Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Studi ini menetengahkan transformasi pembangunan persekolahan di Kabupaten Timor Tengah Selatan melalui penguatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK/ICT). Disadari bahwa pembangunan persekolahan di kabupaten tersebut masih jauh tertinggal. Oleh karena itu, ICT dianggap sebagai media zaman untuk membantu mengakselerasi transformasi pembangunan persekoloahan di daerah ini. Dalam core teori transformasi pendidikan pada model pembelajaran di abad 21 melalui kontribusi teknologi dan mempertimbangkan situasi problematika sosial, maka penulis menggunakan Soft System Methodology (SSM) sebagai penuntun bagi masalah problematik tersebut. Penulis mengembangkan penelitian di Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan melibatkan sembilan (components) sekolah sebagai lokus penelitian. Melalui interview/ diskusi secara formal maupun informal dan juga studi literatur, maka penulis menemukan sejumlah situasi problematis tentang pembangunan persekolahan melalui penguatan ICT. Dengan mengadaptasikan teori NIES dalam kerangka kerja model systems thinking yang dikategorikan dalam tiga level yaitu makro (institutional) level yang meliputi sistem aktifitas tentang peraturan daerah tentang pendidikan dan sistem optimasi anggaran pendidikan di daerah bagi pembangunan persekolahan; kemudian meso (organizational) level yang meliputi sistem aktivitas pada manajemen sekolah, kepemimpinan sekolah, dan teknologi pendidikan; serta mikro (individual/operational) level sebagai sentra dari pengembangan ICT sekolah yang meliputi sistem aktifitas kompetensi guru. Selanjutnya, melalui perbandingan dan debating, maka penulis mengimpulkan bahwa pembangunan persekolahan bagi penguatan ICT di daerah tersebut masih mengalami berbagai kelemahan diantaranya sumberdaya dari makro level sampai pada mikro level. oleh karena itu, direkomendasikan agar dikembangkan koordinasi dan komunikasi antar berbagai pihak bagi perubahan melalui komitmen yang sama dengan terus melakukan proses bottom-up and top-down bagi penguatan ICT berbasis sekolah (school-based ICT) di sekolah berdasarkan kebutuhan pembangunan pendidikan pada pembelajaran di abad 21.

---

This study perpetuates transformation of schools development in South Central Timor Regency by strengthening Information and Communication Technology (ICT). Schools development of this Regency are still left behind. So, ICT is considered as current media to accelerate and help transforming schools development in the region. The core theory of transformation in education of this 21st century learning model over the contribution of technology and considering this social problematic situation, then, the writer develops Soft System Methodology (SSM) as a guide for solving this problem interest as well. The writer develops research in educational chamber of South Central Timor Regency included nine selected schools as locus of study. Through formal and informal interview/ discussions and literary study, the writer found kinds of real world problematic situations about schools development to strengthening ICT. Then, by adapting NIES theory in framework model of systems thinking which are categorized into three levels as macro (institutional level) which covers activity system of educational local regulation and optimum budgeting for schools development; Mezzo (organizational) level which covers school management, school leadership, technology in education and the micro (individual/operational) level as the center of ICT development which involves school teachers competences. Over the comparison and debating, the writer concludes that schools development to strengthening ICT still bears kinds of shortcomings in resources from macro through micro levels. So, the writer suggests to develop coordination and communication among parts for improvement through the same commitment to keep up bottom-up and top-down procession in order to strengthen school-based ICT around schools based on the need of educational development in this 21st century learning.

