Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKIndonesia dan Filipina yang sama-sama merupakan negara demokrasi memiliki respons yang berbeda dalam menghadapi isu terorisme. Indonesia melihat isu terorisme sebagai suatu tindak pidana yang direspons dengan penggunaan kekuatan unit khusus kepolisian. Filipina di satu sisi menggunakan respons operasional yang cenderung agresif dengan penggunaan kekuatan militer. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan dalam respons yang terjadi, khususnya dengan melihat dari studi kasus Jemaah Islamiyah JI di Indonesia dan Filipina yang memiliki hubungan dengan jaringan Al-Qaeda. Penelitian ini melihat dari pengaruh persepsi ancaman terhadap tingkat respons negara. Beberapa faktor yang akan digunakan untuk melihat perbedaan respons ini adalah: 1 faktor ideologi, melihat karakteristik kelompok JI 2 target serangan karakter serangan , 3 karakteristik negara. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan dalam karakteristik kelompok terorisme dalam hal ideologi dan target serangan di kedua negara yang mempengaruhi persepsi ancaman negara. Adanya hubungan JI dengan kelompok separatis merubah karakter serangan dan aktivitasnya di Filipina. Karakter ini berbeda dengan aktivitas JI di Indonesia sehingga hal ini lah yang menyebabkan Filipina memilih untuk menggunakan militer. Lebih lanjut, pemilihan penggunaan aktor dalam kebijakan kontra terorisme di Indonesia besar dipengaruhi oleh karakter negara, khususnya hubungan sipil-militer di kedua negara. Filipina menunjukkan tingkat hubungan sipil-militer yang lebih kuat dibandingkan Indonesia, hubungan sipil militer di Filipina ini telah dikuatkan sejak pemerintahan Marcos.

---

ABSTRAKIndonesia and the Philippines are both democratic countries, but each has different responses to terrorism. Indonesia perceives terrorism as crime and responds to it through due process of law and the use of special police force. On the other hand, the Philippines responses to terrorism tend to be aggressive with the use of the military. This research aims to reveal the factors that cause differences in those responses, by comparing the response of the two states to the presence of Al Qaeda linked Jemaah Islamiyah JI and its affiliation in the respective territories. This research test the hypothesis that different threat perceptions to a terrorist group affect the character of their responses. Such threat perception is built by 1 ideological factors, 2 attack targets, and 3 states characteristics and these are factors that will be analyzed in this research. The findings indicate differences in the characteristics of terrorist groups in terms of ideology and attacks in both countries. JI affiliation with the rebel group in the Philippines has changed their character of attacks and activities in the Philippine, while Indonesia is still affected by ideology. Furthermore, the choice of actors in the counter terrorism measures is also affected by civil military relations in both states, where civil military relations have been strengthened since after Marcos administration. While Indonesia civil military relations is heavily affected by Soekarno era causing certain sentiment in the use of the military in counter terrorism measures. "

"Tulisan ini bertujuan untuk memahami pandangan akademis terkait kondisi dan perkembangan regionalisme keamanan di Asia Tengah pasca-Perang Dingin. Literatur-literatur yang ditinjau terorganisasi dalam lima periodisasi, yakni 1991-1997, 1997-2001, 2001-2004, 2004-2011, dan 2011-2016. Sejak berakhirnya Perang Dingin, negara-negara internal kawasan harus mengelola keamanan regional secara mandiri. Regionalisme keamanan dianggap sebagai solusi yang memungkinkan atas isu-isu keamanan di kawasan tersebut. Meski demikian, para cendekiawan menganggap perkembangan regionalisme keamanan di Asia Tengah terhambat bahkan hingga saat ini. Penyebabnya berasal dari negara-negara internal dan eksternal kawasan. Di satu sisi, negara-negara internal memprioritaskan hubungan bilateral dan pemenuhan kepentingan domestik daripada integrasi regional. Di sisi lain, kuatnya kepentingan dan pengaruh aktor-aktor eksternal mdash;mulai dari Rusia, Tiongkok, Amerika Serikat, hingga beberapa organisasi multilateral mdash;semakin menghalangi penguatan regionalisme keamanan. Potensi persaingan antarnegara eksternal juga menambah kerumitan karena negara-negara internal masih akan memihak pada Rusia demi menjaga status quo kawasan dan keamanan masing-masing. Akibatnya, regionalisme keamanan cenderung semakin tersisihkan dari agenda keamanan kawasan.

