Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perang sipil di Libya dipenuhi oleh berbagai macam kontroversi dan memiliki tingkat kerumitan yang tinggi. Adapun pemicu perang sipil di Libya ini berasal dari faktor internal dan faktor eksternal. Banyak pihak yang berkepentingan di Libya, seperti Turki yang berkomitmen untuk membantu Libya setelah menandatangani nota kesepakatan (Memorandum of Understanding) demarkasi maritim dengan Government National Accord (GNA) dan kesepakatan untuk melakukan eksplorasi gas alam dan minyak di Timur Laut Mediterania. Perang sipil di Libya dipenuhi oleh berbagai macam kontroversi dan memiliki tingkat kerumitan yang tinggi. Adapun pemicu perang sipil di Libya ini berasal dari faktor internal dan faktor eksternal. Banyak pihak yang berkepentingan di Libya, seperti Turki yang berkomitmen untuk membantu Libya setelah menandatangani nota kesepakatan (Memorandum of Understanding) demarkasi maritim dengan Government National Accord (GNA) dan kesepakatan untuk melakukan eksplorasi gas alam dan minyak di Timur Laut Mediterania. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perubahan perilaku Turki dari tidak terlibat menjadi terlibat dalam perang sipil di Libya pada tahun 2019-2020. Dalam menganalisis perubahan perilaku Turki tersebut peneliti menggunakan konsep kebijakan luar negeri dari Kilic Bugra Kanat yang menjelaskan proses perubahan kebijakan luar negeri Turki pada era kontemporer. Penelitian ini memakai metode kualitatif yang berkonsentrasi untuk melakukan studi kualitas objek penelitian. Teknik analisis yang digunakan peneliti adalah process tracing yang merupakan sebuah teknik untuk menganalisis suatu fenomena berdasarkan rentang waktu (timeline) tertentu. Penelitian ini menemukan bahwa perubahan kebijakan luar negeri Turki dapat diidentifikasi sebagai perubahan program, perubahan masalah/tujuan, dan perubahan orientasi internasional yang didorong oleh faktor ekonomi-politik internasional, individu pengambil kebijakan, dan ekonomi-politik domestik.

---

The civil war in Libya is full of controversies and complications, both due to internal and external factors. Different parties are involved in this civil war with their own interests. Turkey is among those parties and they committ to help Libya, the General National Accord (GNA) in particular, after the two parties sign a Memorandum of Understanding on maritime demarcation which allow for natural gas and oil exploration in the Eastern Mediterranean Sea. Prior to this agreement, Turkey has rejected any intervention efforts by foreign parties in the civil war in Libya.

This study aims to analyze the change in Turkish foreign policy from not involving to involving in the civil war in Libya in the post-Gaddafi period. In analyzing changes in Turkish behavior, this study uses the concept in foreign policy change from Kanat which explains the changing in Turkish foreign policy change in the contemporary era.

This study uses a qualitative method and to draw the conclusion relies on process tracing technique that allows this study to analyze a phenomenon based on a timeline. This study limits the timeframe of the study during the 2019-2020 period. This study finds that the change in Turkish foreign policy in civil war in Libya takes form as program change, problem/goal change, and international orientation change due to the pressure of international political-economy factors, individual decision maker factor, and domestic political-economy factors."

