Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kebijakan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) adalah salah satu bentuk penerapan konsep earmarking di Indonesia. Sebagai penerima DBH CHT terbesar di Jawa Barat, Kabupaten Karawang berhasil memanfaatkannya untuk meningkatkan fasilitas kesehatan seperti pembangunan Rumah Sakit Khusus Paru dan Puskesmas Rawat Inap. Namun demikian, pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau tidak ada yang mencapai target anggaran dalam lima tahun terakhir. Oleh karena itu, penelitian ini mengevaluasi kebijakan pemanfaatan alokasi kebijakan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Karawang dengan harapan hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan baru baik untuk pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sehingga pemanfaatan DBH CHT kedepannya dapat direalisasikan lebih maksimal sesuai dengan regulasi yang berlaku. Penelitian ini dilaksanakan dengan pendekatan post-positivist dengan teknik pengumpulan data kualitatif. Penelitian ini menganalisis dengan enam kriteria evaluasi kebijakan yang dikemukakan oleh Dunn, yaitu efektivitas, efisiensi, responsivitas, kecukupan, perataan, dan ketepatan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pemanfaatan DBH CHT untuk aspek kesehatan telah dilaksanakan cukup baik. Namun demikian, untuk aspek kesejahteraan masyarakat dan penegakan hukum masih belum maksimal pemanfaatannya. Aspek kesejahteraan masyarakat, sulit untuk dimanfaatkan karena karakteristik Kabupaten Karawang belum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kemudian, penegakan hukum sulit dimanfaatkan karena belum terjalinnya komunikasi yang baik antara pemerintah daerah dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai setempat.

---

The Policy Revenue Sharing of Tobacco Excise is one of the implementation concept of earmarking in Indonesia. As the largest recipient of the CHT DBH in West Java, Karawang Regency has succeeded in utilizing it to improve health facilities such as the construction of a Special Pulmonary Hospital and Inpatient Health Center. However, the utilization of the Revenue Sharing of Tobacco Excise has not reached the budget target in the last five years. Therefore, this study will evaluate the policy on the utilization of Revenue Sharing of Tobacco Excise Sharing Fund allocation in Karawang Regency with the hope that the results of this study can provide new knowledge for both the central government and local governments so that the utilization of DBH CHT in the future can be realized more optimally in accordance with the regulation. This study analyzes the six policy evaluation criteria proposed by Dunn which are effectiveness, efficiency, responsivity, adequacy, appropriateness, and equity. The results of this study indicate that the utilization of Revenue Sharing of Tobacco Excise for the health aspect has been implemented quite well. However, for the aspect of community welfare and law enforcement, the utilization is not optimal yet. The aspect of community welfare is difficult to utilize because the characteristics of Karawang Regency are not inline with the regulation. Moreover, Law enforcement is difficult to utilize because the communication between the local government and the local Customs and Excise Supervision and Service Office is not yet sufficient enough."

"Skripsi ini membahas mengenai formulasi peraturan daerah Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan di Kota Surakarta. Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran mengenai proses formulasi peraturan daerah PBB Kota Surakarta seiring dengan amanat UU No. 28 Tahun 2009 tentang pendaerahan PBB Perdesaan dan Perkotaan. Skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi lapangan dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses formulasi peraturan daerah PBB di Kota Surakarta sudah berjalan sesuai dengan ketentuan dan amanat undang-undang No. 28 Tahun 2009 dan UU No. 10 Tahun 2004. Formulasi peraturan daerah PBB dilakukan dengan mengadopsi UU No. 28 Tahun 2009 dan UU No. 12 Tahun 1985, serta menyesuaikannya dengan kondisi daerah dan masyarakat di daerah tersebut.

---

This undergraduate thesis focused on the formulation of local regulations regarding rural and urban property tax in Surakarta municipality. The study was conducted to gain insight about the formulation process of local regulations regarding rural and urban property tax as mentioned in the Law of the Republic Indonesia Number 28 of 2009 concerning Regional Tax. This undergraduate thesis used qualitative approach through field study and literature study for data collection.

The result showed that the formulation process of the local regulations regarding rural and urban property tax in Surakarta was formulated according with the provisions and the mandate according to the Law of the Republic Indonesia Number 28 of 2009 and the Law of Republic Indonesia Number 10 of 2004. The formulation of local regulations adopted the Law of The Republic Indonesia Number 28 of 2009 and the Law of Republic Indonesia Number 12 of 1985, also adjusted some articles to local conditions and communities in the area."

