Hasil Pencarian

Ditemukan 168 dokumen yang sesuai dengan query

Eko Setyo Budi, author

Kompetensi absolut pengadilan tata usaha negara dalam penyelesaian sengketa informasi publik analisis putusan pengadilan tata usaha negara Jakarta Nomor 160/G/2011/PTUN-JKT) = The absolute competency of state administration court in public information dispute settlement analysis of jakarta state administrative court decision Number 160/G/2011/PTUN-JKT)

Berlakunya Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik membawa perubahan paradigma beracara khususnya di Peradilan Tata Usaha Negara. Untuk menyelesaikan sengketa informasi publik, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengamanahkan pembentukan Komisi Informasi. Dalam tradisi hukum acara peradilan tata usaha negara komisi seperti ini seringkali...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T-Pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Andi Dzul Ikhram Nur, author

Kedudukan dan tanggung jawab sekretaris DPRD dalam sistem pemerintahan daerah = Position and responsibility of secretary of regional house of representatives in local government system

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan Sekretaris DPRD dalam sistem pemerintahan daerah, dan untuk mengetahui tanggung jawab Sekretaris DPRD dalam sistem pemerintahan daerah. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis-normatif guna mendapatkan hasil penelitian yang relevan. Penelitian dilakukan dengan Pendekatan perundang-undangan, Pendekatan kasus, dan Pendekatan historis. Bahan-bahan hukum yang digunakan oleh penulis...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018

T49893

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Tri Hayati, author

Administrasi pembangunan: suatu pendekatan hukum dan perencanaanya

Depok: Universitas Indonesia, 2005

352 TRI a

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Henri Subagiyo, author

Hak atas informasi lingkungan : refleksi atas pengaturan dan penerapan ketentuan mengenai pemenuhan akses informasi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia = Right to environmental information : reflection on regulation and implementation of the provisions regarding access to environmental information in the environmental protection and management in Indonesia

Hak atas informasi lingkungan merupakan salah satu pilar penting dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Berbagai persoalan lingkungan hidup yang muncul seringkali berkaitan dengan lemahnya pemenuhan akses masyarakat terhadap hak atas informasi lingkungan. Tesis ini berupaya menganalisa tentang pentingnya pemenuhan akses informasi lingkungan dan bagaimana jaminan hukum pemenuhan akses informasi...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013

T-Pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Salampessy, Muhammad Yahdi, author

Kedaulatan negara dalam hal pengelolaan sumber daya mineral dan batubara di Indonesia berdasarkan konsep hak menguasai negara : tinjauan atas ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 = State sovereignty in managing coal and mining resources in Indonesia based on the concept of rights of state control : a review of Article 33 (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia / Muhammad Yahdi Salampessy

ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pengelolaan sumber daya mineral dan batu bara di Indonesia berdasarkan kedaulatan Negara dan Hak Menguasai Negara Negara sebagaimana diamanatkan di dalam Pasal 33 Ayat (3) UUD NRI 1945. Penulis mempergunakan metode penelitian yuridis normatif dengan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 33 Ayat (3) UUD NRI 1945 memberikan landasan...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T38688

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Grace Nagatami Susilo, author

Divestasi saham oleh penanam modal asing pada usaha pertambangan mineral dan batubara berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara = The share divestment by foreign investors of mineral and coal mining description based on Law Number 4 year 2009 concerning mineral and coal mining

Tujuan Negara yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum dan memajukan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saat ini mengenai pertambangan mineral dan batubara diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Dewasa ini hampir di semua negara khususnya negara berkembang membutuhkan modal asing. Modal asing itu merupakan...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T38995

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Imran Ahmad, author

Pengaturan pengelolaaan kegiatan usaha hulu migas pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012 = Regulation the upstream oil and gas business activities after the Constitutional Court Decision Number 36/PUU-X/2012

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012 mengenai Pengujian UU 22/2001 menyebabkan BP Migas dibubarkan. BP Migas dinyatakan bertentangan dengan konstitusi karena eksistensinya menyebabkan negara kehilangan hak menguasai sumber daya migas. Penguasaan negara yang paling utama, dapat diwujudkan melalui negara melakukan pengelolaan langsung dengan menunjuk atau memberikan konsesi kepada perusahaan negara untuk...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T39207

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Alia Harumdani Widjaja, author

Fungsi pengawasan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) dan Ombudsman daerah non ORI : DI. Yogyakarta = Supervising function of Ombudsman of Republic of Indonesia (ORI) and local Ombudsman non ORI : DI. Yogyakarta / Alia Harumdani Widjaja

ABSTRAK
Tesis ini membahas mengenai akibat hukum fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Ombudsman Republik Indonesia (ORI) dan Ombudsman Daerah Non ORI (D.I. Yogyakarta) setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 62/PUUVIII/ 2010 tentang Pengujian Undang-Undang No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia dan Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Penelitian ini adalah merupakan penelitian...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T38721

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Fakhry Amin, author

Pemberhentian kepala daerah sebagai pejabat publik oleh DPRD di Indonesia = Dismissal of head of region as public officials by council in Indonesian / Fakhry Amin

ABSTRAK
Tesis ini mengkaji tentang mekanisme pemberhentian Kepala Daerah sebagai pejabat publik oleh DPRD di Indonesia dalam peraturan perundang-undangan yang pernah berlaku di Indonesia dan permasalahan dalam proses pemberhentian Kepala Daerah yang dilakukan oleh DPRD sejak berlakunya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah serta memperbandingkan dengan proses impeachment untuk...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T39221

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Erlangga Matin Julianto Putra, author

Penyesuaian kontrak karya terhadap Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara melalui kegiatan renegosiasi kontrak = Adjustment of contract of works with Law Number 4 of 2009 concerning mineral and coal mining through contract renegotiation

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU No. 4 Tahun 2009) maka Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) dihapuskan dan perlu penyesuaian melalui renegosiasi kontrak. Renegosiasi kontrak tidak mudah dilaksanakan karena banyak perusahaan yang belum sepakat mengenai hal-hal yang harus...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T39184

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian