Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk mengulas sejarah masuk dan perkembangan gerakan Ultras di Maroko serta memberikan gambaran komprehensif tentang peran Ultras dalam budaya sepak bola negara ini. Penelitian ini tidak hanya memberikan gambaran komprehensif tentang peran Ultras dalam budaya sepak bola Maroko, tetapi juga mengungkapkan bagaimana mereka mempengaruhi dinamika sosial dan budaya negara tersebut. Pendekatan kualitatif digunakan dengan mengadopsi teori subkultur Dick Hebdige untuk mengkaji gerakan Ultras di Maroko. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ultras di Maroko tidak hanya memberikan dukungan fanatik terhadap klub sepak bola mereka, tetapi juga memiliki dampak yang signifikan dalam dinamika sosial dan politik. Mereka menciptakan atmosfer meriah di stadion, terutama selama kompetisi internasional seperti Piala Afrika, yang berkontribusi pada moral dan performa tim. Selain itu, Ultras di Maroko menjadi simbol perlawanan terhadap hegemoni budaya dan menggunakan lagu-lagu mereka untuk mengartikulasikan kritik sosial dan politik, serta memperkuat solidaritas di antara anggota mereka.

---

This research aims to examine the history and development of the Ultras movement in Morocco and provide a comprehensive overview of their role in the country's football culture. The study not only offers a comprehensive depiction of the Ultras' role in Moroccan football culture but also reveals how they influence the social and cultural dynamics of the country. A qualitative approach is adopted, utilizing Dick Hebdige's subcultural theory to explore the Ultras movement in Morocco. The findings of the research indicate that Ultras in Morocco not only provide fervent support for their football clubs but also have a significant impact on social and political dynamics. They create lively atmospheres in stadiums, particularly during international competitions like the Africa Cup of Nations, which contribute to the morale and performance of the teams. Moreover, Ultras in Morocco serve as symbols of resistance against cultural hegemony, using their songs to articulate social and political critiques and strengthen solidarity among their members."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai keterlibatan Arab Saudi membantu pemerintah Yaman menghadapi pemberontak Hautsi dalam Perang Sha’adah di Yaman Pada 2007-2010. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini, menggunakan metode penelitian sejarah. Kerangka teori yang digunakan dalam skripsi adalah kerangka teori Kepentingan Nasional oleh Hans Morgenthau dan teori Konflik Internasional oleh K.J Holtsi. Keseluruhan data yang diperoleh dalam skripsi ini dari buku-buku, artikel ilmiah, jurnal ilmiah, laporan penelitian, majalah dan koran-koran terkait penelitian. Dari hasil penelitian yang ditemukan, terlihat bahwa penyebab pemberontak Hautsi memberontak terhadap pemerintah Yaman adalah tindakan pemerintah Yaman yang melakukan marginalisasi secara ekonomi dan diskriminasi politik terhadap Provinsi Sha’adah, basis pemberontak Hautsi. Seiring berjalannya waktu, konflik ini semakin meluas dan menyebabkan bertambahnya pihak-pihak eksternal ikut terlibat dalam Perang Sha’adah, seperti Iran mendukung pemberontak Hautsi dan Arab Saudi mendukung pemerintah Yaman. Arab Saudi ikut terlibat dalam Perang Sha’adah karena tiga faktor, yaitu faktor agama, teritorial, dan menghambat pengaruh Iran di Yaman (proxy war Arab Saudi Iran). Keterlibatan Arab Saudi dalam Perang Sha’adah terbagi menjadi dua bentuk, yaitu bantuan finansial dan keterlibatan militer secara langsung. Perang Sha’adah membuktikan keterlibatan suatu negara melakukan intervensi militer terhadap negara lain merupakan kepentingan nasional untuk menjaga kedaulatan wilayahnya.