"Kebijakan Luar Negeri Republik India merupakan salah satu fenomena hubungan internasional yang signifikan untuk diteliti mengingat kemungkinan kontribusi kepada pemikiran non-barat. Semenjak kemerdekaannya pada tahun 1947, kebijakan luar negeri India telah konsisten mengalami perkembangan. Namun, masih belum ada pemetaan literatur dalam topik ini. Berdasarkan latar ini, penulis akan meninjau perkembangan literatur tentang kebijakan luar negeri Republik India. Tulisan ini akan meninjau 86 literatur yang telah ditelaah oleh penulis berdasarkan tema serta pengaruhnya kepada dunia akademis. Menggunakan metode taksonomi, kumpulan literatur akan dibagi menjadi tujuh kategori tematis. (1) Fondasi Kebijakan Luar Negeri India, (2) Dimensi Kawasan dalam Kebijakan Luar Negeri India, (3) Peran Aktif Kebijakan Luar Negeri India di Tingkat Global, (4), Tantangan Keamanan dalam Kebijakan Luar Negeri India, (5) Isu Ekonomi dalam Kebijakan Luar Negeri India, (6) Soft Power dalam Kebijakan Luar Negeri India, (7) Bahasan Minor dalam Kebijakan Luar Negeri India. Beberapa bagian kategori tersebut kemudian akan dibagi lagi kedalam sub-kategori untuk memberikan gambaran yang lebih detil akan kumpulan literatur. Penjabaran tulisan akan dimulai dari memberikan latar belakang akan pemilihan subjek studi literatur, lalu tinjauan pustaka akan literatur yang telah ditemukan, kemudian diteruskan dengan membahas konsensus, perdebatan, serta celah-celah dari penelitian terdahulu. Dari hasil tinjauan pustaka, ditemukan bahwa paradigma realis dapat ditemukan secara dominan. Selain itu, India memiliki fondasi kebijakan luar negeri yang kaya dan kuat, terlihat dari banyaknya ide-ide dan cara pandang yang belum masuk pada arus utama- karenanya membuka kemungkinan untuk mengembangkannya ke paradigma yang lengkap. Berdasarkan penemuan penulis, perlu adanya penelitian lebih lanjut akan peran politik serta dinamika domestik dalam kebijakan luar negeri India. Selain itu, studi akan pemikiran non-barat yang berasal dari India juga perlu untuk ditingkatkan sebagai bagian dari pengayaan ilmu hubungan internasional

---

The foreign policy of the Republic of India is one of the significant phenomena of international relations to be studied in light of its possible contribution to non-Western thought. Since its independence in 1947, India’s foreign policy has consistently experienced development. So far, no academic literature has classified Indian foreign policy. Thus, the author will review the literature concerning the foreign policy of the Republic of India. This paper will review 86 literatures which have been surveyed by the author based on theme and its impact to the academic world. Utilizing taxonomy method, the collection of literature will be divided into seven thematic categories. (1) Foundations of Indian Foreign Policy, (2) Regional Dimensions in Indian Foreign Policy, (3) Active Role of Indian Foreign Policy at Global Level, (4) Security Challenges in Indian Foreign Policy, (5) Economic Issues in Indian Foreign Policy, (6) Soft Power in Indian Foreign Policy, (7) Minor Discussions in Indian Foreign Policy. Several parts of the categories will then be further divided into subcategories to provide a more detailed look at the collection of literature. The exposition of the paper will start by providing the background of the selection of the literature subject, then a review of the literature that has been found, followed by discussing the consensus, debate, and gaps from previous studies. From the literature review, a realist paradigm was found to be dominant. Also, India has a rich and strong foundation of foreign policy, evidenced by many ideas and viewpoints that have yet to enter the mainstream- hence opening up the possibility of developing it to a full-fledged paradigm. Based on the findings of the author, further research is needed on the political role and domestic dynamics within Indian foreign policy. Furthermore, studies of Indian non-Western thought need to be increased as part of the enrichment of international relations scholarship. "

