Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam upaya penyembuhan yang dilakukan oleh dokter, terdapat risiko-risko tinggi yang tidak dapat dihilangkan, yang dapat berupa kerugian yang diderita oleh pihak dokter maupun pihak pasien. Terhadap kerugian yang diderita oleh pasien, terdapat perbedaan pendapat mengenai bagaimana pertanggungjawaban dokter atas kerugian yang diderita pasien, akibat tindakan medis yang dilakukan. Salah satu hai yang diperdebatkan saat ini adalah kemungkinan penerapan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam hubungan dokter dengan pasien. Untuk itu penulisan tesis bermaksud mengetahui Bagaimana hubungan hukum antara dokter dengan pasien dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia? Bagaimana tanggung jawab dokter terhadap kerugian yang dialami pasien dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia? Dan bagaimana kecenderungan pertanggungjawaban dokter terhadap kerugian pasien dalam beberapa putusan pengadilan di Indonesia? Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, yakni lebih mengacu kepada penelitian kepustakaan yang bersumber pada data sekunder seperti norma-norma hukum tertulis, baik peraturan perundang-undangan, maupun putusan-putusan pengadilan, serta literatur tertulis lainnya. Kemudian sebagai pendukung analisis data sekunder, penulis juga menggunakan data primer yang diperoleh dari hasil wawancara. Data yang didapat kemudian dianalisa dengan menggunakan metode deskriptif analitis yakni menggambarkan, menganalisa, serta menjelaskan mengenai hubungan hukum dan tanggung jawab dokter terhadap kerugian pasien. Dari analisis yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa hubungan hukum antara dokter dengan pasien dapat terjadi karena transaksi atau perjanjian terapeutik dan karena perintah undang-undang, yakni zaakwarneming. Dalam perjanjian terapeutik yang menjadi prestasi dokter pada umumnya adalah upaya penyembuhan, bukan hasiL Oleh karena itu perjanjian terapeutik bersifat inpanningverbintenis. Salah satu faktor penting dalam perjanjian terapeutik adalah kesepakatan pasien untuk dilakukan tindakan medis, yang disebut informed consenl atau persetujuan tindakan medis. Dalam informed consent, persetujuan yang diberikan harus berdasarkan informasi dari dokter mengenai tindakan medis yang akan dilakukan. Dalam hal terjadi kerugian yang diderita pasien, pada umumnya dokter dapat dikenakan pertanggungjawaban jika dokter dapat dipersalahkan karena melakukan tindakan medis yang tidak sesuai dengan standar atau dokter tidak melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya, sehingga pasien menderita kerugian. Selain itu juga ditemukan beberapa pemikiran yang memungkinkan dokter untuk dapat dikenakan pertanggungjawaban dengan menggunakan hukum perlindungan konsumen. Dalam praktik di Pengadilan terdapat ketidakseragaman dalam memandang tanggung jawab dokter. Namun terdapat pertimbangan Majelis Hakim yang mendekati dengan prinsip dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yaitu prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan dengan prinsip praduga lalai dan praduga bertanggung jawab berdasarkan doktrin res ispa loquitor.