---

ABSTRACTThis thesis aims to illustrate about Saudi Arabia’s Involvement in Helping the Government of Yemen to Fight Hautsi Rebellion in Sha’adah War in Yaman Period 2007-2010. This thesis used historical research method. The analysis was performed using the theory of National Interest by Hans Morgenthau and the theory of International Conflict expressed by KJ Holsti and The overall of data were obtained by the author through literatures in the form of books, scientific articles, journals, research reported, magazines and related newspaper. The result of this analysis shows that the reasons of Hautsi Rebellion fight against the Government of Yemen were the Government of Yemen did economic marginalization and political discrimination to Sha’adah Province, the base of Hautsi Rebellion. This conflict widespread and engender increasing of external parties involved in Sha’adah War, such as Iran espoused Hautsi Rebellion and Saudi Arabia espoused the Government of Yemen. There were three factors which made The Kingdom of Saudi Arabia involved in Sha’adah War, namely religion, territorial, and impeding Iran’s influence in Yemen (proxy war between Saudi Arabia-Iran). The Kingdom of Saudi Arabia's involvements in Sha’adah War were divided into two forms, namely financial assistance and direct military involvement. Sha’adah war proved that a nation did military intervention to other nation as a national interest to keep national sovereignty."

"ABSTRACTInterferensi Grainatikal Bahasa Indonesia Dalam Bahasa Arab Lisan Santriwati Darunnajah Ulujami Pesanggrahan Jakarta Selatan (Di bawah bimbingan Bapak Afdol Tharik Wastono, M.Hum.). Skripsi FakuItas Sastra Universitas Indonesia, Jurusan Asia Barat, Program Studi Arab, Agustus 1999.Penelilian ini bertujuan untuk mernperoleh data dan informasi deskripsi gejala interferensi gramatikal bahasa Indonesia dalam bahasa Arab lisan santriwati Darunnajah dan untuk memperoleh deskripsi model-model interferensi serta implikasi timbulnya gejala tersebut pada tataran morfologis dan sintaklis - Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk pengembangan dan pengajaran bahasa sasaran di Indonesia.Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pernilihan survei dan kualitatif- Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan lapangan. Teknik pengumpulan data lapangan diperoleh melalui metode sadap rekam dan wawancara. Data penelitian bersumber dari ujaran-ujaran BA santriwati yang direkam. Subjek penelitian ini adalah santriwati kelas I dan II aliyah yang berlatar belakang tsanawiyah.Dari 100 data yang diperoleh, terdapat 48 tuturan yang menyimpang secara morfologis. Sedangkan pada tataran sintaktis terjadi 52 penyimpangan. Berdasarkan analisis kesalahan dan analisis kontrastif, disimpulkan bahwa penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan santriwati dipicu oleh perbedaan yang mendasar antara bahasa Indonesia dan bahasa Arab. Interferensi yang terjadi pada santriwati berupa pemakaian, penerapan, peinindahan unsur-unsur bahasa lain saat menggunakan suatu bahasa.

---

"

"ABSTRAK Skripsi ini membahas tentang Tarekat Hizib Nahdlatul Wathan di Jakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode participant observer, yakni sumber data primer diperoleh dari hasil studi lapangan dengan mengikuti prosesi pengamalan dzikir tarekat di Pesantren Nahdlatul Wathan Jakarta. Selain itu, penulis juga memperoleh data sekunder dari sumber pustaka yang berkaitan dengan Tarekat Hizib Nahdlatul Wathan. Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan sejarah Tarekat Hizib Nahdlatul Wathan di Jakarta, mengetahui peranan dari kyai pesantren terhadap perkembangan tarekat, dan menjabarkan pengamalan dzikir tarekat tersebut di Jakarta. Temuan dari penelitian ini adalah peranan dari Ustadz Suhaidi sangat signifikan dalam mengembangkan Tarekat Hizib Nahdlatul Wathan di Jakarta; karakteristik dari ajaran tarekat ini adalah, penekanan terhadap ajaran syariat, kesederhanaan, fleksibilitas, dan teknik rabithah; terdapat empat prosesi pengamalan dzikir dalam tarekat ini, wazhifah al-rawatib, wirdu al-rabithah, wazhifah al-yaumiyyah, dan wazhifah al-usbu'iyyah.

