Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan menganalisis hubungan agresivitas pelaporan keuangan atau earning management dengan agresivitas pajak atau penghindaran pajak. Penelitian ini mengulang penelitian yang dilakukan oleh Frank et al. (2009) dengan beberapa modifikasi atau mengganti accrual earning management (AEM) dengan real earning management (REM) Cohen & Zarowin (2010) melalui aktivitas abnormal cash flow from operation, overproduction, dan discretionary expense, mengganti ukuran AEM dengan model Kothari et al (2005), dan mengganti ukuran penghindaran pajak dengan abnormal book-tax differences (ABTD) Tang & Firth (2011). Sampel dalam penelitian terdiri dari 671 perusahaan-tahun dari perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2011-2021. Hasil dari penelitian menunjukkan terdapat hubungan positif dan resiprokal antara manajemen laba akrual dengan penghindaran pajak. Selain itu, real earning management melalui overproduction juga berhubungan positif dan resiprokal terhadap penghindaran pajak. Sementara itu, real earning management melalui abnormal cash flow from operation tidak berhubungan terhadap penghindaran pajak. Di lain sisi, real earning management melalui discretionary expense berhubungan negatif terhadap penghindaran pajak. Adapun accrual earning management lebih dapat menjelaskan ABTD dibandingkan real earning management dan ABTD lebih dapat menjelaskan real earning management dibandingkan dengan BTD.

---

This study aims to analyze the relationship between the aggressiveness of financial reporting or earning management with tax aggressiveness or tax avoidance. This study repeats the research conducted by Frank et al. (2009) with some modifications or replacing accrual earning management (AEM) with real earning management (REM) Cohen & Zarowin (2010) through abnormal cash flow activities from operations, overproduction, and discretionary expenses, replacing the size of AEM with the Kothari et al model ( 2005), and replacing the measure of tax avoidance with abnormal book-tax differences (ABTD) Tang & Firth (2011). The sample in the study consisted of 671 company-years from manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange in the 2011-2021 period. The results of the study show that there is a positive and reciprocal relationship between accrual earnings management and tax avoidance. In addition, real earnings management through overproduction is also positively and reciprocally related to tax avoidance. Meanwhile, real earnings management through abnormal cash flow from operations is not related to tax avoidance. On the other hand, real earnings management through discretionary expense has a negative relationship with tax avoidance. Meanwhile, accrual earning management is more able to explain ABTD than real earning management and ABTD is more able to explain real earning management than BTD."

"Perubahan iklim akibat peningkatan suhu bumi merupakan ancaman yang semakin serius bagi umat manusia dan planet bumi. Untuk mengatasi perubahan iklim dan dampak negatifnya, Indonesia sebagai salah satu peserta COP21 telah berkomitmen untuk menurunkan emisi GRK sebesar 29% dengan upaya sendiri dan 41% dengan dukungan internasional pada tahun 2030. Menindaklanjuti hal tersebut, pemerintah dalam pasal 13 UU HPP sepakat untuk mengenakan pajak karbon mulai 1 April 2022 untuk sektor pembangkit listrik tenaga batubara dengan skema cap and tax. Namun, penerapan pajak karbon ditunda hingga tahun 2025. Aturan teknis pajak karbon dan mekanisme pasar karbon belum siap. Lebih lanjut, skema yang digunakan untuk pengenaan pajak karbon di pembangkit listrik tenaga batubara secara administratif rumit dan mahal. Di sisi lain, 66% produksi listrik di Indonesia masih berasal dari pembangkit listrik tenaga batubara. Pengenaan pajak karbon pada pembangkit listrik berbahan bakar batubara memiliki efek domino. Hasil penelitian sebelumnya menyarankan bahwa pajak karbon lebih baik dipungut di sumber hulu dimana metode pemungutan pajak secara administratif lebih mudah dan efisien. Selain itu, Pemerintah harus memperhatikan waktu yang tepat untuk menerapkan pajak karbon dengan melihat kesiapan industri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis desain pemungutan pajak karbon dan mengevaluasi kesiapan perusahaan pembangkit listrik tenaga batubara untuk menerapkan pajak karbon. Dengan menggunakan teknik dokumentasi dan wawancara, hasil penelitian menunjukkan bahwa desain pajak karbon tidak dirancang dengan baik saat penyusunan aturan. Selain itu, waktu untuk menerapkan pajak karbon pada pembangkit listrik tenaga batubara kurang tepat. Hal tersebut mengakibatkan tertundanya penerapan pajak karbon.

