Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Gangguan jiwa pada warga binaan di dalam Lapas merupakan suatu hal yang mungkin terjadi. Pelayanan kesehatan yang kurang baik dan kondisi di dalam Lapas yang penuh dengan tekanan serta adanya pembatasan bergerak dapat memunculkan terjadinya stress dan depresi pada narapidana/tahanan, bahkan pada beberapa kasus muncul gejala psikotik yang perlu penanganan lebih serius. Meskipun masalah kesehatan jiwa merupakan hal yang penting di dalam Lapas/Rutan, namun sampai saat ini belum tertangani dengan baik. Kesehatan jiwa seolah-olah terabaikan, karena yang selama ini menjadi fokus penanganan adalah kesehatan fisik saja. Sebagai sebuah lembaga yang memiliki fungsi melakukan pelayanan terhadap masyarakat, dalam hal ini narapidana/tahanan, tentu saja lapas memiliki tanggung jawab memberikan pelayanan yang optimal kepada warga binaannya. Manajemen yang baik tentu sangat diperlukan, termasuk dalam manajemen pelayanan kesehatan jiwa. Dalam penelitian ini ada dua pertanyaan yang hendak dijawab, Bagaimana manajemen pelayanan kesehatan jiwa di Lapas Narkotika Klas IIA Jakarta saat ini; serta Apa saja kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Manajemen Pelayanan Kesehatan Jiwa di Lapas Narkotika Klas IIA Jakarta saat ini. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan wawancara menggunakan pedoman wawancara. Informan penelitian terdiri dari: informan penting, terdiri dari 4 orang petugas lapas dan 6 orang warga binaan; informan kunci, adalah Kalapas Narkotika Klas IIA Jakarta; serta informan tambahan, terdiri dari mantan warga binaan, mantan Direktur Jenderal Pemasyarakatan, dan keluarga warga binaan. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa manajemen pelayanan kesehatan jiwa di Lapas Narkotika Klas IIA Jakarta belum mendapat perhatian yang serius baik dalam perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian. Masih ada kendala dalam pelayanan kesehatan jiwa yaitu peran dan komitmen penentu kebijakan, keterbatasan SDM, keterbatasan sarana prasarana, serta belum adanya MoU dengan Rumah Sakit Jiwa.

---

ABSTRACT
Mental illness of inmates inside the correction is something that possibly can happen. Low health treatment and overcrowd with lots of pressure and limited access could possibly give stress and depression to the inmates/prisoners. Even there are psychotic symptom which need serious treatment occurred in few cases. Although mental health is one of the important things inside the correction/detention house, but it is still not yet treated very well. It is seems to be ignored because, so far, the treatment only focusing on physical health. As an institution which has a function to serve the society, in this case is the inmates/prisoners, correction has an obligation, of course, to give an optimum care to the inmates. Good management is needed, including mental health care. There are two questions to answer in this study, how is the treatment of mental health in Jakarta Class IIA Narcotic Correction at present; and what are the obstacles encountered in the implementation of mental health care management in Jakarta Class IIA Narcotic Correction at present. This is a qualitative study by conducting interview with interview guidelines. The interviewees are important informants consist of 4 correction officers and 6 inmates; key informant is The Head of Jakarta Class IIA Narcotic Correction; also additional informant consist of ex-prisoners, former Director General of Correction and the inmates’ family. Based on the result of study, it is revealed that the mental health care management in Jakarta Class IIA Narcotic Correction is not seriously taken care in terms of planning, organizing, leading and controlling. There is, still, an obstacle in mental health care which is commitment and role of the policy makers, lack of human resources and infrastructures, also there is no Memorandum of Understanding (MoU) with the mental hospital.

