Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Sejak tahun 2006, Industri minyak sawit khususnya Indonesia bertumbuh secara signifikan dan menjadi industri yang sangat penting bagi Indonesia. Besarnya produksi CPO Indonesia berdampak langsung pada peningkatan volume dan nilai ekspor CPO. Selama ini, Indonesia hanya menekankan pada ekspor CPO sehingga nilai tambah yang diperoleh masih rendah. Konsumsi CPO domestik hanya sekitar 30%, sedangkan 70% CPO Indonesia di ekspor ke pasar internasional. Tingginya peluang pasar dan produksi CPO Indonesia harus dimanfaatkan dengan baik oleh Indonesia dengan cara mengembangkan industri hilir. Dalam mendukung pengembangan industri hilir CPO di Indonesia, pada tahun 2011 pemerintah menerapkan kebijakan hilirisasi industri kelapa sawit dengan menerapkan bea keluar pada CPO dan produk turunannya berdasarkan PMK No. 128/11. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak dari kebijakan hilirisasi yang diterapkan pemerintah terhadap konsumsi CPO pada industri hilir. Teknik analisis yang dipakai dalam penelitian ini adalah fixed effect model pada data panel dari industri-industri hilir CPO dengan periode tahun penelitian 2000-2015. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah perusahaan, harga CPO internasional mempunyai pengaruh yang postif dan signifikan, sedangkan gap harga dan output produksi tahun sebelumnya berpengaruh negatif signifikan terhadap konsumsi CPO pada industri hilir. namun, nilai tukar riil, kebijakan hilirisasi, kebijakan penerapan bea keluar pada CPO dan produk turunannya tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap konsumsi CPO. Hal lain juga ditunjukkan dalam penelitian ini bahwa industri yang berpengaruh signifikan dalam menyerap CPO domestik adalah industri minyak goreng kelapa sawit, industri ransum makanan hewan, industri kimia dasar organik yang bersumber dari pertanian dan juga industri minyak makan dan lemak nabati lainnya. Sedangkan industri minyak goreng kelapa dan industri sabun dan bahan pembersih keperluan rumah tidak berpengaruh secara signifikan

---

ABSTRACT
Since 2006, the palm oil industry, especially Indonesia, has grown significantly and has become a very important industry for Indonesia. The size of Indonesia's CPO production has a direct impact on increasing the volume and value of CPO exports. So far, Indonesia has only emphasized on CPO exports so that the added value obtained is still low. Domestic CPO consumption is only around 30%, while 70% of Indonesia's CPO is exported to international markets. The high market opportunities and CPO production in Indonesia must be put to good use by Indonesia by developing downstream industries. In supporting the development of the downstream CPO industry in Indonesia, in 2011 the government implemented a downstream policy on the palm oil industry by applying export duties on CPO and its derivative products based on PMK No. 128/11. This study aims to analyze the impact of the downstream policy adopted by the government on CPO consumption in the downstream industry. The analysis technique used in this study is a fixed effect model on panel data from downstream CPO industries with a period of 2000-2015 research. The results showed that the number of companies, international CPO prices had a positive and significant effect, while the price gap and production output of the previous year had a significant negative effect on CPO consumption in the downstream industry. however, the real exchange rate, downstream policy, policy of applying export duty on CPO and its derivative products do not have a significant effect on CPO consumption. Another thing also shown in this study is that industries that have a significant influence in absorbing domestic CPO are the palm cooking oil industry, the animal feed ration industry, the organic basic chemical industry which is sourced from agriculture and also the edible oil and other vegetable fats industry. While the coconut cooking oil industry and the soap industry and household cleaning agents have no significant effect