---

Climate change due to increase in earth's temperature is a serious threat to mankind and the earth. To overcome climate change and its negative impacts, Indonesia as a COP21 participant has committed to reduce 29% of GHG emissions by its own efforts and 41% by international support in 2030. Following up on this, the government regulate in article 13 of the HPP Law to impose carbon tax starting in April 1, 2022 for the coal-fired power plant sector with a cap and tax scheme. However, the implementation of the carbon tax was postponed until 2025. The technical rule for carbon tax and carbon market mechanism are not ready yet. Furthermore, the scheme used for carbon taxation in coal-fired power plants is administratively complex and expensive. On the other hand, 66% of electricity in Indonesia is still produced by coal-fired power plants. Imposing a carbon tax on coal-fired power plants have a domino effect. The result of previous study suggests that carbon tax is better collected in upstream sources where the tax collection method is administratively easier and more efficient. In addition, the Government should pay attention to the right time to implement a carbon tax by looking at the readiness of the industry. This study aims to analyze the design of carbon tax collection and evaluate the readiness of coal-fired power plants’ company to implement carbon tax. By using documentation and interview techniques, the results of the research show that the carbon tax was not well designed while drafting the rules. In addition, the timing of implementing carbon tax on coal-fired power plants was inappropriate. These factors result in delaying in the implementation of the carbon tax."

"Kondisi pandemi Covid-19 menyebabkan aktivitas pemeriksaan pajak sebagai salah satu akivitas kunci dalam menunjang penerimaan negara dari sektor perpajakan tidak dapat dilaksanakan seperti dalam kondisi normal. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan pemeriksaan pajak di masa pandemi Covid-19 dengan aturan perpajakan dan mengevaluasi capaian kebijakan terkait pelaksanaan pemeriksaan yang berlaku di masa pandemi Covid-19 dengan kriteria evaluasi kebijakan publik Dunn (2018) yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesamaan, responsivitas, dan kelayakan. Penelitian ini menggunakan data primer dengan metode kualitatif melalui wawancara dan reviu dokumen. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan pemeriksaan pajak di masa pandemi Covid-19 pada KPP Pratama Jakarta Cilandak telah dilaksanakan berdasarkan aturan perpajakan dan kebijakan pemeriksaan yang berlaku di masa pandemi Covid-19. Selain itu hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan terkait pelaksanaan pemeriksaan pajak di masa pandemi Covid-19 di KPP Pratama Jakarta Cilandak telah mengakomodir tercapainya tujuan pemeriksaan secara efektif, efisien, cukup, sama/merata, dan layak. Kebijakan pelaksanaan pemeriksaan pajak di masa pandemi Covid-19 di KPP Pratama Jakarta Cilandak juga mendapatkan respon yang baik dari para pemangku kepentingan.

