Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tesis ini membahas Kerja Sama Pembangunan Jerman dan Brasil melalui Analisis PESTEL dan GELT dengan studi khusus dari tahun 2010-2018. Penelitian ini menggunakan pendekatan mix method, yaitu pengabungan metode kualitatif dan kuantitatif. Dengan jenis data diambil dari hasil polling, wawancara dan studi pustaka mengenai profil kerja sama ekonomi dan pembangunan Jerman dengan Brasil. Sumber data juga berasal dari situ resmi Eurostat, OEC, World Bank, IMF, negara-negara yang diteliti, NATO, organisasi internasional dan regional di kawasan Eropa dan Amerika Selatan, BRICS, situs dari pemerintah Jerman dan Brasil dan Uni Eropa, serta data dari berbagai studi pustaka buku. Pengumpulan data dilakukan selama periode tiga bulan dengan tahapan pengumpulan data, diklasifikasikan, dihitung dan diolah dengan mode konseptual. Tujuan dari penelitian tesis ini adalah : mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kerja sama pembangunan Jerman dengan Brasil; mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kerja sama pembangunan Jerman dan Brasil berjalan optimal serta mengeksplorasi alasan dan argumentasi mengapa penekanan dan prioritas kerja sama pembangunan Jerman dan Brasil dilakukan dengan pendekatan PESTEL dan GELT. ......This thesis discusses German and Brazilian Development Cooperation through PESTEL and GELT Analysis with special studies carried out from 2010-2018. This study uses a mix method approach, namely the integration of qualitative and quantitative methods. With this type of data taken from the results of polls, interviews and literature studies on the profile of German economic and development cooperation with Brazil. Data sources also originate from the official Eurostat, OEC, World Bank, IMF, researched countries, NATO, international and regional organizations in the European and South American regions, BRICS, sites from the German and Brazilian governments and the European Union, as well as data from various book library studies. Data collection is carried out over a three-month period with the stages of data collection, classified, calculated and processed in conceptual mode. The aim of this thesis research is: to identify the factors that influence German development cooperation with Brazil; identifying the factors that influence German and Brazilian optimal model of development cooperation and explores the reasons and arguments of German and Brazilian development cooperation and the emphasis are carried out with the PESTEL and GELT analyisis approaches.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini membahas mengenai kekerasan rasial di Jerman yang dilakukan oleh skinhead. Pasca unifikasi, Jerman dihadapkan dengan masalah baru, yaitu masuknya imigran yang secara perlahan tapi pasti meningkat. Peningkatan jumlah imigran menyebabkan terjadinya gesekan sosial antara imigran dan warga asli Jerman yang secara tidak langsung meningkatkan ultranasionalis di Jerman, salah satunya adalah skinhead. Munculnya skinhead dan peningkatan jumlah imigran di Jerman ternyata berdampak kepada sering terjadinya kekerasan rasial terhadap imigran. Penelitian ini akan menganlisis mengenai kebangkitan ultranasionalis Jerman dan kekerasan rasial terhadap imigran pada masa kepemimpinan Kanselir Angela Merkel dengan menggunakan konsep ultranasionalis, konsep kekerasan rasial, dan teori intergovermentalisme. Ternyata Jerman telah memiliki regulasi yang dibuat berdasarkan sejarah masa lalu mengenai pelarangan dan penyebaran tindakan yang merujuk kepada ideologi Nazi dan rasisme, termasuk juga pelarangan terhadap tindakan kekerasan rasial terhadap imigran dan etnis minoritas. Tetapi sayangnya walaupun regulasi terkait dengan pelarangan hal tersebut sudah dibuat, kekerasan rasial terhadap imigran masih tetap terjadi.