---

In the healing effort by the physician, there are high risk which cannot be eliminated. The risks can be in the form of loss suffered by physician or patient. According to ioss suffered by patient, there are different opinion about physician’s liability, as a consequences of medical action. One interesting discourse in this problem nowadays is the possibility of applying of UU No. 8 Tahun 1999 about Consumer Protection to physician-patient relationship. The purposc of the writing of this ihesis WHS to disctiss the discourse and to reveal how contractual terms between physician and patient in law and regulation in Indonesia, and how they implemented in some court decisions in Indonesia. The research use normatif yuridis type research, namely more related to research of bibliography steming to written law nonns, either regulations or court decisions, by using primary and secondary data, including interview wherever needed. The data analysed by using analytical descriptive method, especially to describe, analyse, and explain the physician’s liability regarding the contractual terms between physician-patient, to loss suffered by patient From the analysis which had been done, i t can be concluded that contractual terms between physician and patient were happenerf due to therapeutic-ttansaction or therapeutic-agreement and due to cornand of law, namely zaakwameming. In therapeutic-transaction or therapeutic-agreement the physician’s duty is the healing effort, not the result Therefore therapeutic-agreement has the character of inpanningverbintenis. One important factor in therapeutic-agreement is the informed-consent, that is the patient’s agreement for the medical action. after receiving proper Information from the physician. In infonned ConsCnt, given approval bave to pursuant to infonnation of physician conceming medical action to be conducted. In the case of loss suffered by patient, the physician’s liability can be blamed if the physician can be blamed due to brake the standar operation procedure or the physician no execute its obligation, and the patient suffer a loss, and there is causality relation between those two (brake the standar operation procedure and patient’s loss). Beside that, it was also found that physician’s liability can also be insist using UU No. 8 Tahun 1999 about Consumer Protection. In implementation, as analysed from court decisions collected for this thesis writing, there are differences in looking at physicians liability. However, there are consideration of Judges which using fault based liability principle with presumption of negligence and presumption liability principle, base on “res ispa loquisor" doctrine."

"Tesis ini mengkaji serta menelusuri aturan terkait perlindungan hukum padapenyelenggraan usaha Perusahaan Pembiayaan dalam mengawasi dan mengendalikantindakan Fraud. Pengawasan dan pengendalian terhadap fraud Perusahaan Pembiayaanpada dasarnya telah diatur dalam ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan NomorNomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelanggaran Usaha Perusahaan Pembiayaan yangtermuat pada pasal 53-64 mengenai Pengendalian Fraud dan Strategi Anti Fraud namunaturan ini belum mengatur secara rinci dan lengkap terkait pengawasan danpengendalian fraud Perusahaan Pembiayaan. Permasalahan yang akan dikaji dalam tesisini meliputi analisis mengenai bentuk pengawasan dan pengendalian terjadinya fraudPerusahaan Pembiayaan di Indonesia dengan membandingkan aturan dan kebijakanterkait Fraud Perusahaan Pembiayaan di Negara Australia dan Inggris. Tesis inibertujuan untuk meneliti perlindungan hukum terhadap pelaku usaha PerusahaanPembiayaan terkait tindakan fraud untuk melakukan upaya pencegahan dan pengawasanefektif yang dapat dilakukan oleh Perusahaan Pembiayaan untuk mengurangi bahkanmenghindari terjadinya fraud pada Perusahaan Pembiayaan. Adapun metode dalampenulisan penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif denganmenggunakan pendekatan perbandingan dengan negara lain dengan menggunakan studikepustakaan dengan jenis data sekunder yang diperoleh dari peraturan perundangundangan,dokumen resmi, laporan, buku-buku yang berkaitan dengan bentupengawasan dan pengendalian fraud Perusahaan Pembiayaan.

---

This thesis examines and traces the rules relating to legal protection in the operation of the Financing Company in overseeing and controlling the actions of Fraud. Supervision and control of Fraud Company fraud has basically been regulated in the provisions of the Financial Services Authority Regulation Number 35 / POJK.05 / 2018 concerning Financing of Business Financing Companies contained in articles 53-64 about Fraud Control and Anti-Fraud Strategy but this rule does not yet regulate in detail and in full related to the supervision and control of the Financing Company fraud. Issues that will be examined in this thesis include an analysis of the forms of supervision and control of the occurrence of fraud in Financing Companies in Indonesia by comparing the rules and policies related to Financing Company Fraud in Australia and the United Kingdom. This thesis aims to examine the legal protection of business entities in finance companies related to fraud to make effective prevention and supervision efforts that can be carried out by finance companies to reduce or even avoid the occurrence of fraud in finance companies. The method in writing this research uses the normative legal research method by using a comparative approach with other countries by using a literature study with secondary data types obtained from legislation, official documents, reports, books relating to the form of fraud oversight and control Financing Company."

