Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTanah ulayat di Minangkabau terdiri atas: tanah ulayat nagari, tanah ulayat suku dan tanah ulayat kaum. Tanah ulayat merupakan tanah milik bersama bukan milik perorangan dari anggota kaum tersebut, namun dapat digunakan secara pribadi dalam arti, dapat diberikan hak pengelolaan atas tanah yang merupakan bagian daripada tanah ulayat tersebut. Bagian tanah ulayat inilah yang disebut dengan istilah ganggam bauntuak yang berada di atas tanah ulayat kaum. Pemegang hak ganggam bauntuak tidak mempunyai kewenangan untuk memiliki, menjual atau mengalihkan tanah tersebut. Tanah ganggam bauntuak dapat didaftarkan, pendaftaran tersebut dilakukan atas nama mamak kepala waris sebagai pemimpin dari suatu kaum, sehingga diterbitkannya sertipikat Hak Milik. Dengan didaftarnya tanah ganggam bauntuak tersebut atas nama mamak kepala waris dari kaumnya, tidak menyebabkan perubahan hak atau pun mengakibatkan peralihan hak atas tanah ganggam bauntuak tersebut dari milik komunal kaum tersebut menjadi hak milik dari mamak kepala waris itu secara pribadi. Apabila tanah ganggam bauntuak ini hendak di jual maka terlebih dahulu harus mendapatkan kesepakatan dari seluruh anggota kaum. Tetapi kenyataannya di Kota Payakumbuh banyak penulis temui jual beli tanah ganggam bauntuak yang dilakukan oleh mamak kepala waris tanpa persetujuan anggota kaum-nya. Permasalahan dalam karya tulis ini adalah: Apakah faktorfaktor penyebab terjadinya jual bell tanah ulayat ganggam bauntuak yang telah bersertipikat oleh mamak kepala waris tanpa persetujuan anggota kaum di Kota Payakumbuh? Bagaimanakah penyelesaian sengketa jual bell tanah ulayat ganggam bauntuak yang telah bersertipikat oleh mamak kepala waris tanpa persetujuan anggota kaum di Kota Payakumbuh? Bentuk penelitian dalam penulisan tesis ini adalah penelitian lapangan yang bersifat deskriptif. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa yang menjadi penyebab terjadinya jual bell tanah ulayat ganggam bauntuak yang telah bersertipikat oleh mamak kepala waris tanpa persetujuan anggota kaum adalah: pertama yaitu faktor ekonomi yaitu untuk membiayai pesta perkawinan anak, membangun rumah dan modal usaha, kedua yaitu faktor sosial yaitu menipisnya rasa kebersamaan dan persaudaraan yang digantikan oleh sikap individualistik.

---

ABSTRAK

The ulayat (customary-owned) land in Minangkabau consists of nagari's (administrative) ulayat, suku's (tribe) ulayat and kaum's (blood-tied big family) ulayat. An ulayat land is defined as a common property, instead of private, and yet it is still possible to be used for private purpose in condition the person were given the right to manage the part of the land by the kaum. This sort of land is defined as the ganggam bauntuak, which is noticeably located on the kaum's ulayat. The concessionaire possesses no right either to own or transfer the ownership of the land entrusted to him. The ganggam bauntuak land can be registered, on behalf of the mamak kepala waris (entrusted leader) as the leader of a kaum, to get The Ownership Certificate. However, the registration of the land on behalf of the mamak kepala waris is not to generate any shift in rights or transfer in ownership, for instance from communally owned by the kaum to the mamak kepala waris personally. This would mean that if the land is to be sold, it should be under the approval of all members of the kaum, since it's after all still belongs to them. Nevertheless, a contrary happened in Payakumbuh, in which an ulayat land was happened to be sold by the mamak kepala waris without any approval from the kaum. Thus, the problems addresses in this paper would be: What are the factors that cause the sale of the land? How is the process on the dispute settlement on this case progressed? The method apllied on the research is descriptive one, while the instrument used to collect the data were in-depth interview and document study. It was found out that reason the mamak kepala waris committed the sale was to get the finance needed to hold his daughter's/son's wedding party, to build a house and to get some capital needed to run a business, as well as some social factor which are identified as the degrading sense of communality and the brotherhood, only to be replace by individualism. The dispute settlement of this case was conducted through the media of musyawarah mufakat. Had the way not meet any expected result, an option to submit the case to the state court is available to be proceeded."

