Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"NU adalah religious nongovernmental organization (RNGO) yang terlibat dalampeacebuilding Afghanistan sejak tahun 2011 hingga 2021. Dalam implementasinya, NUberperan sebagai aktor transnasional yang mengupayakan perdamaian lewat pengenalannilai-nilai Islam Moderat kepada aktor-aktor konflik dengan harapan hal tersebut mampumengubah karakter keagamaan mereka menjadi lebih moderat (tawasuth), seimbang(tawazun), toleran (tasamuh), adil (i’tidal), dan saling terikat dalam persaudaraankebangsaan (ukhuwah wathaniyyah). Usaha tersebut diklaim berhasil dalam studi-studiterdahulu, seperti Faizin (2020), Pratama & Ferdiyan (2021), Mahfudin (2021), danMahfudin & Sundrijo (2021). Bahkan, berbagai literatur menyebut NU sebagai aktoryang signifikan dan lebih efektif menyelesaikan konflik daripada aktor negara danlembaga internasional. Sayangnya, reeskalasi konflik dan perebutan kekuasaan diAfghanistan oleh Taliban pada Agustus 2021 menunjukkan bahwa peacebuilding selamasatu dekade tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu, penelitian ini mempertanyakan“Mengapa upaya peacebuilding NU di Afghanistan melalui promosi Islam Moderat tidakberhasil?”. Dengan pendekatan kualitatif dan metode analisis process tracing, penelitianini menemukan bahwa ketidakberhasilan tersebut disebabkan oleh empat faktor, yaitu:ketidakselarasan ideasional, keterbatasan pengaruh, strategi yang tidak lengkap, danancaman keamanan. Keempat hambatan tersebut berada di empat dimensi yang berbedanamun saling mempengaruhi dan saling berkelindan: ideational, relational, instrumental,dan situational.

---

NU, a religious non-governmental organization (RNGO), has been actively involved in peacebuilding initiatives as a transnational actor in Afghanistan from 2011 to 2021. Its approach focuses on promoting the values of Moderate Islam to conflicting parties in the hopes of fostering a more moderate, balanced, tolerant, just, and nationally unified religious outlook. Previous studies by Faizin (2020), Pratama & Ferdiyan (2021),

Mahfudin (2021), and Mahfudin & Sundrijo (2021) have highlighted NU's significant

role in conflict resolution, surpassing that of state actors and international organizations. However, the unfortunate resurgence of conflict and power struggles initiated by the Taliban in August 2021 has revealed the limited success of NU's decade-long peacebuilding efforts. This research seeks to understand the reasons behind the failure of NU's peacebuilding endeavors in Afghanistan, specifically focusing on the promotion of Moderate Islam. Employing a qualitative approach and process tracing analysis, the study identifies four contributing factors: a lack of ideational coherence, limited influence, incomplete strategies, and security threats. These barriers, situated within distinct dimensions—ideational, relational, instrumental, and situational—interact and mutually reinforce each other, hindering NU's peacebuilding objectives"

"Penggemar K-Pop di berbagai negara umumnya melakukan kegiatan yang berkaitan dengan minat mereka terutama di ranah K-Pop itu sendiri. Namun demikian dalam beberapa waktu terakhir, terdapat perubahan perilaku fans K-Pop yang berubah menjadi suatu “kelompok aktivis internasional” yang berupaya untuk mengkritisi isu yang merugikan masyarakat baik di tingkat lokal maupun internasional seperti dengan mendukung gerakan Black Lives Matter. Dalam isu tersebut, kelompok penggemar grup boyband Bangtan Seonyeondan (BTS) atau yang dikenal dengan fandom BTS ARMY menggelar kampanye #MatchAMillion berupa penggalangan dana untuk mendukung gerakan Black Lives Matter. Tulisan ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan kerangka analisis transnational collective action. Berdasarkan hasil analisis tersebut, kampanye #MatchAMillion oleh fandom BTS ARMY dilatarbelakangi oleh faktor environmental change berupa perkembangan teknologi komunikasi, cognitive change berupa oleh keberhasilan kampanye sebelumnya dan upaya menjalin hubungan dengan kelompok aktivis Black Lives Matter, dan relation change berupa perilaku aparat kepolisian Amerika Serikat sebagai penyebab aktivisme tersebut.

