduce the cases of hunting and trading of hawksbill turtles, thus another way, such as social movement which objective is to educate people, is needed. This paper argues that awareness of hawksbill turtles' role in ecology system can hold back human's consumptive nature that is a sign of human domination against another species.

Abstrak :
Penulisan tugas karya akhir ini membahas penerapan environmental crime prevention dari Rob White pada kasus perburuan orangutan sumatra yang terjadi akibat konflik orangutan-manusia di kawasan TNGL, Sumatra Utara. Penulisan karya akhir ini menggunakan data sekunder yang membahas masalah konflik orangutan sumatra dengan manusia. Konsep yang digunakan dalam tugas karya akhir ini ialah environmental crime prevention yang oleh Rob White dirinci menjadi 6 unsur. Konsep wildlife crime juga akan digunakan untuk menjelaskan fenomena perburuan orangutan sumatra. Hasil penulisan tugas karya akhir ini menunjukkan bahwa penerapan environmental crime prevention dari Rob White di perbatasan TNGL dengan Desa Bukit Lawang dapat mencegah terjadinya perburuan Orangutan Sumatra. ......The writing of this final paper discusses the application of environmental crime prevention from Rob White in the case of Sumatran orangutan hunting which is caused by orangutan-human conflict in TNGL area, North Sumatra. This final paper uses secondary data that addresses the conflict issue of Sumatran orangutans with humans. The concept used in this final paper is environmental crime prevention that Rob White breaks down into 6 factors. The concept of wildlife crime also used to explain the phenomenon of Sumatran orangutan hunting. The result of this final paper work shows that the application of environmental crime prevention from Rob White on the border of TNGL with Bukit Lawang Village can prevent the hunting of Sumatran Orangutan.

Abstrak :
Perdagangan satwa liar yang dilindungi di DKI Jakarta merupakan bentuk dari wildlife crime yang akan berdampak pada manusia itu sendiri. Meskipun upaya penanganan telah dilakukan, namun pada kenyataannya kejahatan tersebut masih marak terjadi. Menggunakan pendekatan routine activity theory yang memiliki kerangka analisis segitiga kejahatan (crime triangle analysis) dapat menjelaskan mengapa penanganan kejahatan telah gagal untuk diterapkan, dengan melakukan peninjauan terhadap kinerja aktor pengendali (guardian, handler, manager). Hasil dari peninjauan tersebut menjelaskan bahwa kegagalan disebabkan oleh rendahnya komitmen dan kemampuan dari aktor pengendali kejahatan. Kemudian, kegagalan tersebut dapat ditangani dengan menghadiran super controllers atau elemen yang dapat mempengaruhi kinerja aktor pengendali kejahatan. Terkait bentuk pengaruhnya terhadap aktor pengendali, super controller terbagi menjadi sepuluh tipe yang dikelompokan dalam tiga kategori besar. Maka dari itu, penulisan ini diakhiri dengan pembahasan tentang implikasi pentingnya meninjau pemilihan tipe super controller yang akan digunakan dalam suatu penanganan kejahatan. ......The trade of protected wildlife in DKI Jakarta is a form of wildlife crime which will have an impact on humans themselves. Even though efforts have been made to deal with it, in reality these crimes are still often occur. Using a routine activity theory approach that has a crime triangle analysis framework can explain why crime handling has failed to be implemented by conducting a review of the performance of controlling actors (guardian, handler, manager). The results of the review explained that the failure was caused by the low commitment and ability of the crime controlling actors. Then, these failures can be handled by introducing super controllers or elements that can affect the performance of the controlling crime actor. Regarding the shape of its influence on controlling actors, super controllers are divided into ten types which are grouped into three broad categories. Therefore, this thesis ends with a discussion of the implications of the importance of reviewing the selection of the type of super controller that will be used in a crime handling

Abstrak :
A comprehensive introduction to green criminology, this book is a discussion of the relationship between mainstream criminal justice and green crimes. Focused on environmental harm within the context of criminal justice this book takes a global perspective and  • Introduces students to different theoretical perspectives in green criminology  • Looks at the victims of environmental crime throughout  • Covers topics such as; wildlife crimes, animal abuse, the causes of environmental crime, regulation, exploitation, environmental activism, policing, prosecution and monitoring. Designed to help readers develop a thorough understanding of the principles of environmental justice and green criminology, as well as contemporary developments, this book will be excellent support to student of green criminology and environmental crime.