Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKMasalah penegakan hukum dan keadilan serta hak asasi manusiaharus mendapat perhatian secara khusus dan serius guna memenuhituntutan rasa keadilan dalam kehidupan masyarakat lebih-lebih dalan erareformasi dewasa ini, dimana penegakan supremasi hukum merupakan salahsatu agenda yang perlu diwujudkan dan diprioritaskan. Mengingat pendudukIndonesia mayoritas beragama Islam, maka dalam tesis ini perlu dilakukansuatu analisis dan pengkajian secara sistimatis tentang prinsip-prinsippenegakan hukum, keadilan dan hak asasi manusia dalam perspektif hukumIslam dengan pokok permasalahan yang diajukan adalah: (1) Bagaimanaprinsip-prinsip penegakan hukum dan keadilan dalam perspektif hukum Islam;(2) Bagaimana prinsip-prinsip penegakan hak asasi manusia dalam perspektifhukum Islam; (3) Bagaimana prinsip-prinsip penegakan hukum dan keadilanserta hak asasi manusia di Indonesia dalam perspektif hukum Islam;(4) Faktor-faktor apa yang mempengaruhi penegakan hukum dan keadilanserta hak asasi manusia di Indonesia, dan bagaimana mengatasinya.Untuk menjawab permasalahn di atas, maka penulis melakukanpenelitian kepustakaan dan lapangan dengan metode pendekatan yuridis danhistoris, dengan mengutamakan data sekunder (Kepustakaan) sebagai datautama, sedangkan data primer (Data lapangan) sebagai data penunjang yangdiperoleh melalui wawancara dengan pakar hukum Islam dan praktisi hukumlainnya. Analisis data dilakukan secara kualitatif dan hasilnya diuraikansecara deskritif.Adapun kesimpulan yang diperoleh adalah: (1) Prinsip-prinsippenegakan hukum dan keadilan dalam perspektif hukum Islam merupakansuatu landasan yang sangat fundamental dan sekaligus sebagai satukesatuan yang mengilhami hukum Islam, baik dalam ide maupun dalamoperasionalnya, yaitu itu aqidah yang benar merupakan patokan dan prinsippertama dan utama dalam upaya penegakan hukum dan keadilan dalamIslam, kemdian diikuti dengan prinsip-prinsip lainnya. Seperti; Prisnipamanah, persamaan dan keadilan, musyawarah dan perdamaian; (2)Prinsip-prinsip penegakan Hak Asasi manusia dalam perspektif hukum Islamadalah merupakan wujud dari esensi ajaran Islam, dimana tampa penegakan,perlindungan dan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia, ke-Islamanseseorang tidak akan mencapai kesempurnaan.Penegekan, perlindungan dan penghormatan Hak Asasi Manusiadalam hukum Islam, telah diperaktekkan jauh sebelum ?Declaration of HumanRigts' oleh PBB dan konvensi-konvensi Internasional lannya. Hal ini dapatdilihat pernyataan-pernyataan dalam berbagai teks-teks keagamaan (Al-Qur?an dan Hadis) dan juga dalam konstitusi *Piagam Madinah" yangdideklarasikan langsung oleh Rasulullah saw; (3) Prinsip-perinsip penegakan hukum dan keadilan serta hak asasi manusia di Indonesia sebagai manayang termaktub dalam pembukaan Undang-Undang dasar 1945, Batangtubuh dan penjelasannya serta berbagai peraturan perundang-undanganlainnya sebagai penjabaran dari falsafah Pancasila pada umunya sangatrelevan dan sesuai dengan pandangan hukum Islam; dan (4) Faktor-faktoryang mempengaruhi lemahnya penegakan hukum dan keadilan serta hakasasi manusia di Indonesia, di antaranya: (a) Perangkat hukum atau undangundangitu sendiri; (b) Kualitas SDM aparat penegak hukum; (c) fasilitaspenegakan hukum yang kurang memadai; (d) Budaya hukum atau kesadaranhukum masyarakat yang masih lemah; (e) Pengaruh Globalisasi danperkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tidak seimbang denganpengetahuan dan keterampilan aparat penegak hukum; (f) Sistem rekrukmenpejabat penegak hukum yang kurang tepat.Adapun cara mengatasinya adalah (1) Dalam penyusunan suatuundang-undang di samping memperhatikan kepentingan nasional, jugakendaknya aspirasi masyarakat lokal jangan diabaikan. Di samping itu perlupula memperhatikan ide-ide dan intitusi-instusi modern yang berkembang dinegara-negara maju setelah disaring sesuai dengan aspirasi dan kepentinganbangsa Indonesia; (2) Aparat penegak hukum harus memiliki nilai-nilaipropsesionalisme yang cukup, (3) fasilitas pendukung dalam penegakanhukum dan keadilan serta hak asasi manusia harus ditingkatkan, (4) Dalamupaya untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, setiap peraturanperundang-undangan yang akan diberlakukan harus disosialisasikan:(5) Sistem rekrukmen aparat penegak hukum harus melalui saringan yangketat dengan kriteria-kriteria terentu, termasuk pengangkatan seorangpejabat penegak hukum khususnya kehakiman dan kejaksaan harus bersihdari campur tangan eksekutif."