---

The condition of the Covid-19 pandemi has caused tax audit activities as one of the key activities in supporting government revenues from the taxation sector to be unable to be carried out as under normal conditions. This study evaluates the implementation of tax audits during the Covid-19 pandemi with tax regulations and evaluate policies related to the implementation of audits that were in effect during the Covid-19 pandemi with Dunn's (2018) public policy evaluation criteria, that is effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and appropriateness. This study uses primary data with qualitative methods through interviews and document reviews. The results showed that the implementation of tax audits during the Covid-19 pandemi at the Jakarta Cilandak Tax Office had been carried out based on the tax regulations and audit policies that were in effect during the Covid-19 pandemi. In addition, the results of the study show that policies related to the implementation of tax audits during the Covid-19 pandemi at the Jakarta Cilandak Tax Office have accommodated the achievement of audit objectives in an effective, efficient, sufficient, equal, and appropriate. The policy of implementing tax audits during the Covid-19 pandemi at the Jakarta Cilandak Tax Office also received a positive response from stakeholders."

"Rendahnya realisasi pemanfaatan atas kebijakan insentif PPh Final Ditanggung Pemerintah (DTP) bagi Wajib Pajak UMKM pada masa pandemi Covid-19 membutuhkan suatu evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan tersebut berdasarkan asas pemungutan pajak The Four Maxims (Smith, 1776). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kombinasi (mixed methods) yang memadukan pendekatan kuantitatif dan kualitatif, dengan melakukan studi kasus di KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Satu. Pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, kuesioner terhadap Wajib Pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Satu, serta wawancara kepada petugas pajak di KPP tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi Wajib Pajak UMKM menyatakan bahwa kebijakan insentif PPh Final UMKM DTP telah memenuhi asas pemungutan pajak The Four Maxims (Smith, 1776) dengan tingkat persetujuan lebih dari 50% terhadap masing-masing asas. Tetapi, di sisi lain, tingkat pemanfaatan insentif tersebut di KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Satu masih cukup rendah yaitu sebesar 27,95% pada tahun 2020 dan 10,63% pada tahun 2021. Alasan yang menjadi pertimbangan Wajib Pajak UMKM untuk memanfaatkan insentif adalah kemampuan dalam pemenuhan persyaratan administratif dan manfaat insentif bagi cashflow UMKM. Selain itu, tingkat kepatuhan Wajib Pajak UMKM untuk memenuhi kewajiban penyampaian laporan realisasi belum optimal. Masih terdapat adanya kendala dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Dari sisi Wajib Pajak, pengetahuan dan kemampuan teknologi, serta fasilitas yang dimiliki belum memadai untuk memenuhi persyaratan administratif yang dibutuhkan. Sedangkan dari sisi petugas pajak masih mengalami kendala berupa penyampaian informasi dan tingkat kehadiran dalam kegiatan penyuluhan serta keterbatasan data dalam melakukan pengawasan atas insentif. Namun, KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Satu senantiasa melakukan upaya untuk optimalisasi pemanfaatan insentif tersebut, diantaranya penyebaran informasi melalui berbagai kanal, menyediakan layanan konsultasi kepada Wajib Pajak, dan pengawasan terhadap data insentif. Oleh karena itu, pemerintah perlu merumuskan kebijakan pemberian insentif pajak yang mempertimbangkan kondisi UMKM di Indonesia dengan mengutamakan unsur kemudahan dan kenyamanan. Selain itu, Direktorat Jenderal Pajak juga perlu menyebarluaskan informasi mengenai kegiatan penyuluhan kepada Wajib Pajak serta memaksimalkan data untuk pengawasan insentif tersebut.