---

ABSTRACT
This study analyze the racist violence in Germany by skinheads. After the unification, Germany face a new problem, namely the entry of immigrants who slowly but steadily increased. The increasing number of immigrants turned out a social friction between immigrants and native Germans. The friction that occurred between immigrants and native Germans indirectly increased ultranationalists in Germany, one of which was skinheads. The emergence of skinheads and the increase in the number of immigrants in Germany turned out to have an impact on the frequent occurrence of racial violence against immigrants. This article analyse the rise of German ultranationalist and racial violence against immigrants during Chancellor Angela Merkel reign using ultranationalist concept, racist violence concept and intergovernmentalism theory. It is found that it turns out that Germany has regulations made based on past history regarding the prohibition of dissemination and actions that refer to Nazi idealism and racism, including the prohibition of racial violence against immigrants and ethnic minorities. But it is unfortunate that even though regulations regarding this matter have been made, racial violence against immigrant in Germany is still happening

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis integrasi Krimea ke Rusia pada tahun 2014 dan respon Rusia dalam menghadapi sanksi-sanksi Aliansi Barat. Fokus Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah proses rekonstruksi kebijakan Rusia menerima Krimea bergabung dengan Rusia. Isu yang kedua adalah diplomasi publik Rusia respon dalam menghadapi sanksi-sanksi yang diberikan oleh Aliansi Barat. Adapun fokus dari aktor-aktor yang memberikan sanksi hanya terbatas pada sanksi yang diberikan oleh Uni Eropa dan Amerika Serikat. Periodisasi yang difokuskan dalam penelitian ini adalah pada tahun 2014-2015. Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah metode penelitian kualitatif. Data-data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pada pidato resmi dan wawancara dengan Presiden Rusia, Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Kepentingan Nasional Jutta Weldes. Teori ini diharapkan mampu memberikan penjelasan tentang alasan tindakan Rusia menerima Krimea bergabung dengan Rusia sebagai bentuk perluasan wilayah Rusia. Konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep diplomasi publik. Konsep ini digunakan untuk menganalisis sikap Rusia dalam menghadapi sanksi-sanksi yang diberikan oleh UE dan AS sebagai bentuk diplomasi publik Rusia. Dalam tesis ini terdapat beberapa hasil. Yang pertama adalah peneliti berasumsi bahwa kebijakan Rusia di Krimea direkonstruksi melalui dua proses yaitu artikulasi dan interpelasi. Artikulasi Rusia terhadap peristiwa yang terjadi di Ukraina adalah bahwa Euromai dan merupakan kudeta. Perluasan keanggotaan NATO dan Uni Eropa merupakan bentuk agresif dari negara-negara Barat untuk menyebarkan pengaruh mereka. Posisi Rusia dalam krisis Ukraina adalah sebagai subjek sentral yang memiliki identitas sebagai negara yang melindungi kepentingan tanpa melakukan intervensi. Sedangkan, Aliansi Barat menempati posisi sebagai negara agresor yang selalu menggunakan senjata untuk campur tangan dalam urusan negara lain. Hasil dari dua proses tersebut dapat dipahami sebagai konstruksi kepentingan nasional Rusia. Yang kedua adalah respon Rusia dalam menghadapi sanksi-sanksi Aliansi Barat adalah dengan menggunakan diplomasi publik. terdapat dua tujuan dari diplomasi publik Rusia. Tujuan yang pertama adalah nation branding yaitu mempromosikan Rusia kepada audien asing. Tujuan yang kedua adalah untuk konter persepsi publik. ......This study aims to analyze the integration of Crimea into Russia in 2014 and Russia's response to the sanctions of the Western Alliance. The focus of the problem to be discussed in this study is the process of policy reconstruction Russia accepts Crimea joining Russia. The second issue is the Russian public diplomacy response in the face of sanctions provided by the Western Alliance. The focus of the actors who provide sanctions is only limited to sanctions provided by the European Union and the United States. The methodology focused in this study was in 2014-2015. The research method used in this thesis is a qualitative research method. The data used in this study are in official speeches and interviews with Russian Presidents, Prime Ministers and Foreign Ministers. The theory used in this study is the Jutta Weldes National Interest Theory. This theory is expected to be able to provide an explanation of the reasons for Russia's acceptance of Crimea to join Russia as a form of expansion of Russia's territory. The concept used in this research is the concept of public diplomacy. This concept is used to analyze Russia's attitude in facing sanctions imposed by the EU and the US as a form of Russian public diplomacy. In this thesis there are several results. The first is that researchers assume that Russian policies in Crimea are reconstructed through two processes, namely articulation and interpellation. Russia's articulation of events that took place in Ukraine was that Euromaidan was a coup. The expansion of NATO and European Union membership is an aggressive form of Western countries to spread their influence. Russia's position in the Ukraine crisis was as a central subject that had an identity as a state that protected interests without intervening. Meanwhile, the Western Alliance occupies the position of an aggressor who always uses weapons to intervene in the affairs of other countries. The results of the two processes can be understood as the construction of Russian national interests. The second is Russia's response to the sanctions of the Western Alliance is to use public diplomacy. There are two objectives of Russian public diplomacy. The first goal is nation branding, which is to promote Russia to a foreign audience. The second objective is to counter public perception.