Abstrak :
Segala desain dalam bagunan arsitektur memilliki komposisi, kompilasi dan presentasi tertentu yang secara khusus mempengaruhi aktifitas penggunanya. Tiap desain memiliki dunianya sendiri dengan cakupan atau karakteristik yang disimbolkan dalam batas-batas hubungan sosial. Bangunan yang menarik perhatian peneliti adalah penjara, sebagai tempat melaksanakan penghukuman. Menurut Peter Severin, pada dasarnya ada 3 fungsi arsitektur penjara : mengekang kriminal untuk melindungi masyarakat, menghukum individu tersebut, dan memperbaiki perilaku agar mereka bisa kembali ke masyarakat. Tapi fungsi terakhir paling sulit dilakukan dan desain yang tepat terus dicari. Dengan mempelajari berbagai literatur tentang desain arsitektur penjara dan bagiamana hukuman dilaksanakan, peneliti menganalisa kelebihan maupun kekurangan dari desain penjara dalam melaksanakan penghukumannya. Penelitian ini memperoleh simpulan bahwa tiap desain penjara memiliki kemampuannya sendiri-sendiri, dimana dengan menutupi kelemahan desain penjara sebelumnya akan didapat desain penjara baru yang lebih tepat dalam melaksanakan penghukuman. Hal seperti layout penjara, bentuk sel, teknologi, hingga bahan material yang digunakan berperan penting dalam memperoleh desain yang lebih tepat dalam upaya mengintegrasi napi ke masyarakat.

---

All of design in architecture building have some particular composition, compilation and presentation which is exclusively affecting the user inside. Each design have its own world of scope or characteristic which is symbolzed within definition of social relationship. The researcher interested in prison building, a place to implementing a punishment. According to Peter Severin, there is 3 function of prison architecture : confining criminals to protect society, punishing those individuals, and correcting their behavior make them return to society. But the last function is the hardest part and the right design continue to be sought. By studying various literature about prisons architecture design and how punishment implimented, the researcher analyzing pros and cons of each prison design in carrying out the punishment. This research is conducted that each prisons design have its own abilitys, wherein by covering weakness of previously prisons design will resulting in new prison design which is better for implementing punishment. Matter like prisons layout, cels shape, technology, up to materials used was important instrumental to achieving more appropriate design in the effort to reintegarting the convict to society.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kendala dan permasalahan yang dihadapi oleh Rutan di Indonesia, dimana fungsi Rutan saat ini dikarenakan adanya masalah overkapasitas sering dijadikan sebagai tempat pembinaan narapidana. Hal ini tentunya tidak sejalan dengan fungsi Rutan yang hanya sebagai tempat pelayanan dan perawatan tahanan. Untuk itu diperlukan suatu model penyesuaian pembinaan sehingga Rutan dapat tetap memenuhi hak narapidana untuk mendapatkan pembinaan. Selain itu adanya fakta bahwa penanganan narapidana/tahanan kasus narkotika masih diperlakukan sama dengan narapidana/tahanan kasus lainnya, sehingga jauh dari prinsip rehabilitasi. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan menggunakan pendekatan integrative criminology dalam merumuskan model penyesuaian yang dapat diterapkan sesuai dengan kasus yang dihadapi. Dalam pengumpulan data, penelitian ini menggunakan wawancara dan observasi lapangan guna mendapatkan deskripsi kondisi lapangan di Rutan dan studi pustaka sebagai cara pemetaan teori guna mendapatkan model yang mempunyai dasar secara teoritis. Hasil penelitian menunjukan akan adanya kebutuhan model penyesuaian terhadap penanganan narapidana narkotika, khususnya yang ditempatkan di Rutan seperti yang terjadi di Rutan Klas 1 Cipinang. Model penyesuaian menggabungkan kondisi dan praktek lapangan yang selama ini terjadi dengan prinsip penanganan pasien narkotika yang sesuai dengan UNODC.

---

ABSTRACT
This research was motivated by the constraints and problems faced by Rutan in Indonesia, where the function of Rutan due to overcapacity problem is often used as a place for coaching inmates. This is certainly not in line with the function of detention (Rutan) as a place for caring and serving the prisoners only. It requires an adjustment model of coaching so that detention (Rutan) can still fulfill the rights of prisoners to receive guidance. Besides, the fact that the handling of the prisoners / detainees of narcotics cases are still treated the same way as inmates / detainees of other cases, and it is far from the principles of rehabilitation. This study is a qualitative research, using integrative criminology approach in formulating the adjustment model that can be applied in accordance with the case at hand. In collecting the data, this study uses interviews and field observations in order to obtain a description of field conditions at the detention center, and literature researches as a way of mapping theory in order to obtain a model that has a theoretical basis. The results showed a need of adjustments model in handling the narcotics inmates, especially those who are placed in detention (Rutan) as occurred in Rutan Klas 1 Cipinang. The adjustment model incorporates the field conditions and practices that have been happening with the principle of treating patients with drugs that is in line with UNODC