---

The low realization of the utilization of the government-borne final income tax incentive policy for MSME taxpayers during the Covid-19 pandemic requires an evaluation of the implementation of this policy. This research aims to evaluate the policy based on the principle of tax collection, The Four Maxims (Smith, 1776). The method used in this research is a mixed method that combines quantitative and qualitative approaches by conducting a case study at Jakarta Tanah Abang Satu Tax Office. Data collection through documentation, questionnaires on MSME taxpayers registered at Jakarta Tanah Abang Satu Tax Office, and interviews with tax officers. The results showed that the perceptions of MSME taxpayers stated that the government-borne final income tax incentive policy complied with the principles of tax collection, The Four Maxims (Smith, 1776), with an approval level of more than 50% for each principle. However, on the other hand, the utilization rate of this incentive at Jakarta Tanah Abang Satu Tax Office is still relatively low, namely 27,95% in 2020 and 10,63% in 2021. The reason MSME taxpayers consider taking advantage of the incentives is the ability to fulfill administrative requirements and incentive benefits for MSME cash flow. In addition, the level of compliance of MSME taxpayers to fulfill the obligation to submit realization reports could be more optimal. There are still obstacles to the implementation of this policy. From the taxpayer's point of view, more than knowledge and skills regarding technology, as well as the facilities they have, is required to meet the administrative requirements. Meanwhile, tax officers still need help delivering information, attendance rates in counseling activities, and limited data in supervising incentives. However, Jakarta Tanah Abang Satu Tax Office always makes efforts to optimize the use of this incentive, including disseminating information through various channels, providing consulting services to taxpayers, and monitoring incentive data. Therefore, the government needs to formulate a tax incentive policy that considers the condition of MSMEs in Indonesia by prioritizing elements of convenience and comfort. In addition, the Directorate General of Taxes also needs to disseminate information regarding counseling activities to taxpayers and maximize data for monitoring this incentive."

"Sistem perpajakan di Indonesia menganut prinsip keluarga sebagai satuan unit pajak terkecil dimana kepala keluarga yang memiliki tanggung jawab untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya kecuali terdapat perjanjian pra kawin yaitu perjanjian pisah harta (PH) yang artinya suami dan isteri wajib menjalankan hak dan kewajiban perpajakan masing-masing. Wanita kawin tanpa perjanjian pisah harta diberi kebebasan untuk memilih apakah ingin menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya terpisah dari suami (MT) atau bergabung dengan suami. Atas pilihan tersebut terdapat perbedaan perlakuan perpajakan sebagai konsekuensinya. Selain itu, sistem perpajakan memegang peranan penting untuk mewujudkan salah satu tujuan Sustainable Development Goals (SDG) yaitu gender equality. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi aspek perpajakan wanita kawin dengan melakukan analisis yang mencakup analisis persepsi berdasarkan Four Maxims atas aturan mengenai wanita kawin yang ada pada pasal 8 UU PPh No 36 tahun 2008, analisis kepatuhan terhadap pengisian status perkawinan pada SPT Tahunan PPh WPOP berdasarkan kerangka OECD dan evaluasi efektivitas terhadap lampiran perhitungan PH MT dilakukan dengan pendekatan diagnosis terhadap permasalahan. Metode triangulasi dengan pengumpulan data dari eriset, survei dan wawancara yang dilakukan kepada WPOP, konsultan pajak dan fiskus dilakukan untuk meningkatkan realibitas dan validitas penelitian. Dari data eriset menunjukkan WPOP masih tidak patuh dalam mengisi status perkawinan. Hasil penelitian menunjukkan asas kepastian, keadilan, kemudahan dan ekonomi terhadap aturan terkait aspek perpajakan wanita kawin belum sepenuhnya terpenuhi. Evaluasi atas lampiran perhitungan PH MT juga menunjukan bahwa metode proporsional yang ada saat ini masih belum efektif. Struktur pasal 8 memang perlu dilakukan pengkajian yang lebih mendalam lagi seiring dengan pemberlakuan NIK sebagai pengganti NPWP sehingga implikasi praktis dari penelitian ini dapat memberikan masukan kepada DJP supaya aturan mengenai aspek perpajakan wanita kawin dapat memenuhi asas Four Maxims dan mendukung tercapainya gender equality.