"Lahirnya Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan mempunyai prinsip mempersulit perceraian. Akan tetapi, prinsip tersebut belum diikuti oleh peraturan lainnya. Hal ini terbukti baik Undang-Undang No. 1 tahun 1974 maupun Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama secara tegas masih mengakui hukum acara yang lain, seperti HIR, Rbg, dan lain sebagainya. Adapun hukum acara yang secara khusus diatur dalam UU No. 7 tahun 1989 hanya masalah cerai talak, cerai gugat dan cerai dengan alasan zina. Dalam hal pembuktian masih menggunakan HIR, Rbg, BW dan sebagainya.Pengakuan merupakan salah satu alat bukti yang diatur HIR, Rbg, BW, dengan demikian dapat dimungkinkan terjadinya kesepakatan untuk melakukan perceraian dengan menggunakan peluang pengakuan sebagai alat bukti. Hal ini bertentangan dengan prinsip Undang-Undang No. 1 tahun 1974, PP No. 9 tahun 1975. Penelitian ini bertujuan (1) mengetahui penerapan alat bukti pengakuan dalam perkara perceraian, (2) mengetahui dan mengkaji kekuatan bukti pengakuan dalam perkara perceraian di pengadilan agama, (3) untuk mengetahui pertimbangan hakim terhadap pengakuan sebagai alat bukti dalam perkara perceraian.Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti putusan pengadilan agama yang menggunakan pengakuan sebagai dasar pertimbangan putusan. Responden dalam penelitian ini adalah hakim pengadilan agama Yogyakarta dengan menggunakan teknik wawancara secara mendalam.Hasil penelitian yang diperoleh, (1) hakim menerapkan alat bukti pengakuan dalam perkara perceraian secara mutlak, (2) pengakuan merupakan alat pembuktian yang kuat dan bersifat sempurna serta menentukan, artinya bahwa dengan diakuinya dalil gugatan atau permohonan talak hakim tidak membutuhkan pembuktian lanjutan, hakim dapat mengabulkan gugatan atau permohonan talak, (3) hakum menggunakan alat bukti pengakuan sebagai dasar pertimbangan putusannya, berdasarkan kaedah fikiyah, dan Pasal 164 HIR, 174, 175 dan 176, karena hakim berpendapat bahwa pengakuan termasuk alat bukti yang sah dan diatur dalam Undang-undang."

