Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Dalam rangka implementasi kebijakan moneter, Otoritas Moneter harus memiliki pemahaman yang mendalam mengenai mekanisme kerja perekonomian termasuk mekanisme transmisi kebijakan moneter melalui berbagai saluran ke sektor ril perekonomian. Setidak-tidaknya terdapat lima saluran transmisi kebijakan moneter yang dikenal scat ini. Dalam penelitian ini efektivitas kebijakan moneter melalui perbankan konvensional dan perbankan syariah dipelajari dalam kerangka saluran transmisi pinjaman bank (bank lending channel). Data yang digunakan adalah data time series bulanan dari bulan Oktober 2000 s.d. Maret 2005. Variabel-variabel yang digunakan mewakili variabel kebijakan moneter, variabel neraca bank syariah, variabel neraca bank konvensional dan variabel nilai tukar serta variabel sektor ril perekonomian. Setelah dilakukan pengujian data dan model, dapat disirnpulkan bahwa model ekonometrika yang paling sesuai digunakan dalam penelitian ini adalah Model Vector Error Correction (VECM). Pengujian lanjutan seperti uji kausalitas atau uji eksogenitas menghasilkan kesimpulan bahwa di dalam model VECM yang dibangun terdapat delapan variabel endogen, yaitu: LSBI, LDEPO, LSEK, LKRED, LDIM, LNBHP, LIHK dan LNT, dan dua variabel eksogen, yaitu: LPDB dan LSKS. Selanjutnya kesimpulan yang dapat ditarik setelah dilakukan proses pengukuran dan pembandingan efektivitas kebijakan moneter antara bank syariah dan bank konvensional adalah sebagai berikut: 1. Kebijakan moneter (suku bunga SBI) mempengaruhi variabel-variabel neraca bank konvensional (suku bunga kredit, suku bunga deposito dan jumlah sekuritas yang dimiliki). 2. Pengaruh kebijakan moneter (suku bunga SBI) terhadap variabel neraca bank syariah terbatas pada tingkat bagi basil deposito investasi mudharabah. 3. Variabel neraca bank konvensional (suku bunga kredit) mentransmisikan kebijakan moneter (suku bunga SBI) ke variabel nilai tukar dan variabel sektor ril perekonornian yaitu: indeks harga konsumen. 4. Variabel neraca bank syariah tidak mentransmisikan kebijakan moneter (suku bunga SBI) ke variabel nilai tukar dan variabel sektor ril perekonornian yaitu: indeks harga konsumen. 5. Kebijakan moneter (suku bunga SBI) mempengaruhi variabel nilai tukar dan variabel sektor ril perekonornian yaitu: indeks harga konsumen. 6. Bank konvensional dan bank syariah tidak bersifat independen. 7. Variabel-variabel neraca bank syariah mempengaruhi variabel neraca bank konvensional. Sementara variabel-variabel neraca bank konvensional tidak mempengaruhi variabel-variabel neraca bank syariah. 8. Kebijakan moneter melalui bank konvensional lebih efektif daripada melalui bank syariah. 9. Pengaruh kebijakan moneter (suku bunga SBI) terhadap bank konvensional (suku bunga kredit) amat sangat kecil sehingga kebijakan moneter cenderung kurang efektif. Sebagai penutup, hal-hal yang dapat disarankan berkenaan dengan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Dalam penetapan target indikatif suku bunga SBI, Otoritas Moneter disarankan untuk lebih menitikberatkanperhatian pada suku bunga kredit daripada suku bunga deposito. Pertimbangannya adalah setidak-tidaknya terdapat 12 saluran pengaruh suku bunga SBI terhadap variabel-variabel neraca bank konvensional dan syariah, variabel nilai tukar dan variabel sektor ril perekonomian (indeks harga konsumen) melalui suku bunga kredit, sementara suku bunga deposito sama sekali tidak mentransmisikan kebijakan moneter ke variabel-variabel lainnya. 2. Dengan mempertimbangkan fakta bahwa walaupun suku bunga kredit mentransmisikan suku bunga SBI ke nilai tukar dan indeks harga konsumen, namun pengaruh suku bunga SBI terhadap suku bunga kredit amat sangat kecil sehingga Otoritas Moneter perlu meningkatkan upaya untuk menyempurnakan prosedur operasi moneter yang saat ini diterapkan danlatau mencari piranti-piranti moneter alternatif yang dapat menggantikan posisi SBI sebagai piranti moneter utama. 3. Perlu dilakukan penelitian lebih ]anjut mengenai hubungan kausalitas antara suku bunga deposito dan suku bunga kredit bank konvensional dengan tingkat bagi hasil deposito investasi mudharabah dan nisbah bagi basil pembiayaan bank syariah, mengingat penelitian ini menghasilkan puzzle yang sulit dijelaskan dimana variabel neraca bank syariah mempengaruhi variabel neraca bank konvensional dan sebaliknya variabel neraca bank konvensional tidak mempengaruhi variabel neraca bank syariah.