---

The taxation system in Indonesia adheres to the principle of the family as the smallest tax unit where the head of the family has the responsibility to carry out this family’s tax rights and obligations unless there is a pre-marital agreement, which is a separate property agreement (PH). In this condition, the husband and wife are obliged to carry out their respective tax rights and obligations. Married women without a separation agreement are given the freedom to choose whether they want to carry out their tax rights and obligations separately from their husbands (MT) or to join their husbands. For this choice, there are differences in tax treatment as a consequence. This study aims to evaluate aspects of the taxation of married women by conducting an analysis that includes a perception analysis based on Four Maxims on the rules regarding married women in Article 8 of the Income Tax Law No. 36 of 2008, an analysis of compliance with filling out marital status in the annual income tax return based on the OECD framework and evaluating the effectiveness of the attachment to the calculation of PH MT is carried out using a problem diagnosis approach. The triangulation method was used to increase the research's reliability and validity by collecting data from eriset, surveys, and interviews conducted with individual taxpayers (WPOP), tax consultants, and tax authorities. The research data shows that WPOP is still disobedient in filling out marital status. The results of the study show that the principles of certainty, equity, convenience, and economy related to the regulation of taxation aspects of married women have not been fully fulfilled. Evaluation of the attached PH MT calculation also shows that the current proportional method is still not effective. The structure of article 8 really needs to be studied in a more in-depth manner along with the implementation of the National Identity Number (NIK) as a substitute for Tax Identification Number (TIN) so that the practical implications of this research can provide input to the DGT so that the rules regarding taxation aspects of married women can fulfill the Four Maxims principle and support the achievement of gender equality."

"Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah adanya sengketa koreksi positif atas pembayaran biaya bunga atas sales advance yang disebabkan adanya perbedaan perspektif atas pembebanan biaya bunga atas advance sales beserta harga wajarnya antara Wajib Pajak dan Fiskus (DJP). Tujuan dari penelitian ini untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya koreksi fiscal positif pada biaya bunga yang selanjutnya menyebabkan sengketa perpajakan. Lebih lanjut, analisis ini juga bertujuan untuk membentuk opsi-opsi tax management yang optimal dalam mencegah terjadinya koreksi positif fiskal oleh pihak pemeriksa. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya koreksi fiskal positif atas transaksi biaya bunga atas suatu sales advance antara lain 1) perbedaan perspektif antara PT. XXX dan DJP mengenai kelaziman pengenaan biaya bunga atas transaksi sales advance, 2) kelengkapan item-item pada kontrak sales advance, 3) Penentuan tingkat risiko perusahaan, 4) perbedaan penggunaan pembanding atas kesebandingan transaksi biaya bunga, dan 5) perbedaan penentuan tingkat bunga wajar atas transaksi sales advance.