---

ABSTRACT This research focus on Tariqa Hizib Nahdlatul Wathan in Jakarta. This research uses a participant observer method, primary data source obtained from field research by participating the zikr procession of Tariqa Hizib Nahdlatul Wathan in Jakarta (Pesantren Nahdlatul Wathan Jakarta). Moreover, secondary data obtained by library reserach which related Tariqa Hizib Nahdlatul Wathan. The objective of this research is to explain history of Tariqa Nahdlatul Wathan in Jakarta, the role of kyai to develop the tariqa, and the zikr procession of tariqa. Results of this research are the significant role of Ustadz Suhaidi on developing Tariqa Hizib Nahdlatul Wathan in Jakarta; special characters of this tariqa are focusing on syari'ah thoughts, simplicity, flexibility, and rabithah technic; there are four zikr processions in this tariqa, wazhifah al-rawatib, wirdu al-rabithah, wazhifah al-yaumiyyah, and wazhifah al-usbu'iyyah. "

"Hubungan kerjasama bilateral antara pemerintah Indonesia-Mesir telah terjalin cukup lama, bahkan Mesir adalah negara pertama yang mengakui kedaulatan dan kemerdekaan Indonesia, sekaligus memperjuangkannya untuk mendapatkan pengakuan dari negara anggota Liga Arab. Objek penelitian tesis ini lebih fokus kepada kerjasama lembaga non pemerintah antar Negara Indonesia-Mesir. Hal ini dibuktikan dengan adanya kerjasama antara Institute for Peace and Democracy (IPD) di Bali-Indonesia dengan al-Ahram Centre for Political and Strategic Studies (ACPSS) di Kairo-Mesir. Pembahasan dalam penelitian ini bertumpu pada dua pertanyaan utama yaitu bagaimana peran Indonesia dalam proses konsolidasi demokrasi di Mesir dan bagaimana peran aktor/lembaga non pemerintah IPD dan ACPSS dalam memberikan edukasi dan implementasinya pada demokrasi di Mesir. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penulis menggunakan teori transnasionalisme dan diplomasi sebagai kacamata dalam melihat fenomena di atas, yang diperkuat dengan aplikasi teori soft power dan multi-track diplomacy dalam proses konsolidasi demokrasi. Penelitian ini menemukan fakta terkait signifikansi peran serta aktor non pemerintah dalam menopang hubungan kerjasama kedua negara. Kerjasama antara IPD dan ACPSS khususnya di bidang demokrasi terwujud dikarenakan adanya kebutuhan Mesir untuk memperbaiki sistem demokrasi yang ada di Mesir dan keluar dari masa transisi menuju konsolidasi demokrasi sehingga Mesir melakukan sharing informasi kepada Indonesia yang dianggap sudah lebih dahulu mencapai konsolidasi demokrasi. Cita-cita Mesir ini mampu ditangkap dan diterjemahkan oleh IPD sehingga antara ACPSS dan IPD melakukan berbagai kegiatan guna mewujudkannya. Tujuan pembahasan tesis ini untuk memberikan informasi baru terkait hubungan diplomasi dan kerjasama antar kedua negara, khususnya terkait proses konsolidasi demokrasi di Mesir yang melibatkan aktor lembaga non pemerintah.

---

Bilateral relation between Indonesia and Egypt has existed quite a long time; even Egypt was the first country to recognize the sovereignty and independence of Indonesia, as well as to strife to acquire the recognition from the member of Arab League nations.

The research object of this thesis is focused on the cooperation between non-governmental organizations of the two nations Indonesia-Egypt. This is proofed by the cooperation between the Institute for Peace and Democracy (IPD), located in Bali-Indonesia, with the al-Ahram Centre for Political and Strategic Studies (ACPSS) located in Cairo-Egypt. The discussion on this research based on two main questions: how was Indonesia's role in the process of democratic consolidation in Egypt and how was the role of the actors non-governmental institutions, IPD and ACPSS, in providing education and implementation of democracy in Egypt.

To answer these questions, the researcher employ the theory of transnationalism and diplomacy as the point of view in viewing the mentioned phenomenon, reinforced with the application of the theory of soft power and multi-track diplomacy in the process of democratic consolidation. This study found the facts related to the significance of the role of non-governmental actors in supporting the cooperative relationship between the two nations.