Abstrak :
ABSTRAK Tesis ini membahas industri manufaktur alat utama sistem pertahanan dan keamanan di negara-negara Visegrad sebagai bentuk aktualisasi diri terhadap identitas nasional mereka. Negara-negara Visegrad merupakan entitas Eropa Tengah yang terdiri dari Polandia, Hungaria, Republik Czeska dan Slovakia. Negara-negara Visegrad merupakan mantan sekutu Uni Soviet dan anggota Pakta Warsawa. Saat ini mereka adalah bagian dari Uni Eropa dan aliansi pertahanan NATO. Tesis ini menganalisis industri manufaktur alat utama sistem pertahanan dan keamanan yang ada di negara-negara Visegrad dengan sudut pandang budaya. Teori yang digunakan untuk menganalisis isu ini adalah teori identitas nasional dan teori sistem dunia. Teori identitas nasional digunakan untuk menemukan alasan negara-negara Visegrad mengupayakan identitas mereka sebagai negara industri manufaktur alutsista dan menjelaskan faktor-faktor yang menentukan bahwa mereka adalah negara yang berkualitas dan memiliki pola perilaku yang tinggi. Teori sistem dunia digunakan untuk menganalisis alasan industri pertahanan memiliki peran penting secara kultural dan ideologis bagi negara-negara Visegrad untuk mendapatkan identitas sebagai negara core dalam world sistem, dalam hal ini adalah struktur yang ada di Uni Eropa dan NATO. Penelitian ini menggunakan metode penelitian mix-method yang menggabungkan data statistik dengan analisis kualitatif. Temuan dalam tesis ini menyatakan bahwa negara-negara Visegrad merupakan negara core yang secara kultural mereka mempertahankan tingkat pendidikan, tingkat teknologi dan ekonomi yang stabil dalam mempertahankan dan mengembangkan industri alutsista mereka.

---

ABSTRACT This thesis discusses the defense and security manufacturing industry in Visegrad countries as a form of self-actualization towards their national identity. The Visegrad countries are Central European entities consisting of Poland, Hungary, Czech Republic and Slovakia. The Visegrad countries are former allies of the Soviet Union and the ex-members of the Warsaw Pact. Currently they are part of the European Union and the NATO alliance. This thesis analyzes the defense and security manufacturing industries in the Visegrad countries by a cultural perspective. The theory used to analyze this issue is national identity theory and world system theory. National identity theory was used to find out why the Visegrad countries sought their identity as an armaments manufacturing industry and explained the factors that determined that they were a country of high quality of a nation and their behavior patterns. World system theory is used to analyze the reasons of the defense industry has a culturally and ideologically important role for Visegrad countries to obtain identity as a core country in the world system, in this case the existing structure in the European Union and NATO. This study uses a mix-method research methodology that combines statistical data and qualitative analysis. The findings in this thesis state that Visegrad countries are the core countries which culturally maintain a stable level of education, technology and economics for maintaining and developing their defense equipment industry.