---

The problem raised in this study is the existence of positive correction disputes over the payment of interest costs on advanced sales due to differences in perspective on charging interest costs on advance sales and their fair price between the Taxpayer and Tax Authorities (DJP). The purpose of this research is to identify and analyze the factors that influence the occurrence of positive fiscal corrections in interest costs which in turn cause tax disputes. Furthermore, this analysis also aims to establish optimal tax management options in preventing positive fiscal corrections by the auditors. The results of this study reveal that several factors are the cause of a positive fiscal correction on interest cost transactions on a sales advance, including 1) differences in perspective between PT. XXX and DJP regarding the prevalence of interest charges on sales advance transactions, 2) completeness of items in sales advance contracts, 3) Determination of corporate risk levels, 4) differences in the use of comparators for comparability of interest cost transactions, and 5) differences in determination of fair interest rates for sales advance transactions."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi fenomena berupa penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan (TLRHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai Key Performance Indicator (KPI). Objek penelitian ini adalah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai single unit analysis yang telah mengadopsi tindak lanjut rekomendasi tersebut dalam KPI/IKU sejak tahun 2018. Meskipun penyelesaian tindak lanjut rekomendasi telah dilekatkan pada KPI/IKU dan target KPI/IKU selalu tercapai, masih terdapat beberapa rekomendasi yang belum selesai/tuntas dalam 5 (lima) tahun bahkan 10 (sepuluh) tahun. Penelitian ini berupaya mengisi research gap dari penelitian sebelumnya yang mengungkapkan bahwa faktor penyebab belum optimalnya penyelesaian tindak lanjut temuan pemeriksaan BPK adalah karena tindak lanjut tersebut belum dilekatkan sebagai KPI/IKU dan tidak adanya target yang menunjukkan indikator keberhasilan. Evaluasi dilakukan dengan menggunakan Kriteria SMART dan Prinsip SMART-C serta latar belakang penyesuaian KPI/IKU dari perspektif Institutional Isomorphism. Analisis data pada penelitian ini menggunakan content analysis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan Kriteria SMART dan Prinsip SMART-C, KPI/IKU tindak lanjut rekomendasi BPK belum sepenuhnya memenuhi Kriteria SMART dan Prinsip SMART-C yaitu (1) Measurable; dan (2) Achievable/Attainable. Tidak dipenuhinya kedua kriteria/prinsip tersebut mengakibatkan masih belum idealnya klaim atas capaian realisasi KPI/IKU yang dilakukan DJP sebab terdapat gap antara periode terbitnya Laporan Hasil Pemantauan Tindak Lanjut dari BPK atas pembahasan TLRHP dengan periode berakhirnya masa penilaian kinerja pada DJP. Kondisi ini mengakibatkan capaian realisasi KPI/IKU diklaim secara subjektif dengan menggunakan tindak lanjut rekomendasi yang diusulkan selesai dengan nilai indeks yang sama dengan rekomendasi yang dinyatakan selesai/tuntas oleh BPK. Namun demikian, implementasi KPI/IKU memberikan manfaat bagi organisasi berupa peningkatan komitmen manajemen organisasi dan mendorong strategi organisasi. Kemudian, terdapat faktor-faktor yang memengaruhi penyesuaian KPI/IKU dari perspektif Institutional Isomorphism. Pertama, faktor yang dipengaruhi fenomena isomorfisme normatif yaitu faktor yang berasal dari sisi eksternal berupa pelibatan pihak eksternal dan faktor dari sisi internal berupa insentif kinerja pegawai dan inovasi organisasi. Kedua, faktor dari perspektif isomorfisme koersif berupa tekanan koersif dari masyarakat terhadap pengelolaan keuangan negara.

---

This study aims to evaluate the phenomenon of completion of follow-up on the audit finding recommendations of the Supreme Audit Agency (BPK) as a Key Performance Indicator (KPI). The object of this study is the Directorate General of Taxes (DGT) as single unit analysis which has adopted such follow-up recommendations in its KPI since 2018. Although the completion of follow-up recommendations has been embedded to KPI and the KPI targets have always been achieved, there are still some recommendations that have not been completed in 5 (five) years and even in 10 (ten) years.

This study seeks to fill the research gap from previous studies which revealed that the factors causing the suboptimal completion of the follow-up on BPK audit findings are because the follow-up has not been adopted as a KPI and there are no targets showing indicators of success. The evaluation is carried out using SMART Criteria and the SMART-C Principle as well as the KPI adjustments that have been made by institution from the perspective of Institutional Isomorphism. The analysis of research data employs content analysis.

This study shows that based on the SMART Criteria and SMART-C Principles, the KPI on follow up over BPK recommendations has not fully satisfied the SMART Criteria and SMART-C Principles, namely (1) Measurable; and (2) Achievable/Attainable. The non- fulfilment of those two criteria/principles results in not ideal claim over the KPI realization by the DGT because there is a gap between the issuance period of the Follow-Up Monitoring Report from BPK and the end of the performance assessment period at the DGT. This condition causes KPI realization achievements to be subjectively claimed using follow-up recommendations proposed to be completed by the DGT with the same index value as recommendations declared completed by BPK. However, the implementation of KPI provides benefits to organizations in the form of increasing organizational management commitment and encouraging organizational strategy.

