Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Konflik yang terjadi karena benturan kepentingan menjadi bagian tak terpisahkan dari sejarah manusia. Perang Kongo Kedua yang melibatkan sembilan negara membuktikan bahwa konflik dan kekerasan masih menjadi alat utama untuk meraih kepentingan. Perang ini berhenti di tahun 2003 setelah penandatanganan perjanjian damai Sun City. Perjanjian ini membuka jalan bagi dibentuknya negara demokrasi di RDK dengan bantuan dari aktor-aktor peacebuilding internasional, salah satunya MONUC. Akan tetapi kenyataannya konflik dan kekerasan terus terjadi khususnya di daerah Kivu. Skripsi ini berusaha untuk menganalisis mengaap peacebuilding tidak berhasil meskipun sudah terbentuk negara demokrasi di RDK dengan menggunakan empat indikator, pertama karakteristik pemerintahan yang terbentuk, kedua alienasi kelompok masyarakat lokal, ketiga strategi aktor peacebuilding, dan keempat hubungan antar negara di kawasan Great Lakes Afrika. Kemudian akan dilihat pula bagaimana keempat indikator ini saling memengaruhi dan menciptakan hambatan dalam proses peacebuilding di RDK. ......Conflict that is caused by the clash of interest is one of the integral parts in human history. The Second Congo War that put nine different states in one massive war was one of the most prominent examples on how violence is still being used as a tool to achieve their interests. The signing of Sun City peace accord in 2003 gave way to the creation of democratic states in DRC with the assistance of international peacebuilding actors, one of the most important of them was MONUC. Surprisingly the creation of democratic state didn?t necessarily mean that violence would stop, especially in the province of Kivus in the eastern part of DRC. This thesis try to seek and analyze the reason why violence is still occuring in DRC despite the existence of democratic government. Four indicators will be used to analyze the phenomena, first is the characteristic of the new government, second is the alienation of the local community in DRC, third is the strategy of the peacebuilding actors, and fourth is the relations between states in the African Great Lakes region. This thesis will also see how those four indicators affecting one another and creating an obstacle in the implementation of peacebuilding in DRC.

Abstrak :
Meskipun banyak argumentasi yang menyatakan bahwa masih terlalu awal untuk menyimpulkan bahwa China bersama dengan BRICS mampu untuk menjadi kekuatan baru yang menandingi Amerika Serikat, akan tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa kekuatan yang dimiliki oleh China bersama dengan kerjasama tersebut merupakan suatu kekuatan yang harus diperhitungkan dengan baik. Selama beberapa tahun terakhir ini, semenjak akronim BRICS mengukuhkan diri dalam suatu ikatan kelompok kerjasama politik formal, kelompok kerjasama tersebut memperlihatkan konsistensi dalam menjalankan komitmennya. Sejumlah rencana kerja jangka panjang tercatat dilakukan oleh BRICS secara multilateral dan lebih jauh lagi, terdapat juga kerjasama antar negara anggota BRICS secara bilateral. Bersama dengan BRICS, muncul suatu kekuatan kerjasama kelompok baru yang memberikan peluang ekonomi bagi China, yang saat ini menjadi penanding terutama kekuatan Amerika Serikat. China sendiri juga mendapatkan keuntungan dari kerjasama BRICS karena memberikan stabilisasi bagi hubungan internasionalnya, pembangunan image dengan membantu negara berkembang lainnya, termasuk memperkuat identitas sebagai negara berkembang dan tidak boleh dilupakan kekuatan secara ekonomi dan posisi politik. Tulisan ini merupakan pemetaan geopolitik terhadap kerjasama multilateral yang dilakukan China bersama dengan BRICS dan implikasi dari hal tersebut terhadap Amerika Serikat yang menjadi kekuatan terbesar dalam hirarki masyarakat internasional. ......Although many arguments stating that it was too early to conclude that China along with the BRICS able to become a new force rivaling the United States, but the cooperation must be considered as power to be reckon. Over the last few years, since the acronym BRICS strenghten the cooperation to a more formal political group, the cooperation has show a consistency in its commitment. A number of long-term working plan notably conducted by BRICS multilaterally and furthermore, there is also cooperation among BRICS states member on a bilateral basis. BRICS is also provides economic purposes opportunities for China, which currently United States number one competitor. For China, BRICS become stabilization for China’s international relations environment, giving good image by helping other developing countries, strengthening of identity as a developing country in the economic strength and political position. This thesis is a geopolitical mapping of the multilateral cooperation of China together with the BRICS and the implications of that for the United States became the greatest power in the hierarchy of the international community.