Abstrak :
Penelitian ini menganalisis pengaruh keberlimpahan sumber daya terhadap pertumbuhan ekonomi dan juga melihat transparansi pemerintahan di negara-negara ASEAN antara tahun 2000 sampai 2018. Penelitian ini membuktikan bahwa negara-negara yang memiliki sumber daya alam berlimpah memiliki transparansi yang lebih rendah dalam sistem pemerintahan mereka daripada negara-negara yang tidak memiliki sumber daya alam berlimpah dan negara-negara yang berlimpah sumber daya ini memiliki pertumbuhan ekonomi yang rendah. Dengan menggunakan regresi panel data fixed effect, hasil penelitian ini menunjukkan adanya hubungan negatif dari pendapatan sumber daya alam ke transparansi, yang juga dipengaruh oleh pengeluaran pemerintah. Selain itu, pendapatan sumber daya alam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara negatif juga khususnya pada pendapatan sumber daya diffuse (hasil pertanian dan ekspor makanan). ...... This study analyzes the effect of the resource abundance on economic growth through government transparency on ASEAN countries between 2000 and 2018. This research proves that countries that have abundant natural resources have lower transparency in their government systems than countries that do not have abundant natural resources, and these abundant countries have low economic growth. By using fixed effect panel data regression, the results of this paper show a negative relationship from natural resource revenues to transparency, which also influenced by government spending. Furthermore, natural resource revenue negatively affects economic growth as well, particularly in diffuse resources (agricultural products and food exports).

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan modal sosial (kebiasaan gotong royong, keberadaan kegiatan olah raga, jumlah kegiatan yang dilakukan Badan Permusyawaratan Desa) terhadap proses pemulihan bencana gempa bumi yang diikuti tsunami dan likuifaksi yang terjadi di Sulawesi Tengah pada 26 Septetmber 2018. Dengan menggunakan intensitas cahaya malam hari (data Suomi National Polar Partnership Visible Infrared Imaging Radiometer Suite-SNPP VIIRS) dalam menilai waktu proses pemulihan aktivitas ekonomi dan PODES 2018, dilakukan analisis survival. Hasil analisis menunjukkan desa yang memiliki modal sosial yang lebih tinggi membutuhkan waktu yang lebih cepat untuk mencapai kondisi sebelum bencana terjadi/pulih.  Peluang desa terdampak bencana yang memiliki kegiatan olah raga lebih cepat 13,046 kali dibandingkan desa yang tidak memiliki kegiatan olah raga. Penelitian ini juga mengindikasikan adanya peran positif institusi dan infrastruktur desa dalam mempercepat proses pemulihan desa terdampak bencana. ......This study aims to analyze the relations of social capital ("gotong royong", the existence of sporting activities, the number of activities carried out by the Badan Permusyawaratan Desa) on the earthquake followed by tsunami and liquefaction disaster recovery process that occurred in Central Sulawesi on September, 26th 2018. By using the intensity of the night light (Suomi National Polar Partnership Visible Infrared Imaging Radiometer Suite-SNPP VIIRS data) in assessing the time for recovery of economic activity and PODES 2018, a survival analysis was performed. The analysis shows that villages with higher social capital need a shorter time to reach their pre-disaster recovery. The chances of a village affected by the disaster having sports activities were 13,046 times faster than that of villages without sports activities. This research also indicates the positive role of village institutions and infrastructure in accelerating the recovery process of villages affected by disasters.