 

Keywords: Defence Industry, Manufacturing, Visegrad Countries, National Identity.

 

Abstrak :
ABSTRAK
Tahun 2010 ketika Viktor Orban terpilih sebagai Perdana Menteri Hungaria, populisme semakin kuat hingga berujung dengan kemunculan iliberalisme demokrasi di Hungaria. Bentuk pemerintahan di era Viktor Orban cukup bertentangan dengan nilai dan prinsip Uni Eropa yang termaktub dalam Artikel 2 Treaty on European Union (TEU), yaitu berdasarkan kebijakannya, Hungaria dianggap telah membahayakan nilai demokrasi, hak asasi manusia, nilai kebebasan, dan supremasi hukum. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk meneliti lebih lanjut dengan menggunakan konsep populisme. Sebagai salah satu negara anggota Uni Eropa, Hungaria mendapat berbagai teguran dan peringatan dari Uni Eropa. Viktor Orbán pun seringkali tidak mempedulikan peringatan Uni Eropa, sehingga berujung pada keputusan Uni Eropa yang pada akhirnya sepakat untuk melakukan aktivasi mekanisme Artikel 7 TEU pada September 2018. Berdasarkan Artikel 7 TEU, Uni Eropa melalui hasil pemungutan suara Parlemen Eropa telah menyepakati bahwa terdapat clear risk of a serious breach di Hungaria. Sampai dengan saat ini, proses kelanjutan reaksi Uni Eropa terhadap Hungaria measih menunggu keputusan dari Komisi, yaitu menunggu hasil apakah Hungaria akan diberikan sanksi atau tidak. Kesepakatan untuk melakukan aktivasi mekanisme Artikel 7 TEU juga merupakan hal yang pertama kali dilakukan oleh Uni Eropa sejak institusi tersebut dibentuk, sehingga penelitian ini menggunakan teori liberal intergovernmentalisme untuk melihat lebih dalam terkait proses terbentuknya keputusan Uni Eropa tersebut.

---

ABSTRACT
In 2010 when Viktor Orban was elected Prime Minister of Hungary, populism grow stronger until it ended with the emergence of the illiberalism democracy in Hungary. The form of government in the Viktor Orban era is quite contrary to the values and principles of the European Union as contained in Article 2 of the Treaty on European Union (TEU), which is based on its policy, Hungary is considered to endanger the values of democracy, human rights, values of freedom, and the rule of law. Therefore, this study aims to research further using the concept of populism. As one of the European Union member states, Hungary has received various warnings from the European Union. Viktor Orban often ignored the EUs warnings, which led to the European Unions decision finally agreed to activate the mechanism of Article 7 TEU in September 2018. Based on Article 7 TEU, the European Union passed the results of the European Parliaments agreement that there was clear risk of a serious breach in Hungary. Until now, the process of continuing the European Unions reaction to Hungary has awaited a decision from the Commission, which is awaiting the results of whether or not Hungary will be sanctioned. The agreement to activate the Article 7 TEU mechanism is also the first thing that has been done by the European Union since the institution was formed, so that this study uses the liberal intergovernmentalism theory to look deeper into the process of the European Unions decision

