Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Studi ini menganalisis dampak pariwisata terhadap pengentasan kemiskinan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode fixed-effect dengan menggunakan data panel dari 33 propinsi di Indonesia selama periode 2007-2012. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pariwisata, yang diukur dengan menggunakan variabel kedatangan wisatawan asing dan domestik, secara signifikan mengurangi kemiskinan di Indonesia, sementara indikator lain seperti infrastruktur, akses rumah tangga terhadap perangkat modern dan PDRB per kapita secara signifikan juga mengurangi kemiskinan. Temuan ini menunjukkan bahwa pemerintah harus mendorong proses pengembangan pariwisata dalam mempertimbangkan inisiatif dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia. ...... This study estimates the causal impact of tourism and other macroeconomics indicators on poverty alleviation in Indonesia. This study employs fixed-effect method with panel data from 33 Indonesian provinces from 2007 to 2012. The result of this study shows that tourism, as measured by foreign and domestic tourist arrivals, significantly alleviate poverty in Indonesia, while infrastructure, access of household to modern devices and regional GDP per capita significantly reduce poverty. These findings suggest that government should encourage tourism development process in considering pro-poor initiatives.

Abstrak :
Tesis ini disusun untuk melihat pengaruh kausal dari kredit usaha dan karakteristik rumah tangga terhadap kesejahteraan rumah tangga, yang direpresentasikan oleh pendapatan rumah tangga, pengeluaran makanan rumah tangga dan pengeluaran bukan-makanan rumah tangga. Metode yang digunakan dalam thesis ini adalah metode Fixed Effect dengan menggunakan data panel survey dari Survey Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) Indonesia tahun 2009 dan 2010. Hasil studi dari thesis ini menyatakan bahwa akses terhadap kredit usaha secara signifikan memperbaiki atau meningkatkan kesejahteraan rumah tangga. Namun, akses terhadap kredit usaha yang diperoleh dari program pemerintah memiliki nilai yang positif namun berdampak insignifikan terhadap kesejahteraan rumah tangga. Thesis ini juga menunjukkan bahwa pasangan dari kepala rumah tangga atau istri yang memiliki usaha sendiri atau menjadi wirausaha secara signifikan mampu meningkatkan pendapatan rumah tangga, yang berarti bahwa akses terhadap kredit usaha dan kewirausahaan dalam rumah tangga perlu ditingkatkan untuk memperbaiki atau meningkatkan kesejahteraan di Indonesia. Dengan melihat dari hasil thesis ini dan menggabungkan informasi yang diperoleh mengenai pengaruh yang signifikan dari kredit usaha dan kewirausahaan istri (spouse-woman) terhadap pendapatan rumah tangga maka akses kredit usaha untuk istri (spouse-woman) penting untuk membantu mereka dalam memulai atau memperluas usaha mereka sehingga mereka dapat meningkatkan kesejahteraan rumah tangganya. ...... This thesis estimates the causal impact of business credit and household characteristics on household welfare, which is represented by household income, food expenditure and non-food expenditure. I use the fixed effect method with the panel survey data of The Indonesian National Socio-Economic Survey (SUSENAS) from 2009 and 2010 and find that access to business credit significantly improves household welfare. However, the access to business credit from government program has a positive but insignificant impact on household welfare. Moreover, this thesis shows that self-employment for spouse or spousewoman entrepreneurship also significantly increases household income, implying that access of business credit and household entrepreneurship need to be enhanced for improving welfare in Indonesia. Given the results of this thesis, by combining the information obtained from the significant impact of business credit and spouse-woman entrepreneurship on household income, the access to business credit to wife or spouse-woman is important in order to help them start or expand their business so that they can improve their household welfare.

Abstrak :
[Banyak studi empiris terdahulu yang menyajikan hasil penelitian mengenai dampak kenaikan harga rokok akibat kenaikan tarif cukai terhadap konsumsi rokok dan pendapatan pajak pemerintah. Namun, hanya sedikit dari studi tersebut yang meneliti dampak pengurangan tarif cukai terhadap konsumsi rokok dan pendapatan pajak pemerintah. Dengan menggunakan data Pemesanan Pita Cukai dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan metode Difference in Difference, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kebijakan pemerintah, yaitu pengurangan tarif cukai rokok untuk perusahaan skala kecil yang memproduksi rokok buatan tangan, Pemerintah mengklaim bahwa kebijakan yang mulai berlaku efektif pada 1 Juli 2010 tersebut disahkan dalam rangka menjawab isu terkait ketenaga kerjaan sebagaimana tertuang dalam Road Map Industri Tembakau. Namun, hasil empiris penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan tersebut tidak memiliki pengaruh yang signifikan dalam meningkatkan produksi rokok, meskipun tanda koefisiennya sudah sesuai dengan prediksi dan klaim pemerintah.;Prior economic studies provided empirical results regarding the impacts of cigarette price increase owing to excise tax increase on cigarette consumption and tax revenues. However, few papers have ever investigated the effects of excise tax cut on those two outcomes. By using data from Excise Banderole Order from Ministry of Finance of Republic of Indonesia and Difference in Difference (DID) method, this study aims at examining the government’s tax-reduction policy for small-sized hand-made cigarette companies. The government claims that the policy, which came into force on July 1st, 2010, was enacted in order to address labor issue as outlined in the Road Map of Tobacco Industry. However, the empirical result shows that the policy does not have significant effect in increasing cigarette production, though the coefficients’ signs are as expected and confirm the government’s claim, Prior economic studies provided empirical results regarding the impacts of cigarette price increase owing to excise tax increase on cigarette consumption and tax revenues. However, few papers have ever investigated the effects of excise tax cut on those two outcomes. By using data from Excise Banderole Order from Ministry of Finance of Republic of Indonesia and Difference in Difference (DID) method, this study aims at examining the government’s tax-reduction policy for small-sized hand-made cigarette companies. The government claims that the policy, which came into force on July 1st, 2010, was enacted in order to address labor issue as outlined in the Road Map of Tobacco Industry. However, the empirical result shows that the policy does not have significant effect in increasing cigarette production, though the coefficients’ signs are as expected and confirm the government’s claim]