"ABSTRAKSkripsi ini merupakan penelitian tentang novel On The Road. Sebuah novel karya Jack Kerouac yang terbit pada tahun 1957. Penelitian ini dilakukan mengingat adanya beberapa tanggapan terhadap novel tersebut, yang menyatakan bahwa On The Road adalah sebuah buku yang mengungkapkan sikap hidup beat generation. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menunjukkan bahwa sikap dan pandangan hidup tokoh-tokoh dalam novel On The Road mencerminkan sikap dan pandangan hidup kelompok beat generation. Dengan demikian menunjukkan bahwa novel On The Road merupakan cermin dari kenyataan, dimana Jack Kerouac mengungkapkan secara apa adanya tentang pengalaman keterlibatannya dengan dunia ke_hidupan beat generation. Upaya mengungkapkan pandangan beat generation tentang keber_adaan. yang tercermin dalam novel On The Road, ditempuh dengan cara memadukan latar belakang kehidupan Jack Kerouac, beat generation dan situasi kehidupan tahun 1950-an. Situasi kehidupan tahun 1950-an, setelah Perang Dunia II berakhir, merupakan suatu masa puncak yang mematangkan sikap memberontak beat generation dalam perjuangan menegakkan eksistensi mereka sebagai manusia. Sebagai seorang seniman, Jack Kerouac terlibat secara intens dalam kehidupan beat generation. Dari keterlibatannya ini ia dapat merasakan suatu kerinduan akan kehidupan individu yang bebas dan memiliki makna bagi diri sendiri. Sikap hidup, pandan_gan dan kerinduan generasi inilah yang terasa ada dalam novel On The Road. Analisis novel dalam skripsi ini dilakukan melalui pendeka_tan sosial historis karena sebagai sebuah karya sastra, On The Road merupakan karya pengungkap, yang berangkat dari pengalaman pribadi Jack Kerouac dalam keterlibatannya dengan beat genera_tion. Kerouac mengungkapkan bagaimana cara tokoh-tokoh menjalani hidupnya dan mengapa mereka menjalani hidupnya dengan cara demi_kian. Sebagai seniman, Kerouac memiliki keyakinan bahwa karya sastra adalah sebuah media pengungkap, yang dapat mengungkapkan dengan sejujurnya, sebagaimana adanya suatu bagian kehidupan. Novelnya merupakan ungkapan dari kehidupan beat generation yang memang ada dalam perjalanan kehidupan bangsa Amerika. Dari anali_sis novel dalam skripsi ini, dibuahkan kesimpulan bahwa novel On The Road adalah novel yang mencerminkan pandangan, sikap hidup serta harapan sekelompok generasi muda Amerika pada tahun 1950-an, yang dikenal sebagai beat generation.

---

"

"ABSTRAK

Tesis ini membahas mengenai penerapan prinsip kontribusi dan prinsip subrogasi dalam asuransi pengangkutan laut pada PT. Asuransi AXA Indonesia dengan PT. Asuransi Buana Independent. Permasalahan yang dibahas adalah tanggung jawab PT. Asuransi AXA Indonesia dan PT. Asuransi Buana Independent dalam membayarkan ganti kerugian kepada pemilik barang atau muatan PT. Santos Jaya Abadi sesuai dengan prinsip kontribusi serta penerapan prinsip subrogasi oleh PT. Asuransi AXA Indonesia terhadap pengangkut PT. Transporindo Agung Sejahtera. Tesis ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif serta menggunakan teori pengalihan risiko, prinsip indemnitas dan prinsip subrogasi serta menggunakan teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa PT. Asuransi AXA Indonesia dan PT. Asuransi Buana Independent membayar ganti kerugian kepada PT. Santos Jaya Abadi selaku tertanggung berdasarkan prinsip kontribusi, karena telah memenuhi syarat-syarat prinsip kontribusi namun, dalam hal perhitungan tidak sesuai dengan rumus perhitungan berdasarkan prinsip kontribusi. Prinsip subrogasi tidak dapat diterapkan karena terdapat 2 (dua) polis dan syarat-syarat kontribusi telah terpenuhi. Penulis menyarankan agar perusahaan pengangkut mengasuransikan barang atau muatan dan apabila sudah mengasuransikan agar menyampaikan kepada pemilik barang.