"Terletak di antara Asia dan Eropa, Turki memiliki implementasi politik luar negeri yang unik terhadap dunia Timur dan Barat. Sejak kemerdekaannya pada tahun 1923, Turki cenderung memprioritaskan Barat sebagai kiblat politik luar negerinya. Hal ini kemudian mengalami sejumlah perubahan ketika Recep Tayyip Erdoğan bersama partai AKP memegang kekuasaan di pemerintah Turki sejak tahun 2002. Turki tidak lagi hanya berkiblat ke Barat, namun juga mulai berinteraksi serta membangun relasi baik dengan kawasan tetangganya yakni Timur Tengah. Kajian literatur ini meninjau 30 literatur berbahasa Inggris dan terakreditasi internasional yang dikumpulkan dari berbagai sumber mengenai politik luar negeri Turki terhadap Timur Tengah pada masa pemerintahan Recep Tayyip Erdoğan. Pemetaan kemudian dilakukan berdasarkan kerangka dari tulisan Sozen (2010) mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi politik luar negeri suatu negara, antara lain conceptual setting, micro setting, serta macro setting dengan dua variabel yaitu variabel domestik dan eksternal. Kajian literatur ini berupaya untuk melihat adanya konsensus, perdebatan, dan kesenjangan dari kumpulan literatur tersebut. Berdasarkan pengkajian yang dilakukan, tinjauan pustaka ini menemukan bahwa di antara berbagai faktor, faktor domestik menjadi salah satu pengaruh terkuat dalam implementasi politik luar negeri Turki terhadap Timur Tengah pada masa pemerintahan Erdoğan. Selain itu, kajian literatur ini juga menemukan bahwa terdapat kesenjangan antara aspirasi dan kapabilitas Turki dalam menjalankan politik luar negerinya di kawasan tersebut. Kajian literatur ini merekomendasikan adanya penelitian lanjutan mengenai topik ini dengan turut melihat perkembangan terkini dari negara Turki saat ini.

---

Located between Asia and Europe, Turkey has a unique foreign policy implementation towards both the East and the West. Since its independence in 1923, Turkey has tended to prioritize the West as the mecca of its foreign policy. This then underwent several changes when Recep Tayyip Erdoğan with the AKP party held power in the Turkish government since 2002. Turkey is no longer only oriented to the West but has also begun to interact and build good relations with its neighboring Middle East region. This literature review analyzes 30 English-language and internationally accredited literature collected from various sources on Turkey's foreign policy towards the Middle East during the reign of Recep Tayyip Erdoğan. The mapping is then carried out based on the framework from Sozen (2010) regarding the factors that influence a country's foreign policy, including conceptual settings, micro settings, and macro settings with two variables, namely domestic and external variables. This literature review seeks to see the existence of consensus, debate, and gaps from the literature collection. Based on the studies conducted, this literature review found that among various factors, domestic factors became one of the strongest influences in the implementation of Turkey's foreign policy towards the Middle East during the reign of Erdoğan. In addition, this literature review also finds that there is a gap between Turkey's aspirations and capabilities in carrying out its foreign policy in the region. This literature review recommends further research on this topic by looking at the latest developments in the current state of Turkey"

"Peristiwa Bom Casabalanca 2003 telah menandai babak baru bagi perkembangan Islam di Maroko. Citra Maroko sebagai negara Islam yang toleran dan moderat menjadi dipertanyakan, karena kehadiran ancaman dari kelompok fundamentalisme Islam tersebut. Menyikapi hal itu, Maroko melalui Raja Mohammad VI memutuskan untuk mereformasi wacana keagamaan di Maroko. Reformasi keagamaan yang dicanangkan pada tahun 2004 itu dilaksanakan dengan menanamkan identitas Islam Maroko yang berlandaskan pada mahzab fikih Maliki, teologi Asyariah, dan sufisme Islam. Sufisme Islam dalam hal ini menjadi fondasi utama dalam Islam Maroko dan menjadi wacana keIslaman yang gencar dipromosikan. Sufisme Islam dipandang memiliki nilai-nilai toleran, kedamaian, dan kasih sayang yang dapat menjadi penawar atas kehadiran ide-ide fundamentalisme Islam yang menganggu citra Maroko sebagai negara Islam yang toleran dan moderat. Untuk itu, tulisan ini melakukan analisis wacana terhadap promosi sufisme Islam dalam reformasi keagamaan Maroko, dilihat dari sejarah perkembangan keIslaman di Maroko serta konstruksi identitas nasional yang dilakukan oleh negara. Dengan menggunakan metode analisis wacana, tulisan ini bertujuan untuk melihat bagaimana sufisme Islam diperkenalkan oleh negara melalui konstruksi self dan other dalam identitas Islamnya untuk menangkal wacana fundamentalisme Islam di Maroko.

