Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kalimantan Barat, khususnya revitalisasi UMKM pascapandemi Covid-19. Tiga pertanyaan utama adalah: mengapa revitalisasi UMKM penting untuk ekonomi masyarakat Kalbar, bagaimana intervensi dan strategi Bank Kalbar dalam revitalisasi UMKM, serta bagaimana prospek revitalisasi UMKM dalam memperkuat ekonomi masyarakat. Tujuan penelitian adalah memahami peran UMKM sebagai pilar ekonomi masyarakat menengah ke bawah serta kontribusi pemerintah dan perbankan dalam revitalisasi UMKM. Teori yang digunakan meliputi "teori kapitalisme kewirausahaan" dan "teori bisnis sosial." Metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasilnya menunjukkan bahwa UMKM di Kalbar, yang menyumbang lebih dari 70% terhadap PDRB, sangat terdampak oleh pandemi dan membutuhkan intervensi pemerintah serta perbankan untuk bangkit kembali. Pemerintah daerah meningkatkan pelayanan birokrasi dan memperkuat kerjasama dengan perbankan, BUMN, dan pihak lainnya melalui kebijakan "UMKM Naik Kelas." Bank Kalbar menerapkan strategi revitalisasi internal dengan mempermudah akses kredit bagi UMKM dan strategi eksternal dengan memperkuat kolaborasi dengan pemerintah dan pelaku UMKM untuk mengembangkan kelembagaan dan inovasi usaha, serta mendorong UMKM untuk beradaptasi dengan bisnis digital. Kesimpulannya, revitalisasi UMKM di Kalbar merupakan hasil kolaborasi strategis antara UMKM, pemerintah, lembaga perbankan, dan pihak terkait, yang berkontribusi pada stabilitas dan kebangkitan ekonomi wilayah.

---

This study discusses the vital role of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in the economy of West Kalimantan, specifically focusing on the revitalization of MSMEs post-Covid-19 pandemic. The three main questions are: why is the revitalization of MSMEs important for the economy of West Kalimantan, how are the interventions and strategies of Bank Kalbar in the revitalization of MSMEs, and what are the prospects of MSME revitalization in strengthening the community's economy. The purpose of the research is to understand the role of MSMEs as pillars of the lower middle-class economy and the contributions of the government and banking institutions in revitalizing MSMEs. The theories used include "entrepreneurship capitalism theory" and "social business theory." The research methodology uses a qualitative approach. The results show that MSMEs in West Kalimantan, which contribute more than 70% to the Gross Regional Domestic Product (GRDP), were severely impacted by the pandemic and require government and banking interventions to recover. The local government enhances bureaucratic services and strengthens collaboration with banks, state-owned enterprises, and other parties through the "UMKM Naik Kelas" policy. Bank Kalbar implements an internal revitalization strategy by facilitating credit access for MSMEs and an external revitalization strategy by strengthening collaboration with government agencies and MSME actors to develop institutional capacity and business innovations, and encouraging MSMEs to adapt to digital business. In conclusion, the revitalization of MSMEs in West Kalimantan is the result of strategic collaboration between MSMEs, the government, banking institutions, and related parties, contributing to the stability and economic recovery of the region."

"Sebagai produsen sawit terbesar di dunia, Indonesia seharusnya dapat mengendalikan perdagangan sawit pada pasar internasional. Disertasi ini membuktikan bahwa hilirisasi dapat memperkuat perekonomian nasional dengan meningkatkan nilai ekspor, menurunkan impor, menghemat devisa, sehingga menambah produk domestik bruto. hilirisasi meningkatkan produktivitas petani sawit, maupun industri pengolahan sawit, sehingga menyerap tenaga kerja lebih banyak. Hilirisasi membuat Indonesia memiliki kemampuan lebih besar dalam mengendalikan harga sawit internasional, karena industri sawit nasional tidak lagi tergantung pada ekspor. Besar kecilnya suplai sawit pada pasar internasional dikendalikan oleh Indonesia sesuai dengan besar kecilnya kebutuhan sawit di dalam negeri. Disertasi ini menyarankan strategi investasi, produksi dan ekspor serta kebijakan pengembangan hilirisasi industri sawit nasional. Pemerintah perlu memberikan insentif perpajakan untuk mengundang investasi pada produk hilir kelapa sawit pada tingkat akhir, seperti produk kosmetika, makanan kemasan, dan bahan bakar sawit. Kebijakan industri sawit dalam PP No. 74 Tahun 2022 tetap dilanjutkan dan dipercepat pelaksanaannya. Ekspor sawit perlu didukung oleh peraturan-peraturan yang lebih sederhana, serta pemberian insentif untuk ekspor produk hilir. Aktivitas bursa sawit Indonesia terus ditingkatkan sehingga pengendalian harga sawit internasional dapat berada di Indonesia.

---

As the world's largest palm oil producer, Indonesia is expected to exert control over the palm oil trade in the international market. This dissertation demonstrates that downstreaming can fortify the national economy by increasing export value, diminishing imports, conserving foreign exchange, and consequently contributing to the gross domestic product. Downstreaming elevates the productivity of both palm oil farmers and processing industries, thereby fostering increased employment. It grants Indonesia a more considerable capacity to influence international palm oil prices, as the national palm oil industry is no longer reliant on exports. The magnitude of the palm oil supply in the international market is governed by Indonesia in accordance with the domestic demand for palm oil. This dissertation proposes strategies for investment, production, and export, along with policies for the downstreaming development in the national palm oil industry. The government needs to provide tax incentives to attract investment in downstream palm oil products at the final stage, such as cosmetics, packaged foods, and palm oil-based fuels. The policies outlined in the palm oil industry, as per Government Regulation (Peraturan Pemerintah) No. 74 of 2022, should persist and their implementation expedited. Palm oil exports require support through streamlined regulations and incentives for the export of downstream products. The activities of the Indonesian palm oil exchange should be intensified to maintain control over international palm oil within Indonesia.

"