Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Indonesia dan Filipina yang sama-sama merupakan negara demokrasi memiliki respons yang berbeda dalam menghadapi isu terorisme. Indonesia melihat isu terorisme sebagai suatu tindak pidana yang direspons dengan penggunaan kekuatan unit khusus kepolisian. Filipina di satu sisi menggunakan respons operasional yang cenderung agresif dengan penggunaan kekuatan militer. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan dalam respons yang terjadi, khususnya dengan melihat dari studi kasus Jemaah Islamiyah JI di Indonesia dan Filipina yang memiliki hubungan dengan jaringan Al-Qaeda. Penelitian ini melihat dari pengaruh persepsi ancaman terhadap tingkat respons negara. Beberapa faktor yang akan digunakan untuk melihat perbedaan respons ini adalah: 1 faktor ideologi, melihat karakteristik kelompok JI 2 target serangan karakter serangan , 3 karakteristik negara. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan dalam karakteristik kelompok terorisme dalam hal ideologi dan target serangan di kedua negara yang mempengaruhi persepsi ancaman negara. Adanya hubungan JI dengan kelompok separatis merubah karakter serangan dan aktivitasnya di Filipina. Karakter ini berbeda dengan aktivitas JI di Indonesia sehingga hal ini lah yang menyebabkan Filipina memilih untuk menggunakan militer. Lebih lanjut, pemilihan penggunaan aktor dalam kebijakan kontra terorisme di Indonesia besar dipengaruhi oleh karakter negara, khususnya hubungan sipil-militer di kedua negara. Filipina menunjukkan tingkat hubungan sipil-militer yang lebih kuat dibandingkan Indonesia, hubungan sipil militer di Filipina ini telah dikuatkan sejak pemerintahan Marcos.

---

ABSTRAK
Indonesia and the Philippines are both democratic countries, but each has different responses to terrorism. Indonesia perceives terrorism as crime and responds to it through due process of law and the use of special police force. On the other hand, the Philippines responses to terrorism tend to be aggressive with the use of the military. This research aims to reveal the factors that cause differences in those responses, by comparing the response of the two states to the presence of Al Qaeda linked Jemaah Islamiyah JI and its affiliation in the respective territories. This research test the hypothesis that different threat perceptions to a terrorist group affect the character of their responses. Such threat perception is built by 1 ideological factors, 2 attack targets, and 3 states characteristics and these are factors that will be analyzed in this research. The findings indicate differences in the characteristics of terrorist groups in terms of ideology and attacks in both countries. JI affiliation with the rebel group in the Philippines has changed their character of attacks and activities in the Philippine, while Indonesia is still affected by ideology. Furthermore, the choice of actors in the counter terrorism measures is also affected by civil military relations in both states, where civil military relations have been strengthened since after Marcos administration. While Indonesia civil military relations is heavily affected by Soekarno era causing certain sentiment in the use of the military in counter terrorism measures.

Abstrak :
Pasca Tragedi 9/11, negara-negara di dalam sistem internasional diminta untuk mendukung dan mengadopsi kampanye Global War on Terror dalam merespon ancaman terorisme. Indonesia menjadi salah satu negara yang mendukung kampanye ini. Selain karena terekspos rezim dalam sistem internasional, Indonesia juga mengalami ancaman terorisme dari dalam negeri. Seiring dengan berjalannya waktu, pilihan tindakan Indonesia pun berkembang: dari hanya patuh terhadap rezim kontraterorisme yang berlaku dan menerima bantuan, menjadi aktor yang turut menggerakkan agenda kontraterorisme dalam berbagai forum multilateral. Indonesia bahkan dapat dikatakan sebagai “lead sharper” kebijakan kontraterorisme di Asia Tenggara. Melihat perkembangan Indonesia dalam kebijakan luar negerinya, menarik untuk menilik bagaimana isu kontraterorisme berdinamika dengan kebijakan luar negeri untuk mencapai tujuannya. Dengan demikian, penelitian ini berusaha untuk menjawab pertanyaan: “Apa bentuk kebijakan luar negeri yang dijalankan oleh Indonesia untuk memenuhi kebutuhan kontraterorisme selama 2001-2019? Apa saja faktor yang mempengaruhi pilihan kebijakan tersebut?” Pertanyaan ini akan coba untuk dijawab dengan menggunakan analisis realisme neoklasik dalam tiga pemerintahan di Indonesia. Dengan menjawab pertanyaan tersebut, diharapkan penelitian ini dapat melacak upaya kontraterorisme yang dilakukan Indonesia selama delapan belas tahun ke belakang dan mampu menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pilihan tersebut. ......After the 9/11 Tragedy, countries in the international system were asked to support and adopt the Global War on Terror campaign in responding to the threat of terrorism. Indonesia was one of the countries that supported this campaign. Apart from being exposed of the regime in the international system, Indonesia was also facing the threat of terrorism from its domestic sphere. Over time, Indonesia's choice of action has also grown: from only obeying the prevailing counterterrorism regime and receiving assistance, to being an actor who helps move the counterterrorism agenda in various multilateral forums. Indonesia can even be said to be the "lead sharper" of counterterrorism policies in Southeast Asia. Seeing Indonesia's development in its foreign policy, it is interesting to see how the counterterrorism issue is having its dynamic with foreign policy to achieve the country’s goals. Thus, this research seeks to answer the question: “What form of foreign policy was carried out by Indonesia to meet counterterrorism needs during 2001-2019? What were the factors that influenced this policy choice?” These questions will be answered using an analysis of neoclassical realism in Indonesia’s three reign governments. By answering these questions, it is hoped that this research will be able to trace Indonesia's counterterrorism efforts over the past eighteen years and analyze the factors that influenced these choices.