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontroversi khususnya hubungan bilateral antara Prancis dan Australia terkait peresmian Pakta Pertahanan AUKUS yang terdiri dari tiga negara, yaitu: Australia, Inggris dan, Amerika Serikat. Adapun beberapa pertanyan yang akan diajukan dalam penelitian ini adalah Mengapa negara - negara Eropa memberi respon terkait pembentukkan pakta pertahanan AUKUS, mengapa terjadi pro dan kontra dalam respon negara - negara Eropa terkait pembentukkan pakta pertahanan AUKUS, mengapa Critical Discourse Analysis (CDA) menganalisis respon negara - negara Eropa terkait pembentukkan pakta pertahanan AUKUS, dan bagaimana operasionalisasi CDA, yaitu menurut analisis sosial dan menurut kognisi sosial terkait narasi pro dan kontra pembentukkan pakta pertahanan AUKUS. Teori yang digunakan dalam penelitian ini Analisis Wacana oleh Teun A. Van Dijk dan Regional Security Complex oleh Barry Buzan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menggunakan data sekunder yaitu diambil dari berita di media massa Inggris, Uni Eropa, dan Eropa terkait AUKUS. Hasil temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa sikap kontra prancis muncul dari sikap domestik. Sementara itu sikap Uni Eropa, negara – negara di Uni Eropa dan Eropa bersikap netral terhadap pembentukkan AUKUS berdasarkan yang tercermin dari sumber media massa negara – negara di Uni Eropa, Eropa, dan jurnal penelitian dari Uni Eropa. ......This research aims to analyze the controversy, especially the bilateral relationship between France and Australia, regarding the inauguration of the AUKUS Defense Pact which consists of three countries, namely: Australia, the United Kingdom and the United States. The questions that will be raised in this study are why European countries respond to the formation of the AUKUS defense pact, why there are pros and cons in the responses of European countries related to the formation of the AUKUS defense pact, why Critical Discourse Analysis (CDA) analyzes the responses of European countries related to the formation of the AUKUS defense pact, and how to operationalize CDA, namely according to social analysis and according to social cognition related to the narrative of the pros and cons of the formation of the AUKUS defense pact. The theories used in this research are Discourse Analysis by Teun A. Van Dijk and Regional Security Complex by Barry Buzan. This research uses a qualitative method that uses secondary data, which is taken from news in the UK, EU, and European mass media related to AUKUS. The findings in this study show that the counter-French attitude arises from domestic attitudes. Meanwhile, the attitude of the European Union, countries in the European Union and Europe are neutral towards the formation of AUKUS based on what is reflected in the mass media sources of countries in the European Union, Europe, and research journals from the European Union

Abstrak :
Tesis ini membahas dominasi Prancis melalui Pekan Francophonie di negara-negara eks-koloni yaitu Belgia, Swiss dan Luksemburg. Pekan Francophonie merupakan acara kebudayaan dan bahasa tahunan, yang diselenggarakan setiap tahunnya hampir diseluruh dunia oleh negara-negara Francophonie. Berkembanganya konsep francophone dan Francophonie merupakan hasil dari imperialisme Prancis. francophone merujuk pada penutur bahasa Prancis sedangkan Francophonie adalah entitas politik yang terdiri atas negara-negara berbahasa Prancis. Belgia, Swiss dan Luksemburg merupakan eks-koloni Prancis karena pernah menjadi bagian dalam imperialisme Prancis. Saat ini, bahasa Prancis menjadi bahasa resmi kedua di ketiga negara tersebut, dengan jumlah penutur yang signifikan. Tesis ini menganalisis terbentuknya identitas francophone dan Francophonie serta menelaah unsur hegemoni bahasa Prancis melalui pekan Francophonie sebagai upaya untuk tetap melestarikan bahasa dan kebudayaan Prancis di negara-negara eks-koloni. Teori yang digunakan adalah identitas budaya dan hegemoni. Metode kualitatif digunakan untuk menganalisis hubungan sebab-akibat dengan sumber data kualitatif, sejarah dan perayaan pekan Francophonie diambil dari situs resmi Organisasi Francophonie, Kementerian Luar Negeri Prancis, Institut Français dan situs-situs terkait pekan Francophonie di masing-masing negara. Temuan dalam penelitian ini menyatakan bahwa identitas francophone dan Francophonie yang terbentuk di negara-negara eks-koloni merupakan upaya untuk mempertahakan eksistensi bahasa Prancis akibat dari kepentingan politik. Dominasi Prancis melalui bahasa telah membentuk neo-kolonialisme yaitu hegemoni yang tidak menggunakan kekerasan tetapi dengan pendekatan budaya dan linguistik. ...... This thesis discusses the dominance of France through Francophonie Week in ex-colony countries namely Belgium, Switzerland and Luxembourg. Francophonie Week is an annual cultural and language event, which is held every year around the world by Francophonie countries. The development of the concept of francophone and Francophonie was the result of French imperialism. Francophone refers to French speakers while Francophonie is a political entity consisting of French-speaking countries. Belgium, Switzerland and Luxembourg are ex-colonies of France because they were once a part of French imperialism. At present, French is the second official language in all three countries, with a significant number of speakers. This thesis analyzes the formation of francophone and Francophonie identities and examines elements of French hegemony through Francophonie week as an effort to preserve French language and culture in ex-colony countries. The theory used is cultural identity and hegemony. The qualitative method was used with data sources consisting of secondary data obtained from the official website of the Francophonie Organization, the French Ministry of Foreign Affairs, Institute Français and related sites of the Francophonie week in each country. The findings in this study state that the francophone and Francophonie identities formed in ex-colony countries are attempts to maintain the existence of the French language as a result of political interests. French domination through language has shaped neo-colonialism, namely hegemony that does not use violence but with a cultural and linguistic approach.

