Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penyelundupan manusia merupakan kejahatan transnasional yang memberikan dampak cukup signifikan bagi keamanan negara. Adapun ancaman yang muncul seperti keamanan bagi objek yang akan diselundupkan di pelabuhan yang sering menjadi sentra aktivitas penyelundupan manusia oleh pelaku kejahatan. Hal ini terjadi karena tidak adanya upaya regulasi keamanan yang dilakukan oleh pelaku penyelundupan manusia. Selain itu, meningkatnya jumlah pelaku penyelundupan manusia serta potensi masuknya paham atau aliran ekstrim yang dapat memengaruhi masyarakat secara luas dan menganggu kepentingan nasional. Kegiatan penyelundupan manusia tersebut dapat terjadi jika salah satunya dapat direalisasikan. Artinya bahwa imigran gelap akan berhasil dengan adanya kerjasama dari agen-agen penyelundup. Dalam melakukan penyelundupan suaru kelompok dapat dikatakan terorganisir jika memenuhi unsur organize crime, salah satunya memiliki struktur kerja dalam kejahatan. Dalam dinamika penyelundupan terdapat objek Pekerja Migran Indonesia menjadi salah satu orang yang diselundupkan secara non prosedural. Hal ini tentunya akan menyebabkan gangguan keamanan nansional khususnya di bidang keamanan. Adanya penggunaan pelabuhan ilegal yang dikuasi masyarakat sebagai lokasi yang strategis digunakan sebagai lokasi untuk mengelabui petugas keamanan. Pengawasan dan upaya cegah dini dari Kominda dan aparat terkait telah dilakukan dengan sarana dan prasaranan yang dimiliki, namun terdapat beberapa kendala yang dialami para petugas.<

---

People smuggling is a transnational crime that has a significant impact on state security.  As for the threats that arise, such as security for objects to be smuggled in ports, which are often centers of human smuggling activities by criminals.  This happens because there are no security regulation efforts made by people smugglers.  In addition, the increasing number of people smugglers as well as the potential for the entry of extreme ideologies or sects that can affect the wider community and disrupt national interests.  Human smuggling activities can occur if one of them can be realized.  This means that illegal immigrants will succeed with the cooperation of smuggling agents.  In carrying out smuggling, a group can be said to be organized if it meets the elements of organize crime, one of which has a work structure in crime.  In the dynamics of smuggling, there is an object of Indonesian Migrant Workers being one of the people who are smuggled in a non-procedural manner.  This of course will cause national security disturbances, especially in the security sector.  The use of illegal ports controlled by the community as a strategic location is used as a location to trick security officers.  Supervision and early prevention efforts from Kominda and related officials have been carried out with the facilities and infrastructure they have, but there are several obstacles experienced by the officers."

"Kebijakan Visa seringkali dapat mempengaruhi tingkat kunjungan wisatawan mancanegara ke suatu negara. Sebelum terjadi Pandemi Covid-19, Indonesia memiliki kebijakan pemberian Bebas Visa Kunjungan (BVK) untuk meningkatkan kunjungan wisatawan internasional ke Indonesia. Pada masa Pandemi Covid-19, kebijakan Bebas Visa Kunjungan diberhentikan sementara untuk mencegah penyebaran virus corona yang berasal dari luar negeri masuk ke Indonesia. Setelah kondisi mulai pulih dari Pandemi Covid-19, Kebijakan Bebas Visa Kunjungan belum diaktifkan kembali kecuali untuk negara di kawasan ASEAN. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak serta rasionalisasi kebijakan Visa Kunjungan dalam rangka wisata pada masa sebelum dan sesudah Pandemi Covid-19 di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis kritis dengan sumber data primer berupa wawancara terhadap pemangku kebijakan dalam bidang Visa kunjungan dan sumber data sekunder berupa data-data statistik kedatangan wisatawan mancanegara serta berbagai dokumen kebijakan Visa yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan visa kunjungan dalam rangka wisata berupa bebas visa kunjungan sebelum pandemi Covid-19 menggunakan rasionalitas ekonomis untuk mendapatkan manfaat dari kunjungan wisatawan internasional kedalam negeri, namun terdapat beberapa permasalahan timbulnya kerugian negara dari hilangnya potensi pendapatan negara dari pelayanan visa.

---

Visa policies can often affect the level of foreign tourist visits to a country. Before the Covid-19 Pandemic, Indonesia had a policy of granting Free Visa Visits (BVK) to increase international tourist visits to Indonesia. During the Covid-19 Pandemic, the free visa policy was temporarily suspended to prevent the spread of the corona virus originating from abroad into Indonesian territory. After the conditions began to recover from the Covid-19 Pandemic, the free visa policy has not been reactivated except for countries in the ASEAN region. This study aims to analyze the impact and rationalization of the Tourism Visit Visa policy before and after the Covid-19 Pandemic in Indonesia. This research uses a qualitative method with a critical analysis approach with primary data sources in the form of interviews with policy makers of Visit Visas and secondary data sources in the form of statistical data on foreign tourist arrivals and various Visa policy documents established by the Indonesian government. This study concludes that the tourism visit visa policy in the form of visa-free visits before the Covid-19 pandemic uses economic rationality to benefit from international tourist visits into the country, but there are several problems arising from the loss of potential state revenue from visa services. "