Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penyakit diare adalah penyakit menular yang banyak menjadi masalah di Indonesia baik diperkotaan maupun di pedesaan, di samping bersifat endemis penyakit diare masih sering muncul sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB). Di Kabupaten Ciamis KLB diare yang paling sering terjadi dibanding KLB Iainnya. Tercatat 27 Puskesmas dari 56 Puskesmas yang ada di Kabupaten Ciamis pernah mengalarni KLB diare, tahun 1997 rangking I, tahun 1998 rangking I menurut urutan 10 penyakit terbesar. Berdasarkan laporan pasien rawat jalan Puskesmas seluruh Kabupaten Ciamis, diare, tahun 1997 menduduki rangking I, tahun 1998 menduduki rangking II. Puskesmas merupakan ujung tombak pelaksanaan manajemen dari petunjuk pelaksanaan diare yang ada apakah pelaksanaannya sudah sesuai dengan apa yang diharapkan, manajemen diare di Puskesmas dilihat dari kepala Puskesmas yang merupakan manajer di Puskesmas, dan pemegang program P2 diare dan surveilans epidemiologi sebagai pelaksanan manajer diare dilapangan (desa). Penelitian ini bersifat deskriptif analitik dengan menggunakan metode kualitatif di wilayah Puskesmas daerah endemis diare di Kabupaten Ciamis diambil dari rangking tertinggi KLB diare dan kasus diarenya, diambil 1 Puskesmas yang paling tinggi kasus KLB dan penderita diare dalam I kecamatan, sehingga pemilihan 4 Puskesmas itu jugs mewakili 4 kecamatan daerah endemis diare di Kabupaten Ciamis. Pengumpulan data dengan menggunakan instrumen teknik wawancara mendalam (Indepth Interview), kelompok diskusi terarah (Focus Group Discussion} dan kajian dokumen baik di Puskesmas maupun di Dinas Kesehatan Kabupaten. Hasil penelitian menunjukan adanya kelemahan-kelemahan dalam mengantisifasi kemungkinan adanya KLB diare dengan tidak didapatkan data yang akurat dari daerah mengenai kasus-kasus diare dan belum adanya kerjasarna yang baik antara lintas program dan lintas sektoral, hal ini karena melihat kasus diare sekarang-sekarang ini tidak sampai meningkat seperti sewaktu ada KLB dulu, padahal penyakit diare sulit diprediksi. Saran untuk memperbaikinya agar Sistem Kewaspadaan Dini (SKD) hams selalu ditingkatkan dengan tetap menjalankan manajemen laporan diare dengan baik walaupun KLB diare tidak ditemukan.

---

Diarrhea is a contagious disease which is problematical in Indonesia, both in the urban areas and the rural ones, besides being endemic diarrhea still frequently happens as an epidemic happening (KLB = Kejadian Luar Biasa). In Ciamis regency KLB Diarrhea happens most frequently compared with other KLBs. There are 27 Public Health Centre (Puskesmas) out of 56 existing in the regency has ever had KLB diarrhea, in 1997 was ranking 1, in 1998 ranking 1 according to the biggest ten diseases. Based on the report of out patients of the Public Health Centre throughout Ciamis regency in 1997 diarrhea placed the firs rank while in 1998 was in second place. Puskesmas (Public Health Centre) is a determinant in carrying out the management from the existing diarrhea implementation direction to find out whether its accomplishment has been in line with the expected result, diarrhea management in Puskesmas viewed by the head of Puskesmas as the manager in Puskesmas and the holder of diarrhea P2 Program and Epidemiology Surveillance as the implementing manager of the field (Village). This research is an analytical description by using qualitative method in the Puskesmas region of diarrhea endemic area in Ciamis regency taken from the highest ranking KLB - diarrhea and its diarrhea case, taken one Puskesmas with the highest KLB case and diarrhea patient in one sub district (Kecamatan), so that the choosing of 4 Puskesmas also represent 4 sub districts of diarrhea endemic areas in Ciamis regency. Data were collected by using In-depth Interview, Focus Group Discussion and Document Assessment both in Puskesmas and in the regency health service. The result of the study reveals that there are weaknesses in anticipating the possibility of KLB diarrhea due to the absence of accurate data from the areas concerning diarrhea cases and good cooperation between inter-program and intersectoral, this is because recently the diarrhea has not increased as when the KLB existed formerly, as a matter of fact diarrhea is hard to predict. The writer recommends that the Early Warning System (SKD = Sistem Kewaspadaan Dini) always be increased by constantly carrying out diarrhea report management although KLB is not found.