Abstrak :
[ABSTRAK
Perbankan memiliki beberapa formula, antara lain CAMEL untuk penilaian kesehatan perbankan dan formula 5C dalam menyalurkan kredit perbankan kepada debitur, tetapi untuk penyaluran dana ke lembaga keuangan mikro melalui linkage program, maka formula yang dipakai ada banyak versi. Penelitian ini menganalisis persepsi perbankan terhadap potensi linkage programme sektor perbankan terhadap lembaga keuangan mikro bentukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yaitu Koperasi Jasa Keuangan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan (KJK PEMK) dengan mengacu pada penelitian Arora dan Meenu (2012) di Punjab, India dengan 8 elemen yaitu welfare, economic, utilize, profit, women empowerment, risiko, beban kerja dan kompetisi. Hasil penelitian ini memiliki kecenderungan sama dengan hasil penelitian Arora dan Meenu (2012) tentang persepsi potensi linkage programme sektor perbankan terhadap keuangan mikro perbankan di Punjab, India terutama terkait pemberdayaan masyarakat miskin produktif agar masyarakat ekonomi lemah tersebut dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya sehingga dapat mencapai taraf hidup (welfare) yang lebih berkualitas walaupun tetap terdapat beberapa perbedaan terkait faktor risiko, beban kerja serta persaingan usaha dengan sektor informal yang akan dihadapi jika sektor perbankan menerapkan linkage programme terhadap KJK PEMK.

---

ABSTRACT
There are several formulas in banking, such as CAMEL rating for financial health assessment and 5C formula for credit assessment, but there are another versions of formula that is used for banking funds distribution to microfinance institutions through the linkage programme. This study analyzed the bankers? perception about banking linkage programme potentiality for microfinane institutions that created by the Government of DKI Jakarta, namely Koperasi Jasa Keuangan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan (KJK PEMK) with reference to Arora and Meenu (2012) research in Punjab, India with 8 elements, including welfare, economic, utilize, profit, women empowerment, risks, workload and business competition. The results of this is equally as the results of Arora and Meenu (2012) research on the bankers? perception about banking linkage programme potentiality for microfinane institutions in Punjab, India that mainly related to the empowerment the poor that economically productive so they can develop their potentiality to achieve a higher quality of living standard (welfare), although there are still several considerations related to risk factors, workload and business competition with the informal sector when implementing the banking linkage programme to KJK PEMK., There are several formulas in banking, such as CAMEL rating for financial health assessment and 5C formula for credit assessment, but there are another versions of formula that is used for banking funds distribution to microfinance institutions through the linkage programme. This study analyzed the bankers’ perception about banking linkage programme potentiality for microfinane institutions that created by the Government of DKI Jakarta, namely Koperasi Jasa Keuangan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan (KJK PEMK) with reference to Arora and Meenu (2012) research in Punjab, India with 8 elements, including welfare, economic, utilize, profit, women empowerment, risks, workload and business competition. The results of this is equally as the results of Arora and Meenu (2012) research on the bankers’ perception about banking linkage programme potentiality for microfinane institutions in Punjab, India that mainly related to the empowerment the poor that economically productive so they can develop their potentiality to achieve a higher quality of living standard (welfare), although there are still several considerations related to risk factors, workload and business competition with the informal sector when implementing the banking linkage programme to KJK PEMK.]