Abstrak :
[Penelitian ini bertujuan menganalisis interaksi antar aktor dalam pembangunan ekowisata di Indonesia sebagai bagian dari Agenda Pembangunan Global. Pembangunan ekowisata di Indonesia menjadi signifikan untuk mendorong pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan yang sejalan dengan nilai-nilai pembangunan berkelanjutan. Namun demikian, masing-masing aktor memiliki kepentingan dan mempengaruhi proses pembangunan ekowisata yang belum sepenuhnya berjalan efektif. Berdasarkan analisis Teori Environment and Development dan Complex Interdependence, penelitian ini menemukan bahwa interaksi antar aktor bersifat kompleks, dan cukup rentan terjadinya konflik. Terdapat tiga pola interaksi yang terbentuk, yaitu kooperatif, dependen, dan bersifat konflik;This research aims to analyze interaction between actors in Indonesian ecotourism development as part of global development agenda. Ecotourism development in Indonesia becomes significant to improve economy, social, and environment development related to sustainable development. However, each actor has their own interest which influences ecotourism development process that has not effectively applied. Based on Environment & Development Theory and Complex Interdependence Theory, this research finds that interaction between actors is complex because each actor has their own interests and susceptible of conflict. Interaction between actors is divided into cooperation, dependence, and conflict, This research aims to analyze interaction between actors in Indonesian ecotourism development as part of global development agenda. Ecotourism development in Indonesia becomes significant to improve economy, social, and environment development related to sustainable development. However, each actor has their own interest which influences ecotourism development process that has not effectively applied. Based on Environment & Development Theory and Complex Interdependence Theory, this research finds that interaction between actors is complex because each actor has their own interests and susceptible of conflict. Interaction between actors is divided into cooperation, dependence, and conflict]

Abstrak :
Isu migrasi ilegal dalam konteks Hubungan Internasional kerap diposisikan sebagai isu keamanan dan dianalisis pula dengan kajian keamanan. Imigran tanpa dokumen yang diidentikkan dengan kejahatan transnasional tersebut kerap diposisikan sebagai ancaman oleh negara-negara tujuan imigran. Australia merupakan salah satu negara yang menerapkan sekuritisasi terhadap imigran ilegal atau disebut manusia perahu. Sekuritisasi isu migrasi ilegal ini kemudian menjadi bagian interaksi negara-negara di kawasan dalam hal keamanan. Oleh karena itu dalam dinamikanya terdapat pelibatan negara lain. Dalam sekuritisasi isu imigran ilegal Australia, negara ini melibatkan dua negara tetanganya yaitu Indonesia dan Australia. Namun dalam merespon sekuritisasi Australia tersebut, kedua negara ini tidak serta-merta menunjukkan perilaku yang sama. Perbandingan dan alasan perbedaan respon Indonesia dan Papua Nugini tersebut yang merupakan fokus penelitian dalam tesis ini. ......Nontraditional security issues are more relevant nowadays than in the era of Cold War. One of the most problematical security issue in region level is illegal migration. In Asia Pacific region, Australia as securitizing actor is one of the country who securitized this issue. Positioned as threat, illegal migration becomes security problem and needed to prevent. The securitizing actor interacts with states in the region and they interact to handle this security problem. But in the meantime, Indonesia and Papua Nugini act differently responding the Australias’s securitization of illegal migration. The purpose of this study is to compare the response of Indonesia dan Papua Nugini and to find out the reason of those different acts. The data were collected by literatures, online sources, mass media and by interviewing the stakeholders related this issue.