"Langkah M. Natsir antara tahun 1952-1957 memimpin Partai Politik Masyumi sebagai Ketua Umum yang jumlah anggotanya meliputi puluhan juta tersebar di seluruh Indonesia. Masyumi dilahirkan di Jogyakarta sebagai satu pemusatan perjuangan kaum muslimin. Cita-cita dan tekadnya dirumuskan dengan kalimat-kalimat yang sederhana dalam anggaran dasar, yakni "Menegakkan Republik Indonesia dan Agama Islam", tahun 1952 dengan jelas Partai merumuskan garis tujuan dan perjuangannya "melaksanakan ajaran dan hukum Islam dalam kehidupan orang-seorang, masyarakat dan negara". Islam pada tabiatnya pula adalah satu revolusi memberantas kemelaratan dan kemiskinan, memberantas eksploitasi (penggarapan dan pengrusakan) manusia dalam bentuk apapun juga. Islam meletakkan dasar bagi masyarakat hidup berdasarkan keseragaman, bukan atas dasar siapa yang kuat menindas dan siapa yang lemah tertindas.M. Natsir sebagai pemimpin Masyumi pada waktu itu memberikan sikap pandangannya menolak dasar sekularisme dalam ketatanegaraan karena sekularisme ialah suatu cara hidup yang mengandung paham, tujuan dan sikap hanya di dalam batas hidup keduniaan dan tidak mengenal akhirat, Tuhan, dan sebagainya. Pertentangan seperti yang dikemukakan ini berlanjut terus sampai kita merdeka, malah secara jujur dapat melihat pertentangan itu sampai kini. Meskipun keadaan sudah berlainan, M. Natsir yang dikenal keras pada tahun 1945, tahun 1950-an dan tahun-tahun pertama masa-masa kebangkitan Orde Baru, ketegasan dan kekuatannya memegang prinsip akidah perjuangannya tetap bertahan sampai akhir hayatnya.Untuk mewujudkan cita-cita dari asas Masyumi, M. Natsir menentukan suatu garis perjuangan yang meliputi tiga lapangan, yaitu sebagai berikut:Lapangan Parlementer, Perwakilan (legislatif);Lapangan Pemerintahan (eksekutif);Lapangan Pembinaan Ummat.Dari pembahasan di atas maka M. Natsir sebagai tokoh pejuang dan pemimpin partai Masyumi mengemukakan pandangan umumnya di konstituante pada tanggal 12 November 1957. Sebagaimana juga seluruh partai yang mewakili umat Islam di Indonesia, Masyumi mengajukan gagasan Islam sebagai dasar hidup bernegara. Adalah tugas penulis untuk mencari alasanalasan bagi usaha umat Islam dalam menjadikan Islam sebagai dasar negara Indonesia. Tentang latar belakang sejarah pemikiran kenegaraan dalam Islam.betapa pun barangkali belum terlalu mendalam. Dalam bab-bab berikutnya diuraikan secara kritis masalah yang sangat krusial, yaitu pengajuan Islam sebagai dasar falsafah negara oleh partai-partai Islam dan tentangan kelompok nasionalis dalam sidang-sidang konstituante Republik Indonesia. Perbenturan ideologi antara kedua kekuatan politik itu sangat mewarnai iklim demokrasi Indonesia.Pokok PermasalahanDari uraian yang telah dikemukakan secara garis besar di atas ada beberapa masalah yang menarik untuk dikaji, yaitu sebagai berikut:Pertama: Motivasi apakah yang mendorong M. Natsir demikian gigih dalam perjuangan konstitusionalnya tentang dasar negara Republik Indonesia.Kedua : Sejauh manakah gerakan perjuangan M. Natsir antara harapan dan kenyataan (das sein dan das sollen) terhadap konstitusi tentang dasar negara Republik Indonesia.Ketiga : Sagaimanakah perjuangan konstitusional para nasionalis lslami tentang dasar negara Republik Indonesia di mana M. Natsir secara langsung bersama-sama terlibat di dalam proses tersebut?."