---

This paper aims to understand the academic views regarding the condition and development of security regionalism in the post Cold War Central Asia. The reviewed literature is organized into five periodizations, which are 1991 1997, 1997 2001, 2001 2004, 2004 2011, and 2011 2016. Since the end of the Cold War, the region rsquo s internal states have to manage their regional security independently. Security regionalism was seen as a possible solution for the security issues in the region. However, scholars have perceived that the development of security regionalism in Central Asia is hindered even until now. The causes were rooted from the internal and external states. On one hand, internal states have been prioritizing on bilateral relations and the fulfillment of domestic interests instead of regional integration. On the other hand, strong influence and interests of external actors mdash namely Russia, China, United States, and some multilateral organizations mdash further impede the reinforcement of security regionalism. The likelihood of rivalries between external states also heightens the complexity because internal states will still side with Russia in order to maintain the region rsquo s status quo and their own security. As a consequence, the security regionalism gets even more sidelined from the region rsquo s security agenda."

"Lingkungan strategis di era kontemporer telah berubah dan berpengaruh terhadap dinamika keamanan dalam sistem internasional. Perang dilakukan tidak hanya mengandalkan penggunaan kekuatan konvensional, tetapi kombinasi dengan instrumen non konvensional. Strategi hybrid warfare merupakan strategi yang diterapkan Rusia untuk meningkatkan pengaruhnya di kawasan dengan mengkombinasikan kekuatan konvensional dan non konvensional. Penerapan strategi hybrid warfare tersebut mengakibatkan persepsi ancaman bagi Estonia sebagai salah satu negara bekas Soviet yang memiliki tingkat kerentanan cukup tinggi. Hal ini lantas menimbulkan pertanyaan mengapa Estonia memiliki persepsi ancaman terhadap penerapan strategi hybrid warfare Rusia. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor historis hubungan Estonia-Rusia, pengalaman ancaman di masa lalu, dan intensi Rusia dalam memproyeksikan ancaman hybrid merupakan faktor yang mempengaruhi persepsi ancaman Estonia. Untuk mengantisipasi ancaman tersebut, Estonia meningkatkan komitmen pertahanan kolektif NATO, meningkatkan kekuatan pertahanan, dan mengeluarkan kebijakan pertahanan siber serta disinformasi.

---

The strategic environment in the contemporary era has changed and influenced the dynamics of security in the international system. War carried out does not only rely on the use of conventional forces, but also combines with non conventional instruments. Hybrid warfare strategy is a strategy applied by Russia to increase its influence in the region by combining the strength of conventional and non conventional instruments. The adoption of the hybrid warfare strategy poses a threat perception for Estonia as one of the former Soviet countries with high levels of vulnerability. This raises the question of why Estonia has a perception of Threat to the application of hybrid warfare strategy. This research is a qualitative research with case study method. The results show that the historical factors of Estonian Russian relation, previous experiences of threat, and Russian intentions in projecting hybrid threat were factors that influence Estonia rsquo s threat perception. To anticipate the threat, Estonia increased NATO 39 s collective defense commitment, increased defense force, and issued cyber defense policies and disinformation."

