Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penulisan tesis ini akan memfokuskan perhatian pada Konferensi Internasional tentang Kependudukan dan Pembangunan yang diselenggarakan oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) di Kairo pada tahun 1994. Dalam konferensi ini, ada kombinasi dua hal penting yang mewarnai jalannya konferensi yaitu runtuhnya persaingan ideologi pada awal 1990-an (pasca Perang Dingin) digantikan dengan perbenturan antar budaya serta diangkatnya isu-isu kehidupan sehari-hari sebagai isu-isu kontemporer. Pembahasan isu-isu sensitif dalam kancah internasional ini menjadikan konferensi tersebut sangat istimewa dan menarik untuk dikaji lebih lanjut. Masalah kesehatan reproduksi yang dianggap belum menjadi persoalan publik dan pemberdayaan perempuan yang secara konvensional dianggap hanya bisa berkiprah di ruang lingkup privat ternyata dalam konferensi ini menjadi isu-isu yang demikian rumit dan penting. Sehubungan dengan masalah-masalah yang diperdebatkan seperti aborsi, sexual health's right , reproductive health, konsep "family" dan juga genital mutilation; terlihat adanya persoalan dalam penafsiran isu-isu yang dibahas oleh negara-negara peserta. Selain persoalan penafsiran tersebut, juga pembahasan isu-isu yang ada menimbulkan pro dan kontra sehingga perbedaan yang lebar terlihat jelas. Penulisan tesis ini berupaya untuk memberikan gambaran yang jelas tentang sejauhmana perbedaan sikap politik antara negara-negara pro, yaitu negara-negara yang menyetujui dan tidak sering mengajukan keberatan; dan negara-negara kontra yang tidak sepenuhnya menyetujui dan kerap mengajukan keberatan dalam memandang isu-isu sensitif yang dibahas dalam Konferensi Internasional tentang Kependudukan dan Pembangunan di Kairo tersebut. Selain itu akan ditelaah pula bagaimana sikap politik negara-negara pro dan negara-negara kontra menghadapi masalah tersebut dan mengapa mereka bersikap demikian. Juga akan dilihat solusi apa yang dihasilkan untuk mengatasi perbedaan tersebut. Dalam konferensi ini, ada gerakan yang mengangkat the personal is political yang terlihat diantara negara-negara yang menghadiri konferensi tersebut. Gerakan ini tercermin dalam upaya mengangkat isu-isu yang pada awalnya dibahas dalam lingkup privat, ke dalam lingkup yang lebih luas. Dalam pertemuan akbar itu, isu-isu personal diangkat menjadi isu-isu politik.Melalui konferensi ini maka pemerintah sebagai agen dalam wilayah 'publik' ditugaskan untuk secara aktif menangani urusan-urusan 'privat'. Metode Penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode pengumpulan data di perpustakaan (Library Research Method). Penulisan tesis ini bersifat kualitatif dan bertujuan untuk membangun tesis yang menjelaskan hubungan antar gejala sesuai permasalahan yang dipilih. Berdasarkan tingkat analisisnya, penelitian ini termasuk penelitian eksplanasi karena penulis tidak sekedar membuat deskripsi (gambaran) mengenai suatu gejala tetapi bertujuan untuk menjelaskan hubungan antar gejala. Terlihat bahwa dalam konferensi internasional ini terjadi pengelompokkan negara. Negara-negara berkembang bersama-sama dengan negara-negara berpenduduk Islam serta Vatikan berada di satu kubu dan banyak menentang isu-isu kontroversial yang mengemuka serta sekaligus inemberi jalan keluar terbaik yang sesuai dengan ajaran agama. Di sisi lain, negara-negara liberal Barat dengan Amerika serta beberapa negara lainnya bersatu untuk mempengaruhi dunia dengan gagasan-gagasan mereka tentang kependudukan dan kemanusiaan. Konferensi ini dipandang sangat unik karena merupakan pertemuan semua kultur dan peradaban yang sukses memadukan agama, nilai dan tradisi. Deklarasi Kependudukan yang dikeluarkan di Kairo mencerminkan kemenangan yang adil bagi semua pihak. Perbenturan antar budaya sebenarnya bisa dihindari dan dalam konferensi internasional ini yang rnelibatkan begitu banyak ragam negara ternyata perbedaan-perbedaan yang ada bisa dihindari.