"[Tesis ini membahas sengketa tanah ulayat kaum antara Asril (penggugat) dan Rosna (tergugat), terhadap 2 (dua) sertipikat Hak Milik No. 39/1991 gambar situasi tanggal 28 Maret 1991 No. 70/1991 seluas 4500 m2 dan sertipikat hak milik No. 100/1993 gambar situasi tanggal 1 Desember 1992 No. 851/1992 seluas 5250 m2 atas namaRosna yang terletak di Pulai Sei Talang Bukik Lurah Kenagarian Gadut, dimana majelis hakim menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder dan bersifat eksplanatoris. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pemberian hak milik di atas tanah ulayat kaum seperti kasus di atas serta dikuatkan dengan keputusanPengadilan maka dapat mengerus nilai kekerabatan di Minangkabau khususnya tentang tanah Pusako Tinggi, sehingga dapat menghilang fungsi dari tanah Pusako Tinggi di Minangkabau yang melahirkan masyarakat Individualis, sehingga sistem kekeluargaan materilineal yang kental sebagaimana tersirat dalam falsafah dasar, tujuan dan cara adalah satu yang memakai prinsip sehina-semalu dan azas kebersamaan tidak terpenuhi lagi.;This thesis discusses the communal land dispute between Asril (plaintiff) and Rosna (defendant), to 2 (two) certificate of Right of Ownership Number 39/1991 dated March 28, 1991 situation No. 70/1991 covering an area of 4500 m2 and a certificate of Right of Ownership Number 100/1993 dated December 1, 1992 situation No. 851/1992 covering an area of 5250 m2 owned by Rosna located in Pulai Sei Bukik Lurah Kenagarian Gadut, where a panel refused the plaintiff's lawsuit entirely. This study uses normative juridical using secondary data and explanatory typology. The research concludes that the granting of property rights over the communal land as the above case and upheld by the Court's decision, it can destroy Minangkabau kinship Pusako Tinggi especially on land, so as to dissipate the function of Pusako Tinggi land at Minangkabau who gave birth Individualist society, so that the system materilineal familial thick as implied in the basic philosophy, objectives and the way is one who wears contemptible principle and the principle of solidarity not fulfilledanymore., This thesis discusses the communal land dispute between Asril (plaintiff) and Rosna(defendant), to 2 (two) certificate of Right of Ownership Number 39/1991 datedMarch 28, 1991 situation No. 70/1991 covering an area of 4500 m2 and a certificateof Right of Ownership Number 100/1993 dated December 1, 1992 situation No.851/1992 covering an area of 5250 m2 owned by Rosna located in Pulai Sei BukikLurah Kenagarian Gadut, where a panel refused the plaintiff's lawsuit entirely. Thisstudy uses normative juridical using secondary data and explanatory typology. Theresearch concludes that the granting of property rights over the communal land as theabove case and upheld by the Court's decision, it can destroy Minangkabau kinshipPusako Tinggi especially on land, so as to dissipate the function of Pusako Tinggiland at Minangkabau who gave birth Individualist society, so that the systemmaterilineal familial thick as implied in the basic philosophy, objectives and the wayis one who wears contemptible principle and the principle of solidarity not fulfilledanymore.]"

"Pusat Kajian Timur Tengah dan Islam Universitas Indonesia (PKTTI-UI) di 1ingkungan UI saat ini merupakan pusat kajian termuda. Sebagai sebuah pusat kajian, PKTTI-UT seharusnyalah memiliki misi dan visi ke depan yang jelas dan konkrit. Embel-embel Timur Tengah dan Islam yang diemban pusat kajian ini menyiratkan adanya motivasi yang ingin dikembangkan oleh pusat kajian ini. Dalam penelitian ini dicoba untuk mengungkapkan persepsi sivitas akademika terhadap konsep yang dimiliki PKTTI-UI, serta merespon input sivitas akademika yang dapat dijadikan bahan dasar pemikiran dalam penyusunan program-program PKTTI-UT, baik program jangka pendek maupun jangka panjang, yang tepat guna, serta tepat sasaran. PKTTI-UI yang relatif baru di lingkungan Universitas Indonesia ini memang belum banyak dikenal oleh Mangan sivitas akademika, oleh karena itu perlu dipertimbangkan cara penyebaran informasi keberadaan PKTTI-UI agar sivitas akademika dapat memanfaatkan semua fasilitas yang disediakan pusat kajian ini. Peranan pusat kajian ini lebih banyak diharapkan oleh sivitas akademika UI agar banyak mengembangkan kajian ilmu keislaman, yang saat ini dianggap sangat tepat kemunculan pusat kajian ini, di samping kajian ilmu lainnya yang berkaitan dengan hubungan Timur Tengah secara multidisipliner. Hasil kajian atau penelitian pusat kajian oleh sivitas akademika tidak hanya diharapkan dapat dikonsumsi para sivitas sendiri, tetapi juga diharapkan dapat membawa manfaat bagi pengembangan sumber daya manusia di luar lingkungan UI lewat media kajiannya."

