Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Diabetes Melitus (DM) meningkatkan risiko terkena TB paru, terutama pada kelompok berisiko tinggi. Meskipun penemuan kasus secara aktif dan peningkatan pelaporan di fasilitas kesehatan sangat penting, namun keterlibatan sektor swasta dalam pengendalian TB masih rendah karena adanya fragmentasi dan dana yang tidak memadai. Sistem Informasi Tuberkulosis (SITB) adalah perangkat lunak utama untuk mencatat dan melaporkan kasus TB, namun aksesnya terbatas dan sistemnya tidak terintegrasi dengan baik. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan e-screening tool untuk mengintegrasikan skrining TB ke dalam skrining diabetes yang ada saat ini secara efisien sehingga notifikasi TB di FKTP swasta dapat meningkat. Penelitian ini menggunakan pendekatan mixed exploratory sequential, yang menggabungkan metode kuantitatif dan kualitatif secara bertahap. Penelitian ini terdiri dari 4 tahap.Di tahap pertama, dilakukan analisis faktor determinan TB pada pasien DM menggunakan data Riskesdas 2013 dan 2018. Lalu tahap 2 dilakukan analisis/evaluasi mengenai implementasi proses notifikasi TB pada FKTP swasta dan pada tahap 3, rancangan prototype e-screening tool. Pada tahap 4, uji coba protoype dilakukan di 2 di klinik di Jakarta Timur dan Jakarta Barat.Hasil penelitian di tahap 1 menunjukkan bahwa variabel diagnosa penyakit kanker, riwayat merokok, ketersediaan rumah sakit swasta dan ketersediaan praktik dokter/klinik secara statistik memiliki hubungan yang signifikan terhadap kejadian TB pada pasien DM. lalu dari hasil uji multivariat diperoleh hasil bahwa kanker merupakan faktor prediktif pada kejadian penyakit TB paru pada penderita DM. hasil penelitian tahap 2 menunjukkan bahwa belum semua FKTP swasta memiliki SITB mandiri yang menyebabkan pencatatan dan pelaporan kasus TB menjadi temuan milik puskesmas dimana hal ini berdampak pada rendahnya notifikasi TB di FKTP swasta. Hasil penelitian tahap 3 dan 4 menunjukkan bahwa untuk meningkatkan notifikasi TB di FKTP swasta dapat dilakukan dengan merancang e-screening tool TB dengan pendekatan kaskade TB 6T. Dengan mengintegrasikan JKN Mobile, E-RM, P-Care dan SITB dalam bentuk partner satu sehat, serta didukung dengan SDM, sarana prasarana dan pembiayaan yang cukup diharapkan dapat meningkatkan notifikasi TB di FKTP swasta sehingga dapat menurunkan angka kematian atau angka kesakitan akibat TB pada pasien DM.

---

Diabetes mellitus (DM) increases the risk of developing pulmonary TB, especially in high-risk groups. While active case finding and improved reporting at health facilities are critical, private sector involvement in TB control remains low due to fragmentation and inadequate funding. The Tuberculosis Information System (TBIS) is the primary software for recording and reporting TB cases, but access is limited and the system is not well integrated. To overcome these challenges, an e-screening tool is necessary to efficiently integrate TB screening into existing diabetes screening so that TB notifications at private primary care facilities can increase.

This study used a mixed exploratory sequential approach, which combines quantitative and qualitative methods in 4 stages. In the first stage, the determinants of TB in patients with DM were analyzed using 2013 and 2018 Riskesdas data. Then in stage 2, an analysis/evaluation of the implementation of the TB notification process at private primary care facilities was carried out and in stage 3, an e-screening tool prototype was designed. Stage 4 is the pilot study of protype being carried out in 2 private clinics, at East and West Jakarta.

The results of stage 1 of the study showed that the variables of cancer diagnosis, smoking history, availability of private hospitals and availability of TB screening in DM patients were significantly associated with TB screening in DM patients. The results of the multivariate test showed that cancer was a predictive factor in the incidence of pulmonary TB disease in patients with DM. The results of phase 2 of the study showed that not all private primary health care facilities have independent SITB, which causes the recording and reporting of TB cases to be the findings of the puskesmas, thus has an impact on the low notification of TB in private primary health care facilities. The results of phase 3 and 4, showed that improving TB notification at private primary care facilities can be done by designing a TB e-screening tool with a 6T TB cascade approach.

By integrating JKN Mobile, E-RM, P-care and SITB in the form of the intergrated system of Satu Sehat, and supported by sufficient human resources, infrastructure and financing, these allow room for a better national TB control management. In this light, TB notification rate has a good potential for improvements at private primary care facilities, and thus eventually contributing to a reduction of mortality or morbidity due to TB in DM patients."