Abstrak :
ABSTRAK
Tulisan ini berangkat dari hasil penelitian tentang adanya dugaan pelanggaran hakasasi manusia terkait penerapan Qanun Jinayat hukum pidana di Aceh yang telahberlangsung sejak tahun 2012 dan telah diformalkan sejak tahun 2014. Tesis inimenganalisis faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan jejaring advokasitransnasional yang dilakukan oleh NGO lokal, nasional dan internasional untukmenghapus praktik Qanun Jinayat di Aceh. Penelitian ini menggunakanpendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka serta wawancara dan observasilangsung di Banda Aceh dan Sabang. Analisis kajian tesis ini menggunakan konsepTAN; pola bumerang oleh Keck dan Sikkink 1998 . Berdasarkan kerangkaanalisis TAN, ada empat strategi yang diterapkan dalam kasus ini, yaitu strategipolitik informasi, strategi politik simbolis, strategi politik pengaruh, dan strategipolitik akuntabilitas. Berdasarkan hasil temuan menunjukkan bahwa strategistrategitersebut tidak efektif dalam kasus ini karena terhambat oleh berbagai faktorseperti kompleksitas hukum Indonesia, perbedaan tujuan akhir antar elemenelemenTAN, serta ketiadaan tokoh representatif yang menjadi ikon pada isu ini.Akibatnya, meskipun pola advokasi transnasional telah nampak di Aceh,keberadaan jejaring transnasional tersebut tidak berhasil mengadvokasikan prinsipHAM universal untuk menghapuskan praktik Qanun Jinayat. Jadi kesimpulan tesisini telah memberi kontribusi pada debat universalisme dan partikularisme bahwakekuatan faktor lokal mempengaruhi hasil akhir dari sebuah advokasi

---

ABSTRACT
This thesis explores the allegation of human rights violation regarding theimplementation of Islamic Criminal Law Qanun Jinayat in Aceh which has beenstarted in 2004 and formalized in 2014. This thesis analyzes the factors behind thefailure of transnational advocacy network done by local, national, and internationalNGOs in order to abolish the practices of Qanun Jinayat in Aceh. This qualitativeresearch combines literature research and field observation in Banda Aceh andSabang. Analysis in this research thesis is based on the concept of TAN boomerang pattern by Keck and Sikkink 1998 . According to the framework ofanalysis, there are four strategies in an advocacy, namely information politics,symbolic politics, leverage politics, and accountability politics. It is found that suchstrategies are ineffective due to multiple problems such as complexity ofIndonesian law, difference in final objective of the elements of TAN, and lack oficonic representative figure as the front of the advocacy. In all, it can be concludedthat although the pattern of transnational advocacy has emerged in Aceh, presenceof such transnational network has not successfully advocated against thelegalization of Qanun Jinayat. In conclusion, this thesis has contributed to thedebate between universalism and particlularism that local factors may affect thefinal outcome of an advocacy.