The cooperation between IPD and ACPSS especially in democracy was materialized due to the need for Egypt to improve the democratic system and to come out of the transition period towards the consolidation of democracy so that the Egypt shared the information to Indonesia which is considered to have first reached the consolidation of democracy. The ideals of Egypt was captured and translated by IPD, so that ACPSS and IPD could perform various activities in order to make it happen.

The purpose of the discussion of this thesis is to provide new information related to the diplomatic relations and cooperation between the two nations, particularly related to the process of democratic consolidation in Egypt involving non-governmental actors."

"Penelitian tesis ini menejelaskan bagaimana kebijakan luar negeri yang dijalankan oleh Aljazair dalam mendukung kemerdekaan Sahara Barat khususnya melalui hak menentukan nasib sendiri yang digelar melalui United Nation Mission for Referendum in Western Sahara (UN MINURSO) tahun 2007 ? 2015. Kolonisasi negara-negara Eropa pada abad ke-18 ternyata masih menyisakan beberapa permasalahan di Afrika Utara sampai saat ini. Maroko dan Sahara Barat merupakan negara yang dijajah Spanyol pada saat itu. Negara-negara di Afrika Utara yang dijajah oleh Eropa akhirnya berhasil melepaskan diri dan merdeka kecuali Sahara Barat. Permasalahan pun muncul saat Sahara Barat yang memiliki status sebagai non - self-governing diklaim sebagai wilayah otoritas Maroko. Penolakan atas klaim Maroko ini pun datang dari rakyat Sahara Barat dan juga negara tetangganya, Aljazair. Menghindari konflik yang lebih parah, rakyat Sahara Barat banyak yang pindak ke wilayah Aljazair bernama Tindouf. Untuk menganalisa permasalahan tersebut, penelitian ini akan menggunakan teori Kebijakan Luar Negeri, Konsep Geostrategi dan Konsep Kekuatan Regional. Penelitian ini menghasilkan beberapa pendapat bahwa ada beberapa kepentingan yang dijalankan Aljazair melalui kebijakan luar negerinya untuk terus mendukung Sahara Barat mendapatkan kemerdekaannya. Diantaranya lokasi strategis Sahara Barat bagi Aljazair. Kedua yakni potensi Aljazair untuk menjadi pusat kekuataan baru di wilayah Afrika Utara.

---

This research explain comprehensively how is the foreign policy of Algeria in Western Sahara?s freedom especially through Self Determination that held in United Nation Mission for Referendum in Western Sahara in 2007 until 2015. Colonization of European states over Africa in eighteen century remains several problems in North Africa until now. Morocco and Western Sahara territory was colonized by Spain at that time. Most of states in Africa continent which were colonized by European states declared their independences except Western Sahara. The problem started when Western Sahara claimed by Morocco as a part of territory of Morocco based on the document from Spain. The ignorance of Morocco?s claim was coming up from Western Sahara people (Sahrawi) and also Algeria as a neighbor state of Morocco and Western Sahara. To escape worsening violence, Sahrawis move to Tindouf under region and full assistance of Algeria. In analyzing the issue, this research uses Foreign Policy, Geostrategic Concept and also Regional Power Concept to argue that there are some several reasons why Algeria?s Foreign Policy still continues to support the freedom of Western Sahara people through self determination."

"Penelitian ini akan membahas mengenai peran perempuan dalam berpolitik di Kuwait. Keterlibatan perempuan dalam berpolitik sudah banyak menjadi perbincangan hangat di masa kini. Saat ini banyak perempuan yang berlomba-lomba untuk menduduki pemerintahan. Walaupun, perempuan di Kuwait telah mendapatkan hak politik mereka pada 2005, tetapi terdapat ketidakstabilan dalam keterlibatan mereka di dalam berpolitik dan menduduki jabatan parlemen. Tujuan penelitian ini adalah menjelaskan bagaimana keterlibatan perempuan dalam politik di Kuwait serta mengetahui orientasi masyarakat terhadap kandidat politik. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan dengan sumber data penelitian adalah berbagai literatur seperti buku, artikel, dan jurnal. Landasan teori dalam penelitian ini adalah peran perempuan dalam politik. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa pemerintahan Kuwait telah melibatkan kaum perempuan dalam bidang politik, tetapi keadaannya mereka masih kurang mewakili di parlemen. meskipun demikian perempuan Kuwait diberikan kebebasan untuk bersuara dan menyampaikan pendapatnya yang artinya mereka dapat memilih anggota perlemen. mereka juga diperbolehkan untuk mengambil alih posisi militer tertentu karena undang-undang kesetaraan gender yang menegaskan perlindungan hak-hak perempuan dalam berbagai situasi. Karena hal tersebut pandangan masyarakat Kuwait terhadap perempuan meningkat dengan baik. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara teoritis terhadap perkembangan ilmu pengetahuan budaya dan politik.