"Penguatan sistem kesehatan memerlukan upaya terfokus pada pelayanan promotif dan preventif di puskesmas sebagai pemberi layanan primer. Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) puskesmas memegang peranan penting dalam kinerja pelayanan puskesmas karena SDMK puskesmas yang bahagia dapat bekerja lebih produktif. Setidaknya terdapat tiga masalah SDMK puskesmas, yaitu maldistribusi, beban kerja berlebih, dan regulasi kepegawaian yang menimbulkan berbagai persepsi. Ketiganya berpotensi menyebabkan turunnya tingkat kebahagiaan. Diperlukan pengukuran indeks kebahagiaan yang dapat secara berkala dipantau sehingga dapat segera dilakukan intervensi yang tepat setiap saat.Penelitian ini merupakan analisis data sekunder yang menggunakan data Riset Ketenagaan di Bidang Kesehatan tahun 2017. Risnakes adalah survey nasional SDMK yang diselenggarakan oleh NIHRD MoH. Jumlah responden yang terlibat dalam total coverage survey ini adalah 249.910 orang. Instrumen kebahagiaan pada Risnakes 2017 mengacu pada instrumen Survey Pengukuran Tingkat Kebahagiaan Badan Pusat Statistik yang mengadaptasi konsep better life index OECD.Evaluasi instrumen kebahagiaan dilakukan dengan menggunakan pemodelan Rasch. Model kebahagiaan dikembangkan dengan analisis faktor dan pemodelan Rasch. Validitas konkuren model kebahagiaan dinilai dengan menggunakan dua konstruk relevan yaitu kepuasan kerja dan motivasi kerja. Indeks kebahagiaan diperoleh melalu pemodelan Rasch dan dibuat peringkat tingkat kabupaen/kota serta provinsi.Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh parameter evaluasi instrumen (item fit, outfit meansquare, point measure correlation, wright map, DIF, unidimensionalitas, rating scale analysis, cronbach alpha, dan separation index ) bernilai baik. Hasil pemodelan dengan analaisis faktor menunjukkan hasil bahwa model kebahagiaan terbentuk dari 18 indikator yang mengelompok menjadi 4 dimensi yaitu retensi, kesehatan, sosial, dan insentif dengan nilai total variance explained 59,61%. Model secara statistik dinyatakan memiliki validitas konkuren karena berhubungan dengan kepuasan dan motivasi kerja dalam model regresi linear berganda. Rata-rata tingkat kebahagiaan individu SDMK puskesmas di Indonesia adalah 0,6542 ± 0,1040. Berdasarkan provinsi, DKI Jakarta menempati posisi tertinggi indeks kebahagiaan SDMK puskesmas, sementara posisi terendah adalah Kalimantan Utara. Berdasarkan kabupaten/kota, peringkat tertinggi indeks kebahagiaan diduduki oleh Kabupaten Sumba Barat dan terendah Kabupaten Nduga.Diperlukan pengukuran kebahagiaan secara berkala pada SDMK puskesmas agar dapat segera diintervensi apabila terjadi masalah. Dengan demikian kinerja pelayanan puskesmas menjadi optimal dan berdampak pada peningkatan status kesehatan masyarakat.

---

Health system strengthening requires efforts focused on promotive and preventive services at the puskesmas as the primary health care provider. Human Resources for Health (HRH) plays an important role in the performance of puskesmas because happy HRH can work more productively. At least, there are three potential problems related to Puskesmas’ HRH nowadays, namely maldistribution, excessive workload, and ambiguous staffing regulations. All problems are potential to decrease HRH level of happiness. It is necessary to measure the happiness index which can be periodically monitored so that appropriate interventions can be made at any time.

This research was a secondary data analysis that used Risnakes 2017 data. Risnakes was a national HRH survey held by National Health Research and Development (NIHRD MoH) with 249,910 respondents involved. The happiness instrument Risnakes 2017 refers to the Central Statistics Agency’s (BPS’s) happiness survey which adapts OECD better life index concepts.

Evaluation of the happiness instrument was carried out using Rasch modeling. The happiness model was developed by factor analysis and Rasch modeling. The concurrent validity of the happiness model was assessed using two relevant constructs, namely job satisfaction and work motivation. The happiness index was obtained through Rasch modeling and rankings were made at the district/city and provincial levels.

The results showed that all instrument evaluation parameters (item fit, outfit mean square, point measure correlation, wright-map, DIF, unidimensionality, rating scale analysis, Cronbach alpha, and separation index) were good. The happiness model was formed from 18 indicators grouped into 4 dimensions, namely retention, health, social, and incentives. The total variance explained was 59.61%. The model was statistically stated to have concurrent validity because it relates to job satisfaction and motivation in a multiple linear regression model. The average happiness level of puskesmas’ HRH in Indonesia was 0.6542 ± 0.1040. Based on the province, DKI Jakarta occupies the highest position in the HRH happiness index. While North Kalimantan was the lowest. Based on districts/cities, West Sumba Regency has the highest happiness index and the lowest was Nduga Regency.

