"
ABSTRAKSebagai salah satu tujuan negara dalam memberikan perlindungan atas risiko sosial, penyelenggaraan jaminan sosial di Indonesia belum berjalan beriringan dengan pelaksanaan pengelolaan keuangan negara. Tesis ini membahas sekaligus merumuskan implikasi penyelenggaraan jaminan sosial di Indonesia terhadap keberlanjutan pengelolaan keuangan negara. Rumusan masalah yang akan diangkat yaitu akibat pelaksanaan jaminan sosial terhadap keuangan negara, tindakan dan upaya yang dilakukan pemerintah terhadap akibat tersebut, serta konsep penyelenggaraan jaminan sosial yang sejalan dengan asas-asas pengelolaan keuangan negara. Metode penelitian yang digunakan yaitu berbentuk yuridis-normatif dan jenis data yang diambil adalah data sekunder. Alat pengumpulan data meliputi studi dokumen, wawancara terhadap informan, dan pengamatan. Teknik analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif yang akan melakukan penilaian bersifat evaluatif terhadap rumusan permasalahan. Hasil penelitian menunjukan bahwa akibat pelaksanaan jaminan sosial terhadap keuangan negara adalah terbatasnya ruang fiskal pemerintah yang disebabkan oleh defisit dana jaminan sosial kesehatan, unfunded past service liability program tabungan hari tua pegawai negeri sipil, dan duplikasi penganggaran program jaminan sosial. Selanjutnya, tindakan dan upaya yang dilakukan Pemerintah terhadap akibat tersebut yaitu menerapkan kebijakan khusus guna menjamin kelangsungan program jaminan sosial. Konsep penyelenggaraan jaminan sosial yang sejalan dengan asas-asas pengelolaan keuangan negara yaitu yang dilakukan dengan penanggulangan fraud jaminan kesehatan, menggalakkan upaya promotif dan preventif, dan penataan regulasi. Untuk itu, disarankan meningkatkan kepesertaan aktif, menyelesaikan permasalahan UPSL, dan membentuk road map transformasi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Selanjutnya, Pemerintah harus menunjukkan political will dengan mendorong kemandirian BPJS, seluruh pihak harus lebih menggalakkan program promotif dan preventif, dan melakukan penataan regulasi antar penyelenggara jaminan sosial.
ABSTRACT As one of the objectives of the state to provide social risk protection, the implementation of social security in Indonesia has not been aligned with the management of state finances. This thesis aims to discusses and also simulates the implementation of social security in Indonesia implies the sustainability of state financial management. The formulation of the issues to be discussed are the impact of the implementation of social security to state finances, actions and efforts undertaken by the government against the consequences, and the concepts of social security management which is in accordance to the principles of state financial management. This study used juridical normative as research method and collect data based on secondary source. Data collection tools include literature studies, interviews, and observations. This study performs qualitative methods as data analysis techniques to evaluate of the problems. The study shows that the implementation of social security to the state finance has limited the government 39 s fiscal space caused by the social health insurance fund deficit, the unfunded past service liability of old age savings for Civil Servants programs, and the duplication of social security program budget. Furthermore, the actions and efforts made by the government to deal with those impacts is by implementing special policies for ensuring social security programs sustainability. The concepts of managing social security that is in accordance with the state financial management are those which can resolve fraud in health insurance, elevate promotive and preventive efforts, and regulation reformation. Therefore, this study suggests to BPJS to increase active membership, solve UPSL problems, and set up a transformation roadmap for manpower participation. Furthermore, the Government should show its political will by encouraging the BPJS independence, and also all parties should elevate promotive and preventive programs, and make regulatory reformation for social security providers."