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak penerapan Asean-China Free Trade Area (ACFTA) terhadap integrasi pasar modal negara-negara ASEAN-China. Dengan menggunakan data indeks harga saham harian yang dikeluarkan oleh Morgan Stanley Capital International dari 1 Januari 2005 hingga 31 Desember 2014 untuk enam negara yaitu China, Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura dan Filipina observasi dilakukan untuk melihat apakah terdapat hubungan keseimbangan jangka panjang dan jangka pendek dengan pengujian kointegrasi Johansen dan Error Correction Model. Pengujian dilakukan pada data sebelum penerapan ACFTA dan setelah ACFTA dengan breakpoint pada 1 Januari 2010 dimana perjanjian kerjasama ACFTA mulai diberlakukan. Hasil pengujian jangka panjang dengan kointegrasi Johansen membuktikan bahwa setelah penerapan ACFTA pasar modal di negara-negara ASEAN-China lebih terkointegrasi dengan China sebagai centrepoint. Hasil yang sama juga terlihat dari hubungan jangka pendek menggunakan ECM dimana seluruh pasar modal negara-negara ASEAN-China memiliki hubungan keseimbangan jangka pendek yang stabil dan dinamis terkecuali dengan Filipina yang hanya memiliki hubungan keseimbangan jangka pendek dengan Thailand. ......This research attempts to analyze the impact of ACFTA establishment on capital market integration between ASEAN-China. Observation was performed to investigate the long run and the short run correlation using Johansen cointegration test and Error Correction Model. The test performed in two devided periode, before and after Januari 1st 2010 as brekpoint when ACFTA implemented. The Johansen Cointegration test result as measurement of the long run equlibrium proves that after implementation of ACFTA all ASEAN cuntries cointegrated with China except Philippines while among ASEAN countries the cointegration exist between Thailand, Singapore and Malaysia. The fairly result also found in the short run analysis using ECM where all the countries have a stable and dynamic short run equlibrium except Filipina which only have an equlibrium with Thailand.

Abstrak :
Penelitian ini membahas faktor-faktor yang mempengaruhi kepemilikan asuransi oleh pekerja sektor informal serta membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi jenis asuransi yang dimiliki oleh pekerja sektor informal. Metodologi penelitian menggunakan metode regresi logistik binomial dengan data sekunder diperoleh dari Indonesian Family Life Survey IFLS 5. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang secara signifikan mempengaruhi kepemilikan asuransi pekerja informal adalah usia, status pernikahan, konsumsi tembakau, status di rumah tangga, pendapatan, jumlah fasilitas kesehatan tingkat pertama FKTP, fasilitas kesehatan tingkat lanjutan FKTL dan lokasi tempat tinggal responden. Faktor risk preference tidak signifikan dengan kecenderungan kepemilikan asuransi. Sedangkan pada pengolahan data jenis asuransi terlihat bahwa hanya faktor pendidikan signifikan. Untuk faktor lainnya seperti risk preference, usia, status pernikahan, jenis kelamin, kondisi kronis, konsumsi tembakau, status di rumah tangga, pendapatan, FKTP dan FKTL tidak signifikan. Rekomendasi kebijakan berdasarkan hasil penelitian adalah peningkatan sosialisasi akan kesadaran pentingnya memiliki asuransi kesehatan untuk para remaja dan lansia terutama di pedesaan tempat konsentrasi pekerja informal. Kedua, mempermudah akses bagi masyarakat untuk mendaftar sebagai peserta BPJS dan penambahan jumlah fasilitas kesehatan lanjutan di pedesaan tempat konsentrasi pekerja informal. Ketiga, mendorong peran asuransi swasta dalam memberikan kontribusi terhadap penyediaan produk asuransi terutama bagi pekerja informal, misal dengan cara memberikan produk asuransi dengan premi yang terjangkau oleh pekerja informal. ......This study analyses factors that affecting insurance ownership by informal sector workers and discusses factors that affecting the types of insurance held by informal sector workers. The research methodology used binomial logistic regression method with secondary data obtained from Indonesian Family Life Survey IFLS 5. For insurance ownership data processing, the results showed that the factors significantly affecting informal workers 39 insurance ownership are age, marital status, tobacco consumption, household status, income, number of first level health facilities FKTP and advanced health facilities FKTL. The risk preference factor is not significant with the tendency of insurance ownership. Meanwhile, for insurance type data processing, it is seen that education factor is the only significant factor. For other factors such as risk preference, age, marital status, gender, chronic conditions, tobacco consumption, household status, income, FKTP and FKTL are not significant. Policy recommendations based on the results of the study are to increase awareness of the importance of having health insurance for teenager and senior citizen, especially in informal workers concentration rural area. Second, facilitate access for the public to register as a participant BPJS and increase number of advanced health facility, especially in informal workers concentration rural area. Third, encouraging the role of private insurance in contributing to the provision of insurance products, especially for informal workers, for example by providing insurance products with insurance premiums affordable by informal workers.