Abstrak :
Paradigma pembangunan sekadar berbasis materialistis dan hanya berfokus pada capaian pertumbuhan ekonomi telah meminggirkan manusia sebagai subjek khususnya perempuan. Pembangunan infrastruktur energi dan kelistrikan yang buta gender bukan memberikan manfaat kepada perempuan melainkan menghasilkan tekanan tambahan. Penelitian ini bertujuan mengungkap implikasi pembangunan fasilitas listrik berbasis komunitas terhadap kapabilitas perempuan di kampung adat, utamanya persoalan akses dan partisipasi dalam pembangunan, pemaknaan perubahan dari listrik dan pembentukan kapabilitas perempuan. Penelitian ini menggunakan teori kapabilitas yang disandingkan dengan teori interseksionalitas dan pemikiran feminisme postkolonial untuk menganalisis temuan-temuan empirik. Metodologi penelitian kualitatif dilakukan melalui analisis data sekunder, observasi, dan wawancara mendalam terhadap lima perempuan subjek utama serta dua orang subjek pendukung. Lokasi penelitian dilakukan di kampung adat Ubu Oleta, desa Weetana, kecamatan Laboya Barat, Sumba, Nusa Tenggara Timur. Penelitian ini menemukan bahwa akses dan prasarana masih buruk dan minim partisipasi perempuan dalam proses pembangunan. Perempuan di kampung adat masih belum dapat memanfaatkan kehadiran listrik secara optimal. Aturan adat berupa belis merupakan hambatan dalam pertisipasi, akses, dan pemanfaatan listrik bagi perempuan. Perempuan di kampung adat selain mengalami diskriminasi akibat aturan adat, sebagai individu dengan beragam identitas, juga mengalami tekanan secara interseksionalitas struktural, politik, dan representasional. Temuan yang juga penting adalah perempuan tetap mampu mengaktifkan faktor-faktor konversi lingkungan, sosial, dan personal dalam mencapai fungsi kapabilitas mereka sebagai perwujudan penggunaan listrik. Kendala struktural aturan adat dan belis menjadi hambatan utama dalam mencapai fungsi kapabilitas mereka, karena berbagai diskriminasi yang muncul dari praktik adat tersebut, menyebabkan beban ekonomi yang menjurus ke pemiskinan terstruktur. Rekomendasi utama adalah mengupayakan revitalisasi aturan adat terkait belis dan meningkatkan peran partisipasi perempuan yang hakiki dalam proses pembangunan energi. ......The development paradigm that based on materialism is only focuses on achieving economic growth, which has tendency to marginalize people especially women. Gender- blind development of energy and electricity infrastructure does not provide benefits to women but creates additional pressure. This study aims to reveal the implications of the development of community-based electricity facilities on women's capabilities in traditional villages, especially the issues of access and participation in development, the significant of changes from electricity and the development of women's capabilities. This study utilize capability theory alongside intersectionality theory and postcolonial feminist thinking to analyze empirical findings. The qualitative research methodology was carried out through secondary data analysis, observation, and in-depth interviews with five women as the main subjects and two informants as supporting subjects. The research location was carried out in the Kampung Adat Ubu Oleta, Desa Weetana, kecamatan Laboya Barat, kabupaten Sumba, Provinsi Nusa Tenggara Timur. This research found that access and infrastructure were poor and women's participation in the development process was insignificant. Women in kampung adat are still unable to optimized utilization of electricity. The customary rule in the form of belis is an obstacle in the participation, access and utilization of electricity for women. In addition women are experiencing discrimination due to customary rules, women in kampung adat, as individuals with various identities, also experience pressure from structural, political and representational intersectionality. An important finding is that women are still able to activate environmental, social and personal conversion factors in achieving their capability function as a result utilization of electricity. Structural constraints on customary rules and belis are the main obstacles in achieving their capability function, because various discriminations that arise from these customary practices cause an economic burden that leads to structured impoverishment. The main recommendations are seeking to revitalize customary rules regarding belis and increase the role of women's participation in the energy development process.