"Skripsi ini membahas penetapan Nilai Jual Kendaraan Bermotor pada kendaraan ubah bentuk offroad di DKI Jakarta. Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk menggambarkan analisis penetapan Nilai Jual Kendaraan Bermotor pada kendaraan ubah bentuk offroad dan masalah-masalah yang ada dalam proses penetapannya. Penetapan Nilai Jual Kendaran Bermotor pada kendaraan ubah bentuk offroad dilakukan berdasarkan harga pasaran umum dan nilai ubah bentuknya. Permasalahan dalam penetapan Nilai Jual Kendaraan Bermotor ubah bentuk offroad disebabkan pihak Dinas Pendapatan Daerah tidak bekerjasama dengan bengkel spesialis dalam penentuan nilai ubah bentuk dan kurang cermatnya pihak kepolisian dalam proses cek fisik kendaraan bermotor ubah bentuk offroad.

---

This undergraduate thesis analyses the determination of vehicle selling value on the offroad modificated vehicle in Jakarta. This research purposes are to describe the analysis in determining the vehicle selling value of offroad vehicle and probelems that occur due to the determination. The basis in determining the value is based on the market value and the modification value. Furthermore, the problems that occur during the determination are generated by the non-cooperativeness of the local revenue division (dinas pendapatan daerah) with the related automotive workshop in determining the modification value; morever the judicative is also less prudent in physically testing of the offroad modificated vehicle."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keefektivan program pemerintah yaitu Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) Studi Kasus: Desa Mayangan, Kabupaten Subang Jawa Barat. Penelitian ini menggunakan pendekatan positivis, dengan teknik pengumpulan data kualitatif melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Pembangunan Infrastruktur Perdesaan sangat dibutuhkan karena banyaknya desa yang mengalami keterbatasan infrastruktur yang menyebabkan desa tersebut terbatas dalam melakukan kegiatan sehari-harinya, termasuk juga pada kegiatan ekonomi. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) bersifat open menu, yang artinya masyarakat desa dapat menentukan sendiri pembangunan apa yang akan dilaksanakan di desanya. Adanya PPIP yang sudah terlaksana sejak tahun 2007, maka keefketivitasan program tersebut dalam memecahkan permasalahan yang ada di desa sasaran akan dianalisis dalam penelitian ini. Penelitian ini memiliki kesimpulan bahwa Program Pembangunan Infrastruktur yang berlokasi di desa Mayangan efektif dalam memecahkan permasalahan yang ada di desa Mayangan.

---

This research aims to analyze the effectivity of government program, the Rural Infrastructure Development Program (PPIP) Case Study of Mayangan Village, Subang Regency West Java. This research also uses positivist approach with qualitative method by in-depth interview and library studies. Rural infrastucture development is needed due to limited infrastructure activities in daily basis, including economic matters. Rural Infrastructure Development Program (PPIP) is acting with open menu that giving freedom to villagers to decide their own development. PPIP has been activated from 2007 and the effectivity of the program will be analyzed further in this research. The result of this research is the Rural Infrastructure Develompment Program (PPIP) in Mayangan Village has been solving various issues effectively that exists in Mayangan Village."

"ABSTRAKPajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) merupakan jenis pajak daerah yang memiliki peranan yang cukup signifikan karena terkait dengan penggunaan bahan bakar sebagai jenis barang strategis dan volume kendaraan yang mengalami trend peningkatan sehingga berpengaruh terhadap pemakaian PBBKB. Skripsi ini membahas perubahan sistem pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) akibat adanya Perataturan Pemerintah No.91 Tahun 2010 sehingga terjadi perubahan mekanisme pemungutan PBBKB dari withholding menjadi self assessment system. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini adalah ditetapkannya Peraturan Pemerintah No.91 Tahun 2010 mengakibatkan terjadinya perubahan sistem pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor pada penyedia bahan bakar yang tadinya Wajib Pungut menjadi Wajib Pajak. Dalam implementasi pemungutan PBBKB di DKI Jakarta, Dinas Pelayanan Pajak masih terkendala baik secara internal maupun secara eksternal sehingga pengawasannya cenderung masih lemah. Sedangkan terkait pemeriksaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor masih terkendala pada akses data yang hanya ditangani oleh UMPS 3 Pertamina membatasi gerak Dinas Pelayanan Pajak untuk mendapatkan kronologis penjualan bahan bakar kendaraan bermotor secara detail untuk meningkatkan penerimaan pajak PBBKB.