---

ABSTRACT

 

---

This thesis discusses the application of the principle of contribution and the principle of subrogation in marine cargo insurance at PT. Asuransi AXA Indonesia and PT. Asuransi Buana Independent. The research questions discussed is the liability of PT. Asuransi AXA Indonesia and PT. Asuransi Buana Independent in paying indemnity to the owner of the cargo PT. Santos Jaya Abadi in accordance with the principle of contribution, and the application of the principle of subrogation by PT. Asuransi AXA Indonesia against PT. Transporindo Agung Sejahtera. This thesis uses normative juridical research methods and uses the theory of risk transfer, the principle of indemnity, the principle of contribution, the principle of subrogation, and uses qualitative data analysis techniques. The result of the study concluded that PT. Asuransi AXA Indonesia and PT. Asuransi Buana Independent paid indemnity to the insured PT. Santos Jaya Abadi in accordance with the principle of contribution, however the amount of the indemnity was not calculated based on the contribution formula. The principle of subrogation cannot be applied because there are two policies and the conditions of contribution are fulfilled. The author suggest to carriers to insure their cargoes and inform that to the owner of the cargo.

 

"

"Tesis ini membahas tentang regulasi privatisasi dan pelaksanaa privatisasi dari PT Garuda Indonesia Tbk. Penelitian ini berfokus pada latar belakang Kondisi APBN (Anggaran Pendapatan dan BelanjaNegara) sering mengalami defisit, sehingga pemerintah mengatasinya dengan cara restukturnisasi dan privatisasi perusahaan, untuk melaksanakan privatisasi banyak kendala yang dihadapi yaitu intervensi dan dari birokrasi ditambah rongrongan dari politisi yang tidak dapat dicegah,karena tidak jelasnya fungsi dan peran masing-masing. Kepastian hukum bagi pihak-pihak yang melakukan kegiatan di pasar modal, serta melindungi masyarakat pemodal atau investor dan kebijakkan privatisasi BUMN tersebut masih mempunyai kelemahan, dimana dalam UU No.19 Tahun 2003 tentang BUMN dan PP No.33 tahun 2005 jo PP No.59 tahun 2009 Tentang tata cara privatisasi persero tidak mengatur secara detail atau lengkap mengenai manajerial dari BUMN yang akan diprivatisasi serta tidak diaturnya bagaimana pengelolaan pihak swasta terhadap BUMN, sehingga tidak ada aturan main yang jelas mengenai pengelolaan manajerial sebelum dan sesudah terjadi privatisasi. Dalam kasus PT.Garuda IndonesiaTbk privatisasi sangat dibutuhkan untuk pembiayaan perusahaan. Tapi dalam pelaksanaannya perusahaan mendapat kendala dengan turunnya harga saham sehingga perusahaan sekuritas dirugikan untuk menyerap saham yang tidak laku. Jadi pemerintah harus lebih fokus dalam mengadakan privatisasi sehingga kasus seperti PT.Garuda Indonesia Tbk tidak terulang lagi.