"ABSTRAKPersengketaan Laut Cina Selatan yang terjadi sejak tahun 1990-an, kembali meningkat setelah pengajuan klaim teritorial sepihak Cina yang disebut nine-dash line pada 7 Mei 2009. Klaim tersebut berimplikasi pada berkurangnya wilayah Zona Ekonomi Eksklusif ZEE negara-negara yang berdekatan secara geografis dengan Laut Cina Selatan, salah satunya Indonesia. Tidak hanya kehilangan 30 wilayah ZEE di Natuna, klaim teritorial Cina juga berimbas pada semakin agresifnya aktifitas penangkapan ikan ilegal nelayan Cina yang selalu dikawal oleh kapal penjaga pantainya di perairan Natuna. Dalam Buku Putih Pertahanan Repubik Indonesia, tindakan yang dilakukan Cina melalui klaim nine-dash line dan penangkapan ikan ilegal oleh nelayannya yang selalu dikawal kapal penjaga pantai, merupakan ancaman nyata bagi keamanan Indonesia yang membahayakan keutuhan dan kedaulatan Indonesia. Namun, respon Indonesia cenderung mengecilkan hal tersebut sebagai ancaman nyata untuk keamanannya, yang mana perilaku ini dinamakan underbalancing oleh Schweller. Oleh karena itu, tulisan ini berusaha untuk menganalisa dan menjelaskan penyebab respon Indonesia yang cenderung mengecilkan klaim teritorial Cina sebagai ancaman berbahaya. Tulisan ini berargumen bahwa perbedaan persepsi di kalangan elit Kemlu dan Kemhan terkait klaim teritorial Cina, lalu adanya kekhawatiran pemerintah terhadap kepentingan nasional dan kepentingan elit Indonesia terhadap Cina serta adanya fragmentasi yang terbentuk di masyarakat, menjadi faktor-faktor yang melatarbelakangi Indonesia merespon ancaman teritorial Cina dengan cara underbalancing.

---

ABSTRACTSouth China Sea dispute which begun since 1990 increasing its tense after China offer territorial claim called nine dash line on 7th May 2009. Those claim implied to the decrease of Economy Exclusive Zone of states which located geographically in South China Sea, including Indonesia. Not only losing its 30 area of EEZ in Natuna, China territorial claim also impacted the aggressiveness of illegal fishing by Chinese fishermen which always guarded by Chinese coast guard. In the Indonesian Defense White Paper, China action through nine dash line and illegal fishing by its fishermen who is always guarded by their coast guard obviously a clear threat for Indonesia sovereignty. Nevertheless, Indonesian response tend to ignore the fact as a clear threat for its security which by Schweller called underbalancing. This writing analyzes and explain the cause of Indonesia rsquo s response which tend to not take the China rsquo s claim seriously as a threat. This writing argues that Indonesian Foreign Minister rsquo s elite and Defense Minister rsquo elite has different perception toward the issue. Also, the writing analyzes many factors such as dimension of government concern on national interest, Indonesian elite interest of China, fragmentation on society, all become the factors which draw Indonesia reaction toward China territorial claim through underbalancing."

"Human trafficking merupakan isu kejahatan transnasional yang mulai diperhatikan pada pertengahan abad 20 dan dipermasalahkan secara global pada akhir abad tersebut. Dengan adanya dukungan serta tekanan dari dunia internasional, mekanisme-mekanisme respon terhadap human trafficking diciptakan di Asia Tenggara dalam waktu relatif sama, yaitu pada tahun 1997. Namun, inisiatif-inisiatif yang diciptakan pada awal pembahasan bersifat kurang konkret dan tidak sesuai dengan kondisi human trafficking yang unik di ASEAN. Walaupun demikian, selama lebih dari dua dekade ini, terdapat beberapa perkembangan dan perubahan perspektif di kawasan, terutama dalam inisiatif terbaru, yaitu ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children (ACTIP), yang baru diciptakan pada tahun 2015. Oleh karena itu, tulisan ini akan membahas mekanisme-mekanisme respon ASEAN sebagai bahasan utama dengan ada sejarah human trafficking dan respon global yang diterapkan di ASEAN sebagai pembahasan pendukung untuk menimbulkan pemahaman secara keseluruhan. Argumen utama dalam tulisan ini adalah mekanisme-mekanisme respon regional terhadap human trafficking oleh ASEAN mengalami perkembangan dan perubahan perspektif dari pandangan keamanan negara ke pandangan HAM. Walaupun demikian, ASEAN masih memiliki berbagai tantangan dalam pembahasan terhadap isu human trafficking. Tantangan-tantangan tersebut mencakup masalah dari kondisi negara-negara anggota ASEAN sendiri, sifat ASEAN sebagai institusi regional, serta kondisi isu human trafficking di kawasan yang tidak hanya berakar lama dalam sejarah, tetapi juga berkaitan dengan isu sosial dan ekonomi. Dengan demikian, meskipun ACTIP telah berjalan ke arah yang benar, ASEAN sebagai organisasi regional masih terdapat beberapa hal yang harus diperbaiki serta beberapa langkah yang harus dijalankan untuk mengembangkan respon regional terhadap human trafficking di kawasan ini menjadi lebih efektif daripada sekarang."