---

ABSTRACTMotor Vehicle Fuel Tax is a kind of local tax that has a significant role as it relates to the use of fuel as a strategic item types and volume of vehicles experiencing an increasing trend towards the use PBBKB so influential. This thesis discusses the changes in voting systems Motor Vehicle Fuel Tax (PBBKB) as a result of the Government Perataturan 91 of 2010 resulting in a change in the mechanism of withholding voting PBBKB become self assessment system. This study is a qualitative research with in-depth interviews. The results of this study are the enactment of Government Regulation 91 of 2010 resulted in a change voting system Motor Vehicle Fuel Tax on fuel providers that had become Taxpayers Pick Mandatory. In PBBKB polling implementation in Jakarta Tax Office is still constrained both internally and externally so that oversight tends to be weak. While the examination related Motor Vehicle Fuel Tax is still constrained to access only the data that is handled by UMPS 3 Pertamina restrictive Tax Agency to obtain a chronological sale of automotive fuel in detail to increase tax revenues Motor Vehicle Fuel Tax."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai implementasi kebijakan pada penerapan tarif progresif dalam rangka pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di DKI Jakarta dimaksudkan untuk memberikan progresivitas sehingga dapat dirasakan adil bagi Wajib Pajak. Namun pada penerapan kebijakannya ditemukan permasalahan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan dalam penerapan tarif progresif PBB P2 di DKI Jakarta. Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam terhadap aktor-aktor pelaksana kebijakan dan studi literatur. Adapun hasil penelitian ini yakni implementasi penerapan tarif progresif PBB P2 yang belum baik ditinjau dari realisasi penerimaan PBB P2 tahun 2013 sebesar Rp 3.372.759.801.356 atau 93,79% yang belum optimal serta kendala dalam pelaksanaan penerapan tarif progresif PBB P2 berupa resistensi dari masyarakat DKI Jakarta dan upaya pemerintah dalam mengatasi kendala tersebut.

---

ABSTRACTThis undergraduate thesis discusses about implementation of progressive rates of land and building tax on rural and urban sector collection intended to provide a progression that can be perceived fairly for the taxpayer. However, the implementation of policies found problems. This study aims to analyze policy implementation in the application of progressive rates of land and building tax on rural and urban sector collection in Jakarta. This research was conducted using a qualitative approach through in-depth interviews of the actors implementing the policy and literature review. The results of this research is the implementation of application of progressive rates of land and building tax on rural and urban sector is not good in terms of realization of the land and building tax on rural and urban sector acceptance in 2013 is IDR 3,372,759,801,356, or 93.79%, which is not optimal and obstacle in the implementation of progressive rates the land and building tax on rural and urban sector such as resistance from people of Jakarta and government efforts to overcome that obstacle."

"Dalam era globalisasi, persaingan usaha sudah berkembang sedemikian kompleksnya sehingga upaya untuk mempertahankan daya saing bisnis, menjadi bertambah berat dan rumit. Memiliki daya saing, berarti memberi nilai tambah kepada pelanggan, dibandingkan dengan produk sejenis atau produk penggantinya. Untuk membangun daya saing perusahaan perlu meningkatkan produktivitas tenaga kerja untuk mendorong daya saing perusahaan. Berlatar belakang hal di atas, penelitian ini mencoba mencari tahu pengaruh kompetensi dan motivasi kerja terhadap produktivitas kerja karyawan. Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan software SPSS 11.0, diperoleh persamaan regresi berganda Y = 3,576 X1 + 2,197 X2 + 0.133. Artinya setiap kenaikan satu satuan kompetensi dan motivasi kerja maka prosuktivitas kerja akan mengalami peningkatan sebesar 5,897 satuan.Hasil perhitungan hipotesis secara serentak diperoleh t hitung = 5,970 > ttabel = 1,77, artinya kompetensi dan motivasi kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap produktivitas kerja karyawan, dan secara parsial untuk X2 dianggap kostan diperoleh t hitung = 3,576 > ttabel = 1,77, artinya kompetensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap produktivitas kerja karyawan, sedangkan untuk X1 dianggap kostan diperoleh t hitung = 2,197 > ttabel = 1,77. artinya motivasi kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap produktivitas kerja karyawan, jadi dapat disimpulkan dahwa hipotesis diterima.Hasil penelitian secara serentak dari pengaruh kompetensi dan motivasi kerja terhadap produktivitas kerja yang diperoleh sebesar 80,9% dan terdapat faktor lain sebesar 19,1% yang mempengaruhi produktivitas, sedangkan pengaruh kompetensi terhadap produktivitas yang secara parsial diperoleh sebesar 85,6% dan 14,4% lainnya dipengaruhi oleh faktor lainnya, dan pengaruh Motivasi terhadap produktivitas diperoleh jika sebesar 77,9% dan 22,1% lainnya dipengaruhi oleh faktor lainnya.Berdasarkan temuan penelitian di atas, disarankan pada manajemen demi kemajuan AXA Mandiri Cabang Cirebon hal-hal sebagai berikut: 1. Kompetensi karyawan yang sudah dimiliki hendaknya dipertahankan bila perlu ditingkatkan karena kompetensi memiliki mempengaruhi terhadap produktivitas kerja dari karyawan itu sendiri. 2. Motivasi karyawan yang sudah dimiliki hendaknya dipertahankan bila perlu ditingkatkan karena motivasi juga memiliki mempengaruhi terhadap produktivitas kerja dari karyawan itu sendiri. Untuk meningkatkan motivasi kerja karyawan diperlukan usaha-usaha, sebagai berikut : a. Memberikan otonomi yang cukup kepada karyawan, agar mereka termotivasi untuk mengembangkan cara kerjanya dengan baik. b. Memberikan keteladanan yang baik bagi karyawan c. Menegakkan aturan kerja yang benar dengan metode reward dan punishment d. Memberikan pelatihan dan workshop tentang achievement motivation training