"Perkawinan jujur adalah perkawinan yang di tandai dengan pembayaran jujur dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Dengan adanya pembayaran yang memakai barang ekonomis atau uang, maka pembayaran itu dianggap sebagai pembelian pihak perempuan oleh pihak laki-laki. Perkawinan bentuk jujur dalam masyarakat Lampung menimbulkan ketidakadilan hak dan kedudukan terhadap harta benda perkawinan bagi isteri, yang berlanjut pada saat ia menjadi janda setelah ditinggal wafat suaminya. Perlindungan atas hak janda terhadap harta peninggalan suami diberikan oleh yurisprudensi secara refresif mengenai kedudukan janda dalam kewarisan, yaitu dengan adanya pengakuan terhadap janda sebagai ahli waris suami kelompok keutamaan pertama.Adapun metode yang dipergunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode kepustakaan dengan cara menganalisa hasil penelitian adat tercatat dan menelaah putusan-putusan Mahkamah Agung yang telah menjadi yurisprudensi serta melakukan penelitian lapangan dengan cara wawancara non formal terhadap narasumber.Hasil yang diperoleh dalam penulisan ini, penulis semakin mengerti bahwa bentuk perkawinan jujur mengakibatkan kedudukan janda terhadap harta perkawinan sangat lemah, namun yurisprudensi sebagai putusan tetap telah mengakui adanya hak janda yang dapat digunakan sebagai perlindungan hukum yang bersifat represif apabila terjadi pertentangan mengenai kedudukan janda terhadap harta peninggalan suami."

"Tanah di dalam hukum adat Minangkabau merupakan tanah ulayat yang dikuasai oleh masyarakat sebagai satu-kesatuan suku ataupun kaum. Tanah ulayat di dalam wilayah tersebut terdiri atas: tanah ulayat nagari, tanah ulayat suku, dan tanah ulayat kaum, dan merupakan tanah milik bersama dari anggota kaum tersebut meskipun demikian anggota dari masyarakat hukum adat itu dapat memakai secara pribadi. Dalam arti, bahwa suatu keluarga untuk kepentingannya atau untuk kepentingan anggota keluarga matrilinealnya dapat menguasai tanah ulayat tersebut dengan hak pengelolaan yang disebut dengan istilah ganggam bauntuak.Dewasa ini, tanah ganggam bauntuak banyak yang telah didaftarkan. Alat bukti atas pendaftarannya adalah sertipikat Hak Milik. Hal ini berbeda dari apa yang telah ditentukan oleh Undang-undang Pokok Agraria (UUPA), dimana Pasal VI Ketentuan Konversi UUPA disebutkan bahwa ganggam bauntuak di konversi menjadi Hak Pakai. Dengan demikian terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara UUPA dengan kenyataan yang terjadi di Sumatera Barat. Permasalahannya adalah, mengapa hal ini dapat terjadi, dalam arti bahwa praktek yang terjadi dilapangan berbeda dengan hukum yang berlaku? Prosedur apakah yang harus ditempuh atau bagaimana caranya agar tanah ganggam bauntuak itu dapat dibuatkan sertipikat Hak Milik atas tanahnya dan bukannya Hak Pakai, dan konsekuensi hukum apakah yang kemudian timbul karenanya?"