Abstrak :
Tulisan ini bertujuan untuk memahami pandangan akademis terkait kondisi dan perkembangan regionalisme keamanan di Asia Tengah pasca-Perang Dingin. Literatur-literatur yang ditinjau terorganisasi dalam lima periodisasi, yakni 1991-1997, 1997-2001, 2001-2004, 2004-2011, dan 2011-2016. Sejak berakhirnya Perang Dingin, negara-negara internal kawasan harus mengelola keamanan regional secara mandiri. Regionalisme keamanan dianggap sebagai solusi yang memungkinkan atas isu-isu keamanan di kawasan tersebut. Meski demikian, para cendekiawan menganggap perkembangan regionalisme keamanan di Asia Tengah terhambat bahkan hingga saat ini. Penyebabnya berasal dari negara-negara internal dan eksternal kawasan. Di satu sisi, negara-negara internal memprioritaskan hubungan bilateral dan pemenuhan kepentingan domestik daripada integrasi regional. Di sisi lain, kuatnya kepentingan dan pengaruh aktor-aktor eksternal mdash;mulai dari Rusia, Tiongkok, Amerika Serikat, hingga beberapa organisasi multilateral mdash;semakin menghalangi penguatan regionalisme keamanan. Potensi persaingan antarnegara eksternal juga menambah kerumitan karena negara-negara internal masih akan memihak pada Rusia demi menjaga status quo kawasan dan keamanan masing-masing. Akibatnya, regionalisme keamanan cenderung semakin tersisihkan dari agenda keamanan kawasan. ...... This paper aims to understand the academic views regarding the condition and development of security regionalism in the post Cold War Central Asia. The reviewed literature is organized into five periodizations, which are 1991 1997, 1997 2001, 2001 2004, 2004 2011, and 2011 2016. Since the end of the Cold War, the region rsquo s internal states have to manage their regional security independently. Security regionalism was seen as a possible solution for the security issues in the region. However, scholars have perceived that the development of security regionalism in Central Asia is hindered even until now. The causes were rooted from the internal and external states. On one hand, internal states have been prioritizing on bilateral relations and the fulfillment of domestic interests instead of regional integration. On the other hand, strong influence and interests of external actors mdash namely Russia, China, United States, and some multilateral organizations mdash further impede the reinforcement of security regionalism. The likelihood of rivalries between external states also heightens the complexity because internal states will still side with Russia in order to maintain the region rsquo s status quo and their own security. As a consequence, the security regionalism gets even more sidelined from the region rsquo s security agenda.

Abstrak :
Human trafficking merupakan isu kejahatan transnasional yang mulai diperhatikan pada pertengahan abad 20 dan dipermasalahkan secara global pada akhir abad tersebut. Dengan adanya dukungan serta tekanan dari dunia internasional, mekanisme-mekanisme respon terhadap human trafficking diciptakan di Asia Tenggara dalam waktu relatif sama, yaitu pada tahun 1997. Namun, inisiatif-inisiatif yang diciptakan pada awal pembahasan bersifat kurang konkret dan tidak sesuai dengan kondisi human trafficking yang unik di ASEAN. Walaupun demikian, selama lebih dari dua dekade ini, terdapat beberapa perkembangan dan perubahan perspektif di kawasan, terutama dalam inisiatif terbaru, yaitu ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children (ACTIP), yang baru diciptakan pada tahun 2015. Oleh karena itu, tulisan ini akan membahas mekanisme-mekanisme respon ASEAN sebagai bahasan utama dengan ada sejarah human trafficking dan respon global yang diterapkan di ASEAN sebagai pembahasan pendukung untuk menimbulkan pemahaman secara keseluruhan. Argumen utama dalam tulisan ini adalah mekanisme-mekanisme respon regional terhadap human trafficking oleh ASEAN mengalami perkembangan dan perubahan perspektif dari pandangan keamanan negara ke pandangan HAM. Walaupun demikian, ASEAN masih memiliki berbagai tantangan dalam pembahasan terhadap isu human trafficking. Tantangan-tantangan tersebut mencakup masalah dari kondisi negara-negara anggota ASEAN sendiri, sifat ASEAN sebagai institusi regional, serta kondisi isu human trafficking di kawasan yang tidak hanya berakar lama dalam sejarah, tetapi juga berkaitan dengan isu sosial dan ekonomi. Dengan demikian, meskipun ACTIP telah berjalan ke arah yang benar, ASEAN sebagai organisasi regional masih terdapat beberapa hal yang harus diperbaiki serta beberapa langkah yang harus dijalankan untuk mengembangkan respon regional terhadap human trafficking di kawasan ini menjadi lebih efektif daripada sekarang.