Abstrak :
ABSTRAK
Amerika Serikat dalam mempertahankan hegemoninya menyebarkan kekuatannya dengan cara membangun pangkalan militer di tempat-tempat strategis di seluruh dunia termasuk di kawasan Timur Tengah. Keberadaan pangkalan-pangkalan militer AS tersebut menimbulkan dilema keamanan bagi negara-negara di sekitar pangkalan militer tersebut, khususnya Iran. Upaya Iran berupa peningkatan kekuatan militer serta pengembangan nuklir. Untuk menjamin rasa aman dari keberadaan Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah, Iran melakukan peningkatan kekuatan secara agresif di masa pemerintahan Presiden Ahmadinejad, termasuk dengan pengembangan teknologi nuklir. Tesis ini bertujuan untuk menjelaskan hubungan Iran-Amerika Serikat pada masa pemerintahan Ahmadinejad dan sebelum pemerintahan Ahmadinejad, menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan Amerika Serikat mengancam untuk menyerang Iran, dan menjelaskan mengenai strategi keamanan yang diterapkan Iran untuk menghadapi ancaman serangan Amerika Serikat. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode studi kasus yang merupakan pengujian secara rinci terhadap satu latar atau satu orang subjek atau satu tempat penyimpanan dokumen atau satu peristiwa tertentu. Security dilemma dalam kebijakan yang diambil pemerintah Iran sangat jelas, seperti pada umumnya pemerintahan negara lain di dunia yang menambah anggaran untuk pertahanan mereka setiap tahunnya. Adapun strategi Iran dalam menghadapi kehadiran Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah adalah dengan cara Iran melakukan berbagai macam latihan militer, serta menambah jumlah pasukannya. Selain itu juga menambah sistem angkatan persenjataan yang telah ada dan menjadi semakin berkembang. Salah satu contoh persenjataan yang dikembangkan oleh Iran yaitu dengan adanya nuklir yang dimana memicu semakin menegangnya hubungan Amerika Serikat dan Iran. Konsep deterrence terkandung dalam strategi yang digunakan Iran untuk menghadapi Amerika Serikat karena apabila ada pilihan untuk memulai perang atau tidak memulai perang. Iran akan memilih untuk tidak berperang selama Amerika Serikat tidak mewujudkan ancaman serangannya menjadi tindakan nyata. Iran merancang strategi menghadapi ancaman serangan Amerika Serikat dengan semua sumber kekuatan yang dimiliki Iran, seperti pengembangan nuklir dan kekuatan militernya yang telah berkembang menuju kekuatan terbesar di Timur Tengah.

---

ABSTRACT
United States in maintaining its hegemony spread its power in a way to build military bases in strategic places around the world including in the Middle East region. The existence of U.S. military bases that pose a security dilemma for countries around the military base, especially Iran. Iran's efforts include increased military power and nuclear development. To ensure the safety of the U.S. presence in the Middle East, Iran has aggressively increased its strength in the government of President Ahmadinejad, including the development of nuclear technology. This thesis aims to explain the Iran-United States relations during the reign of Ahmadinejad and before Ahmadinejad's government, explaining the factors that led the United States threatened to attack Iran, and explained the security strategies are implemented to deal with the threat of Iranian attack the United States. The research method used is the case study method is a detailed examination of one setting or one person or one place where the subject of the document or the specific event. Security dilemma in which captured Iranian government policy is very clear, like most other governments in the world which adds to their defense budget every year. The Iranian strategy in the face of the U.S. presence in the Middle East is the Iranian way of doing various kinds of military exercises, as well as increasing the number of troops. It also increased the force weapons systems that already exist and are becoming increasingly growing. One example of weapons developed by Iran that is the presence of nuclear triggers increasingly strained relations which the United States and Iran. The concept of deterrence is contained in the strategies used to deal with Iran if the United States because there is an option to start a war or start a war. Iran would prefer not to fight for the United States do not realize the threat of attack into action. Iran devise strategies for coping with the threat of a U.S. attack with all the sources of power that Iran, like nuclear development and military power that has grown to the greatest power in the Middle East.

Abstrak :
Penelitian ini akan fokus pada kerja sama Indonesia-Malaysia di dalam penanggulangan bencana gempa bumi dan tsunami di Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2010. Data-data yang diperoleh dianalisis menggunakan kerangka analisis diplomasi bencana dengan variabel kedekatan geografis dan identitas antara Indonesia-Malaysia, relasi bantuan Indonesia-Malaysia, keterlibatan negara dan tingkatan diplomasi bencana Indonesia-Malaysia, tujuan pemberian bantuan oleh Malaysia kepada Indonesia. Temuan penelitian ini mengungkapkan bahwa kerja sama yang dilakukan oleh Indonesia dan Malaysia hanya bertujuan untuk menunjukkan solidaritas. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kerja sama Indonesia-Malaysia tidak berhasil karena tensi konflik kedua negara tidak menurun. Oleh karena itu, riset ini memberi rekomendasi pembuatan standar operasional prosedur (SOP) di dalam kerja sama internasional penanggulangan bencana, melibatkan masyarakat di dalam struktur resmi dan formal Pusat Komando Tanggap Darurat, dan kecepatan strategi serta pemberdayaan fasilitas darurat untuk menunjang distribusi bantuan.