---

The globalization era, competition is hardest and more complex so that strive to maintain the competitiveness a goods or service, becoming to become heavier and complicated. Owning competitiveness, meaning to give the added value to customer, compared to a product of a kind or its substitution product. To develop competitiveness; build the company competitiveness require to improve the lab our productivity to push the company competitiveness have. Based on the above paradigm, this research tried to look for the inference of competence and motivation of employees on productivity. By using software SPSS 11.0, obtained doubled equation regression Y = 3,576 X1 + 2,197 X2 + 0.133. Its meaning every increase one set of interest and motivate the job hence productivity job will experience of the improvement equal to 5,897 set of.Result of hypothesis Calculation at a time obtained t calculate = 5,970 > t table = 1,77, its meaning interest and motivate the job have an effect on positive and significant to work productivity employees, and by partial for the X2 of assumed constant obtained t calculate = 3,576 > t table = 1,77, its meaning [is] interest have an effect on positive and significant to work productivity employees, while for the X1 of assumed [by] constant obtained [by] t calculate = 2,197 > t table = 1,77. its meaning motivate the job have an effect on positive and significant to work productivity employees, become inferential of hypothesis accepted.Result of research from interest influence and motivate the job to work productivity obtained if at a time equal to 80,9% and there are other; dissimilar factor equal to 19,1% influencing productivity, while interest influence to productivity obtained if by partial equal to 85,6% and 14,4% influenced by other factor, and gift influence motivate to productivity obtained if by partial equal to 77,9% and 22,1% influenced by other factor.Based on the above research, it can be recommended to management the following: 1. Employees interest which have been owned shall be defended is when needed improved because interest have to influence to work productivity from it self employees 2. Employees motivation which have been owned shall be defended is when needed improved because motivation also have to influence to work productivity from itself employees. To increase motivate employees job needed efforts, the following a. Giving autonomy which enough to employees, so that them motivat to develop the way of its job better b. Giving byword which both for employees c. Upholding real correct job order with reward method and punishment d. Giving training and workshop about achievement motivation training."

"Tesis ini membahas mengenai praktek collaborative innovation pada penanggulangan kemiskinan di Kota Bandung. Pemerintah telah melaksanakan banyak program top-down dalam penanggulangan kemiskinan, tetapi target angka kemiskinan pada RPJMN 2015-2019 tidak tercapai di setiap tahunnya. Kota Bandung melakukan pendekatan berbeda dalam percepatan penanggulangan kemiskinan melalui inovasi family for family secara bottom-up di mana berbagai pihak non pemerintah terlibat dalam pendanaan, penyediaan sumber daya dan pelaksanaan program. Penelitian ini bertujuan menjelaskan collaborative innovation pada penanggulangan kemiskinan di kota Bandung. Basis teori yang digunakan adalah collaborative innovation dari Sørensen dan Torfing (2010; 2016; 2017). Peneliti menggunakan pendekatan postpositivism. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat aktor-aktor yang berperan, interactive arenas, dan metagovernance dalam collaborative innovation pada penanggulangan kemiskinan di Kota Bandung. Akan tetapi, terdapat perbedaan antara collaborative innovation yang diterapkan dalam program inovasi penanggulangan kemiskinan tersebut dengan model collaborative innovation yang dikemukakan oleh Sørensen dan Torfing. Terakhir, penulis memberikan rekomendasi yang relevan dengan hasil penelitian ini.

