Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Modernisasi dan westernisasi yang terjadi secara masif pada masa awal Korea menyebabkan banyaknya wacana barat terinstitusi dan diimplementasi ke dalam sistemnya. Konsep feminisme, keadilan, dan kesetaraan atas hak-hak perempuan di Korea belum menjadi dikursus aktif hingga tahun 1993. Prinsip Konfusianisme yang menjadi akar dari nilai dan tradisi Korea dianggap mengopresi dan membatasi ruang gerak perempuan, sehingga menyebabkan perempuan Korea memulai perlawanannya melalui aktivisme sosial untuk menuntut hak-hak dasarnya. Menggunakan metode kritik epistemologi feminis, penelitian ini dilakukan untuk menelaah pengaruh pemikiran barat terhadap konseptualisasi dan praktik Konsep Feminisme dalam masyarakat Konfusianisme Korea dan juga perkembangannya pada era kontemporer ini. Didukung dengan teori stand point serta interseksionalitas, peneliti menemukan bahwa aktivisme perempuan di Korea hingga saat ini memancarkan retorika feminis-radikal dengan perjuangan kelas dan sedikit isu gender di dalamnya. Perbedaan budaya yang kontras juga menyebabkan kontradiksi yang kompleks dan rumit hadir dalam feminisme kontemporer Korea.

---

Modernization and westernization that occurred massively in the early days of Korea cause many western discourses to be institutionalized and implemented into its system. The concept of feminism, justice, and equality for women’s rights in Korea did not become an active discourse until 1993. The Confucian principles which are the roots of Korean values and traditions are considered to suppress and limit women’s movement, causing Korean women to start their resistance through social activism to claim their basic rights. Using the method of criticism of feminist epistemology, this research was conducted to examine the influence of western thought on the conceptualization and practice of the concept of feminism in Korean Confucian society and also its development in the contemporary era. Supported by Standpoint Theory by Sandra Harding and Kimberlé Crenshaw’s intersectionality concept, the author found that women’s activism in Korea exudes radical-feminist rhetoric with class struggle and gender issues in it. The contrasting cultural differences also lead to complex and complicated contradictions present in contemporary Korean Feminism."

"Kekerasan seksual selama ini banyak dipahami dalam definisi subjektif. Maknanya bergantung pada pengetahuan dan batasan subjek penahu. Untuk memecahkan masalah ini, Superson mewakili model feminis analitik, mencoba merumuskan suatu kerangka definisi objektif yang melepaskan kondisi-kondisi: 1) subjek A tidak mengetahui apa itu kekerasan seksual, 2) subjek A tidak mendefinisikan bahwa tindakan B terhadapnya adalah kekerasan seksual, 3) subjek A mengetahui bahwa B melakukan kekerasan seksual terhadapnya namun enggan untuk mengartikulasikan. Studi ini merupakan bentuk dukungan terhadap gagasan objektivitas di dalam kekerasan seksual sekaligus koreksi dengan mempertimbangkan diskusi yang berkembang di dalam teori feminisme. Secara khusus, proses pertimbangan dan kritik yang saya lakukan menggunakan kerangka realisme konstruksi sosial Sally Haslanger. Sehingga, rekonseptualisasi atas definisi objektif saya formulasikan melalui kekuatan konstruksi sosial konstitutif. Amatan ini juga ditujukan pada implikasi argumen objektivitas di dalam kebijakan kekerasan seksual di Indonesia yang saya khususkan yakni UU TPKS (Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual No 12 Tahun 2022). Permasalahan tersebut saya urai dalam dua rumusan pertanyaan: 1) Bagaimana argumen objektivitas di dalam kekerasan seksual: 1.a) Bagaimana problem pendefinisian kekerasan seksual? 1.b) Bagaimana pemeriksaan argumen objektif dan sumbangsihnya dalam perdebatan teori feminisme mengenai kekerasan seksual?, 2) Apa implikasi teoretik argumen objektivitas bagi kebijakan kekerasan seksual? Kesimpulannya, argumen objektivitas memberikan sumbangan bagi perdebatan teori feminisme, yakni melalui pemeriksaan realisme konstruksi sosial kausal dan konstitutif. Dua model ini mampu menunjukkan mana argumen lemah dan kuat dalam tiga perspektif feminisme mengenai kekerasan seksual (natural-biologi, sosiokultural, dan liberal). Pembedaan tersebut setidaknya berguna dalam melihat keluasan tindakan kekerasan seksual di dalam UU TPKS. Kendati demikian, keluasan permasalahan yang ada dalam UU TPKS tidak sepenuhnya mampu ditangkap oleh model ini. Oleh karenanya, saya memberikan catatan tambahan yang menyangkut dimensi korban kekerasan seksual dan tindakan yang belum diakomodir di dalam UU TPKS.