Abstrak :
ABSTRAK
Salah satu masalah perkotaan adalah pemenuhan kebutuhan dasar air bersih karena tingginya tingkat urbanisasi dan segregasi populasi. Secara nasional, di tahun 2015 pemerintah menekankan pencapaian target air minum layak sebesar 68.86% atau khusus di perkotaan sebesar 75.29%. Tapi target tersebut akan sulit dipenuhi karena pendanaan yang tersedia hanya sebesar 20-25% dari total kebutuhan tahun 2010-2014. Program hibah air minum diharapkan dapat menutup kekurangan dana tersebut. Kota Bogor sebagai salah satu penerima manfaat dana hibah tahap pertama 2010-2011 ditargetkan dapat memperluas penyediaan layanan air bersih bagi mastarakat berpenghasilan rendah (MBR) karena sebelumnya rumah tangga di Kota Bogor baru menikmati layanan air bersih sebesar 37.04% (Susenas, 2010). Untuk mengetahui efektifitas program tersebut digunakan metodologi BIA dan uji asosiasi tabel kontingensi dengan uji Chi- Square. Hasil yang diperoleh adalah manfaat program hibah air minum dinikmati oleh rumah tangga berpenghasilan menengah (Q3). Sedangkan dalam impelemtasinya juga terdapat pelanggan rumah tangga MBR penerima manfaat yang putus sambungan karena faktor pendapatan dan sumber air lain selain ledeng meteran PDAM. Untuk memperoleh program yang tepat sasaran perlu diperhatikan syarat penerima manfaat dan mekanisme yang lebih efektif, terutama untuk perluasan layanan air bersih bagi masyarakat miskin.

---

ABSTRACT
One of the problems in the urban area is the fulfillment of the basic needs of urban water supply due to the high level of urbanization and population segregation. Nationally, the Government emphasizes the achievement of the 2015 targets for the provision of improved water source of 68.86% or specialized in urban areas amounted to 75.29%. But the target will be difficult because the available funding was filled only by 20-25% of the total needs in 2010-2014. Therefore, the Drinking Water Grant Program is expected to overcome the shortage of funds. Bogor as one of the first stage of a beneficiary of the grants from 2010-2011, target will be able to widen the provision of clean water service for Low-Income Communities (MBR) because formerly household in Bogor new enjoy clean water service of 37.04% (Susenas, 2010). The methodology of BIA and contingency table with Chi-Square test used to find out the effectiveness of this program. The results obtained drinking water grant program benefits enjoyed by middle-income households (Q3) and household customers, there is a disconnect because the MBR factor income and there is a water source other than piped. To acquire program effectively needs to be qualified a beneficiary and more effective mechanism especially for clean water service expansion for the poor.

Abstrak :
Emisi karbon dioksida merupakan permasalahan pemanasan global saat ini, peningkatan emisi karbon dioksida (CO2) pada negara berkembang setiap tahunnya harus menjadi perhatian yang serius. Disatu sisi negara di benua Eropa telah berhasil dalam menurunkan emisi CO2. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi baik peningkatan maupun penurunan emisi CO2. Studi ini menganalisis pengaruh efisiensi energi dan pemanfaatan energi baru terbarukan terhadap emisi CO2 negara G20. Metode estimasi yang digunakan untuk analisis adalah Least Square dengan pendekatan Fixed Effect Model (FEM). Tipe data panel periode 2000-2013 dan unit cross section negara G20. Pengujian model dan metode menggunakan uji-uji statistik yang relevan dengan bantuan tools Eviews 8. Hasil studi menunjukkan efisiensi energi dan energi baru terbarukan berpengaruh negatif terhadap emisi CO2. Jumlah populasi penduduk dan PDB per kapita berpengaruh positif terhadap emisi CO2. Efisiensi energi dan pemanfaatan energi baru terbarukan secara umum berpengaruh dalam mengurangi emisi CO2. ...... Carbon dioxide emissions is the problem of global warming, an increase in emissions of carbon dioxide (CO2) in developing countries every year should be a serious concern. On one side of the country in the continent of Europe has succeeded in reducing CO2 emissions. There are several factors that affect both the increase and decrease in CO2 emissions. This study analyzes the effects of energy efficiency and use of renewable energy to CO2 emissions of the G20 countries. The estimation method used for the analysis is the Least Square to approach Fixed Effect Model (FEM). 2000-2013 period panel data type and unit cross section of the G20 countries. Testing models and methods of using tests relevant statistics with the help of tools Eviews 8. The study shows the energy efficiency and renewable energy negative effect on CO2 emissions. Total population and GDP per capita positive effect on CO2 emissions. Energy efficiency and utilization of renewable energy generally, effect in reducing CO2 emissions.