Periodic measurements of HRH happiness are needed in order to immediately intervene if a problem occurs. Thus, the performance of puskesmas services will increase and have an impact on the public health status."

"Inekuitas pelayanan kesehatan masih terjadi setelah pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Pemantauan secara berkala Kinerja Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) merupakan kunci untuk menurunkan inekuitas pelayanan kesehatan sebagai tujuan utama JKN. Penerapan Kapitasi Berbasis Kinerja (KBK) dengan tiga indikator sejak tahun 2016, menunjukkan terjadi perbaikan kinerja FKTP dalam meningkatkan kualitas dan efisiensi di pelayanan tingkat pertama. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan model indikator kinerja, kapasitas FKTP dan indikator ekuitas agar dapat mengukur ekuitas pelayanan kesehatan. Desain penelitian menggunakan exploratory sequential-mixed method, dalam tiga tahap. Tahap penelitian secara berturut- turut, 1) Systematic Review (SR) untuk mengidentifikasi indikator yang dapat digunakan dalam mengukur kapasitas, kinerja FKTP dan ekuitas pelayanan kesehatan. 2) Consensus Decision Making Group (CDMG) untuk menetapkan indikator yang kapasitas, kinerja FKTP dan ekuitas pelayanan kesehatan dengan para pakar, 3) Membuat pengembangan model indikator kinerja FKTP berdasarkan skema kapitasi yang dapat mengukur ekuitas pelayanan kesehatan, menggunakan analisis Structural Equation Modelling (SEM) data BPJS Kesehatan tahun 2022. Berdasarkan hasil SR, CDMG dan analisis SEM, indikator terpilih untuk mengukur kapasitas FKTP terdiri dari tiga indikator yaitu rasio dokter umum, sumberdaya sarana dan manusia (skor rekredensialing) dan pembiayaan (persen pembayaran KBK yang diterima). Terpilih sembilan indikator kinerja yaitu angka kontak, proporsi penderita DM diperiksa gula darah, proporsi penderita Hipertensi diperiksa tekanan darah, rasio rujukan non spesialistik, proporsi pasien rujuk balik, proporsi skrining penyakit jantung, DM dan Hipertensi, rasio pasien prolanis terkendali. Ekuitas pelayanan kesehatan dilihat dari rate utilisasi peserta FKTP berdasarkan sosiodemografi (jenis kelamin, usia) dan sosial ekonomi (PBI-Non PBI). Analisis SEM menunjukan terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara kapasitas dan kinerja FKTP dengan ekuitas pelayanan. Indikator kapasitas, kinerja FKTP dan ekuitas pelayanan disusun dalam Primary Care Performance Indicator (PCPI) JKN Framework. Hasil penelitian ini direkomendasikan digunakan oleh BPJS Kesehatan untuk memantau kinerja FKTP dan ekuitas pelayanan kesehatan serta menyempurnakan kebijakan KBK; Kementerian Kesehatan dapat menyempurnakan kebijakan pelayanan kesehatan primer dan menyusun Indonesia Primary Health Care Performance Indicator (PHCPI) untuk memantau kinerja pelayanan kesehatan primer.

---

Healthcare inequities still occur after the implementation of the National Health Insurance (JKN). Regular monitoring of the performance of primary healthcare facilities (FKTP) is key to reducing healthcare inequities as the main goal of JKN. The implementation of Performance-Based Capitation (KBK) with three indicators since 2016 has shown improvements in the performance of primary healthcare facilities in improving the quality and efficiency of first-level services. Their capacity influences the performance of primary care facilities and impacts primary care performance outcomes (health service equity). This study objective was to develop a model of performance indicators, FKTP capacity and equity indicators to measure health service equity. The research design utilized an exploratory sequential-mixed method. The study was divided into three phases. Phase one was a systematic review to identify indicators that can be used in measuring capacity, FKTP performance and health service equity. Phase two was carried out by a qualitative approach with the Consensus Decision Making Group (CDMG) technique to determine indicators that can be used in measuring FKTP capacity and performance as well as measuring health service equity with experts. Phase three was the development of a model for FKTP performance indicators based on a capitation scheme that can measure the equity of health service access. This phase was carried out using Structural Equation Modeling (SEM) analysis. The SR, CDMG and SEM analysis show that there are three selected indicators to measure the capacity of primary health care facilities: general practitioner ratio, facility sufficiency(recredentialing score) and financing (percentage of KBK payments received). Nine performance indicators were selected, namely contact rate, proportion of DM patients checked for blood sugar, proportion of Hypertension patients checked for blood pressure, non-specialistic referrals ratio, proportion of patients referred back to primary care providers, proportion of screening for heart disease, diabetes mellitus, and hypertension; and ratio of controlled Prolanis patients. Health service equity was analyzed from the utilization rate of participants based on gender, age and socioeconomic factors(PBI-Non PBI). SEM analysis showed a positive and significant relationship between the capacity and performance of primary health care facilities and equity."