"Adat Minangkabau mengalami perkembangan seiring masuknya agama Islam yang diterima sebagai satu-satunya agama di Minangkabau. Diterimanya Islam merubah falsafah adat kepada falsafah yang bernuansa agamais. Sehubungan dengan itu penyesuaian adat terhadap agama dilakukan hingga menimbulkan perubahan perubahan pada pola pergaulan dalam perkawinan yang kemudian mempengaruhi sistem kewarisan masyarakat adat Minangkabau yang dahulu hanya mengenal satu macam sistem kewarisan, sekarang menjadi dua macam sistem kewarisan. Penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana pengaruh masuknya Islam terhadap sistem kewarisan adat tersebut, bagaimana pelaksanaannya dan bagaimana perkiraan perkembangannya dimasa yang akan datang. Penelitian dilakukan secara yuridis Normatif bersifat deskriptif analitis. Mengutamakan penelitian kepustakaan yang diikuti pula dengan wawancara guna penambahan data. Dengan metode analisis data secara kualitatif maka diperoleh kesimpulan bahwa masuknya Islam membawa perubahan yang besar dalam masyarakat adat Minangkabau khususnya dalam hukum kewarisannya, perubahan kewarisan, didahului oleh perubahan pola pergaulan dalam perkawinan di masyarakat adat, yang meninggalkan pola ekstended family menjadi nuclear family yang merupakan realisasi dari perubahan falsafah adat menjadi falsafah yang agamais. Sehingga terjadi penyesuaian adat terhadap agama. Di terimanya keputusan "Chang ampek Jinih" yang membagi harta menjadi dua yaitu harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah, yang di turunkan masing-masing secara adat dan secara syara. Masyarakat Minangkabau setelah masuknya Islam melaksanakan dua sistem kewarisan yaitu sistem kewarisan Kolektif Matrilinial untuk harta pusaka tinggi, dan Sistem Kewarisan Individual Bilateral yang dianut oleh kewarisan Islam untuk harta pusaka rendah. Dari analisis data, diketahui bahwa bila tanah ulayat yang merupakan unsur pokok dari kewarisan Matrilinial itu tidak dapat di pertahankan eksistensinya di kemudian hari, maka dapat di pastikan walaupun tidak di ketahui jangka waktunya, kewarisan adat dengan sistem kewarisan Matrilinial tersebut akan pudar dan hanya sebagai lapisan luar dari kewarisan adat yang dualistis tersebut."

"Tujuan penelitian ini adalah mengetahui data-data kontranimi dalam Al-Quran Al- Karim secara makna gramatikal, secara semantis, dan klasifikasinya. Konsep kontranimi dalam penelitian ini adalah kompilasi dari konsep kontranimi yang pernah diusung oleh para linguis seperti Wright, Umar, Yusuf, Haidar, Wastono, Al-Ghalayini, dan Kamaluddin. Konsep kontranimi tersebut penulis rumuskan menjadi (1) kontranimi kategorial yaitu suatu kata kontranimi yang diidentifikasi dari bentuk gramatikalnya, (2) kontranimi antonimi yaitu kata yang memiliki pertentangan makna antara makna gramatikal terhadap semantisnya, dan (3) kontranimi majazi yaitu kontranimi yang berupa majas mursal dan majas aqli. Ruang lingkup penelitian ini adalah lima surat pertama Al-Quran yaitu surat Al- Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, dan Al-Maidah.Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa terdapat 97 ayat yang mengandung kontranimi. Namun, hanya 55 ayat yang dijadikan sampel data dan dikemukakan dalam penelitian ini, yaitu sebanyak 20 ayat merupakan kontranimi kategorial, 13 ayat merupakan kontranimi antonimi, dan 20 ayat merupakan kontranimi majazi.

---

The aim of this research is to know contranym database within Koran along with its grammatical meaning, lexical meaning, and classification as well. The contronym concepts of this research are the compilations of previous contranym concepts, which proclaimed by linguists such as Wright, Umar, Yusuf, Haidar, Wastono, Al-Ghalayini, and Kamaluddin. The author composes those contranym concepts into (1) categorical contranym, (2) antonym contranyim, and (3) majazi contronym. The concern of this research is five-first-chapter within Koran; it is Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, and Al-Maidah.As the result of this research can be concluded that there are 97 verses which include contranym. However, there are only 53 verses which became sample and proclaimed in this research; there are 20 verses for categorical contranym, 13 verses for antonym contranym, and 20 verses for majazi contranym. Keywords: categorical contranym, antonym contranym, majazi."