---

Sexual violence has been widely understood in terms of subjective definitions. Its meaning depends on the knowledge and limitations of the knowing subject. To solve this problem, Superson represents the analytic feminist model, trying to formulate an objective definitional framework that releases the conditions: 1) subject A does not know what sexual violence is, 2) subject A does not define that B's actions against him are sexual violence, 3) subject A knew that B had sexually assaulted her but was reluctant to articulate it. This study is a form of support for the idea of objectivity in sexual violence as well as a correction by considering the discussions that developed in feminism theory. In particular, the process of consideration and criticism that I carried out used the framework of Sally Haslanger's social construction realism. Thus, I have formulated a reconceptualization of the objective definition through the power of constitutive social construction. This observation is also aimed at the implications of objectivity arguments in the policy of sexual violence in Indonesia, which I specifically focus on, namely the UU TPKS (Law on the Crime of Sexual Violence No. 12, 2022). I will describe the problem in two questions: 1) What is the argument for objectivity in sexual violence: 1.a) How is the problem of defining sexual violence? 1.b) How is the objective argument examined and its contribution to the feminist theory debate on sexual violence? 2) What are the theoretical implications of the objectivity argument for sexual violence policy? In conclusion, the objectivity argument contributes to the debate on feminism theory, namely through an examination of the realism of causal and constitutive social constructions. These two models are able to show which arguments are weak and strong in the three feminist perspectives regarding sexual violence (natural-biological, sociocultural, and liberal). This distinction is at least useful in looking at the breadth of acts of sexual violence in the UU TPKS. However, the breadth of the problems contained in the UU TPKS cannot be fully captured by this model. Therefore, I provide additional notes concerning the dimensions of victims of sexual violence and acts that have not been accommodated in the UU TPKS."

"Konsep subjektivitas memiliki hubungan dalam penyingkiran dan reduksi perempuan dari kebudayaan. Perempuan merupakan liyan dalam kehidupan, dalam kebudayaan, yang tidak diketahui, sehingga muncul realitas perempuan versi laki-laki. Dalam sinema, perempuan mengalami reduksi dan diferensiasi dari industri yang strukturnya berangkat dari dominasi laki-laki. Representasi perempuan di layar sinema dominan tidak menunjukkan perempuan sebagai perempuan yang utuh, karena struktur yang melatari sinema secara dominan berangkat dari sudut pandang dan otoritas laki-laki. Subjektivitas perempuan menjadi nilai penting karena dapat memberikan penggambaran dan wawasan mengenai perempuan sebagaimana adanya, hadir bukan sebagai ilusi. Subjektivitas sutradara perempuan dapat menghasilkan representasi perempuan yang lebih dekat dengan kehidupan. Namun, ketika berangkat dari subjektivitas perempuan, sinema perempuan menghasilkan pendekatan yang berbeda dengan sinema dominan, sehingga sinema perempuan mengalami diferensiasi dan ditempatkan sebagai kontra sinema. Melalui pemikiran feminist film theory, tulisan ini berusaha mengidentifikasi bagaimana dinamika struktur kekuasaan dan paradigma yang terbentuk dalam sinema, khususnya permasalahan subjektivitas, membuat sutradara perempuan keluar dari konvensi sinema dominan dan menghasilkan bahasa baru, yang menempatkan sinema perempuan berada di posisi yang berbeda dengan sinema arus utama.

---

The concept of subjectivity has a correlated role in the exclusion and reduction of women from culture. Women are the other; in life, in culture, that is unknown, so a male version of women's reality is produced. In cinema, women experience reduction and differentiation from an industry whose structure is rooted in male dominance. The representation of women on screen in dominant cinema does not represent women as complete women, given that the structures underlying cinema are dominantly based on male perspectives and authority. Female subjectivity holds crucial value because it provides portrayals and insights into women as they really are, not as illusions. The subjectivity of female directors produces representations of women that are closer to life. However, when it departs from women's subjectivity, women's cinema presents a different approach from the dominant cinema, which leads to women's cinema being differentiated and placed as a counter-cinema. Through feminist film theory, this paper seeks to identify how the dynamics of power structures and paradigms formed in cinema, especially the problem of subjectivity, have forced female directors to step out of the conventions of dominant cinema and produces a new language, which places women's cinema in a different platform from mainstream cinema."