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai agenda setting isu pekerja migran di ASEAN dalam politik luar negeri Indonesia periode kedua pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Serta strategi politik luar negeri Indonesia pada KTT ke-19 ASEAN tahun 2011 terutama dalam isu pekerja migrant. Selain itu peneliti akan menganalisa mengenai faktor-faktor internal dan ekstenal yang mempengaruhi perumusan strategi politik luar negeri Indonesia, pada khususnya strategi Indonesia dalam isu pekerja migrant pada KTT ke-19 ASEAN tahun 2011. Pada bagian ini akan dianalisa mengenai faktor-faktor internal yang mempengaruhi Indonesia dalam penyusunan dan perumusan politik luar negerinya. Serta faktor eksternal yang mempengaruhi Indonesia dalam perumusan politik luar negerinya terdin atas posisi Indonesia dalam ASEAN tentang isu pekerja migrant dan tuntutan tanggung jawab dari negara besar kepada ASEAN untuk memperhatikan Hak Asasi Manusia (HAM) khususnya HAM para pekerja migrant. ...... This thesis discusses the issue of setting the agenda in the ASEAN migrant workers in Indonesia?s foreign policy the second term of President Susilo Bambang Yudhoyono. Also Indonesia?s foreign policy strategy in the 19th ASEAN Summit in 2011, especially the issue of migrant workers. In addition the researchers will analyze the factors that affect the intemal and extemal formulation of Indonesia's foreign policy strategy, in particular Indonesia strategy on the issue of migrant Workers in the 19th ASEAN Summit in 2011. In this section we will analyze the intemal factors that affect Indonesia in the preparation and formulation of foreign policy. And extemal factors that affect Indonesia in the formulation of foreign policy consists of Indonesia in the ASEAN position on the issue of migrant Workers and demands great responsibility of the ASEAN countries to pay attention to Human Rights (HAM), particularly the human rights of migrant Workers.

Abstrak :
Keberadaan pekerja migran di suatu negara memang berpotensi menimbulkan beragam narasi nasionalis mengenai siapa kita? dan siapa mereka, namun dari kacamata mereka lah nasionalisme yang melekat dalam kehidupan sehari-hari dan diterima sebagai suatu kelaziman dapat dipahami. Penelitian ini menelaah kembali nasionalisme dalam fenomena talenta asing dengan mengangkat keberadaan orang-orang Indonesia yang memiliki pengalaman sebagai pekerja talenta asing di Singapura. Kedua negara tersebut membangun nasionalismenya dengan elemenelemen modernis yang berjangkar ke masa depan. Melihat kurangnya kajian level mikro dari studi nasionalisme, penelitian ini mendalami bagaimana pengalaman orang Indonesia memaknai narasi nasionalisme Singapura. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan mengadopsi teknik-teknik etnografi secara terbatas. Berdasarkan pengamatan di lapangan, penelitian ini menemukan bahwa nasionalisme Singapura dialami dan dimaknai oleh orang Indonesia sebagai kebanalan tatanan. Berangkat dari pemikiran Michael Billig mengenai banal nasionalism, penelitian ini mendefinisikan kebanalan tatanan sebagai kondisi endemik di mana tatanan, secara sadar maupun tidak, menjadi norma dalam berperilaku dan, sebagai konsekuensinya, membentuk ekspektasi suatu populasi dalam kehidupan sehari-hari.

---

In a country where migrant workers are welcomed, there?s indeed a wide range of potential nasionalist narrative regarding ?us? and ?others? come to surface, but it is from their point of view that the nationalism embedded in daily life and seen as prevalence can be understood. This research attempts to reexamine nationalism by capturing the experience of Indonesian foreign talent migrants who works and live in Singapore. Seeing the lack of micro-level studies of nationalism scholarship, this study to pose a question on how the Singapore nationalism is being experienced and interpreted by the Indonesian foreign talent. Both countries build their nationalist agenda on modern elements anchoring the future. This study requires a qualitative approach and is conducted by adopting limited ethnographic techniques. Based on field observation, this study found that Singapore nationalism is experienced and interpreted by Indonesian foreign talent as a banality of order. Extending from Michael Billig?s banal nationalism, this study defines ?banality of order? as the endemic condition in which order, either consciously or not, became the behavioral norm and, consequently, shapes the daily expectation of a population.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini adalah studi kasus yang bertujuan untuk menggambarkan peran kultur dan pemahaman agama terhadap politik perempuan Madura di Sumenep dengan menggunakan metode feminis yang menjadikan pengalaman perempuan sebagai pngetahuan maka penelitian ini bersifat kualitatif yang menggunakan wawancara mendalam observasi dan studi dokumen sebagai teknik pencarian data hasil penelitian lapangan kemudian dilakuka analisa yang menghailkan beberapa kesimpulan yang garis besarnya sebagai berikut Politik perempuan tidak hanya dipahami sebagai kegiatan demokrasi melalui isitem pemilu namun juga bermakna sebagai relasi kekuasaan di ruang domestik suami istri di ruang publik perempuan masyarakat dan di ruang politik Antar sesama perempuan hal tersebut tidak bisa dipiahkan dari peran kultur dan agama di Sumenep dalam menentukan terjadinya relasi kekuasaan di ruang ruang tersebut selain itu penelitian ini juga menyimpulkan bahwa demokrasi yang terjadi di Sumenep pada akhirnya menggerus kekuatan kultur dengan kalahnya para nyai sebagai pelopor gerakan perempuan Sumenep oleh perempuan perempuan kelas menengah keatas yang memiliki keuatan modal ekonomi pada pemilu 2009 kemarin