Abstrak :
Tesis ini bermaksud untuk menganalisis budaya organisasi yang saat ini terjadi/aktual dan mcnganalisis bagaimana budaya organisasi yang diharapkan atau sesuai untuk dikembangkan pada Badan Narkotika Nasional, dengan menggunakan kerangka berpikir Competing Values Framework (Cameron & Robert Quin, 1999) yang bertujuan untuk mengidentifikasi budaya yang saat ini terjadi/aktual dan berusaha menemukan budaya yang diharapkan. Berdasarkan hasil pengolahan data kuesioner diperoleh temuan bahwa budaya yang paling dominan dan yang saat ini terjadi pada Badan Narkotika Nasional adalah budaya hirarki (Hierarchy), demikian pula terjadi pada satuan kerja di lingkungan Badan Narkotika Nasional. Tujuan dari budaya Hierarchy adalah untuk menjaga stabilitas dan bersifat formal, sedangkan budaya yang memiliki nilai fleksibilitas yaitu budaya Clan dan Adhocracy belum banyak dimiliki oleh Badan Narkotika Nasional. Temuan lainnya adalah bahwa nilai-nilai flesibilitas dalam budaya Clan dan Adhacracy sangat dibutuhkan oleh organisasi Badan Narkotika Nasional, sehingga diperlukan peningkatan dan pengembangan. Nilai budaya Adhocracy diperlukan oleh seluruh satuan kerja kecuali Inspektorat utama, sedang Deputi Bidang Pencegahan dan UPT/Balai Diklat mengharapkan budaya Adhocracy tetap. Budaya Marker dominan pada satuan kerja Sekretariat Utama, Deputi Bidang Pencegahan, Deputi Bidang Pemberantasan, Deputi Bidang Rehabilitasi; dan UPT/Balai Diklat sehingga perlu dikurangi, sedangkan satuan kerja Deputi Bidang Pemberdayaan masyarakat dan Puslitdatin kurang memiliki budaya Market sehingga perlu ditingkatkan.

