Ditemukan 2 dokumen yang sesuai dengan query
Farrell Charlton Firmansyah
"
Tulisan ini menganalisis bagaimana aspek perlindungan Hak Cipta dari hasil motion Capture dan juga aspek Pelindungan Data Pribadi dalam tindakan Motion Capture. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian doktrinal. Motion Capture merupakan sebuah tindkaan perekaman gerakan tubuh termasuk gerakan ekspresi wajah yang kemudian dapat diaplikasikan dalam suatu animasi digital. Hasil dari Motion Capture adalah serangkaian gambar bergerak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta hasil karya Motion Capture dapat dilindungi sebagai karya cipta berupa karya sinematografi karena memenuhi persyaratan orisinalitas dan fiksasi. Kemudian dalam karya ini terdapat hak terkait berupa hak pelaku pertunjukan dan juga terdapat hak potret. Secara spesifik perekaman Motion Capture terhadap wajah merupakan bentuk pemrosesan data pribadi karena rekaman wajah merupakan data biometrik oleh karena itu harus dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Dalam analisis ini ditemukan bahwa dalam konteks motion capture terdapat persinggungan antara Hak Potret dan Hak Pelindungan Data Pribadi
This article analyzes the aspects of copyright protection for Motion Capture results and the aspects of Personal Data Protection in Motion Capture actions. This research was conducted using a doctrinal research method. Motion Capture is a recording of body movements, including facial expressions, which can then be applied in digital animation. The result of Motion Capture is a series of moving images. Based on Law Number 28 of 2014 concerning Copyright, Motion Capture works can be protected as cinematographic works because they meet the requirements of originality and fixation. In this work, there are related rights such as the rights of performers and portrait rights. Specifically, the recording of Motion Capture on the face is considered a form of personal data processing because facial recordings are biometric data. Therefore, personal data protection must be carried out in accordance with Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection. In this analysis, it is found that in the context of Motion Capture, there is an intersection between Portrait Rights and Personal Data Protection.
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Muhammad Hilman Mufidi
"This research analyzes crypto assets and its relation with the aspect of gharar within islamic law. This research is made using doctrinal research method. Crypto assets represent a significant advancement in financial transactions, characterized by its digital or virtual nature and the use of cryptography for security. The volatility inherent in crypto assets, along with their anonymous transactions and speculative nature, raises significant gharar concerns. Gharar refers to uncertainty, ambiguity, or risk in commercial transactions, which can lead to injustice or undue advantage. This thesis is going to analyze crypto assets and its relation to gharar in islamic law in order to uncover the reason to why some of the Islamic scholars permit or forbid the usage of Crypto assets. This in turn simplifies crypto asset trading in Indonesia which gives it more certainty.
Penelitian ini akan menganalisis aset kripto dan kaitannya dengan aspek gharar dalam hukum Islam. Penelitian ini dibuat dengan menggunakan metode penelitian doktrinal. Aset kripto mewakili kemajuan signifikan dalam transaksi keuangan, ditandai dengan sifat digital atau virtualnya dan penggunaan kriptografi untuk keamanan. Volatilitas yang melekat pada aset kripto, beserta transaksi yang anonim dan sifat spekulatifnya, menimbulkan kekhawatiran gharar yang signifikan. Gharar mengacu pada ketidakpastian, ambiguitas, atau risiko dalam transaksi komersial, yang dapat menyebabkan ketidakadilan atau keuntungan yang tidak semestinya. Tesis ini akan menganalisis aset kripto dan kaitannya dengan gharar dalam hukum Islam untuk mengungkap alasan sebagian ulama membolehkan atau melarang penggunaan aset kripto. Hal ini pada gilirannya menyederhanakan perdagangan aset kripto di Indonesia sehingga memberikan kepastian lebih."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library