There are factors that influence the adjustment of KPI/IKU from the perspective of Institutional Isomorphism. First, factors that are influenced by the phenomenon of normative isomorphism, i.e. factors originating from the external side, namely the involvement of external parties and factors from the internal side, namely the employee performance incentives and organizational innovation. Second, the factor from the perspective of coercive isomorphism is in the form of coercive pressure from the community on the state finance management."

"Sistem penganggaran berbasis kinerja (Performance-Based Budgeting) telah diterapkan di Indonesia sejak tahun anggaran 2005. Penerapan penganggaran berbasis kinerja harus memperhatikan keterkaitan antaran anggaran dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi Performance-Based Budgeting di Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor terkait struktur informasi kinerja dan proses penyusunan rencana kerja anggaran menggunakan konsep dasar logic model serta mengevaluasi pengalokasian belanja dalam penyusunan anggaran tahun 2021 ditinjau dari pendekatan alokasi efisiensi di Dinas Lingkungan Hidup. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dalam rumusan rencana strategis dan indikator kinerja ada beberapa hal yang perlu diperbaiki. Sturkutr informasi kinerja yang digambarkan dalam konsep logic model dalam penyusunan rencana kerja anggaran telah disusun secara baik. Informasi outcome harus dirumuskan kembali, karena sebagian besar masih bersifat output. Hal ini menjadi kurang selaras terhadap tujuan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor, dan belum menggambarkan capaian sasaran kinerjanya secara jelas. Pengalokasian juga masih mengacu kepada anggaran tahun sebelumnya.

---

Performance-Based Budgeting has been implemented in Indonesia since the fiscal year 2005. The implementation of performance-based budgeting must consider the connection between the budget and the Government Work Plan (RKP). This research aims to evaluate the implementation of Performance-Based Budgeting in the Bogor City Environmental Agency regarding performance information structure and the process of budget work plan development using the basic concept of a logic model. It also aims to evaluate the allocation of expenditures in the preparation of the 2021 budget from the perspective of efficiency allocation in the Environmental Agency. The research findings conclude that there are several aspects that need improvement in the formulation of the strategic plan and performance indicators. The structure of performance information depicted in the logic model concept for the budget work plan has been well prepared. However, the outcome information needs to be reformulated as most of it still focuses on output. This misalignment with the goals of the Bogor City Environmental Agency does not clearly reflect its performance targets. The allocation still refers to the previous year's budget."

"Penelitian ini menggunakan data yang dikumpulkan secara manual mengenai pergantian kepala daerah di 183 kota di Indonesia untuk mengetahui adanya hubungan antara politik di tingkat pemerintah lokal dan strategi perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk menggali hubungan antara pergantian kepala daerah (political turnover) dengan penghindaran pajak (tax avoidance) dan keputusan investasi perusahaan (corporate investment). Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan sampel perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama 10 tahun periode penelitian yaitu 2012-2021. Analisis dilakukan dengan data panel menggunakan regresi Driscoll & Kraay Standard Error Fixed Effect. Hasil penelitian menunjukan bahwa pergantian kepala daerah memiliki hubungan negatif dengan penghindaran pajak namun hanya berlaku pada pergantian kepala daerah di wilayah kantor pusat perusahaan. Penelitian ini juga menemukan bahwa pergantian kepala daerah di wilayah kantor pusat maupun wilayah operasional lainnya memiliki hubungan yang signifikan dengan investasi perusahaan di periode normal (non-krisis). Hasil penelitian ini menunjukan bahwa perubahan kondisi politik yang digambarkan oleh pergantian kepala daerah memiliki hubungan dengan pengambilan kebijakan perusahaan. Hal ini menunjukkan hubungan dengan pemerintah daerah merupakan sumber daya (resources) yang dianggap penting oleh perusahaan.