---

This thesis discusses the regulation of privatization and privatization of PT Garuda Indonesia Tbk. This study focuses on the background condition of the State Budget often experience a deficit, so that the government deal with it restukturisatio and privatization of the company, to carry out the privatization of many of the constraints faced by the intervention and of the bureaucracy plus the undermining of politicians that can not be prevented, because unclear functions and roles of each. Legal certainty for the parties who conduct activities in capital markets, and to protect investors or the investor community and the policy of privatization of state enterprises still have a weakness, which in the Act No.19 of 2003 SOEs and Government Regulation No.33 of 2005 jo No.59 of 2009 on procedures for privatization limited company does not regulate in detail or details on managerial to be privatized and no regulation of how the management of private parties against the state, so there are no clear rules regarding managerial management before and after the privatization. In the case of privatization PT.Garuda Indonesia Tbk is needed to finance the company. But in actual firms have constraints with lower stock price so that securities firms harmed to absorb the unsold stock. So the government should focus more on privatization held that cases such as PT.Garuda Indonesia Tbk will not happen again."

"Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos menggantikan undang-undang yang lama, maka terjadi perubahan paradigma penyelenggaraan pos di Indonesia, termasuk dalam penyelenggaraan Layanan Pos Universal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis regulasi tentang Layanan Pos Universal serta kesesuaian antara pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara terkait penugasan Layanan Pos Universal, menganalisis mekanisme pelaksanaan Layanan Pos Universal setelah berakhirnya penugasan Pemerintah kepada PT. Pos Indonesia (Persero) pada tanggal 14 Oktober 2014, serta menganalisis upaya penyehatan Badan Usaha Milik Negara Pos oleh pemerintah sebagai amanat Pasal 51 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos. Dalam penyusunan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian, Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos memberikan kesempatan kepada semua penyelenggara pos untuk melaksanakan fungsi kemanfaatan umum yaitu Layanan Pos Universal, tidak hanya BUMN melainkan juga kepada BUMS, BUMD dan Koperasi. Sedangkan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara yang mengamanatkan bahwa Pemerintah dapat memberikan penugasan khusus kepada BUMN untuk menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan kegiatan BUMN. Penugasan Layanan Pos Universal sebagai fungsi kemanfaatan umum diberikan kepada BUMN, tidak diberikan kepada BUMS, BUMD maupun koperasi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 terkait dengan penugasan khusus kepada BUMN untuk menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum (Layanan Pos Universal). Mengingat Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos mulai berlaku pada tanggal 14 Oktober 2009, maka pemerintah perlu segera menyiapkan metode seleksi untuk menunjuk penyelenggara pos Layanan Pos Universal serta perlu segera dilakukan penyehatan korporasi PT. Pos Indonesia dalam rangka menghadapi kompetisi.

---

The Issued of Act Number 38 Year 2009 Concerning Post has brings a change in the paradigm of post activity in Indonesia, including the implementation of the Universal Postal Service. The purpose of the study is to analyze the regulation of the Universal Postal Service and the correspondence between the implementation of Act Number 38 Year 2009 Concerning Post by Act Number 19 of 2003 Concerning State-Owned Enterprises and the assignment of the Universal Postal Service. The study also analyzed the mechanism of the implementation of the Universal Postal Service after Indonesian Government ended assignment of the PT. Pos Indonesia (Persero) on October 14, 2014, as well as analyzing restructure State-owned Enterprise of Post by government as the mandate of Article 51 of Act Number 38 Year 2009 Concerning Post. In order to preparing this study, the authors used normative research method.

Based on the research, Article 15 paragraph (3) of Act Number 38 Year 2009 on the Post provides the opportunity for all postal providers to carry out the functions of the public benefit, which is the Universal Postal Service, not only the State-Owned Enterprises (SOEs) but also to State Owned private (BUMS), provincial enterprises (enterprises) and Cooperatives. While Article 66 paragraph (1) of Act Number 19 Year 2003 Concerning State-Owned Enterprises which mandates that the Government can give special assignments to SOEs to perform the functions of public benefit with regard to the intent and purpose of the activities of SOEs. An assignment of the Universal Postal Service (BDS) as a function of the public benefit provided to SOE, is not given to private enterprises, enterprises and cooperatives. Thus, it can be concluded that the implementation of Act Number 38 Year 2009 Concerning Post does not comply with the Act Number 19 Year 2003 relating to special assignment to SOEs to perform the functions of public benefit (Universal Postal Service).