---

This thesis discusses the practice of collaborative innovation in poverty reduction in Bandung city. The government has implemented many top-down programs for reducing poverty, but the poverty reduction target in 2015-2019 RPJMN is not achieved every year. Bandung city uses different approach in accelerating poverty reduction through a bottom-up way by Family for Family innovation in which various non-government actors are involved in funding, provisioning resources and implementating innovation. This thesis aims to explain collaborative innovation approach in poverty reduction in Bandung city. The base theory which is used in this research is collaborative innovation by Sørensen and Torfing (2010; 2016; 2017). Researchers uses postpositivism approach. The results show that there are actors who play a role, interactive arenas, and metagovernance in collaborative innovation in poverty reduction in Bandung city. However, there are differences between the collaborative innovation applied in poverty reduction innovation program in Bandung city and the collaborative innovation model proposed by Sørensen and Torfing. Finally, the authors provide recommendations that are relevant to the results of this thesis."

"Penelitian ini difokuskan untuk mengukur kinerja Direktorat Paten. Dengan menggunakan pendekatan Balanced Scorecard oleh Kaplan & Norton untuk menggambarkan penggunaan perspektif pelanggan, perspektif proses bisnis internal, perspektif pembelajaran dan pertumbuhan serta perspektif keuangan untuk mengukur kinerja Direktorat Paten. Pengumpulan data dilakukan dengan kuesioner, terdapat 89 responden yang terdiri atas 58 responden dari Direktorat Paten dan 31 responden dari pelanggan Direktorat Paten yang dipilih berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Hasil dari penelitian menggambarkan bahwa kierja dari Direktorat Paten adalah cukup baik, ini terlihat dari nilai hasil analisis yang bervariasi dan cukup baik. Aspek keuangan yang mendapatkan nilai paling kecil, sehingga memerlukan langkah stratejik dan inovasi pada perencanaan pelaksanaan serta prosedur di Direktorat Paten.

---

This research is focused for measures the performance of the directorate patent. Using the Balanced Scorecard Approach by Kaplan & Norton to describe the use of customer perspective, internal business perspective, learning and growth perspective and financial perspective can measure how the organization performance. Data collect with questioner, there are 89 respondent consist of 58 respondent from Directorate Paten and 31 respondent from customer Directorate Paten which selected by specific criteria.

The result of the research describe that the performance of Directorate Paten is quite good, it can be seen from variable value. Financial aspect get the smallest score so that needs strategic improvement and innovation in planning, implementing and the procedure in Directorate Patent."

"Pemberian status kekhususan kepada Jakarta didasari pertimbangan kedudukan formalnya sebagai Ibukota Negara RI. Berdasar alasan tersebut, bentuk dan susunan pemerintahan dirancang secara khusus, berupa suatu bentuk otonomi tunggal di lingkup provinsi dan susunan pemerintahan dengan ciri unik dan menonjol seperti tak adanya daerah otonom di dalamnya. Penelitian kualitatif dalam kerangka pendekatan verstehen ini ingin melihat gambaran dampak dari konstruksi kekhususan tersebut bagi pengelolaan Jakarta sebagai Ibukota maupun keterhubungannya dengan daerahdaerah sekitar dalam konteks kawasan perkotaan.Studi ini menunjukan: pilihan bentuk otonomi tunggal itu membawa dampak yang rumit. Kekhususan Jakarta berorientasi internal (pengaturan internal yurisdiksi) namun lemah orientasi eksternal dalam mengelola hubungan dengan daerah-daerah sekitar dalam kawasan perkotaaan Jabodetabekjur. Kondisi ini erat kaitannya dengan amat lemahnya kewenangan khusus yang dimiliki Jakarta sehingga sulit pula mendesain suatu kelembagaan yang cocok bagi pengelolaannya. Pada sisi lain, pengaturan internal pun dinilai menimbulkan kesulitan serius bagi Kabupaten/Kota Administratif dalam menjalankan tugas pelayanan publik yang ada.

---

The implementation of special status for Jakarta is based on consideration on its formal status as the capital city of the Republic of Indonesia. Based on that consideration, the form and arrangement the government are specially designed in the form of a single autonomy within a unique provincial level and the composition of the government has a unique and predominant characteristic, wihtout autonomic regions. In the frame of versthen approach, this qualitative research aims to see the impact of the unique construction for managing Jakarta as the Capital City and its relationship with the surrounding areas in the context of urban areas.The finding/result show that: the option of the single autonomy form is very complicated. The speciality of Jakarta is internally oriented (internal management jurisdiction), however, it is weak in external orientation of managing relationship with the surrounding regions within the urban areas of Jabodetabekjur. This condition is closely related to the special authority owned by Jakarta is weak that makes it difficult to design an appropriate institution to manage the relationship. On the other hand, the internal arrangement is also thought to have caused serious problems for Administrative Regency/City in carrying out the task of providing the public service."