"ABSTRAKSalah satu asas perkawinan yang disyari1atkan olehAgama Islam ialah perkawinan untuk selama-lamanya yangdiliputi oleh rasa kasih sayang dan saling cintamencintai. Langgengnya kehidupan perkawinan merupakansuatu tujuan yang sangat diinginkan. Namun demikian,tujuan sebagaimana disyari'atkan itu kadang-kadangterhalang oleh suatu keadaan yakni terjadi salah pahamantara suami istri sehingga menimbulkan keretakan yangtajam. Dalam keadaan seperti itu berarti telah terjadisengketa perkawinan. Dengan terjadinya sengketa tersebut,kajian penelitian ini adalah mengenai cara masyarakatKotamadya Bengkulu menyelesaikan sengketa perkawinan.Peran Hakim Pengadilan Agama Bengkulu Dalam MenyelesaikanSengketa Perkawinan dan Unsur-unsur yang DiperhatikanHakim Dalam Menyelesaikan Sengketa tersebut. Penelitianini bersifat deskriptif, dilakukan baik penelitiankepustakaan maupun penelitian lapangan di KotamadyaBengkulu. Dari hasil penelitian disimpulkan hal-halsebagai berikut:Cara masyarakat Kotamadya Bengkulu dalammenyelesaikan sengketa perkawinan adalah sebagaimana yangdikenal dalam Hukum Islam yaitu cara "Tahkim", cara Qadhiatau Hakim dan cara Qadhi atau Hakim yang mendapatTauliyah. Selain itu dikenal cara yang lain yaitu,- a) Sel fredress system, b) Advisor system, c) Mediator system,d) Elder's council, e) Restriced council, f) Chieftainshipdan g) Paramount chieftainship, h) State level legalsystems.Peran Hakim Pengadilan Agama Bengkulu dalammenyelesaikan sengketa perkawinan sangat penting danmenentukan, ini terlihat dari tugasnya untuk menerima,memeriksa, memutus dan menyelesaikan setiap perkara. Hakimjuga bertugas mengkonstansi , mengkualifikasi danmengkonstitusi perkara. Dalam pemeriksaan sengketaperkawinan Hakim Pengadilan Agama Bengkulu telah melakukanupaya preventif dan represif.Unsur-unsur yang diperhatikan Hakim Pengadilan AgamaBengkulu dalam menyelesaikan sengketa perkawinan adalahunsur kebenaran formil dan materil, meliputi: a) Alatbukti, b) Keterangan pihak ketiga/keluarga, c) Tingkatperpecahan rumah tangga atau keluarga, d) Mengutamakankedudukan istri, e) Dalam perkara verstek, ketidakhadiran tergugat dianggap membenarkan isi gugatan,f) Pertimbangan dan nasehat dari BP4."

"ABSTRAKDalam istilah kriminologi crimes atau tindak pidana lebih dikenal dengan sebutan kejahatan. Kejahatan yang secara nyata ada di masyarakat jauh lebih banyak dari kejahatan yang secara nyata ada di dalam aparat statistik aparat keamanan. Kenyataan lain yang juga terdapat di masyarakat adalah meningkatnya angka kejahatan baik secara kualitas maupun kuantitas, begitu juga dengan modus operandi kejahatan tersebut yang semakin canggih dan profesional. Modus operandi yang kovensional sudah lama ditinggalkan. Para pelaku kejahatan terdiri dari orang-orang yang tidak berpendidikan sampai ke orang-orang yang berpendidikan yang lebih dikenal dengan sebutan ?kerah putih?. Para pelaku kejahatan terdapat hampir di semua bidang kehidupan mulai dari kejahatan di bidang harta benda, bidang jiwa dan badan, kejahatan bidang perbankan, kejahatan dalam bidang pertahanan keamanan, kejahatan bidang keuangan negara, dan laian-lain. Realitas kejahatan tersebut meningkat dari tahun ke tahun.Dari hasil penelitian, dapatlah dipahami bahwa telah terjadi perbincangan yang panjang di antara para fuqaha dari berbagai mazhan tentang tindak pidana pencurian. Dari berbagai perbincangan di antara para fuqaha dari berbagai mazhab dan aliran tersebut dapat diketahui bahwa para fuqaha telah menyepakati tiga hal tentang pencurian, yaitu adanya pelaku pencurian, adanya perbuatan mengambil suatu harta, dan adanya unsur pengambilan secara diam-diam.Para fuqaha tidak sepakat tentang beberapa hal seperti tentang hirz, tentang nisab, tentang syubhat. Selain itu, dapat diketahui semua mazhab dan aliran menyepakati tentang batas pemotongan tangan adalah dari pergelangan tangan sampai ke jari-jari tangan. Terkecuali mazhab Syiah Imamiyah yang mensyaratkan pemotongan tangan