Abstrak :
Pembangunan Sumber Daya Manusia merupakan upaya yang bersifat menyeluruh, dimana salah satu komponen pentingnya adalah percepatan penurunan angka Kematian Ibu dan Kematian Bayi. Upaya kesehatan yang dilaksanakan dan dikembangkan berdasarkan bentuk atau pola Upaya Kesehatan Puskesmas, serta Upaya Rujukan Kesehatan. Pelayanan terhadap ibu hamil terutama ibu hamil risiko tinggi dipengaruhi oleh banyak faktor. Pelayanan ibu hamil risiko tinggi di Kabupaten Sukabumi masih sangat rendah, ini bisa dilihat dari target pelayanan ibu hamil risiko tinggi sebesar 12% dari seluruh ibu hamil, cakupannya tahun 1998 baru mencapai 4,53%. Dengan terjadinya krisis ekonomi yang sudah dimulai sejak akhir 1997 maka jumlah keluarga miskin jadi lebih meningkat diperkirakan kenaikan ini dari 20% menjadi 40%, diperkirakan pelayanan terhadap ibu hamil risiko tinggi akan menurun karena menurunnya kemampuan dari pada masyarakat terutama keluarga miskin untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Untuk melihat bagaimana hubungan antara faktor yang berpengaruh terhadap cakupan ibu hamil risiko tinggi ini, terutama jarak ke pelayanan kesehatan/RS, ratio bidan per penduduk, ratio partus dukun per penduduk dan ratio dana JPSBK, dilakukan penelitian survey dengan pengambilan data sekunder dari laporan bulanan KIA Puskesmas sekabupaten dan data rujukan ibu hamil risiko tinggi ke Rumah Sakit - Rumah Sakit di Sukabumi periode sebelum JPSBK (November 1997 - Oktober 1998) dan periode sesudah JPSBK (November 1998 - Oktober 1999). Analisa data dilakukan dengan uji korelasi Pearson untuk melihat kemaknaan hubungan antara variabel dependent dan variabel independent. Hasil analisa data dengan uji korelasi menunjukan, sebelum JPSBK, ratio bidan per penduduk secara bermakna berhubungan dengan cakupan ibu hamil risiko tinggi terutama cakupan ibu hamil partus lama (pl,00), dan cakupan ibu hamil risiko total (p=0,005), sedangkan jarak ke rumah sakit secara agak bermakna mempengaruhi cakupan ibu hamil terutama ibu hamil risiko tinggi lain-lain (p=,105), sedangkan ratio jumlah partus dukun tidak mempengaruhi cakupan ibu hamil risiko tinggi. Sesudah JPSBK hasil analisa data menunjukan ratio bidan per penduduk secara bermakna mempunyai hubungan dengan cakupan ibu hamil risiko tinggi terutama ibu hamil perdarahan (p=,O60), dan ibu hamil partus lama (p=1,094). Ratio dana JPSBK secara bermakna berhubungan dengan cakupan ibu hamil risiko tinggi terutama ibu hamil perdarahan (p4=1,005). Sedangkan jarak ke RS dan ratio partus dukun tidak mempunyai hubungan yang bermakna dengan cakupan ibu hamil risiko tinggi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa makin tinggi ratio bidan perpenduduk makin tinggi cakupan ibu hamil risiko tinggi terutama ibu hamil perdarahan dan partus lama. Makin tinggi dana JPSBK makin tinggi cakupan ibu hamil terutama ibu hamil perdarahan. Jarak ke RS tidak mempengaruhi cakupan, jadi walaupun jarak ke RS jauh tapi rujukan ibu hamil risiko tinggi tetap dilaksanakan. Ratio partus dukun tidak pempengaruhi cakupan ibu hamil risiko tinggi. ......Factors Related to High Risk Pregnant Women Coverage Before and after JPS-BK at Puskesmas in Sukabumi District, at 1997-1998.Development of Human Resources as a whole effort, is an important component to accelerate the reduction of Maternal Mortality and Infant Mortality in Indonesia. Health services for pregnant women, especially high risk pregnant women, are influenced by many factors. Health services for pregnant women in Sukabumi District is still far from the desired level. This level can be showed by coverage of high risk pregnant women services , that is about 4,53%, while the target is 12% of whole pregnant women. During the economic crisis that has happened since the end of 1997, the number of poor families increased. from 20% to 40%, of total the families. The ability to reach health services among poor families become declined. To prevent this from happening, the Ministry of Health launched a social safety net program. This study examined association between coverage of high risk pregnant women and several factors such as distance to hospital, midwives-population ratio, traditional birth to population ratio, and ]PS-BK fund-population ratio. The data collected from KIA monthly report made by every Puskesmas from 1997 to October 1999 before and after RS-8K fund distribution. The "Correlation of Pearson" is used to find the significance of association between dependent and independent variables. The result showed that, before JPS-BK midwives-population. ratio have significant association with coverage of high risk pregnant women especially for neglected labor (p~,000), and total high risk labor (pt,005). The distance to hospital have significant association with the others high risk labor at p=0,105. After JPS-BK the study showed that midwives-population ratio had significant association with coverage pregnant with bleeding (p=0,060) and neglected labor (p~,094}. JPS-BK fund-population ratio had significant association with coverage of high risk pregnant with bleeding (p=0,005). The distances to hospital and traditional birth to population ratio had no significant association with coverage of high risk pregnant women. The conclusions of this research are 1. the more midwives-population ratio the more coverage of high risk pregnant women especially for bleeding and neglected labor. 2. the more fund is available the more coverage for high risk pregnant especially for pregnant with bleeding. The distance to hospital did not relate to coverage of high risk pregnant women.