---

This research will discuss the role of women in politics in Kuwait. The involvement of women in politics has become a subject of debate, even today. Nowadays, many women are vying for government positions. Although women in Kuwait obtained their political rights in 2005, there is still instability in their involvement in politics and occupying parliamentary positions. The purpose of this study is to explain how women are involved in politics in Kuwait and to find out the orientation of society toward political candidates. The approach used in this research is a qualitative approach with the method being literature study and with the research data sources being various literature such as books, articles, and journals. The theoretical basis of this research is the role of women in politics. In this study, it was found that the government of Kuwait has involved women in politics, but their situation is unfortunately still underrepresented in parliament. Nevertheless, Kuwaiti women are given the freedom to speak and express their opinions, which means they can elect members of parliament. They are also allowed to take over certain military positions due to gender equality laws which affirm the protection of women's rights in various situations. Because of this, the views of the people of Kuwait towards women have improved greatly. This research is expected to contribute theoretically to the development of cultural and political science."

"Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah memutuskan perjanjian internasional mengenai perdagangan senjata di seluruh dunia, atau lebih dikenal dengan Arms Trade Treaty (ATT) pada tanggal 2 April 2013. Tujuan dibentuknya ATT adalah untuk meregulasi dan membatasi perdagangan senjata internasional, mulai dari senjata ringan hingga senjata berat, seperti tank tempur, kapal perang dan lain sebaagainya. Tidak kurang dari 154 negara menyatakan mendukung, tiga negara menolak perjanjian tersebut, dan 23 negara menyatakan abstain. Dan Iran adalah salah satu yang menyatakan menolak ATT. Menariknya adalah sikap Iran yang sejak awal mendukung dan terlibat dalam perumusan ATT, pada akhirnya beda sikap ketika mau disetujui (voting).Dengan pendekatan kualitatif dan mengadopsi penelitian model studi kasus ini, hasilnya adalah diketahui bahwa penolakan Iran atas ATT berkaitan dengan keberlangsungan keamanan serta kepentingan nasional Iran di kawasan Timur Tengah dan terancamnya kebijakan transfer senjata Iran jika diberlakukan ATT, melalui pasal-pasal yang dianggap merugikan Iran, merupakan alasan Iran menyatakan menolak menandatangani perjanjian tersebut.Traktat Perdagangan Senjata memberikan regulasi yang menyeluruh untuk menghentikan seluruh transfer senjata dari Iran mengingat traktat tersebut memperkuat keputusan embargo yang telah dikeluarkan Dewan Keamanan PBB. Iran dilarang mentransfer dan menerima transfer senjata dari negara manapun. Lebih lanjut, hampir seluruh mitra utama Iran di Timur Tengah dilarang menerima transfer senjata dari Iran akibat permasalahan embargo, terorisme, dan HAM yang mereka alami.

---

The General Assembly of the United Nations (UN) has launched an international treaty on the arms trade worldwide, or known as the Arms Trade Treaty (ATT) on April 2, 2013. The purpose of the ATT is to regulate and restrict the arms trade international, ranging from small arms to heavy weapons, such as battle tanks, warships and so on. No less than 154 countries expressed support, three countries rejected the agreement, and 23 countries abstained. And Iran is one of the states refused ATT. Interestingly, Iran's position from beginning to support and be involved in the formulation of a different attitude when eventual ATT will be approved (voting).

With qualitative approach and adopting a model case study, the result is known that Iran's refusal on ATT relating to the sustainability of Iran's security and national interests in the Middle East region and threatened Iranian arms transfer policy if applied ATT, through clauses that are considered harming Iran, is the reason for refusing to sign the agreement.