Abstrak :
Fenomena kemiskinan energi telah terjadi dihampir semua negara berkembang dan berdasarkan International Energy Agency (IEA, 2017) kemiskinan energi tersebut menjadi salah satu pemicu permasalahan utama dalam pembangunan dunia. Kemiskinan energi yang juga terjadi di Indonesia telah mendisrupsi berbagai sektor, salah satu yang utama dalam penelitian ini yaitu mengangkat lebih dalam dampaknya terhadap pendidikan yang juga menjadi sasaran ke empat dalam Sustainable Development Goal’s. Menggunakan data konsumsi listrik < 32,4 kwh per bulan dalam persentase proporsi rumah tangga di suatu wilayah pada tahun 2015 dan 2017 sebagai proksi dari miskin energi sebagai variabel dependen dan melihat bagaimana pengaruhnya terhadap pendidikan yang diproksi dari angka rata – rata lama sekolah tahun 2019 pada tingkat kabupaten dan kota di Indonesia. Dengan menggunakan 2SLS, pendekatan instrumen variabel yang digunakan yaitu karakteristik geografis wilayah dengan pendekatan nilai rata-rata elevasi pada kabupaten/kota untuk memprediksi secara akurat pengaruh dari kemiskinan energi terhadap rata – rata lama sekolah. hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan negatif dan signifikan yang berarti bahwa semakin dengan bertambahnya kemiskinan energi yang terjadi di suatu wilayah, maka akan menurunkan rata – rata lama sekolah pada wilayah tersebut. ......The phenomenon of energy poverty has occurred in almost all developing countries and according to the International Energy Agency (IEA, 2017) energy poverty is one of the triggers for major problems in world development. Energy poverty that also occurs in Indonesia has disrupted various sectors, one of the main things in this study is to deepen its impact on education which is also the fourth target in the Sustainable Development Goal. Using electricity consumption data <32.4 kwh per month as a percentage of the proportion of households in a region in 2015 and 2017 as a proxy for energy poverty as the dependent variable and seeing how it affects education, which is proxied from the average length of schooling in 2019 in district and city level in Indonesia. By using the 2SLS, the variable instrument approach used is the geographic characteristics of the area with the mean elevation value approach in districts / cities to accurately predict the effect of energy poverty on the average length of schooling. The results of this study indicate that there is a negative and significant relationship, which means that the increase in energy poverty that occurs in a region, the lower the average length of schooling in that region.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui total biaya ekonomi produksi biodiesel minyak kelapa sawit. Biaya produksi dihitung dari tahap penanaman kelapa sawit di perkebunan, pengolahan menjadi minyak kelapa sawit dan pengolahannya menjadi biodiesel serta distribusi ke depo Pertamina. Pada tingkat perkebunan mengasumsikan luas lahan tanam 6.000 ha di Provinsi Riau. Total biaya ekonomi produksinya yaitu Rp 1.023/kg, dengan komponen biaya terbesar yaitu biaya tenaga kerja (41%) dan biaya material (27%). Biaya lingkungan dan biaya sosial yang merupakan eksternalitas negatif dari perkebunan sawit adalah Rp 169/kg (16%). Pada pabrik kelapa sawit dilakukan perhitungan pada 4 skala pabrik, dan total biaya produksi rata-rata terendah adalah skala 45 ton/jam, yaitu Rp 5.511/kg. Komponen biaya terbesarnya yaitu biaya proses (65%) dan biaya material (22%). Pada pabrik biodiesel dilakukan perhitungan pada 2 skala pabrik, dan biaya produksi rata-rata terendah adalah skala 300 ton per day yaitu Rp 9.721/kg. Secara total biaya ekonomi produksi biodiesel dari kelapa sawit mulai dari tahap penanaman sampai distribusi adalah Rp 9.971/kg, dengan komponen biaya terbesar yaitu biaya material (64%) dan biaya proses (30%). Perhitungan rinci komponen biaya produksi ini menghasilkan beberapa masukan bagi kebijakan efisiensi biaya produksi biodiesel guna meningkatkan ketahanan energi nasional melalui pemanfaatan biodiesel sebagai pengganti bahan bakar fosil. ......This study aims to calculate the total economic cost of biodiesel production from palm oil. The production cost is calculated from the plantation level, the conversion into oil palm, the conversion into biodiesel and finally the distribution of biodiesel to Pertamina?s depot. At the plantation level, the study assumes a planting area of 6.000 hectares in Riau Province, resulting in the cost of Rp 1.023/kg with the largest components being the cost of labor (41%) and materials (27%). Environment and social cost as negative externalities incurred by oil palm plantation is Rp 169/kg (16%). In the palm oil mill stage, calculation is done on 4 different mill sizes, and the lowest total average production cost is a mill with capacity of 45 ton/hour, Rp 5.511/kg; the largest cost being processing costs (65%), and materials cost (22%). In the biodiesel plant stage, calculation was done on 2 different plant sizes and the lowest total average production cost is a plant with capacity of 300 ton per day. In total, the economic cost of biodiesel production form palm oil from the planting and distribution stages is Rp 9.971/kg, with the largest cost being materials cost (64%) and processing cost (30%). The detailed calculation on production cost results in a list of policy recommendations to enhance the efficiency of biodiesel production in order to improve national energy security through the use of biodiesel as substitute for fossil fuels.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengestimasi dan menganalisis dampak urbanisasi terhadap konsumsi energi dan emisi CO₂ dengan mengakomodir heterogenitas wilayah yang ada di Indonesia. Selain itu, perbedaan kawasan peruntukan di Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI) akan berpotensi menimbulkan dampak yang berbeda karena perbedaan karakteristik wilayah. Untuk menangkap heterogenitas regional yang ada di Indonesia, maka diaplikasikan metode estimasi data panel pada level provinsi selama periode 2011-2015. Hasil estimasi menunjukkan bahwa urbanisasi berdampak positif terhadap emisi CO₂ namun tidak signifikan secara statistik dalam meningkatkan konsumsi energi per kapita. Terdapat pula perbedaan dampak urbanisasi KBI dan KTI terhadap konsumsi energi per kapita dimana dampak urbanisasi di KTI adalah negatif dan lebih rendah dibandingkan KBI.