Abstrak :
ABSTRAK Program Makanan Tambahan Anak Sekolah ( PMT AS ) adalah suatu gerakan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan ketahanan fisik siswa sekolah dasar baik negeri maupun swasta melalui perbaikan gizi dan kesehatan sehingga dapat mendorong minat dan kemampuan belajar anak untuk meningkatkan prestasi belajar dalam rangka menunj ang tercapainya Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun. Gerakan nasional ini mempunyai sasaran seluruh siswa sekolah dasar baik negeri maupun swasta yang berada di desa tertinggal atau di desa-desa yang ditetapkan pemerintah. Diharapkan masyarakat bisa memahami, mendukung dan berperan aktif dalam program ini sehingga di kemudian hari program ini menjadi mandiri dan berkelanjutan dan diselenggarakan oleh orang tua dan masyarakat sendiri. Program Makanan Tambahan Anak Sekolah dimulai pada tahun anggaran 1997/1998 yang pelaksanaannya dimotori oleh beberapa sektor terkait, yaitu : sektor Perencanaan Daerah, Pembangunan Masyarakat Desa, Pendidikan dan Kebudayaan, Kesehatan, Pertanian , Agama , dan Tim Penggerak PICK. Di Kabupaten DT II Sukabumi, penyelenggaraan PMT AS ini telah ditindak lanjuti dengan diterbitkannya Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sukabumi Nomor 444.3183 -- PMD197 tertanggal 22 April 1997 Tentang Pembentukan Forum Koordinasi PMT AS Tingkat Kabupaten DT II Sukabumi, yang secara teknis operasional koordinasi ini dijalankan oleh Sekertariat Forum Koordinasi PMT AS Tingkat Kabupaten DT Q Sukabumi. Penelitian ini bersifat kualitatif, yaitu dengan menganalisis koordinasi dari Sekertariat Forum Koordinasi PMT AS Kabupaten DT II Sukabumi baik dari komponen input maupun prosesnya. Data diperoleh dengan wawancara mendalam terhadap para informan yang terdiri dari seiuruh personil sekertariat forum dengan validasi melalui informan Bari tim tingkat kecamatan. Dari penelitian ini terungkap kurang effektifnya koordinasi di dalam sekertariat forum. Mengingat koordinasi dan sektor-sektor terkait dalam wadah Sekertariat Forum Koordinasi tersebut belum mencapai koordinasi yang efektif untuk memperoleh hasil guna dan daya guna yang maksimal maka disarankan agar dilakukan penyempurnaan langkah-langkah operasional oleh sekertariat forum baik dari faktor input maupun prosesnya serta pengawasan yang lebih cermat terhadap indikator-indikatornya. Demikian juga perlu ditindak lanjuti dengan kebijakan-kebijakan dari pemerintah daerah melalui pimpinan sektor-sektor terkait agar koordinasi yang telah terjalin bisa lebih efektif Iagi, yaitu dengan meningkatkan kontribusi masing-masing sektor, meningkatkan peran serta masyarakat sehingga pads akhirnya secara bertahap PMT AS bisa dilaksanakan secara mandiri.

---

ABSTRACT Coordination analysis about implementation of Supplementary Feeding Program for Elementary Students ( PMT-AS ) by The Secretariat of Coordination Forum of Supplementary Feeding Program for Elementary Students at Sukabumi regency on 1997/1998.Supplementary Feeding Program for Elementary Students is a nation wide movement to increase a stamina of elementary students by nutrition and health improvement to achieve a students performance and supporting a successfull of 9 Years Compulsory Education Program. Main objective of this national movement is not only a government elementary school but also a nongovernment elementary school students which are generally located at the secluded villages.This program hoped that the community will be understand, give a support and participated to make this program can be operate by themselves continously. Suplementary Feeding Program for Elementary Students have already started on 1997/1998 in which operated by intersector activity with the coordination of local government. In order to solve this program at Sukabumi regency has issued a Decision Letter of Sukabumi's Regent No. 444.3/83-PMD/97 about forming The Coordination Forum of Supplementary Feeding Program for Elementary Students of Sukabumi ( Forum Koordinasi PMT AS Kabupaten Sukabumi ), in which the technical operation cared by A Secretariat of The Coordination Forum. This research try to give an expression of less effective of coordination in the forum looking at from input, process and some indicators. This study is a qualitative one, and discribe the coordination aspects of The Secretariat of Coordination Forum of Supplementary Feeding Program in Sukabumi regency. Data were collected from interviews with informans are the person of the secretariat of the forum and some from subdistrict team. They were, then analyzed by analyzing the study result and compare it with the theories of the references. This condition resulting an adviced that forum should be perfecting an operational activity not only an input but also a process and give a special attention for controlling the indicators of a process. And the local government of Sukabumi should give some policies to give more stressing for better coordination among the forum.