---

ABSTRACT
This studi is a case study that aims to describe the role of culture dan religion understanding to woman s political Madura in Sumenep using the feminist method to be experience of women as knowledge so this study using a qualitative with in depth interviews observations and document study as search techniques data The result of field research then conducted an analysis that produces some of the conclusions Woman s Political activities are not only understood as democracy through the election system but also serves as the power relation in domestic sphere husband wife public spaces Woman society and in political space relationships among fellow woman it can be separated from the role of culture and religion understanding Sumenep in determining the power relations in these spacesin addition this study also concludes that democracy is happening in Sumenep ultimately erode the power of culture with the defeat of the Nyai as a pioneer of the woman s movement Sumenep by woman of middle and upper class that has the power of economic capital in the 2009 election yesterday

Abstrak :
Tesis ini membahas teori pembangunan Dunia Ketiga yang dikaitkan dengan isu transformasi agraria di Indonesia secara kritis melalui interpretive method dalam penelitian kualitatif. Alur penelitian dalam tesis ini memadukan pemikiran dari Escobar (1985, 1988) dan Fakih (2009) mengenai mekanisme pendistribusian power/knowledge Blok Kapitalis dalam proyek pembangunan secara lokal di Indonesia. Temuan studi menunjukkan bahwa proyek pembangunan Dunia Ketiga merupakan strategi Blok Kapitalis untuk mempertahankan dominasinya dalam rezim internasional. Strategi tersebut mendukung penetrasi model produksi kapitalis, sehingga dapat eksis dan bertahan dalam transformasi agraria di Indonesia. Eksistensi kapitalisme dimanifestasikan dalam rekayasa sosial berupa Revolusi Hijau dan Pasar Tanah yang mengesampingkan visi kesejahteraan yang adil dan beradab karena senantiasa mengutamakan target akumulasi kapital yang hanya berorientasi pada hasil dan pendapatan dalam setiap proyek pembangunan pada era neokolonialisme. ...... This thesis discusses the Third World Development theory which is critically associated with the agrarian transformation issue in Indonesia through interpretive methods in qualitative research. Escobar (1985, 1988) and Fakih (2009) thinking about the mechanism for distributing the Capitalist?s ?local centers of power knowledge? in Indonesia became the main approach in analyzing. This research found and indicated that the Third World development projects are the Capitalists strategy to stabilizing their hegemonic discourse in international regime. This strategy supports the penetration of capitalist mode of production, so it can exist and persist in the agrarian transformation which becomes one of many social realities of development projects in Indonesia. Capitalism existence embodied in social engineering as in Green Revolution and Land Markets which ruled out the vision of Just and Civilized Humanity is because it consistently prioritizes the capital accumulated target of every development project in neocolonialism era.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk memahami kewenangan pemimpin negara, yaitu Presiden dalam mengambil suatu tindakan atau keputusan. Rumusan permasalahan dalam penelitian ini yaitu, ldquo;Mengapa Pemerintah Indonesia menunda eksekusi mati Mary Jane Veloso pada tahun 2015? rdquo; Penelitian ini menyoroti alasan di balik penundaan eksekusi mati terhadap terpidana mati kasus narkoba Mary Jane Veloso pada tahun 2015 lalu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan presiden dalam mengambil keputusan dapat dipengaruhi oleh faktor - faktor yang dari luar maupun dalam negeri. Dalam hal ini, faktor dari luar yaitu adanya permintaan dari Presiden Filipina agar Mary Jane tetap hidup karena dibutuhkan sebagai saksi terkait proses hukum di Filipina. Sedangkan faktor dari dalam negeri yaitu adanya tuntutan dari aktivis kemanusiaan untuk membatalkan hukuman mati. Menanggapi kedua hal tersebut, Pemerintah Indonesia melalui presiden akhirnya mengeluarkan keputusan untuk menunda eksekusi mati terhadap Mary Jane Veloso. Alasannya yaitu untuk menghormati proses hukum yang sedang berlangsung di Filipina dan juga karena presiden mendengar suara aktivis kemanusiaan. Penundaan melalui alasan tersebut diinterpretasikan sebagai bentuk kewenangan prerogatif presiden yang di satu sisi menjunjung tinggi konstitusi namun di sisi lain dapat mengambil keputusan atau tindakan di luar konstitusi itu sendiri.