---

.K-Pop fans in various countries generally carried out activities related to their interests, especially in the realm of K-Pop. However recently, there has been a change in the behavior of K-Pop fans which has turned into an “international activist group” that criticize detrimental issues to society both at the local and international levels by supporting the Black Lives Matter movement. In this issue, the fan group of the Bangtan Seonyeondan (BTS) boyband group, known as the BTS ARMY fandom, held a #MatchAMillion campaign in the form of raising funds to support the Black Lives Matter movement. This paper uses qualitative research methods and transnational collective action as analytical framework. The results of this analysis shows that the #MatchAMillion campaign by BTS ARMY fandom was motivated by environmental change which is the communication technology developments, cognitive changes which is the success on previous campaigns and efforts to establish relationships with the Black Lives Matter activist group, and relations changes which is the behavior of the United States police officers as the cause the activism."

"Tesis ini berangkat dari hipotesis penulis bahwa ruang politik Uni Eropa memfasilitasi Greenpeace untuk dapat menekan industri minyak kelapa sawit Indonesia. Tesis ini menganalisis strategi Greenpeace dalam menekan industri minyak kelapa sawit Indonesia melalui Uni Eropa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode studi pustaka. Analisis kajian tesis ini menggunakan penggabungan konsep transnasional advocacy networks (1998) dan konsep kesempatan politik Dellmuth dan Bloodgood (2019). Berdasarkan konsep konsep transnasional advocacy networks (1998), ada empat taktik politik. Dari keempat taktik politik, Greenpeace hanya menggunakan dua taktik politik untuk mempengaruhi Uni Eropa, yaitu taktik politik pengaruh dan akuntabilitas. Kedua taktik ini bisa dikatakan secara tidak langsung dapat dimanfaatkan Greenpeace untuk menekan industri minyak kelapa sawit. Kendati demikian, kedua taktik tersebut memiliki pengaruh terbatas kepada kebijakan Uni Eropa. Salah satu penyebab terbatasnya pengaruh Greenpeace adalah lambannya pembuatan rencana aksi Uni Eropa dalam melakukan komitmen global. Sementara itu, konsep kesempatan politik menjelaskan bahwa pengaruh politik Uni Eropa terbatas. Keterbatasan pengaruh disebabkan sempitnya ruang politik dari dalam institusi, koalisi organisasi non pemerintah dalam tidak menunjukkan peranan penting dan kompleksitas isu yang disebabkan oleh tidak realistisnya komitmen Uni Eropa. Dengan demikian, Greenpeace tidak dapat menggunakan Uni Eropa sebagai tekanan terhadap industri minyak kelapa sawit.

---

This thesis is based on hypothesis that European Union facilitates political space for Greenpeace in order to be able press the palm oil industry. This thesis analyzes the strategy of Greenpeace in pressing Indonesian palm oil industry through European Union. This qualitative research used literature research regarding palm oil and objects of analysis. Theoretical framework that uses in this research is combination between transnational advocacy networks concept (1998) and political opportunity (2019) concept. Based on transnational advocacy network concept (1998), there are four political tactics which are used by Greenpeace in running the palm oil campaign. Four political tactics are information, symbolic, leverage and accountability. From four political tactics, Greenpeace only uses two political tactics to influence European Union, namely leverage political tactic and accountability political tactic. It can be said that the two political tactics are used indirectly to press palm oil industry by Greenpeace. However, Greenpeace’s influence to European Union policy is limited. One of the reason is the slow progress of European Union in doing global commitment. Meanwhile, political opportunity concept explain that limitation caused by the narrow political space inside European Institution. Besides that, coalition between Greenpeace and other organization non-governments had not shown significant role in influencing European Union policy. The complexity of this issue also limits Greenpeace’s influence on the European Union."