Considering The Act Number 38 Year 2009 Concerning Post has been valid since October 14, 2009, therefore the government should immediately set the selection method to designate the Universal Postal Service providers as well as post needs to be done to restructure the corporation PT. Pos Indonesia in order to face the competition."

"ABSTRAKTesis ini membahas peranan Notaris dalam sistem pendaftaran fidusia secara elektronik dan tanggung jawab Notaris terhadap kerugian yang diderita oleh klien disebabkan adanya pembebanan fidusia ulang. Metode penelitian yang digunaka dalam tesis ini adalah yuridis normatif. Dalam sistem pendaftaran fidusia secara elektronik Notaris berperan selaku kuasa dari pemohon untuk melakukan pendaftaran jaminan fidusia yang sebelumnya telah dilakukan pembebanan fidusia dengan akta Notaris, dan membantu masyarakat dan pemerintah untuk melakukan pendaftaran fidusia untuk terciptanya kepastian hukum. Notaris tidak bertanggung jawab terhadap kerugin yang diderita oleh klien dalam pembebanan fidusia ulang sepanjang Notaris tidak mengetahui bahwa objek fidusia belum dan sedang tidak terdaftar sebagai jaminan fidusia dan telah melaksanakan jabatannya sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris. Sebaiknya pada tahap awal saat pendaftaan fidusia secara elektronik hendaknya sistem secara otomatis dapat melakukan penyaringan terhadap objek jaminan fidusia yang telah terdaftar sebagai objek jaminan fidusia. Pada saat pembuatan akta jaminan fidusia untuk mencegah Notaris tersangkut sengketa diantara para pihak hendaknya pemberi fidusia membuat surat pernyataan bahwa objek jaminan fidusia tidak sedan tedatar sebagai jaminan fidusia dan notaris dibebaskan dari tuntuan para pihak jika terjadi sengketa dikemudian hari diantara pihak.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the role of a notary in the electronic fiduciary registration system and the responsibility of the Notary regarding the loss suffered by the client due to the re fiduciary guarantee. The research method used in this thesis is normative juridical. In the electronic fiduciary registration system Notary acts as the proxy of the applicant to register fiduciary security which has previously been imposed fiduciary by notarial deed, and assist the public and government to register fiduciary for the creation of legal certainty. The Notary shall not be liable for any losses suffered by the client in the re fiduciary guarantee as long as the Notary does not know that the fiduciary object has not been and is not registered as a fiduciary guarantee and has performed his her position in accordance with the Notary Law. Preferably in the early stages of electronic fiduciary registration, the system should automatically screen against fiduciary security objects that have been registered as fiduciary security objects. At the time of the making of a fiduciary guarantee deed to prevent a Notary from being involved in a dispute between the parties the fiduciary may make a declaration that the fiduciary security object is not being registered as a fiduciary guarantee and the notary is exempt from the parties 39 claim in the event of a future dispute between the parties. "

"Pembentukan perusahaan grup badan usaha milik negara berbentuk persero sedang gencar dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia agar tercipta perusahaan grupyang ramping dan kuat. Dengan dilakukannya pembentukan perusahaan grup tersebut, persero-persero yang terlibat diharapkan akan semakin fokus dalam mengembangkan bisnisnya dari hulu hingga ke hilir. Akan tetapi, terdapat polemikpolemik dari gagasan pembentukan perusahaan grup ini. Mulai dari tidak adanya peraturan yang sistematis, rinci, dan komperhensif mengenai pembentukan perusahaan grup beserta hubungan-hubungan yang terjadi didalamnya, hingga terlalu kuatnya dominasi negara di dalam anak perusahaan akibat penyisipan saham seri A dwi-warna yang mengaburkan batasan antara kepemilikan dan pengendalian sehingga melunturkan prinsip separate legal entity. Adapun penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis-normatif melalui kajian peraturan perundang-undangan yang relevan serta menganalisis doktrin-doktrin ahli hukum terkait dengan permasalahan yang dibahas. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Indonesia belum mengakomodasi kerangka regulasi yang valid dan memadai dalam pembentukan perusahaan grup baikdari segi pendirian, hubungan antara induk dan anak perusahaan, perpajakan, keuangan, persaingan usaha, kepailitan, dan sebagainya. Kemudian, tidak adanyabatasan yang jelas mengenai peran negara dalam dominasi dan/atau kontrol anak perusahaan melalui saham seri A dwi-warna yang berpotensi menyebabkan pengurusan perusahaan menjadi tidak efisien dan mencederai prisip-prinsip Good Corporate Governance.