Abstrak :
Disertasi ini membahas implementasi Kebijakan Standar Nasional Pendidikan (SNP) dilihat dari modus tata kelola yang digunakan. Sebagaimana dinyatakan oleh Hill dan Hupe, kajian implementasi kebijakan dapat dilihat dari modus tata kelolanya. Implementasi SNP ini menggunakan modus tata kelola implementasi transaksi/kinerja. Penggunaan modus tata kelola ini menghadapi tantangan kompleksitas berbagai tingkat tindakan dari berbagai aktor pada jenjang pemerintahan yang berbeda. Selain itu, implementasi juga menghadapi tantangan berkaitan dengan pemahaman dan pembiayaan. Oleh karena itu, hasil implementasi dan faktor-faktor yang mempengaruhi penting untuk diketahui. Pendekatan kualitatif dan studi kasus dipilih untuk mengkaji hasil dan faktor-faktor implementasi. Wawancara dan observasi dilakukan untuk mengumpulkan data. Dilihat dari segi faktornya, penelitian ini menemukan bahwa modus tata kelola transaksi telah dapat digunakan dalam implementasi SNP karena dalam kerangka kompleksitas tindakan dan aktor pada jenjang pemerintahan yang berbeda, komunikasi dan kerjasama berjalan baik. Demikian pula halnya, karakteristik dan respon para pelaksana kebijakan telah mendukung implementasi. Namun demikian, dilihat dari hasilnya, penelitian ini menemukan bahwa modus tata kelola transaksi yang digunakan dalam implementasi Kebijakan SNP belum memberikan hasil yang maksimal. Hal ini dimungkinkan karena materi kebijakan belum benar-benar digunakan, terdapat ketidakharmonisan perundang-undangan, dan pembiayaan di tingkat sekolah belum didasarkan atas kebutuhan. Oleh karena itu, penelitian ini menyarankan bahwa implementasi perlu mendasarkan pada materi kebijakan sebagai dasar kinerja implementasi, perbaikan perundangan, dan pembiayaan yang sesuai kebutuhan di tingkat sekolah. Selain itu, secara teoritis penelitian ini melihat bahwa modus tata kelola transaksi akan memberikan efektivitasnya bila (i) dilihat dari segi materi kebijakan, implementasi kebijakan baru dapat dilakukan apabila peraturan perundangan yang dibutuhkan telah lengkap. Selain itu, materi kebijakan harus benar-benar dijadikan dasar hasil implementasi kebijakan, (ii) dilihat dari segi struktur lapis pemerintahan, koordinasi, yakni komunikasi dan kerjasama, diantara para pihak yang terlibat harus berjalan dengan baik. Selain itu, pendanaan sesuai kebutuhan di tingkat street level perlu juga mendapat perhatian, dan (iii) dilihat dari segi karakteristik, kesadaran sebagai lembaga pelaksana kebijakan diperlukan dalam implementasi kebijakan. Selain itu, informasi efektivitas program diperlukan untuk mengembangkan implementasi kebijakan pada skala yang lebih besar. Selanjutnya, komitmen untuk mencapai target kebijakan sebagai bentuk kepatuhan di tingkat street level diperlukan dalam implementasi kebijakan.

---

This dissertation discusses the implementation of the National Education Standards Policy (NESP) viewed through its mode of governance. As stated by Hill and Hupe, mode of governance can be a perspective in policy implementation study. This policy is implemented through transaction/performance mode of governance. This mode of governance faces the complexity of the various levels of action from a variety of actors at different levels of government. In addition, This mode of governance also faces other challenges such as policy understanding and financing. Therefore, it is important to know the output and factors of the implementation. Qualitative approach and case study were selected to investigate output and factors of implementation. Interviews and observations were conducted to collect data. In terms of the factors, the study founds that NESP through the transaction/performance mode of governance has been successfully implemented because communication and collaboration has went so well. Similarly, the characteristics and response of the policy implementers have supported the implementation. Nevertheless, judging from the output, the study founds that the transaction/performance mode of governance was not produced maximum output yet. This happens because of some reasons. The policy content has not been really used as the implementation basis, there is legislation disharmony, and the funding at the school level has not been based on the need. Therefore, this study suggests that the implementation should be based on the policy content as the basis for the implementation of performance, that regulations improvement should be done, and that financing as school needs should be provided. In addition, theoretically the transaction/performance mode of governance will be effective if (i) from the aspect of policy formation, the policy implementation requires policy completeness, and policy content should be the basis for implementation performance; (ii) from the aspect of vertical public administration, implementation requires good coordination, i.e. communication and collaboration, among implementation agencies, and appropriate financing at street level is required; (iii) from the aspects of characteristics and response of implementation agency, policy implementation requires agency?s task oriented awareness, information of programme effectiveness requires before wider implementation, and there should be a commitment to reach policy targets as the form of compliance in the street level.