"Peningkatan kekerasan yang mengatasnamakan supremasi kulit putih di Amerika Serikat terjadi begitu pesat khususnya pada periode tahun 2017-2019. Peningkatan yang terjadi tidak hanya dalam aspek kekerasan saja namun juga pada penyebaran ideologi supremasi kulit putih dan pergerakan kelompok ekstrimis kulit putih. Peningkatan kekerasan supremasi kulit putih terus terjadi padahal Amerika Serikat telah menandatangani International Convention on the Elimination of All Form of Racial Discrimination pada tahun 1966 yang baru diratifikasi pada tahun 1994. Sebagai negara yang menandatangani CERD Amerika Serikat berkewajiban untuk mengutuk diskriminasi rasial dan mengejar kebijakan penghapusan diskriminasi rasial, dalam segala bentuknya. Namun pada kenyataannya Amerika Serikat gagal menghapuskan diskriminasi rasial yang terjadi di negaranya dengan meningkatnya kekerasan rasial yang menargetkan orang kulit berwarna. Untuk itu, pertanyaan dalam penelitian ini adalah mengapa terjadi peningkatan kekerasan supremasi kulit putih padahal Amerika Serikat telah menandatangani CERD. Untuk menjawab pertanyaan ini, penelitian menggunakan teori konstruktivis dari Onuf yang menggunakan speech act atau tutur kata sebagai alat konstruksi sosial yang mampu mengatur tindakan manusia. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan analisis wacana. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa Amerika Serikat menolak untuk mengimplementasikan pasal dalam CERD yang mengatur penyebaran ujaran kebencian karena tidak sejalan dengan konstitusi Amerika Serikat tentang kebebasan berpendapat. Hal ini akhirnya melanggengkan diskriminasi rasial yang terbentuk dari bahasa-bahasa yang dipromosikan oleh tokoh-tokoh nasionalis kulit putih Amerika Serikat. Didukung juga dengan bahasa agresif yang digunakan oleh politisi Amerika Serikat pada masa kepresidenan Trump, yang menggambarkan orang kulit berwarna membuat pergerakan supremasi kulit putih semakin meningkat dan menyusup kedalam kehidupan masyarakat luas.

---

The increase in violence in the name of white supremacy in United States occurred so rapidly, especially in the 2017-2019 period. The increase that occurred was not only in the aspect of violence but also in the spread of white supremacist ideology and movements of white extremist groups. The increase in white supremacist violence continues to occur even though United States has signed the International Convention on the Elimination of All Form of Racial Discrimination in 1966 and only ratified it in 1994. As a country that signed CERD, the United States is obliged to condemn racial discrimination and pursue a policy of eliminating discrimination racial, in all its forms. But in reality United States has failed to eradicate racial discrimination that occurs in its country by increasing racial violence targeting people of color. For this reason, the question in this study is why there is an increase in white supremacist violence when United States has already signed CERD. To answer this question, this study will use Onuf's constructivist theory which uses speech act as a social construction tool capable of regulating human action. The method used is a qualitative method with a discourse analysis approach. This study found that the United States refused to implement the articles in the CERD regulating the spread of hate speech, as they not in line with the United States constitution regarding freedom of speech. This ultimately perpetuates the racial discrimination that is formed from the languages ​​promoted by white nationalist figures. This is also supported by the aggressive language used by American politicians during the Trump presidency, which depicts people of color making the white supremacist movement increase and infiltrate the lives of the wider community."

"Penelitian ini membahas mengenai praktek Female Genital Mutilation (FGM) di Mesir yang masih terjadi, meskipun negara ini telah meratifikasi berbagai konvensi internasional seperti Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW) 1981, Kovensi Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (ICESCR) 1982, Konvensi tentang Hak-Hak Anak (CRC) 1990, dan Konvensi tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) 1997. Dalam perspektif norma hak asasi manusia Internasional, praktik FGM ini melibatkan diskriminasi dan kontrol atas kehidupan sosial perempuan, pelanggaran hak untuk bebas dari diskriminasi gender, hak untuk hidup dan integritas fisik, hak atas kesehatan fisik dan mental yang maksimal, dan hak untuk mendapatkan kesehatan fisik dan mental serta hak atas perlindungan anak. Teori norma HAM Internasional yang dicetuskan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Teori Lokalisasi Norma yang dicetuskan oleh Amitav Acharya, digunakan sebagai alat analisa untuk membahas isu ini. Dengan menggunakan Teori lokalisasi norma, penelitian ini mengeksplorasi proses penerimaan norma eksternal baru di negara dengan budaya patriarki serta bagaimana Pemerintah Mesir berhasil mencapai konsensus dengan semua actor domestik untuk kepentingan bersama. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui studi literatur dan studi dokumen. Lewat analisis data naratif hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa FGM bertentangan dengan norma HAM internasional dalam konvensi-konvensi internasional.