Arms Trade Treaty give a thorough regulation to stop all arms transfers from Iran considering the the treaty's decision strengthens the embargo that has been issued by the UN of Security Council. Iran is prohibited to transfer and accept transfering of weapons from any country. Further, almost all of the major partners of Iran in the Middle East are prohibited receiving arms transfers from over the issue of the embargo, terrorism, and human rights that they have experienced."

"Tesis ini membahas strategi yang digunakan Turki dalam menanggulangi ancaman foreign terrorist fighters (FTF) tahun 2014 hingga 2016. Turki adalah negara asal, negara transit, dan negara tujuan potensial bagi FTF yang pergi ke Suriah dan Irak. Kondisi ini membuat Turki menghadapi ancaman berkali lipat dibanding negara lain. Akan tetapi, Turki tidak berupaya menanggulangi ancaman FTF hingga di tahun 2014. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif-analitis dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan dua jenis teori penggentaran (deterrence) untuk menganalisa kebijakan dan tindakan pemerintah Turki yang sesuai dengan Resolusi DK PBB 2178 (2014). Strategi Turki dipengaruhi oleh persepsi ancaman Turki terhadap FTF. Sebelum tahun 2014, FTF tidak dipersepsikan sebagai sebuah ancaman. Di tahun 2014, FTF mulai dipersepsikan sebagai ancaman yang harus ditanggulangi. Dari hasil analisis, dapat diketahui bahwa strategi deterrence by denial yang digunakan Turki untuk menanggulangi ancaman FTF lebih berhasil dibandingkan strategi deterrence by punishment.

---

This thesis examines Turkey’s strategy in countering foreign terrorist fighters (FTF) threats from 2014 until 2016. Turkey is the state of origin, state of transit, and state of potential destination for FTF who go to Syria and Iraq. Because of this, Turkey constantly poses multiple threats compared to other countries. Nevertheless, the government of Turkey did not overcome the threats until in 2014. This thesis is a descriptive-analysis research with qualitative approach. Using two types of deterrence theory, the author analyze Turkish government's policies and measures which fit UNSC Resolution 2178 (2014). Turkey’s strategy higly related with its perception of threats against FTF. Before 2014, FTF was not considered as a threats to Turkey. Meanwhile, in 2014 Turkey start to perceived FTF as a threats to it’s national security. The analysis shows that in coutering FTF threats, Turkey’s strategy deterrence by denial is considered more successful than deterrence by punishment."

"Sikap, pemikiran dan tradisi pesantren merupakan tradisi yang terbuka, toleran, sopan dan moderat. Tradisi ini dibuktikan pesantren melalui perjalanan sejarah dan kontribusinya terhadap kehidupan bangsa dan negara. Pendekatan dalam penelitian yang digunakan adalah memberikan gambaran yang komprehensif dan mendalam tentang peran pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang dalam mencegah radikalisme dan fundamentalisme. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui serta memberikan bukti bahwa pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang dengan sikap dan tradisi keagamaan dapat berperan dalam pencegahan paham radikalisme dan fundamentalisme, sehinga masyarakat tidak memberikan stigma bahwa pesantren adalah tempat pembibitan kaum radikal teroris Islam. Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang adalah salah satu pesantren yang mengajarkan keluhuran akhlakul karimah dan juga mengajarkan pemahaman ajaran islam yang damai, moderat dan toleran sehingga mampu mencegah pemahaman yang fundamen dan radikal.

---

Attitude, thought and tradition of pesantren are an open, tolerant, polite and moderate tradition. This tradition is showed by pesantren through its history and contribution to the nation life. The approach used in the study is to provide a comprehensive and in-depth description about the role of pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang in preventing radicalism and fundamentalism. The purpose of this study is to investigate and to provide evidence that the pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang with attitude and religious traditions can play a role in preventing radicalism and fundamentalism, so that public will not leave a stigma that pesantren is the nurseries of the radical Islamic terrorists. Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang is one of the pesantren that teaches good nobleness manner and also teaches understanding of the peaceful, moderate and tolerant Islamic thought so that it can prevent the understanding of fundamental and radical."