---

This study aims to estimate and analyze the impact of urbanization on energy consumption and CO₂ emissions by accommodating the heterogeneity of regions in Indonesia. In addition, differences in designation areas in western Indonesia (KBI) and eastern Indonesia (KTI) will have the potential to cause different impacts due to differences in regional characteristics. To capture regional heterogeneity in Indonesia, the method of estimating panel data at the provincial level was applied during the 2011-2015 period. The estimation results show that urbanization has a positive impact on CO₂ emissions but is not statistically significant increasing per capita energy consumption. There are also differences in the impact of the KBI and KTI urbanization on per capita energy consumption where the impact of urbanization in the KTI is negative and lower than the KBI.

Abstrak :
Investasi langsung sangat diharapkan untuk menjadi sumber pembiayaan bagi defisit Neraca Transaksi Berjalan pada Neraca Pembayaran Indonesia. Salah satu penyumbang defisit Neraca Transaksi Berjalan adalah neraca perdagangan migas. Oleh karena itu, penelitian ini akan fokus pada kegiatan investasi langsung di sektor hulu migas. Penelitian akan melihat pola hubungan antara faktor regulasi terkait pembatasan biaya yang dapat ditagihkan kepada pemerintah dan faktor ekonomi yang mencakup harga dan biaya per unit terhadap investasi hulu migas. Penelitian dilakukan terhadap data mikro dari 33 perusahaan migas di Indonesia, periode data 2005-2018. Hasil empiris menunjukkan bahwa penerapan regulasi serta harga berpengaruh positif terhadap investasi hulu migas. Sementara biaya per unit berpengaruh negatif setelah implementasi dari regulasi tersebut.