---

The Casabalanca Bombing incident 2003 marked a new chapter for the development of Islam in Morocco. The image of Morocco as a tolerant and moderate Islamic country is being questioned because of the threat posed by this Islamic fundamentalist group. In response to this, Morocco through King Mohammad VI decided to reform religious discourse in Morocco. The religious reforms launched in 2004 were implemented by instilling a Moroccan Islamic identity based on the Maliki jurisprudence school, Asyariah theology and Islamic Sufism. In this case, Islamic Sufism has become the main foundation in Moroccan Islam and has become an Islamic discourse that has been intensively promoted. Islamic Sufism is seen as having values of tolerance, peace, and compassion which can be an antidote to the presence of Islamic fundamentalism ideas that disturb the image of Morocco as a tolerant and moderate Islamic state. For this reason, this paper analyzes discourse on the promotion of Islamic Sufism in Moroccan religious reform, seen from the history of Islamic development in Morocco and the construction of a national identity carried out by the state. By using the method of discourse analysis, this paper aims to see how Islamic sufism is introduced by the state through the construction of self and other in its Islamic identity to counteract the discourse of Islamic fundamentalism in Morocco."

"Kegagalan liberalisasi perdagangan internasional di tingkat multilateral di bawah rezim World Trade Organization (WTO) mendorong pesatnya pertumbuhan perjanjian perdagangan bilateral dalam bentuk perjanjian perdagangan bebas (free trade agreements). Pembentukan FTA ini secara eksponensial didominasi oleh negara-negara G-20, yang salah satunya adalah Turki. Memasuki tahun 2010-an, Turki memasuki kawasan Asia Pasifik- secara khusus Asia Tenggara- yang bukan merupakan pasar utama Turki dan membentuk Perjanjian Perdagangan Bebas dengan Malaysia sebagai FTA pertama Turki di antara negara-negara Islam di Asia Pasifik. Oleh karena itu, penulis menangkat pertanyaan penelitian berupa: Mengapa Turki membentuk Perjanjian Perdagangan Bebas dengan Malaysia tahun 2014? Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan alasan Turki memilih Malaysia sebagai negara pertama di kawasan Asia Tenggara yang dijadikan mitra FTA. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan menggunakan konsep ide, persepsi, dan institusi domestik dalam perdagangan internasional dari Aggarwal dan Lee, penulis menemukan beberapa faktor yang mendorong Turki untuk membentuk FTA dengan Malaysia seperti adanya faktor Islam, motivasi untuk melanjutkan transformasi ekonomi, dan pergeseran sektoral dalam kebijakan luar negeri Turki, dorongan kelompok bisnis domestik, serta pengaruh institusi domestik Turki.

---

The failure of international trade liberalization at the multilateral level under the World Trade Organization (WTO) regime has encouraged the rapid growth of bilateral trade agreements in the form of free trade agreements. The formation of this FTA is exponentially dominated by G-20 countries, one of which is Turkey. Entering the 2010s, Turkey joined the Asia Pacific region - specifically Southeast Asia - which is not the primary market of Turkey and formed a Free Trade Agreement with Malaysia as Turkey's first FTA in the Muslim world in the Asia-Pasific region. This study aims to explain why Turkey chose Malaysia as the first country in Southeast Asia to become an FTA partner. Using the concept of ideas, perceptions, and domestic institutions in international trade from Aggarwal and Lee, the author finds several factors that encourage Turkey to form an FTA with Malaysia, such as Islamic factors, motivation to continue the economic transformation, and sectoral shifts in Turkey's foreign policy, and the lobby by domestic business groups, as well as the influence of Turkish domestic institutions."