---

This research focuses on disaster management of Indonesia-Malaysia cooperation on earthquake and tsunami disaster in Mentawai District in 2010. The data was analysed with the theory of disaster diplomacy using five variables: propinquity of Indonesia-Malaysia, aid relationship of Indonesia-Malaysia, state involvement, actors of diplomacy, and purpose of assistance. The research finds that Indonesia-Malaysia cooperation has a purpose to show solidarity between both countries. Thus, conclusion of the research is the cooperation between Indonesia-Malaysia fail because the tension doesn‟t decrease. Finally, this research recommends the creation of operational standard procedure, people involvement, and reformulation the strategy of aid distribution.

Abstrak :
Saat ini, China merupakan negara yang sedang berkembang dan berusaha menjadi super power di Asia, bahkan dunia. Namun, ambisi tersebut seringkali bersinggungan dengan kehadiran, dan kepentingan Amerika Serikat. Tidak dapat dipungkiri, China dan Amerika Serikat bersaing mendapatkan pengaruh dari negara-negara dikawasan Asia. Bahkan, kedua negara ini bersaing untuk mendapatkan sumber energi yang semakin hari kian terbatas. Tentunya, Amerika Serikat tidak ingin kepemimpinannya di dunia digantikan oleh China sementara China juga melihat Amerika Serikat sebagai ancaman yang menghambat ambisinya. Seharusnya, China merespon ancaman tersebut dengan membentuk aliansi melawan Amerika Serikat seperti prediksi teori balance of threat karena, dalam konteks ini, China dapat dikatakan sebagai revisionist state. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. China justru menjalin kerjasama di bidang keamanan dengan Amerika Serikat. Tesis ini berusaha untuk menjawab pertanyaan mengapa China tidak melakukan balancing terhadap Amerika Serikat?. Pertanyaan tersebut dapat terjawab dengan menggunakan teori Balance of Interest. Menurut teori yang dikemukakan Randall L. Schweller ini, China dalam konteks hubungannya dengan Amerika Serikat dianalogikan sebagai Jackal yang merupakan kekuatan revisionis. Kepentingannya adalah untuk mempertahankan apa yang ia miliki sekaligus meningkatkan values/power dan menjadi hegemon menggantikan Amerika Serikat, namun tidak ingin mengambil risiko. Keputusan China untuk tidak melakukan balancing terhadap Amerika Serikat adalah karena menghindari cost/ resiko yang terlalu tinggi jika negara tersebut malakukan balancing secara agresif terhadap Amerika Serikat. Cina menganggap keuntungan yang akan diperoleh akan lebih besar jika ia bekerjasama atau bereaksi kemudian bila diprovokasi, daripada sejak awal mengambil sikap balancing terhadap sumber ancaman, yakni Amerika Serikat.

---

Currently, China is a developing country that trying to become a super power in Asia, and even the world. However, the ambition is often intersect with the presence and interests of the United States. Undeniably, China and the United States are competing for influence of countries in Asia. In fact, these two countries competing for energy sources that are becoming increasingly limited. Of course, the United States does not want his leadership in the world is replaced by China while China also saw the United States as a threat that inhibits his ambition. Supposedly, China responded to the threat by forming an alliance against the United States such as the prediction of the theory of balance of threat because, in this context, China can be said to be a revisionist state. However, the opposite happened. China is precisely in the field of security cooperation with the United States. This thesis seeks to answer the question of why China is not doing balancing against the United States?. That question can be answered by using the Balance of Interest theory. According to this theory proposed by Randall L. Schweller, China in the context of its relationship with the United States can be analogous to the Jackal powers. His interests is to maintain what he had while increasing values / power and become hegemonic power replace the United States, but at the same time did not want to take the risk. China's decision not to perform balancing against the United States is due to avoid the cost / risk is too high if the country aggressively balancing against the United States. China considers the gains will be greater if he cooperated or react later when provoked, rather than from the beginning to take a stand balancing against the threat source, namely the United States.