---

Direct investment is expected to be a source of financing for the current account deficit in Indonesia's Balance of Payments. One of the contributors to the current account deficit is the oil and gas trade balance. Therefore, this study will focus on direct investment in the upstream oil and gas sector. This study will examine the impact of implementing regulations related to restrictions on costs that can be claimed to the government and economic factors that include prices and costs per unit of oil and gas on the upstream oil and gas investment. The study was conducted using micro data from 33 oil and gas companies in Indonesia, with a data period 2005-2018. Empirical results show that the implementation of regulation as well as price have a positive correlation to upstream oil and gas investment. While cost per unit after the implementation of the regulation has a negative correlation.

Abstrak :
Studi penelitian ini menyelidiki dampak kebijakan anti dumping pada volume impor produk biaxially oriented polyproylene (BOPP)  menggunakan data bulanan seri waktu dari Januari 2014 hingga Desember 2019. Studi ini membandingkan dampak dari kebijakan anti dumping pada dua kelompok negara yaitu named country sebagai negara yang menjadi subjek kebijakan anti dumping dan non named country sebagai negara yang bukan subjek kebijakan ini. Penelitian ini juga menggunakan dua metode penelitian utama seperti metode ekonometrik dan metode analisis deskriptif. Selain itu, pada penelitian ini digunakan beberapa variabel yaitu nilai tukar mata uang sebagai variabel yang mewakili harga, pangsa pasar, besar bea anti dumping dan periode dumping dummy termasuk periode investigasi dan periode perpanjangan peraturan anti dumping serta variabel laju pertumbuhan sektor industri besar dan sedang sebagai variabel yang mewakili pendapatan . Variabel tersebut merupakan kunci untuk menguji efek pembatasan perdagangan dan efek pengalihan perdagangan dari kebijakan anti dumping. Beberapa studi empiris telah membahas dampak kebijakan anti dumping di negara berkembang. Namun, penelitian ini berfokus untuk menyelidiki produk spesifik dalam polyproylene yaitu Biaxially Oriented Polypropylene yang merupakan salah satu kebijakan anti dumping terbaru di Indonesia. Hasil empiris menunjukkan bahwa besar bea masuk kebijakan anti dumping memiliki signifikansi negatif terhadap volume impor BOPP dari named country yaitu Thailand dan Vietnam, sementara itu kebijakan justru berpengaruh negatif terhadap peningkatan volume impor dari non named country  yaitu Malaysia, Tiongkok, China Taipei, Korea Selatan dan jepang. Penurunan volume impor ini terjadi pada periode kedua pengenaan peraturan tersebut. ......This research study investigates the impact of anti dumping policy of Biaxially Oriented Polypropylene product on the BOPP import. Using monthly time series data from January 2014 to December 2019, This study compares the impact of anti dumping policy on two groups of countries namely named country as a country that is the subject of an anti dumping policy and 'non named country as  country that is not the subject of this policy. This study also uses two main research methods such as the econometric method and the descriptive analysis method. In addition, this study used several variables, namely currency exchange rates as a variable that represents price, market share, anti dumping duties and the dummy variables of dumping periods including the investigation period and the anti dumping regulation extension period, we also include growth rate industry sectors variable that reflects income . These variables are key to examine the effects of trade restrictions and the effects of trade diversion from anti dumping policies. Several empirical studies have addressed the impact of anti dumping policies in developing countries. However, this research focuses on investigating a specific product in polyproylene, Biaxially Oriented Polypropylene (BOPP), which is one of the latest anti dumping policies in Indonesia in term of extension period. Empirical results show that anti dumping duty has a negatif significance on BOPP import volumes from 2 (two) name countries namely Thailand and Vietnam, while the suprising result that  policy has a positif effect on decreasing the volume of imports from non-named countries namely Malaysia, China, China Taipei, South Korea and Japan. This decreasing in import volume occurred in the second period of imposition of the regulation.