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengukur efektivitas kebijakan moratorium kehutanan dalam mengurangi deforestasi di Indonesia dan mengukur dampaknya terhadap industri perkebunan kelapa sawit. Untuk tujuan ini, model regresi data panel digunakan dengan menggunakan data panel 14 provinsi di Pulau Sumatera dan Kalimantan. Hasilnya mengungkapkan bahwa kebijakan moratorium kehutanan dapat mengurangi deforestasi dengan sedikit meningkatkan kawasan berhutan di Sumatera dan Kalimantan. Peningkatan temporal di kawasan hutan ini dihasilkan melalui industri perkebunan hutan yang akan lebih aktif dalam melakukan penanaman kembali pada area konsesi. Selain itu, kebijakan moratorium juga tampaknya mempengaruhi industri perkebunan hutan untuk secara intensif menggunakan input mereka untuk mempertahankan / meningkatkan output industri; oleh karena itu, industri perkebunan kelapa sawit akan lebih memilih untuk menghasilkan produk akhir yang memiliki nilai tambah tinggi dibandingkan produk yang memiliki nilai tambah yang rendah. Selain itu, kebijakan moratorium ini ternyata tidak terbukti memberikan dampak negatif yang signifikan pada industri perkebunan kelapa sawit. ......This study examines the effectiveness of the Forest Moratorium Policy (FMP) in reducing deforestation in Indonesia and measures its impact on the palm oil industry. To this end, panel data regression model is employed with longitudinal data of 14 provinces in Sumatera and Kalimantan Islands. The results reveal that the FMP could reduce deforestation by slightly increasing a trend of forested area. This temporal increase in forested area is generated by the forest plantation industry that would be more active in replanting their concession area under the FMP. Moreover, the FMP also appear to influence the forest plantation industry to intensively utilize their inputs to maintain/increase their output; hence, they would prefer to produce final products that have the high value-added instead of low value-added, while the FMP would not give significant negative impact on the palm oil industry.

Abstrak :
Pertumbuhan ekonomi membutuhkan infrastruktur yang memadai, dan inilah mengapa Pemerintah Indonesia telah mengalokasikan sumber daya finansial yang besar di bangunan infrastruktur. Meskipun pertumbuhan ekonomi Indonesia relatif tinggi sekitar 6 persen per tahun , investasi di infratruktur masih jauh dari cukup, yaitu sekitar 3.5 persen dari GDP. Melihat kondisi ini, penelitian ini ditujukan untuk : 1 menjelaskan hubungan antara sektor konstruksi dan sektor lainnya di dalam perekonomian dan 2 menganalisa dampak dari investasi di sektor konstruksi, melalui investasi domestik dan melalui skema Kerja Sama Pemerintah Swasta KPS bagi perekonomian nasional. Secara metodologi, penelitian ini menggunakan tabel Input-Output sektor konstruksi tahun 2010 dan analisa yang dilakukan: deskriptif, linkage, dan multiplier. Hasil analisa meliputi: 1 sektor konstruksi berkontribusi 15 untuk total ouput ekonomi di Indonesia, 2 diantara sub sektor di dalam sektor konstruksi, bangunan rumah memiliki kontribusi terbesar untuk output, 3 .labor multiplier pengganda pekerja cukup tinggi, dimana apabila ada peningkatan permintaan akhir sektor konstruksi Rp 100 Milyar, akan meningkatkan jumlah pekerja sebanyak 32 pekerja sektor konstruksi, 4 dampak peningkatan investasi di sektor konstruksi dengan skema KPS lebih besar daripada investasi domestik. Investasi KPS akan meningkatkan total output sebesar 1.11 , total pendapatan sebesar 0.92 , total pekerja 0.68 dan total value added 0.93 dimana perubahan persentase ini cukup kecil untuk investasi domestik. ...... Economic growth requires adequate infrastructure, which is why the Indonesian government has been allocating many resources on building infrastructure. Although Indonesia rsquo s economy grows relatively high around 6 percent annually , the infrastructure investment is still far from sufficient, which is only about 3.5 percent of GDP. Given this situation, this paper seeks to 1 describe the connections between the construction sector and the other sectors in the economy and 2 analyze the impacts of investments in the construction sector ndash by the domestic private actors and through the Public Private Partnership scheme ndash on the country rsquo s economy. Methodologically, the paper uses the input output IO table of the construction sector in 2010 and performs three sets of analyses descriptive, linkage, and multiplier. Major findings include 1 the construction sector accounts for as much as 15 of the total economic output in Indonesia. 2 Among subsectors within the construction sector, House Building has the largest contribution to the output. 3 The labor multiplier is relatively high, with an increase in the final demand by Rp.100 Billion in the construction sector leading to an increase in the employment by 32 workers in the construction sector. 4 The impact of an increase in the investment in the construction sector is greater for PPP investments than domestic investments. The PPP investments led to increases in the total output by 1.11 , total income by 0.92 , total labor by 0.68 , and total value added by 0.93 , while the percentage changes were much smaller for domestic investments.