---

ABSTRACT
This study aimed to understand the authority of the chief of state, namely the president in taking an action or decision. The problem of this study was ldquo Why did the Government of Indonesia delay the execution of Mary Jane Veloso in 2015 rdquo This study highlighted the reasons behind the postponement in execution of death row convict from drug cases Mary Jane Veloso in 2015. The result shows that the authority of the president 39 s decisions can be influenced by both external and internal factors. In this case, the external factor was the request of the President of the Philippines for Mary Jane to be alive because she is needed as a witness related to the legal process in the Philippines. While the internal factor was the demands of the human rights activists to cancel the death penalty. In response to both factors, the Government of Indonesia through the president finally issued a decision to postpone the execution of Mary Jane Veloso. The reasons were the president respected the ongoing legal process in the Philippines and the president heard the voice of human rights activists. The postponement through the reasons is interpreted as a form of presidential prerogative authority which upholds the constitution, yet allows decisions or acts beyond the constitution itself to be taken.

Abstrak :
ABSTRAK
Studi ini menunjukkan bahwa perempuan adat non elit telah diekslusi secara berlapis dari proses perjuangan hak kewarganegaraan masyarakat adat atas hutan adat. Keberadaan masyarakat adat secara global maupun di Indonesia belum sepenuhnya mendapatkan pengakuan atas tanah dan sumber daya alamnya. Hutan adat yang terdapat di wilayah adatnya dinyatakan sebagai hutan negara. Penetapan hutan adat secara legal berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 merupakan upaya perwujudan hak konstitusional kewarganegaraan masyarakat adat atas tanah dan sumber daya alamnya. Namun dalam proses perjuangannya perempuan adat non elit tidak pernah terlihat dan terlibat. Studi ini bertujuan untuk menelusuri kompleksitas eksklusi berlapis yang dialami perempuan adat non elit dalam proses perjuangan hak kewarganegaraan masyarakat adat atas hutan adat. Studi kualitatif yang dilakukan dengan pendekatan life her story pada lima perempuan adat non elit ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara proses eksklusi berlapis perempuan adat non elit dengan perjuangan hak kewarganegaraan masyarakat adat atas hutan adatnya. Dengan mengadopsi teori power of exclusion yang dikembangkan oleh Derek Hall, Philip Hirsch, dan Tania Li, teori feminist political ecology dari Rebecca Elmhirst, dan teori feminis tentang kewarganegaraan dari Anupama Roy, argumentasi pada studi ini adalah 1 bahwa ketidakterlibatan perempuan adat non elit dalam proses perjuangan hak kewarganegaraan masyarakat adat atas hutan adat karena perempuan adat telah dieksklusi secara berlapis, dan 2 untuk itu penetapan hutan adat memiliki beragam limitasi yang memunculkan keberagaman dilema perempuan adat non elit dalam pengelolaan lahan dan sumber daya alam lainnya.