---

This study use manually collected data on changes of local government leader in 183 Indonesia cities to determine the relationship between politic in local government level and firm strategies. This study aims to explore the relationship between political turnover, tax avoidance and corporate investment decisions. This research is a quantitative study with a sample of companies listed on the IDX for a 10 years research period since 2012-2021. Analysis was performed with panel data using Driscoll & Kraay Standard Error Fixed Effect regression. The results show that the change of local government leader has a negative relation with tax avoidance but only applies to the change of local government leader in the company's headquarters area. This research also found that the change of local government leader in the headquarters area and other operational areas have a significant relationship with the company's investment in normal period (non-crisis). It shows that a change of political conditions which described by the change in local government leader, has a different implication on company policy. The result shows the change of political condition that described by change of local government leader has a significant relation with the corporate decision. It shows that the relation with local government is an important resources for the company."

"Penelitian ini bertujuan untuk menguji hubungan Multiple Large Shareholders (MLS) terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini juga menguji peran dari kepemilikan keluarga sebagai moderasi terhadap hubungan Multiple Large Shareholders terhadap penghindaran pajak. Berbeda dari penelitian sebelumnya, penelitian ini mengategorikan identitas pemegang saham besar menjadi domestic dan foreign MLS, serta menyelidiki peran kepemilikan keluarga sebagai moderasi dikarenakan kemampuan anggota keluarga di dalam perusahaan dapat memicu keefektifan peran pemegang saham besar non-pengendali terhadap praktik penghindaran pajak. Penelitian ini juga memperluas penelitian sebelumnya yang hanya meneliti pada satu negara dengan menggunakan sampel dari perusahaan publik yang terdaftar pada 4 negara di ASEAN, yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand dan Filipina dari tahun 2017 hingga 2020. Hasil dari pengujian menunjukkan bahwa MLS memiliki hubungan negatif terhadap praktik penghindaran pajak perusahaan dengan efektif. Hal ini dikarenakan MLS memiliki hak suara yang cukup besar untuk mengawasi dan menahan pemegang saham pengendali untuk melakukan ekspropriasi dan mengabaikan biaya non-pajak yang ditimbulkan dari penghindaran pajak. Foreign MLS akan lebih kuat pada perusahaan yang dikendalikan oleh keluarga, namun kepemilikan keluarga mengurangi keefektifan Foreign MLS terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini tidak dapat membuktikan peran kepemilikan keluarga dalam memoderasi hubungan keseluruhan MLS terhadap penghindaran pajak. Implikasi penelitian ini adalah untuk menjadi pertimbangan dalam mengurangi penghindaran pajak, meningkatkan perlindungan investor, mengurangi ekspropriasi, serta memperluas penelitian terdahulu dalam literatur perpajakan dan tata kelola perusahaan.

---

This study aims to analyze the relationship of Multiple Large Shareholders (MLS) and tax avoidance. This study also investigates the role of family ownership as a moderator of the relationship between Multiple Large Shareholders and tax avoidance. In contrast to previous studies which only tested the role of MLS on tax avoidance, this study categorizes the identity of large shareholders into domestic and foreign MLS, as well as the role of family ownership as a moderator since the family ownership structure typically has managerial and board representation that can trigger the difference in the effectiveness of MLS to tax avoidance. This study also extends the previous study by using samples from public firms in four countries in ASEAN, which are Indonesia, Malaysia, Thailand, and Philippines over a period of 2017 to 2020. The results show that MLS has a negative relationship to corporate tax avoidance practices, since MLS has a large enough voting right to monitor and restrain controlling shareholders from expropriating and ignoring non-tax costs arising from tax avoidance. Foreign MLS is particularly stronger in familycontrolled firms, but family ownership reduces the effectiveness of Foreign MLS to tax avoidance. This study cannot prove the role of family ownership in moderating the relationship of overall MLS to tax avoidance. The implications of this studies are to become a consideration in reducing tax avoidance, increasing investor protection, reducing expropriation, and expanding previous study in the taxation and corporate governance literature."