"Operasi pemeliharaan perdamaian (peacekeeping operation) atau PKO oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa lahir pada 1948 dengan nama United Nations Truce Supervision Organization (UNTSO) di Timur Tengah untuk mengawasi kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan negara-negara Arab. Sejak saat itu, misi pemeliharaan perdamaian terus berkembang dari bentukan/model tradisional menjadi lebih kokoh dan multidimensional seperti sekarang. Dunia akademik kemudian menaruh perhatian pada efektivitas operasi pemeliharaan perdamaian sebagai instrumen manajemen konflik internasional. Terdapat sejumlah literatur akademik yang mengkritisi apakah mandat tersebut benar-benar memiliki dampak atau kontribusi positif dalam melindungi warga sipil, mencegah konflik berulang, menegakkan hak asasi manusia, dan tanggung jawab lain yang ditugaskan pada operasi tersebut. Kajian literatur ini berusaha memetakan ragam argumen/pendapat dari berbagai kelompok pemikiran yang mengkritisi efektivitas PKO melalui metode taksonomi dengan mengklasifikasikan perdebatan argumen ke dalam tiga kategori: (1) standar efektivitas PKO; (2) syarat keberhasilan PKO; dan (3) penyebab keberhasilan PKO dalam perspektif Hubungan Internasional. Masing-masing komponen dari tiga kategori besar tersebut merefleksikan karakter yang berbeda dikelompokkan ke tiga tingkat pemahaman: teoretis, politis, dan praktis/operasional. Berdasarkan sejumlah literatur yang sudah dikaji, tulisan ini menemukan bahwa sewajarnya PKO dapat diklaim efektif/berhasil di standar-standar tertentu, tetapi gagal di standar lainnya. Untuk memenuhi keberhasilan di satu standar, PKO dapat melanggar atau mengabaikan standar lain, dan hal ini berpengaruh pada strategi/faktor penyebab keberhasilan yang dipilih untuk memenuhi standar yang diprioritaskan. Kritik yang mengasumsikan PKO sebagai instrumen yang efektif atau tidak efektif menurut tulisan ini kurang tepat mengingat beragam standar yang disematkan pada misi tersebut.

---

United Nations Peacekeeping Operation (PKO) began in 1948 under the title of the United Nations Truce Supervision Organization (UNTSO) in the Middle East to monitor the armistice agreement between Israel and Arab countries. Since then, the peacekeeping mission has continued to transform from the traditional model to be more robust and multidimensional, in its approach, as it continues to be. In the academic domain, major attention has been given to the effectiveness of peacekeeping operation as international conflict management instrument. There is a large number of academic literatures that criticize whether the mandate, in all conscience, has a positive effect or contribution in protecting civilians, preventing conflicts, promoting human rights, and other responsibilities assigned to the operation. This study seeks to map a variety of arguments/opinions from diverse group of perspectives that criticize the effectiveness of peacekeeping operation using taxonomy by classifying those arguments into three categories: (1) standards of peacekeeping effectiveness; (2) requirements for peacekeeping success; and (3) success factors of peacekeeping through the lenses of IR perspectives. Each component of the three major categories reflects different characteristic and is grouped into three levels of understanding: theoretical, political, and practical/operational. Based on the literatures that have been carefully reviewed, this paper finds that it is fair to claim peacekeeping operation to be effective at certain standards, but ineffective at the others. To successfully complete one standard, peacekeeping could violate or ignore other standards, and consequently affecting the strategy or success factors chosen to meet the priority standards. The binary assumptions evaluating peacekeeping as simply effective or ineffective, according to this paper, is improper considering the variety of standards attached to the mission."