"Skripsi ini membahas penerjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia yang terdapat di dalam rubrik-rubrik buletin Al-Arkhabil yang diterbitkan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab (LIPIA) di Jakarta. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain analisis deskriptif. Pendekatan yang dilakukan terhadap terjemahan tersebut adalah critical review. Hasil analisis mengemukakan, bahwa terjemahan yang dihasilkan oleh tim penerjemah LIPIA sudah ekuivalen walaupun berorientasi kepada bahasa sumber (source language), baik hal ditinjau dari perspektif sintaksis ataupun semantiknya. Tinjauan kritis lainnya adalah penerjemah LIPIA kurang memperhatikan kaidah bahasa Indonesia baku dalam penerjemahannya, sehingga penulis juga menyertakan saran dan alternatif terjemahan dalam penulisan skripsi ini. Metode yang menjadi dasar penerjemahan buletin ini adalah transposisi dan modulasi.

---

The focus of this study is the translation from Arabic language to Indonesian language in articles of Al-Arkhabil Bulletin published by LIPIA in Jakarta. This research is qualitative analysis descriptive. Method of this research is critical review. The researcher suggest that the translation which made by the translator of LIPIA is near to source language, although we look from syntaxys perspective and semantic field. The translator lack of to use the pure Indonesian language in the translation, advice and alternative translation available in this research. The principal procedur of Al-Arkhabi:l translation is tranposition and modulation."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan makna peribahasa bahasa Arab, yang meliputi empat permasalahan pokok, yaitu: (1) bagaimana mengetahui makna leksikal yang terdapat di dalam peribahasa bahasa Arab, (2) bagaimana mengetahui makna asosiasi peribahasa bahasa Arab, (3) bagaimana menyimpulkan makna kias peribahasa bahasa Arab, (4) apakah ada padanan peribahasa bahasa Arab sebagai bahasa sumber di dalam peribahasa bahasa Indonesia sebagai bahasa sasaran.Prosedur analisis yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (I) inventarisasi data peribahasa yang bertema mencela dan memuji dalam kitab Fara'idu I-Adab, (2) klasifikasi data ke dalam jenis dan tema masing-masing, (3) analisis data, (4) penyajian hasil analisis.Analisis semantis makna peribahasa bahasa Arab menunjukkan bahwa data peribahasa bertema mencela yang berjumlah 382, dapat diklasifikasikan menjadi tiga jenis peribahasa, yaitu: (1) ibarat yang memiliki jumlah terbesar, yaitu 207 data, (2) pepatah, jumlahnya sebanyak 125 data, (3) perumpamaan berjumlah 50 data. Sedangkan pada jenis bidal dan pemeo, sama-sama tidak ditemukan pada., data peribahasa bertema mencela.Analisis semantis makna peribahasa bahasa Arab bertenta memuji yang berjumlah 152 data, juga dapat diklasifikasikan menjadi tiga jenis peribahasa, yaitu: (I) jenis ibarat yang berjumlah 102 data, (2) jenis pepatah berjumlah 35 data, dan (3) jenis perumpamaan berjumlah 15 data. Pada tema ini juga tidak ditemukan jenis bidal dan pemeo.Di dalam kitab Fara'idu I-Adab terdapat 534 data peribahasa yang bertema mencela dan memuji. Jumlah ini merupakan tema yang sangat produktif dibandingkan tema nasihat dan ancaman. Dari hasil analisis semantis dapat disimpulkan bahwa untuk memahami makna peribahasa tidak mungkin hanya mengetahui makna leksikal masing-masing kata yang ada di dalamnya, karena makna peribahasa adalah sebuah kasus unik yang harus dipahami makna asosiasi, makna kias, dan padanannya dalam peribahasa bahasa Indonesia. Makna peribahasa akan lebih jelas terlihat bila dimasukkan pada situasi digunakannya, atau dapat diklasifikasikan berdasarkan tema dan jenisnya

---

"

"Penelitian tentang analisis morfo-semantik verba tsulatsi, tujuannya ialah untuk mengetahui ketrassitifan dan makna inheren verba tsukatsi mujarrad. Verba tsulatsi mujarrad perfektif memiliki enam varian pola konjugasi imperfektif"