---

This thesis intends to analyze the organizational culture that is currently happening or actual and analyze how the organizational culture that is expected or appropriate to be developed at the National Narcotics Boards, using the tramework of thinking Competing Values Framework (cameron & Robert Quin, 1999) which aims to identify the current culture and and trying to find a culture that expected / ideal. Based on questionnaire data processing results obtained findings that the most dominant culture and which is currently happening at the National Narcotics Boards is the culture of hierarchy, as occurs in the environment unit at the National Narcotics Boards. The purpose of the cultural hierarchy is to maintain stability and formally, while the culture that has a flexibility value is Clan culture and Adhocracy culture has not been commonly owned by the National Narcotics Boards. Other findings arc that the values flexibility of the Clan and Adhocracy culture is needed by the organization of the National Narcotics Boards, so that needed improvement and development. Adhocracy culture values required by the entire unit except the main Inspectorate, than Deputy Prevention Unit and Training Center keep expect Adhocracy culture. Market dominant culture in the work unit Main Secretariat, Deputy of Prevention, Eradication Deputy, Deputy Head of Rehabilitation and UPT I Training Center so that needs to be reduced, while the work unit and community empowerment Deputy and Puslitdatin have lacked market culture, so it needs to be improved.

Abstrak :
Skripsi yang berjudul Pertentangan Ajaran Cabang Kiri dan Ajaran Cabang Kanan, Dalam Serat Paramayoga ini diajukan untuk melengkapi persyaraan mencapai gelar Sarjana Sastra pada Fakultas Sastra Universitas Indonesia. Penelaahan sastra dengan memakai karya sastra lama yang berjudul Serat Paramayoga karangan R. Ng. Ranggawarsita, dengan memakai pendekatan intrinsik ini adalah bertujuan untuk mengungkapkan ajaran-ajaran yang terdapat dalam teks tersebut, lewat tokoh-tokohnya. Dalam mencapai tujuan tersebut, tentu saja tidak dilupakan mendeskripsikan niat penulis, sebeb bagaimanapun penulis selaku pencipta tidak boleh ditinggalkan begitu saja. Seperti yang telah disebutkan di atas pembahasan mengenai tokoh di sini hanya merupakan langkah awal untuk penelaahan ajaran-ajaran yang ada. Dari hasil klasifikasi mengenai tokoh bisa digolongkan menjadi dua yaitu tokoh cabang kiri dan tokoh cabang kanan. Begitupun ajaran yang dibawanya kemudian disebut ajaran cabang kiri dan ajaran cabang kanan. Ajaran cabang kiri dibawakan oleh para dewa, sedangkan ajaran cabang kanan dibawakan oleh para Nabi. Ajaran cabang kiri dan ajaran cabang kanan ini masing-masing masih bisa ditinjau dari dua tahap.

Abstrak :
ABSTRAK
Karya sastra Jawa berlatar pesisiran jarang sekali ditemukan. Ternyata Tamsir AS menghadirkannya dalam Krikil-krikil. Pasisir, di mama watak-watak tokohnya ditampilkan secara bebas (sebagaimana peri1akunya yang ada).

Untuk mendeteksi/mendata watak tidaklah mudah, sebab harus ditentukan lebih dulu watak siapa yang akan diteropong. Ternyata watak tokoh protagonislah yang menjadi tujuan te1aahnya. Selanjutnya , ditelaah latar, yaitu latar tempat yang mampu merubah watak tokoh protagonisnya. Setelah itu barulah ditelaah kaitan antara watak dan latar dalam Kriki1-krikil Pasisir.

Kesimpulannya, yaitu watak seseorang (tokoh protagonis) dapat mengalami penyesuaian, perkembangan, penyusutan maupun tetap/tidak berubah seiring dengan watak yang disandangnya pada latar tempat dan waktu tertentu.

