Hasil Pencarian

Ditemukan 166 dokumen yang sesuai dengan query

Eko Setyo Budi, author

Kompetensi absolut pengadilan tata usaha negara dalam penyelesaian sengketa informasi publik analisis putusan pengadilan tata usaha negara Jakarta Nomor 160/G/2011/PTUN-JKT) = The absolute competency of state administration court in public information dispute settlement analysis of jakarta state administrative court decision Number 160/G/2011/PTUN-JKT)

Berlakunya Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik membawa perubahan paradigma beracara khususnya di Peradilan Tata Usaha Negara. Untuk menyelesaikan sengketa informasi publik, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengamanahkan pembentukan Komisi Informasi. Dalam tradisi hukum acara peradilan tata usaha negara komisi seperti ini seringkali...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T-Pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Tri Hayati, author

Administrasi pembangunan: suatu pendekatan hukum dan perencanaanya

Depok: Universitas Indonesia, 2005

352 TRI a

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Andi Dzul Ikhram Nur, author

Kedudukan dan tanggung jawab sekretaris DPRD dalam sistem pemerintahan daerah = Position and responsibility of secretary of regional house of representatives in local government system

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan Sekretaris DPRD dalam sistem pemerintahan daerah, dan untuk mengetahui tanggung jawab Sekretaris DPRD dalam sistem pemerintahan daerah. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis-normatif guna mendapatkan hasil penelitian yang relevan. Penelitian dilakukan dengan Pendekatan perundang-undangan, Pendekatan kasus, dan Pendekatan historis. Bahan-bahan hukum yang digunakan oleh penulis...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018

T49893

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Elang Samudra Permana, author

Pelayanan publik pada pemerintahan desa : studi kasus di Desa Cigedog Kabupaten Brebes = the Public service in village government : case study at Cigedog village Brebes regency

Penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di desa ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat. Esensi masalah dimaksud sebenarnya bersumber dari persoalan dalam pemberian pelayanan publik. Dalam tesis ini membahas tentang pelayanan publik pada pemerintahan desa...

Depok: Universitas Indonesia, 2012

T30748

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Dimas Saputra Rusmin, author

Implikasi yuridis dalam pengelolaan panas bumi di Indonesia berdasarkan undang-undang nomor 27 tahun 2003 tentang panas bumi (Studi kasus nota kesepahaman antara Kementrian ESDM dan Kementrian Kehutanan terkait sembilan wilayah kerja panas bumi di kawasan hutan konservasi)

ABSTRAK
Tesis ini berfokus pada Nota Kesepahaman antara Kementerian ESDM dan Kementerian Kehutanan. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami implementasi pengelolaan energi panas bumi. Tesis ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, yang menggunakan data sekunder atau data kepustakaan dan melakukan analisis terhadap nota kesepahaman. Hasil penelitian penulis temukan adalah bahwa pengelolaan panas...

2012

T31734

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Farhan Abdi Utama, author

Kedudukan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara dalam sistem perundang-undangan di Indonesia = Status of the Regulation of the Head of National Civil Service Agency in the Indonesia legal system

[ABSTRAK
Tesis ini akan menguraikan mengenai eksistensi dan kedudukan Badan Kepegawaian Negara dalam pembinaan manajemen kepegawaian negara, serta kedudukan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara dalam sistem perundangundangan di Indonesia. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif, dengan menggunakan teknik penelitian kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan (field research). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Badan Kepegawaian Negara memiliki kedudukan...

2015

T43148

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Ayu Widya Suharti, author

Implementasi Pasal 23 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Dikaitkan dengan Peran Notaris sebagai Mediator = Implementation of Article 23 of the Supreme Court Regulation No. 1 Year 2008 on Mediation Procedure in Courts Associated with Notary Role as Mediator

Salah satu akta yang dibuat notaris yaitu Akta Kesepakatan Perdamaian melalui proses mediasi, yang dilakukan oleh notaris yang bersertifikat mediator. Jika kesepakatan perdamaian hanya dibuat di hadapan notaris yang bersertifikat mediator tanpa didaftarkan dan dikukuhkan ke pengadilan maka hanya mengikat bagi para pihak sepanjang para pihak mentaatinya dan tidak memiliki...

Depok: Universitas Indonesia, 2015

T44575

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Sirait, Sunggul Hamonangan, author

Pembatasan hak politik aparatur sipil negara dalam pasal 119 dan pasal 123 ayat 3 undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara = Restrictions on the political rights apparatus state civil article 119 and article 123 paragraph 3 of law no 5 of 2014 on the state civil apparatus

ABSTRAK Tesis ini membahas pembatasan hak-hak politik ASN (PNS) dalam Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN. Sebagai warga negara Indonesia, maka ASN juga mempunyai hak-hak sipil dan poitik yang dilindungi oleh konstitusi. Seorang ASN tidak dapat menjadi pengurus suatu partai politik namun untuk...

Depok: Universitas Indonesia, 2016

T44849

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Rizki Ananda, author

Daerah khusus dan istimewa : desentralisasi asimetrik dalam negara kesatuan di Indonesia = Spesial autonomous region and special area decentralization asymmetric in unitary state of Indonesia

ABSTRAK Pembentukan daerah otonomi khusus atau daerah yang bersifat istimewa, sekiranya perlu dimuat dan menjadi suatu landasan dalam menerjemahkan Pasal 18B ayat (1) UUD Tahun 1945. Aceh, Papua, Yogyakarta, dan Daerah Khusus Ibukota Jakarta telah mempresentasikan pola desentralisasi asimetrik, namun pengaturan mengenai pembentukan daerah khusus di Indonesia tidaklah pernah diatur secara...

Depok: Universitas Indonesia, 2016

T45519

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Yurista Yohasari, author

Kajian hukum terhadap substansi peraturan daerah yang mengatur kehidupan beragama dalam sistem hukum Indonesia = Legal study of local regulations substance governing religious life in the Indonesian legal system / Yurista Yohasari

ABSTRAK Urusan kehidupan beragama di Indonesia merupakan kewenangan pemerintah pusat sebagaimana dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Tetapi faktanya banyak peraturan daerah yang mengatur kehidupan beragama, sehingga hal ini tentu menimbulkan masalah. Dalam tulisan ini, penulis mencoba mengupas permasalahan norma dalam peraturan daerah yang...

Universitas Indonesia, 2016

T45386

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>

Hasil Pencarian :: Kembali

Hasil Pencarian