---

The establishment of a state-owned group company is being intensively carried out by the Government of the Republic of Indonesia in order to create a lean and strong group company. By encouraging these group companies, the involved companies are expected to be more focused on developing their business from upstream to downstream. However, there are several problems and polemics about the establishment of this kind of group company. Starting from the absence of systematic, detailed, and comprehensive regulations regarding the establishment of group companies as well as the relationships that will occur within parent and subsidiary company, to the overly strong dominance of the state in the subsidiary company due to the insertion of golden share which is owned by Indonesia Government that obscures the boundary between ownership and control as well as injures the principleof separate legal entity. The research is conducted by juridical-normative method through the study of relevant legislation and analyzing the doctrines from legalexperts which are related to the issues discussed. The results of this study conclude that Indonesia has not accommodated a valid and adequate regulatory frameworkregarding group companies in terms of establishment, relations between parent and subsidiaries companies, taxation, finance, business competition, bankruptcy, and so on. Then, there is no clear boundary regarding the role of the state in dominating and/or controlling subsidiaries through golden share which has the potential to cause the management of the company to be inefficient and injure the principles of Good Corporate Governance."

"Sejak diumumkannya bahwa Indonesia telah mengalami pandemi Covid-19 maka seketika struktur perekonomian nasional menurun drastis. Hal tersebut terjadi oleh karena pelaku usaha tidak dapat melakukan kegiatan usahanya dengan keadaan yang ideal yang membuat menurunnya pemasukan pelaku usaha dalam skala nasional. Dengan tidak stabilnya pemasukan dari tiap pelaku usaha membuat tiap-tiap dari mereka kesulitan untuk membayarkan kewajiban utang yang mereka miliki. Keterbatasan yang timbul tersebut membuat perusahaan memilih alternatif lain untuk membayar kewajiban yang mereka miliki dengan cara seperti mengadakan restrukturisasi utang. Dalam studi yang dilakukan terhadap PT X dan PT Z, keduanya sepakat untuk mengadakan novasi atau pembaruan utang dengan memperjanjikan 2 (dua) perjanjian baru yakni perjanjian restrukturisasi utang dan perjanjian penyelesaian utang yang mana perjanjian tersebut dilakukan untuk melaksanakan konversi bunga menjadi saham. Oleh karena praktik tersebut secara tegas dilarang oleh karena Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, maka dalam melaksanakan kedua perjanjian tersebut para pihak secara tidak langsung diduga telah melakukan penyelundupan hukum. Dengan itu, kedua perjanjian tersebut perlu ditinjau lebih lanjut dalam sudut pandang hukum perdata mengenai keabsahannya. Penelitian ini bersifat yuridis normatif dengan menganalisa keberlakuan dari perjanjian konversi bunga menjadi saham berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil dari penelitian ini adalah menjawab ketidakpastian atas keabsahan dari 2 (dua) perjanjian untuk mengkonversi bunga menjadi saham berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di Indonesia dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