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini meneliti tentang demonstrasi rompi kuning yang memprotes kebijakan kenaikan pajak karbon pemerintah Prancis. Tujuan penelitian adalah untuk menjawab dua pertanyaan penelitian yaitu pembentukan opini publik media Prancis terhadap demonstrasi rompi kuning dan dampak kebijakan kenaikan pajak karbon terhadap sektor produsen dan konsumen. Pada tahun 2015, pemerintah Prancis melalui Konferensi Paris (COP21) menandatangani perjanjian untuk membatasi kenaikan emisi karbon 1.5% sampai 2% untuk mengurangi pengaruh dari pemanasan global. Namun upaya kenaikan pajak karbon tersebut berujung protes panjang dari kelompok masyarakat. Tidak hanya pemerintah yang menjadi sasaran dari demonstran, sejumlah wartawan juga turut mengalami kekerasan oleh demonstran. Penelitian ini akan berfokus kepada pembentukan opini publik yang dilakukan oleh media Prancis terhadap demonstran rompi kuning. Untuk membantu penulisan penelitian, teori frame-building akan membantu untuk menganalisis terkait pembentukan opini publik. Analisis pasar juga akan digunakan untuk membantu memahami dampak kebijakan kenaikan pajak karbon terhadap sektor produsen dan konsumen. Temuan dari penelitian yang telah dilakukan adalah adanya bias media Prancis terhadap pemerintah dalam peliputan tentang demonstrasi rompi kuning dan perubahan pola perilaku produsen dan konsumen dalam kebijakan karbon yang diberlakukan pemerintah Prancis.

---

ABSTRACT
This thesis examine the yellow vests demonstration that protesting the policy measures of increasing carbon tax by government of France. The aim for this research is to answer two research questions, to examine the shaping of public opinion by French media towards yellow vests demonstration and the impact of carbon tax for two sectors, producers and consumers. In 2015, the government through Conference of Paris (COP21) signed the agreement to limit the increase of the carbon emission around 1.5% to 2% to reduce the implication of global warming. But the carbon tax measures led to protest for a long time. The protestors not only aimed their grievances to the government but also towards French media which experiencing violence. This research will focus on public opinion making by French media towards yellow vests movement. To help the examination of research writing, frame-building theory will guide to analyse the public opinion making. Market analysis will also used to guide understanding of increasing carbon tax policy impact towards two sectors, producers and consumers. The findings of the research is bias practiced by French media towards government in coverage of yellow vests demonstration and both producers consumers changing pattern to adapt the measures taken by the French government.