Ditemukan 206 dokumen yang sesuai dengan query
Nurlia Nafusa, author
Sesuai ketentuan pasal 1 PJN notaris adalah pejabat umum yang diberi tugas dan kepercayan oleh undang-undang untuk membuat akta otentik. Dalam menjalankan tugasnya untuk membuat akta otentik tersebut notaris bertanggung jawab agar akta yang dibuatnya memenuhi syarat-syarat sebagai akta otentik yang ditentukan dalam pasal 1868 KUHPerdata, sehingga akta yang dibuatnya...
Depok: Universitas Indonesia, 2003
T14456
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Ibnu Khaldun, author
Penulis mencoba menjelaskan bagaimana peran Notaris dalam Rancangan Undang-Undang Perseroan Terbatas yang baru dan perubahan aspek hukum apa saja yang berkaitan dengan tugas Notaris. Dalam penelitian ini Penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder yang diperoleh dari buku kepustakaan. Dalam RUUPT terdapat delapan pasal yang...
Depok: Universitas Indonesia, 2004
T15417
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Dinah, author
Seiring dengan meningkatnya jumlah pemberian kredit, timbul masalah kredit macet. Yang menjadi masalah bagi dunia perbankan kita saat ini bukan saja karena meningkatnya jumlah kredit macet melainkan juga masalah penagihan kredit macet. Sehubungan dengan masalah tersebut diatas, pihak perbankan melakukan upaya-upaya hukum yang dapat menyelesaikan masalah kredit macet. Upaya terakhir...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003
T15418
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Arinia Vitanti Achiral, author
Lembaga Notaris timbul dari kebutuhan dalam pergaulan sesama manusia yang menghendaki adanya alat bukti tertulis baginya. Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik,...
Depok: Universitas Indonesia, 2006
T16344
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Mirawati Siti Mariam, author
Perkawinan lahir dari kesepakatan antara calon suami-istri, dimana undang-undang menetapkan apabila mereka melangsungkan perkawinan maka segala harta benda yang diperoleh dalam masa berlangsungnya perkawinan tersebut menjadi harta bersama. Namun sebelum perkawinan berlangsung undang-undang memungkinkan calon suami-istri untuk membuat perjanjian perkawinan yaitu suatu perjanjian mengenai harta benda suami istri selama perkawinan...
Depok: Universitas Indonesia, 2006
T16345
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Abu Tafsir, author
Kecenderungan manusia untuk segera memenuhi kebutuhan atas manfaat suatu benda tidak dapat dipenuhi seluruhnya oleh benda-benda miliknya. Salah satu cara mengatasinya adalah melalui perjanjian sewa menyewa. Perjanjian sewa rumah dan bangunan merupakan salah satu perjanjian sewa menyewa yang banyak dilakukan dalam masyarakat dan mendapatkan pengaturan yang cukup lengkap dalam Bab...
Depok: Universitas Indonesia, 2006
T16354
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Lili Ismailia, author
Adapun alasan dan tujuan penulisan ini ialah : Untuk menemukan data dan fakta sebagai upaya pemecahan atas masalah mengenai perjanjian baku didalam pengelolaan kredit usaha kecil maka hal tersebut dapat memperbaiki dan meningkatkan posisi dan keduduka.n debitur yang setara dengan bank serta meminimalkan kerugian yang mungkin diderita oleh bank maupun...
Depok: Universitas Indonesia, 2003
T16387
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Pria Takari Utama, author
Perjanjan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) antara bank dengan debiturnya, baik yang dibuat secara notaril maupun di bawah tangan, termasuk perjanjian, baku. Sebagai mana umumnya perjanjian baku, isinya cenderung lebih dominan memagari kepentingan pihak yang secara ekonomis lebih kuat (produsen, pelaku. usaha, kreditur), sedangkan kepentingan pihak yang lain (konsumen, debitur) yang...
Depok: Universitas Indonesia, 2006
T16469
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Lydia, author
Setelah diundangkannya Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang disebut juga undang-undang fidusia, dalam praktik; masih terjadi permasalahan dalam pelaksanaannya. Permasalahan tersebut disebabkan antara lain adanya perbedaan dalanl menafsirkan ketentuan undang-undang fidusia. Permasalahan sebagaimana yang dialami oleh Notaris X yaitu dalam menentukan jenis akta jaminan fidusia yang harus...
Depok: Universitas Indonesia, 2006
T16496
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Edward Suharjo, author
Kenyataan bahwa dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris tertanggal 6 Oktober 2004, Lembaran Negara Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4432, telah menggantikan kedudukan Peraturan Jabatan Notaris yang telah berlaku selama 144 tahun di Indonesia dimulai sejak tahun 1860 dengan Staatsblad 1860 Nomor 3. Adapun pembahasan...
Depok: Universitas Indonesia, 2005
T16376
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
