Hasil Pencarian

Ditemukan 107 dokumen yang sesuai dengan query

Afifi, author

Politik hukum pembentukan majelis kehormatan hakim sebagai mekanisme pemberhentian hakim pada mahkamah agung setelah perubahan undang undang dasar 1945 = Political law the formation of the honorary council of judges as judge termination mechanism in the supreme court after the amendment of constitution 1945 / Afifi

ABSTRAK
Intervensi terhadap kekuasaan kekuasaan yudikatif merupakan salah satu indikasi rapuhnya prinsip kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Korupsi yudikatif (judicial corruption) telah melemahkan eksistensi independensi kekuasaan yudikatif dalam memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara. Politik hukum pembentukan Majelis Kehormatan Hakim sebagai mekanisme pemberhentian hakim pada Mahkamah Agung seharusnya mampu menjawab permasalahan tersebut. Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui, memahami,...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T-Pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Ratu Riftia Rizki, author

Politik hukum pengelolaan migas di Indonesia studi politik hukum pengelolaan migas setelah Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 36 puu 2012 tentang pengujian undang undang migas nomor 22 tahun 2001 = The law of political management of oil and gas in Indonesia after the constitution court s decision on judicial ndang gas number 22 of 2001 / Ratu Riftia Rizki

ABSTRAK
Penelitian ini didasarkan pada Politik Hukum Pengelolaan Migas di Indonesia sesuai dengan amanat Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 Penelitian ini membahas tiga permasalahan utama Pertama kaitan mengenai Politik Hukum Pengelolaan Migas dengan teori kedaulatan Migas dalam mewujudkan Negara Kesejahteraan Kedua Perkembangan Politik Hukum Pengelolaan Migas di Indonesia dari Massa...

2014

T39337

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Simanjuntak, Dumaria, author

Implikasi putusan mahkamah konstitusi dalam pengujian undang-undang tentang badan pemeriksa keuangan terkait masa jabatan dan perbandingannya dengan negara-negara anggota Aseansa I = The implication of the constitutional court decision in judicial review of the state audit board act related to term of office and the comparison with other membes states of aseansai

ABSTRAK Penelitian dalam Tesis ini mengkaji pengisian jabatan Anggota BPK dalam artian luas. Di Indonesia pengaturan tentang pengisian Anggota BPK ini tercantum dalam Ketentuan Pasal 23F UUD NRI 1945 dan UU No. 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Tesis ini menganalisis 3 permasalahan utama yakni menganalisis perkembangan pengaturan pengisian jabatan...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T42372

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Nuryadin, author

"Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Terhadap Pelaksanaan Keadaan Darurat Berdasarkan Pasal 12 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945" = "Supervision of the House of Representatives on the Implementation of Emergency Situations Based on Article 12 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia"

Tesis ini menganalisi mengenai pengawasan oleh Dewan Perwakilan Rakyat terhadap pelaksanaan keadaan darurat atau keadaan bahaya menurut Pasal 12 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang kewenangan dalam keadaan darurat tersebut hanya terletak pada satu cabang kekuasaan, yaitu eksekutif. Bahkan, dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1959 disebutkan, bahwa pengawasan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Theresia Rifeni Widiartati, author

Keberadaan organisasi kemasyarakatan berdasarkan asas Pancasila ditinjau dari perspektif hak asasi manusia

ABSTRAK
Penulisan tesis yang berjudul ?Keberadaan Organisasi Kemasyarakatan Berdasarkan Asas Pancasila Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia? ini menggunakan metode penelitian hukum normatif maupun metode penelitian empiris, dengan titik berat pada penelitian normatif. Maksud dan tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui secara yuridis dari perspektif hak asasi manusia terhadap keberadaan organisasi kemasyarakatan berdasarkan asas Pancasila dan mengetahui peran negara...

2010

T27548

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Trypu Vevianto, author

Kewenangan penyidikan polisi dan jaksa dalam tindak pidana korupsi : analisis putusan MK nomor 28/PUU-V/2007 perihal pengujian undang-undang nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan terhadap undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945 = The right of investigation by the police and the public prosecutor in corruption matter : analysis decision by the constitutional court No. 28/PUU-V/2007 about the reviewing law of the republic of indonesia number 16 of the year 2004 regarding public prosecutor against constitutional law

Tindak pidana pada awalnya merupakan tindakan yang merugikan keuangan negara. dalam perkembangannya kondisi yang diciptakan akibat tindak pidana korupsi adalah membahayakan keamanan negara, dan akhirnya tindak pidana korupsi menimbulkan bahaya keamanan asimetrik atau non-tradisional yaitu bahaya terhadap keamanan umat manusia, karena dampak negatifnya telah menambah ke dunia pendidikan, kesehatan, penyediaan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011

T29370

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Putri Anjelika, author

Asas persamaan derajat dalam undang-undang No. 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia; studi kasus naturalisasi Cristian Gonzales = The Principle of an equation degrees in the act of No. 12/2006 on citizenship Republic of Indonesia; Case study naturalized Cristian Gonzales

Skripsi ini membahas mengenai penerapan asas persamaan derajat di dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang mana asas tersebut diterapkan berdasarkan semangat untuk menghapus segala bentuk diskriminasi yang ada di sistem kewarganegaraan Indonesia khususnya diskriminasi gender terhadap perempuan yang mengakibatkan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Asas...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012

S42552

UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library

Sipayung, Iwan Yohannes, author

Pembubaran organisasi kemasyarakatan dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menja = Dissolution of Community Organizations in Law Number 16 Year 2017 concerning Determination of Government Regulations Substituting In Lieu Number 2 of 2017 concerning Amendments to Law Number 17 Year 2013 concerning Community Organizations Becoming Laws

ABSTRAK Adanya kegiatan organisasi kemasyarakatan yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 membuat pemerintah mengeluarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 dirasa tidak...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

T51822

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Arasy Pradana A Azis, author

Dimensi maritim dalam model pengakuan konstitusional masyarakat adat di indonesia pasca reformasi (dekonstruksi konsep masyarakat adat dan prinsip NKRI dalam Pasal 18B Ayat (2) UUD NRI 1945) = Maritime dimension in the constitutional recognition model of the indigenous peoples in post-reformation Indonesia (deconstruction of the indigenous peoples concept and the NKRI principles in article 18B (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia) / Arasy Pradana A Azis

Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945 memuat setidaknya empat elemen pengakuan masyarakat adat, di mana dua diantaranya berkaitan dengan masyarakat adat itu sendiri dan prinsip NKRI sebagai prasyarat pengakuan. Keduanya sejatinya mengandung bias paradigmatik kepada kebudayaan agraris. Konsep masyarakat adat sejak semula diidentikkan dengan hak ulayat atas tanah. Sementara...

2018

T52326

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Iwan Gunawan, author

Eksistensi prinsip musyawarah mufakat dalam sistem ketatanegaraan setelah amandemen UUD 1945

Amandemen UUD 1945 sebanyak empat kali pasca reformasi 1998, secara mendasar mengubah sistem ketatanegaraan, terutama konsepsi kedaulatan rakyat dan demokrasi. Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 sebelum amandemen "kedaulatan ada ditangan rakyat dan dilaksanakan oleh MPR" dan setelah amandemen berubah menjadi "kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD"....

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian