Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas mengenai pengaruh adanya interseksionalitas pada perempuan miskin India terhadap terhambatnya efektivitas kebijakan anti-kekerasan terhadap perempuan. Meskipun telah direvisi dua kali yaitu tahun 2003 dan 2011, kebijakan Pre- Natal Diagnostic Technique 1994 yang dibuat oleh pemerintah India dalam rangka menghapus praktik sex-selective abortion (SSA) gagal meningkatkan jumlah kelahiran bayi perempuan dalam perhitungan rasio seks saat lahir di India tahun 1994-2014. Penelitian ini berusaha menganalisis penyebab kegagalan tersebut dengan metode kualitatif melalui pengumpulan data sekunder. Tinjauan literatur, data statistik pemerintah dan naskah kebijakan akan dianalisis melalui teori interseksionalitas. Hasil temuan menunjukkan bahwa pengabaian interseksionalitas struktural pada proses pembuatan kebijakan PCPNDT 1994 menyebabkan kebijakan ini tidak efektif dalam menghapus kekerasan terhadap perempuan.

---

This research analyzes the relation between intersectionality on poor women and the effectiveness of anti violence against women policy. Even though it has been revised in 2003 and 2011, Pre Natal Diagnostic Technique Act of 1994 created by the Indian government to abolish the practice of sex-selective abortion SSA failed to increase the number of female birth in sex ratio at birth calculation in Indian. This study attempts to analyze the causes of this failure with qualitative method and secondary data. Analysis of literature review, government statistical data and policy manuscripts through intersectionality theory shows that the neglect of structural intersectionality in the policy making process has made PCPNDT Act of 1994 ineffective in eliminating violence against women."

"ABSTRAKSkripsi ini menjelaskan bentuk representasi politik perempuan antara anggota legislatif perempuan di Baleg DPR-RI dengan kelompok perempuan menggunakan studi kasus proses pengusulan Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual pada tahun 2014-2016. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan data primer dan sekunder. Temuan penelitian memperlihatkan adanya hambatan anggota legislatif perempuan di Baleg DPR-RI dalam mewakili kepentingan kelompok perempuan. Hambatan tersebut berasal dari paradigma anggota legislatif perempuan yang belum sadar kesataan gender maupun terbentur dengan kepentingan partai politik. Anggota legislatif perempuan di Baleg DPR-RI lebih mewakili kepentingan partai politik daripada kepentingan kelompok perempuan.

---

ABSTRACTThis skripsi explains of womens political representation forms of women legislative members in Baleg DPR-RI and womens groups in the legislation process of Elimination of Sexual Violence bill during 2014-2016. This study used qualitative method with primary and secondary data. The research findings showed that there were obstacles for women legislators in theBalegDPR-RI to represent the interests of womens groups. These barriers stem from the paradigm of women legislators who either have not been aware of gender equality or have collided with the interests of political parties. Womens legislative members in the BalegDPR-RI are more representative for the interests of political parties than the interests of women's groups."