Abstrak :
Banyak permasalahan yang terjadi dalam implementasi desentralisasi pendidikan Aceh, baik itu hasil dari capaian prestasi siswa dan guru serta kepala sekolah, maupun wujud pendidikan Islami yang hanya sebatas simbol-simbol Islam. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis faktor-faktor penyebab belum efektifnya desentralisasi pendidikan Aceh dilihat dari aspek content of policy dan context of policy. Penelitian ini menggunakan post-positivistme dan metode kualitatif. Proses pengumpulan data dilakukan dengan wawacara mendalam, data dokumentasi dan pengamatan dilapangan yang selanjutnya dianalisis dengan menggunakan analisis data interaktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari aspek content of policy, belum adanya implikasi positif terhadap kemajuan pendidikan Aceh, baik dilihat dari prestasi siswa dan guru secara nasional maupun wujud pendidikan Islami, mamfaat yang dirasakan dari kebijakan ini juga masih belum merata, standar pelayanan minimum (SPM) pendidikan untuk wilayah terpencil belum memadai, demikian pula perluasan dan pemarataan pendidikan belum menyetuh masyarakat di daerah terpencil, dari aspek, perubahan yang diharapkan dengan pendidikan Islami hanya sebatas simbol-simbol Islam saja, kemudian institusi yang memiliki kewenangan untuk memperbaiki pendidikan Aceh belum berperan dan berfungsi dengan baik, para pelaksana pendidikan seperti kepala sekolah, guru dan dinas pendidikan juga belum menjalankan peran dan fungsinya dengan baik. Pembiayaan pendidikan kabupaten/kota masih tergantung kepada pusat dan propinsi. Dari aspek context of policy, adanya tarik menarik antara dinas pendidikan propinsi dan kabupaten/kota dalam merumuskan secara operasional tentang pendidikan Islami, kemudian adanya pihak-pihak tertentu yang juga turut mempengaruhi implementasi pendidikan Aceh, rendahnya respon dan kepatuhan para pelaksana pendidikan dalam mengimplementasikan pendidikan Islami.

Berkaitan dengan temuan penelitian di atas maka perlu dilakukan beberapa tindakan. Pertama, harus adanya keinginan yang kuat (polical will) dari penentu, perumus dan pengambil kebijakan, agar mampu merumuskan secara operasional tentang pelaksanaan pendidikan Islami. Kedua, harus ada program peningkatan kualitas melalui pelatihan-pelatihan bagi para pelaksana pendidikan, seperti kepala sekolah, guru, dan pengawas sekolah. Memberdayakan Majelis Pendidikan Daerah (MPD) mulai dari propinsi sampai kabupaten/kota, sebagai institusi yang melakukan monitoring terhadap jalannya pendidikan Aceh, serta memberikan masukkan dalam rangka membenahi pendidikan Aceh.

---

Many problems occurred in the implementation of educational decentralization in Aceh, both the results of the performance achievement of students and teachers and principals, as well as a form of Islamic education is only limited to Islamic symbols. The purpose of this study was to analyze the factors that cause the ineffectiveness of educational decentralization in Aceh from the aspects of policy content and context of the policy. This study uses postpositivism and qualitative methods. The process of data collection is done by depth interview, the data documentation and field observations were then analyzed by using interactive data analysis.

The results showed that from the aspect of the content of the policy, the lack of positive implications for the advancement of education in Aceh, good views of the achievements of students and teachers nationally and form of Islamic education, the perceived benefit of this policy is still not evenly distributed, the minimum service standards (SPM) education to remote areas is not adequate, as well as the expansion and education for all not touching people in remote areas, from the aspect, the expected changes with Islamic education was limited to only Islamic symbols, then the institution has the authority to improve education and the role of Aceh is not functioning well, the implementers of education such as school principals, teachers and education authorities are also not perform the role and function well. Education financing district / city is still dependent on the central and provincial. From the aspect of the policy context, the existence of attraction between the provincial and district education offices / town in formulating operationally on Islamic education, then the existence of certain parties that have affected the implementation of the Aceh education, low responsiveness and compliance of the executive education in implementing Islamic education.

In connection with the above research findings it is necessary to do some action. First, should the existence of a strong desire (political will) of the determinant, formulators and decision makers, in order to formulate operationally on the implementation of Islamic education. Second, there must be a quality improvement program through training for executive education, such as school principals, teachers, and school superintendent. Empowering Regional Education Council (MPD) ranging from provincial to district / city, as the institution monitoring the course of education in Aceh, as well as providing education to fix the insert in Aceh.