Abstrak :
Tesis ini membahas kepentingan Korea Selatan terhadap ASEAN dalam kerangka perjanjian kerjasama ASEAN-South Korea Free Trade Area (AKFTA). Pembahasan tesis ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Hasil penelitian ini menunjukkan faktor-faktor utama yang mendorong Korea Selatan melakukan FTA dengan ASEAN, adalah  faktor kondisi domestik dan kondisi perekonomian internasional. Kondisi domestikyaitu kebutuhan Korsel akan pasar ASEAN, Korea Selatan memiliki produk-produk unggulan, dan potensi meningkatkan keuntungan dalam sektor jasa dan investasi. Kondisi Internasional juga menjadi faktor yang diperhitungkan. Dalam hal ini peningkatan kerjasama FTA di lingkungan global dan regional. ......This thesis discusses the interests of South Korea in the ASEAN framework agreement on ASEAN-South Korea Free Trade Area (AKFTA). This thesis based on qualitative research methods with descriptive analytical approach. The results of this study is to indicate the main factors that pushed South Korea make a FTA agreement with ASEAN, are domestic factor and international economic conditions. The domestic conditions is when South Korea's need in the ASEAN market, South Korea has kinds of superior products, and has potential to increased profits and investment in the services sector. International conditions also become a factor that taken into account. In this case FTA increased the cooperation in the linkage global and regional.

Abstrak :
Penelitian ini akan berupaya menjabarkan mengenai latar belakang yang menjadi alasan penerapan kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap Kolombia. Kebijakan luar negeri suatu negara dibentuk berdasarkan apa yang menjadi tujuan suatu negara. Pembentukan ini juga dipengaruhi faktor lingkungan internal dan eksternal. Dalam penelitian ini mengacu pada kebijakan luar negeri AS terhadap Kolombia pada masa Clinton. Kebijakan Clinton mengacu pada masalah keamanan nasional AS. Untuk mencapai tujuan nasional, diperlukan suatu instrumen. Instrumen yang digunakan oleh Clinton adalah melalui dana bantuan yang dikeluarkan melalui progran Plan Colombia. Besarnya jumlah bantuan yang dikeluarkan AS untuk wilayah Kolombia, menjadikan Kolombia sebagai negara yang menerima bantuan terbesar dari AS. Konflik dalam negeri yang dihadapi oleh Kolombia dirasa menjadi ancaman bagi AS. Hal ini disebabkan juga karena letak geografis Kolombia yang dekat dengan AS. Namun, berdalih untuk mencegah pasokan obat-obatan terlarang masuk ke dalam wilayahnya, AS mengirimkan pasukan untuk melakukan pelatihan bagi Polisi Nasional Kolombia serta bantuan peralatan militer. Hal ini menjadi pertanyaan besar karena seharusnya untuk mencapai keamanan nasional, seharusnya diperketat pula keamanan dalam negerinya.

---

This thesis is aimed to explain the background of US foreign policy to Colombia. Foreign policy is created to entertain one country?s interest and is determined by the internal and external factor. In this thesis, US foreign policy towards Colombia is taken during Clinton administration in which it aims on US national security. In order to attain the national interest, a country should have an instrument which in this case, is in the form of Colombia Plan. The huge amount of military aid that has been initiated for Colombia has made the said country as the biggest recipient of military aid by the US government. This is due to the Colombian severe internal conflict that has become a big threat by US as their neighbor. However, the US intention to send the troops for Colombian military aids and training for Colombian National Polices has been diverted on the issue of illegal drug trade into US. This has raised the question because in order to attain the national security, US has to strengthen her internal defense system.

Abstrak :
Skripsi ini membahas kepentingan ekonomi Jepang yang diidentifikasi dari partisipasi penguatan skema kerjasama keuangan Asia Timur, Chiang Mai Initiative 2000-2009. Dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini menekankan pada metode analisis konten. Kerangka pemikiran penelitian ini berangkat dengan konsepsi interdependensi, institusionalisme, dan teori perumusan kebijakan luar negeri, dengan mengombinasikan pendekatan moneter. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Jepang memiliki kepentingan nasional yang harus diwujudkan dalam bentuk penguatan kerjasama keuangan di Asia Timur, Chiang Mai Initiative. Menurunnya performa ekonomi nasional Jepang, terutama terkait dengan liberalisasi kapital Jepang di seluruh dunia, menuntut perlunya penguatan stabilitas moneter di internal kawasan untuk mengamankan kerentanan ekonomi domestik Jepang.

---

This research focuses on the Japan's economic interest which is indicated by her further participation in East Asian financial cooperation scheme under Chiang Mai Initiative, 2000-2009. Under qualitative approach, this research mostly uses content analysis method. The framework of thingking begins with the concept of interdependence, institutionalism, and theory of foreign policy making, then combined with monetarism approach. The result of this research shows that Japan has a national interest that must be articulated through strengthening efforts of East Asian financial cooperation, Chiang Mai Initiative. The slowdown of Japan economic performance through time, i.e. related to its capital liberalization throughout the globe, as proven by this research, urge Japan to empower monetary stability within East Asia in order to secure its economic fragility.