Abstrak :
Operasi pemeliharaan perdamaian (peacekeeping operation) atau PKO oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa lahir pada 1948 dengan nama United Nations Truce Supervision Organization (UNTSO) di Timur Tengah untuk mengawasi kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan negara-negara Arab. Sejak saat itu, misi pemeliharaan perdamaian terus berkembang dari bentukan/model tradisional menjadi lebih kokoh dan multidimensional seperti sekarang. Dunia akademik kemudian menaruh perhatian pada efektivitas operasi pemeliharaan perdamaian sebagai instrumen manajemen konflik internasional. Terdapat sejumlah literatur akademik yang mengkritisi apakah mandat tersebut benar-benar memiliki dampak atau kontribusi positif dalam melindungi warga sipil, mencegah konflik berulang, menegakkan hak asasi manusia, dan tanggung jawab lain yang ditugaskan pada operasi tersebut. Kajian literatur ini berusaha memetakan ragam argumen/pendapat dari berbagai kelompok pemikiran yang mengkritisi efektivitas PKO melalui metode taksonomi dengan mengklasifikasikan perdebatan argumen ke dalam tiga kategori: (1) standar efektivitas PKO; (2) syarat keberhasilan PKO; dan (3) penyebab keberhasilan PKO dalam perspektif Hubungan Internasional. Masing-masing komponen dari tiga kategori besar tersebut merefleksikan karakter yang berbeda dikelompokkan ke tiga tingkat pemahaman: teoretis, politis, dan praktis/operasional. Berdasarkan sejumlah literatur yang sudah dikaji, tulisan ini menemukan bahwa sewajarnya PKO dapat diklaim efektif/berhasil di standar-standar tertentu, tetapi gagal di standar lainnya. Untuk memenuhi keberhasilan di satu standar, PKO dapat melanggar atau mengabaikan standar lain, dan hal ini berpengaruh pada strategi/faktor penyebab keberhasilan yang dipilih untuk memenuhi standar yang diprioritaskan. Kritik yang mengasumsikan PKO sebagai instrumen yang efektif atau tidak efektif menurut tulisan ini kurang tepat mengingat beragam standar yang disematkan pada misi tersebut. ...... United Nations Peacekeeping Operation (PKO) began in 1948 under the title of the United Nations Truce Supervision Organization (UNTSO) in the Middle East to monitor the armistice agreement between Israel and Arab countries. Since then, the peacekeeping mission has continued to transform from the traditional model to be more robust and multidimensional, in its approach, as it continues to be. In the academic domain, major attention has been given to the effectiveness of peacekeeping operation as international conflict management instrument. There is a large number of academic literatures that criticize whether the mandate, in all conscience, has a positive effect or contribution in protecting civilians, preventing conflicts, promoting human rights, and other responsibilities assigned to the operation. This study seeks to map a variety of arguments/opinions from diverse group of perspectives that criticize the effectiveness of peacekeeping operation using taxonomy by classifying those arguments into three categories: (1) standards of peacekeeping effectiveness; (2) requirements for peacekeeping success; and (3) success factors of peacekeeping through the lenses of IR perspectives. Each component of the three major categories reflects different characteristic and is grouped into three levels of understanding: theoretical, political, and practical/operational. Based on the literatures that have been carefully reviewed, this paper finds that it is fair to claim peacekeeping operation to be effective at certain standards, but ineffective at the others. To successfully complete one standard, peacekeeping could violate or ignore other standards, and consequently affecting the strategy or success factors chosen to meet the priority standards. The binary assumptions evaluating peacekeeping as simply effective or ineffective, according to this paper, is improper considering the variety of standards attached to the mission.