---

Since it was announced that Indonesia had experienced the Covid-19 pandemic, the structure of the national economy immediately dropped drastically. This condition occurs because business actors are unable to carry out their business activities under ideal conditions which reduce the income of business actors on a national scale. With the unstable income of each business actor, it is difficult for each of them to pay their debt obligations. These difficulites make companies choose other alternatives to pay their obligations by way of entering into a debt restructuring agreement. In a study conducted on PT X and PT Z, both of them agreed to hold a novation by agreeing to 2 (two) new agreements, namely a debt restructuring agreement and a debt settlement agreement in which the agreements were made to convert interest into shares. Due to this practice is prohibited by Article 35 paragraph (2) of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, in implementing the two agreements the parties are indirectly suspected of having committed legal smuggling. Therefore, the two agreements need to be reviewed further in the perspective of civil law regarding their validity. This research is normative juridical by analyzing the enforceability of the interest conversion agreement into shares based on the applicable laws and regulations. The results of this study are to answer the uncertainty over the legitimacy of pledging 2 (two) agreements to convert interest into shares based on the Civil Code in Indonesia and Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies."

"Penelitian ini berisi uraian mengenai kekuatan hukum akta pengikatan tukar menukar saham dengan tanah yang dibuat oleh Notaris dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1479 K/Pdt/2018. Masalah yang dikaji adalah kekuatan hukum akta pengikatan tukar menukar saham yang dibuat oleh Notaris yang proses balik namanya tidak dapat terlaksana karena tanah objek tukar menukar dibeli pihak ketiga dan akibat hukum perbuatan jual beli tanah dalam hal penjual bukan pemilik barang. Metode penelitian yang digunakan berupa penelitian hukum normatif dengan tipologi penelitian preskriptif. Alat pengumpulan data yang digunakan ialah studi dokumen dengan metode analisis kualitatif. Bentuk hasil penelitian ini adalah preskriptif-analitis. Hasil dari penelitian ini bahwa perjanjian pengikatan tukar menukar saham dengan tanah berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata dan kewenangan notaris membuat akta tersebut adalah sah dan mengikat, tidak hanya itu pengalihan kepemilikan atas saham dan hak atas tanah antara Pihak I dan Pihak II/ Penjual telah terjadi melalui penyerahan benda. Sehingga Pihak II/ Penjual tidak berwenang menjual tanah objek tukar menukar kepada Pihak III/ Pembeli. Akibat hukum perbuatan jual beli tanah dalam hal penjual bukan pemilik barang adalah batal demi hukum berdasarkan ketentuan Pasal 1471 KUHPerdata. Sehingga dengan ditetapkan oleh hakim bahwa perjanjian jual beli atas tanah tersebut batal demi hukum, kantor pertanahan patuh dan berwenang untuk mengeluarkan surat pembatalan pendaftaran tersebut. Luaran/output yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk menghasilkan karya ilmiah berupa tesis yang dapat dijadikan sebagai bahan acuan bagi penulis lainnya di masa yang akan datang.

---

This research contains descriptions regarding the legal force of the binding exchange of shares with land deed made by Notary in the Supreme Court Verdict Number 1479 K/Pdt/2018. The problem studied is the legal force of the binding exchange of shares made by Notary in which the title transfer cannot be carried out because the object was purchased by a third party and as the legal consequences for unauthorized land selling. The research method used is normative legal research with prescriptive typology. The data collection tool used is document study with qualitative analysis methods. The result of this research is in prescriptive-analytical form. This research will show that the binding exchange of shares with land deed that is based on Article 1320 of the Indonesian Civil Code and the authority of Notary to make the deed is legal and binding. Not only that, the ownership transfer of the shares and land rights between the First Party/the owner of the shares and the Second Party/the seller of the land has occurred through delivery of objects. The Second Party is not authorized to sell the land, which is the object of the exchange deed, to a Third Party/the buyer. The legal consequences of land selling by someone who is not the owner is null and void as stipulated on Article 1471 of the Indonesian Civil Code. As the sale and purchase agreement declared null and void by the judge, the National Land Agency has the authority to issue a letter of cancellation the the registration. This research aims to produce scientific paper in form of postgraduate thesis which can be used as reference material by other writers in the future.

"