---

ABSTRACT
This study show that non elite indigenous women had been excluded in multi layered from the process of citizenship rights struggle over customary forest. The existence of indigenous people globally as well as in Indonesia had not fully got its recognition over its land and natural resources. Customary forest which located in their community area declared as the state forest. The customary forest legal determination based on Constitutional Court Decree No. 35 PUU X 2012 was an embodiment effort of inidigenous people citizenship constitutional rights over their land and natural resources. However, in the struggling process, the non elite indigenous women, never been seen and involved. This study aimed to search the complexity multi layered exclusion which experienced by non elite indigenous women in the process of inidigenous people citizenship rights struggle over their customary forest. This qualitative study which performed with life her story approach in five non elite indigenous women, showed the connection between the multi layered exclusion process of non elite indigenous women with the struggle of indigenous people citizenship rights over their customary forest. By adopting the power of exclusion theory which developed by Derek Hall, Philip Hirsch, and Tania Li, feminist political ecology theory by Rebecca Elmhirst, and feminism theory on citizenship by Anupama Roy, we argue 1 that the non involvement of non elite indigenous women on the struggling process of indigenous people citizenship rights over the customary forest because the non elit indigenous women had been excluded in multi layered, therefore 2 the determination of customary forest gained various limitation that gave rise variety of non elit indigenous women rsquo s dilemmas in managing land and other natural resources.

Abstrak :

 

ASEAN merupakan organisasi regional yang mempunyai kerja sama di bidang ekonomi, politik dan keamanan serta sosial budaya. Salah satu fokus utama dalam kerja sama sosial budaya adalah pada bidang ketenagakerjaan khususnya permasalahan pekerja migran. Negara di kawasan Asia Tenggara menyadari bahwa permasalahan migrasi tenaga kerja merupakan salah satu prioritas yang harus segara ditangani sebelum integrasi ASEAN dapat diwujudkan. Komitmen tersebut diwujudkan dengan adanya Declaration on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers yang diikuti dengan adanya ASEAN Consensus on Promotion and Protection of the Rights of Migrant Workers sebagai instrumen perlindungan pekerja migran di ASEAN. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana proses pembentukan ASEAN Consensus on Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers menggunakan pendekatan kualitatif analisis wacana yang berkaitan dengan perspektif konstruktivisme. Analisis wacana digunakan untuk menelaah perkembangan wacana perlindungan pekerja migran di kawasan Asia Tenggara. Dengan menggunakan perspektif konstruktivisme, maka penelitian ini menunjukkan bahwa ASEAN Consensus on Protection dan Promotion of the Rights of Migrant Workers sebagai instrumen perlindungan pekerja migran di Asia Tenggara dihasilkan melalui sebuah proses sosialisasi norma oleh norm entrepreneur yang melewati tahapan norm translation. Dengan demikian, pembentukan instrumen perlindungan pekerja migran di ASEAN mempunyai keterkaitan dengan dinamika wacana perlindungan hak asasi manusia pada level global.

---

ASEAN is a regional organization that has cooperation in the fields of economy, politics and security and socio-culture. One of the main focuses in socio-cultural cooperation is in the field of employment, especially the problem of migrant workers. ASEAN member states realize that the problem of labor migration is one of the priorities that must be immediately addressed before ASEAN integration can be realized. This commitment is manifested by the Declaration of Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers, followed by the ASEAN Consensus on Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers as an instrument for the protection of migrant workers in ASEAN. This study aims to analyze how the process of establishing the ASEAN Consensuson Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers uses a qualitative approach to discourse analysis related to the perspective of constructivism. Discourse analysis is used to examine the development of discourse on the protection of migrant workers in the Southeast Asia region. By using a constructivism perspective, this study shows that the ASEAN Consensus on Protection and Promotion of Rights of Migrant Workers as an instrument of protection for migrant workers in Southeast Asia is produced through a normalization process by entrepreneur norms that go through the norm translation stage. Thus, the establishment of instruments for the protection of migrant workers in ASEAN has to do with the dynamics of the discourse on the protection of human rights at the global level.