adalah pemotongan empat jari-jari tangan kanan, kecuali ibu jari. Dan, bila dilakukan pemotongan kaki, kaki yang dipotong adalah jari dan telapak kaki kecuali tumit kaki. Selain itu, semua mazhab dan aliran mengakui alat pembuktian yang utama adalah pengakuan (ikrar) dan saksi sedangkan qorinahy sumpah, dan pengetahuan hakim, masing-masing mazhab berbeda pendapat. Dengan demikian, dapatlah penulis kemukakan bahwa para fuqaha sepakat tentang masalah tindak pidana pencurian yang pokok-pokoknya saja, tetapi berselisih pendapat tentang yang furu\ Akan tetapi, perbedaan tersebut bukanlah suatu keburukan melainkan suatu berkah yang menandakan bahwa hukum Islam bukanlah sesuatu yang kaku, yang sempit dan tidak manusiawi. Bahkan, sebaliknya hukum Islam dengan perbedaan pendapat itu menandakan ?kelenturan? hukum Islam, tetapi tetap tidak meninggalkan nilai-nilai kepastian hukumnya sehingga kesan bahwa hukum Islam yang kejam sudah sepantasnya ditiadakan.Supaya pemerintah menerapkan suatu policy yang memberlakukan hukum pidana Islam dan memasukkannya kedalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang KUHP, khususnya tentang pencurian dan menjadikan hukuman potong tangan sebagai straf minima dan hukuman mati sebagai straf maksima bagi pelaku pencurian yang didahului, disertai dan diikuti oleh tindak pidana lain. Dengan ancaman hukuman yang demikian diharapkan suatu pidana tanpa penjara akan terwujud dan tindak pidana pencurian akan berkurang.Agar supaya pemerintah memperluas wewenang Pengadilan Agama yaitu sampai pada hal-hal yang berhubungan dengan masalah eksekusi hukum pidana Islam. Karena selama ini Pengadilan Agama hanya mengurusi hal-hal yang berhubungan dengan hokum Perdata Islam. Agar supaya masyarakat atau Ulama memahami dan mendalami makna kajian filosofis yang dikemukakan oleh fiikaha kontemporer."

"Topik penelitian ini berhubungan dengan salah satu sumber hukum Islam, setelah Qur'an, Sunnah dan Ijma (konsensus ulama), yaitu Ijtihad. ljtihad secara sederhana sebenarnya adalah usaha sungguh-sungguh kalangan ahli hukum Islam yang bertolak dari maksud-maksud (magdshid) Qur'an dan Sunnah dengan menggunakan akal sehat dan dalil-dalil logika untuk sampai kepada suatu ketentuan hukum syari (sah secara Islam). Formulasi hukum melalui ijtihad ini biasanya menggunakan metodologi ushul figh, dengan metode-metode standar seperti giyus (analogi), istihsan (pemakaian opsi terbaik, application of the discretion in a legal decision), istishlah (kemaslahatan) dan lain-lain.Di zaman lampau, Ijtihad dilakukan secara individual, dan pada zaman modern, karena kelangkaan ulama atau ahli hukum tipe mujtahid (individu yang melakukan ijtihad) masa lalu, maka tugas ini dilakukan secara kolektif. Usaha bersama untuk memformulasikan hukum ini dapat disebut sebagai ijtihad jama'i (ijtihad kolektif) atau istinbath jama?i (perumusan hukum secara kolektif). Usaha ini di Indonesia, antara lain, dilakukan oleh Lajnah Tarjih Muhammadiyah dan Lajnah Bahsul Masa'il Nahdlatul Ulama.Lajnah Tarjih mengadakan penyeleksian terhadap ketentuan-ketentuan hukum Islam yang pernah dikeluarkan oleh para mujtahid muslim pada masa lalu. Tarjih berarti mengambil pendapat yang arjah (terkuat) dari beberapa pendapat yang ada, dari aliran (mazhab) mana pun. Karena itu, dalam masalah figh (pemahaman hukum), Muhammadiyah terkenal sebagai tidak bermazhab, atau tidak terikat oleh satu mazhab tertentu. Selain penyeleksian, lembaga ini juga memutuskan ketentuan-ketentuan hukum bare yang belum dibicarakan oleh para pendahulu.Sementara itu, pertemuan Lajnah Bahsul Masa'il dihadiri oleh alim ulama NU untuk membahas "kitab-kitab kuning" (buku-buku lama) dari berbagai disiplin pengkajian Islam tradisional, dari karangan imam imam mazhab, terutama mazhab Syafi'i. Tujuannya adalah untuk menyarikan ketentuan-ketentuan hukum Islam bagi kepentingan umum. Dalam pertemuan pertemuan ini juga dibahas masalah-masalah baru yang belum jelas ketentuan hukumnya."