---

Abstrak :
Skripsi ini bertujuan meneliti dan membicarakan mengenai wahyu dalam Lakon Wayang Kulit Purwa melalui telaah tentang 6 unsur wahyu, yaitu: 1. pemberi wahyu; 2. penerima wahyu; 3. proses pemberian wahyu; 4. proses penerimaan wahyu; 5. wujud wahyu dan, 6. misi wahyu. Sedangkan untuk mempertajam pengertian Wahyu Dalam Lakon Wayang Kulit Purwa diadakan perbandingan secara sederhana dengan pengertian Wahyu Dalam Agama dan Kepercayaen Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Metode penulisan yang penulis terapkan untuk menerangkan Wahyu Dalam Lakon Wayang Kulit Purwa ialah metode deskriptif, yaitu suatu metode yang berusaha untuk menguraikan (melukiskan) secara jelas suatu karya sastra. Sedangkan pendekatan yang penulis pergunakan i_alah pendekatan intrinsik, yaitu suatu pendekatan yang berusaha untuk menjelaskan teks karya sastra dari dalam karya sastra itu sendiri. Setelah penulis mengadakan analisis teks karya sastra, yaitu 6 lakon Wahyu Dalam Lakon Wayang Kulit Purwa dengan metode deskriptif dan pendekatan intrinsik, maka dalam rangka mempertajam pengertian wahyu penulis membandingkan secara sederhana antara wahyu dalam lakon wayang kulit purwa dengan wah_yu dalam agama dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yang diperbandingkan juga keenam unsur wahyu tersebut di atas. Hasil analisis (telaah) Wahyu Dalam Lakon Wayang Kulit Purwa membuktikan, bahwa wahyu mengandung konsep-_konsep Ketuhanan, konsep-konsep budaya spiritual yang selanjutnya dapat kiranya dipergunakan sebagai bahan renungan untuk menjalankan hidup di dunia nyata. Wahyu dalam lakon wayang kulit purwa yaitu anuge_rah Sang Hyang Wisese yang diberikan oleh dewa kepada ksatria utama melalui proses ujian berat, yang diterimanya dengan sarana _laku_ di tempat yang sunyi dan suci berupa sukma, ajaran maupun cahaya untuk keperluan penyempurnaan hidup/dharma, dengan mengusahakan keselamatan, kebahagiaan dan kesejahteraan dunia. Jika diperbandingkan dengan pandangan-pandangan wahyu dalam agama dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, wahyu dalam lakon wayang kulit purwa pada dasarny memperlihatkan suatu kesamaan, yaitu dalam keenam unsur wahyu: pemberi wahyu, penerima wahyu, proses pemberian wahyu, proses penerimaan wahyu, wujud wahyu dan mi_si wahyu. Hanya saja dalam hal pemberi wahyu dilukiskannya dengan istilah yang berlainan, namun pada hakekatnya adalah sama yaitu bahwa wahyu diberikan oleh Tuhan Yang Maha kuasa. Dalam lakon wayang kulit purwa dipakai isti_lah Sang Hyang Wisesa (dewa), dalam agama Islam dan Nasrani dipakai istilah Tuhan (Allah), dalam Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dipakai istilah Tuhan atau Allah. Kemudian dalam hal penerima wahyu pada hakekatnya adalah sama, yaitu manusia yang benar-benar dikehendaki dalam arti terpilih oleh Tuhan Yang Maha Kuasa untuk me_nyempurnakan hidup/dharma/amal. Sedangkan dalam hal pro_ses pemberian wahyu, masing-masing pandangan itu memberikan gambaran, bahwa wahyu diberikan secara langsung den tidak langsung yang disertai pula dengan ujian yang ber_asal dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Selanjutnya dalam hal proses penerimaan wahyu pada hakekatnya adalah sama, ya_itu bahwa wahyu diterima aleh manusia yang dikehendaki oleh Tuhan Yang Maha Kuasa dengan melaksanakan laku (bersamadi, bertapa, tarak brata) dan wahyu diterimanya di tempat yang sunyi dan suci (pada ruang dan waktu tertentu). Dalam hal wujud wahyu pandangan-pandangan itu melukiskannya dengan 3 macam wujud yaitu sukma, ajaran dan cahaya, yang masing-masing wujud tersebut apabila di cari hakekatnya akan sama, ialah sesuatu yang mempunyai daya lebih terhadap penerimanya dan memberikan _kekuatan_ kepadanya. Kemudian dalam hal misi wahyu masing-masing pandangan pada hakekatnya adalah sama, yaitu meningkatkan dan menyempurnakan hidup/dharma/amal, dengan mengusahakan keselamatan, kebahagiaan dan kesejahteraan dunia.