---

This research discusses the practice of Female Genital Mutilation (FGM) in Egypt which still occurs, even though this country has ratified various international conventions such as the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) 1981, the International Convention on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR) 1982, the Convention on the Rights of the Child (CRC) 1990, and the Convention on Civil and Political Rights (ICCPR) 1997. In the perspective of International Human Rights Norms, the practice of FGM involves gender discrimination, a violation the right to be free from gender discrimination, the right to life and physical integrity, the right to maximum physical and mental health, and the right to child protection. Theory of International Human Rights norms which was coined in the Universal Declaration of Human Rights and the Theory of norm localization which was coined by Amitav Acharya, are used to analysis this issue. Using Norm Localization Theory, this research explores the process of accepting new external norms in a country with a patriarchal culture and how the Egyptian Government succeeded in reaching consensus with all domestic actors for the common good. This research uses qualitative research methods with data collection methods through literature study and document study. Through narrative data analysis, research findings show that FGM is contrary to international human rights norms in international conventions."

"Tulisan ini mengkaji tahapan strategi diplomasi ekonomi Indonesia dan Vietnam dalam menarik investasi asing periode tahun 2014 - 2019. Dalam mengkaji fenomena tersebut, studi ini menggunakan konsep diplomasi ekonomi di negara berkembang (economic salesmanship, networking, image branding dan regulation management) yang ditawarkan oleh Kishan Rana (2006). Adapun metodologi yang digunakan adalah metode kualitatif melalui studi literatur dan pengumpulan data sekunder. Berdasarkan penelitian ditemukan bahwa masih terdapat kekurangan di dalam strategi diplomasi ekonomi Indonesia terutama dalam hal economic salesmanship, seperti penentuan fokus negara dari masing-masing aktor serta dalam hal regulation management terkait koordinasi antara pemangku kepentingan yang masih terhambat oleh adanya ego sektoral. Dari penelitian juga didapatkan rekomendasi bagi Indonesia untuk dapat mengambil pengalaman strategi Vietnam agar dapat bersaing dalam menarik investasi asing terutama di kawasan ASEAN.

---

This study analyses the stages of Indonesia and Vietnam's economic diplomacy strategy in attracting foreign investment in 2014 - 2019. In examining this phenomenon, this study uses the concept of developing country economic diplomacy (economic salesmanship, networking, image branding and regulatory management) offered by Kishan Rani ( 2006). The methodology used is a qualitative method through literature study and secondary data collection. Based on research, there are still shortcomings in Indonesia's economic diplomacy strategy, especially in the economic salesmanship, such as building the focus of each country and in terms of management regulation related to coordination between stakeholders which is still hampered by sectoral egos. From the research, we also recommend that Indonesia gain strategic experience from Vietnam so that it can compete in attracting foreign investment, especially in the ASEAN region."

"Pada tahun 2016 investasi Jepang pada sektor kelistrikan di Indonesia mengalami peningkatan signifikan. Tahun 2017, kenaikan tersebut mengalahkan besaran investasi pada sektor industri kendaraan bermotor dan alat transportasi yang selama ini menjadi sektor investasi unggulan Jepang sejak tahun 2003. Fenomena ini menarik mengingat tipologi Jepang yang cenderung investasi jangka panjang pada sektor tertentu bergeser meningkatkan investasi pada sektor baru yang lain. Penelitian ini menganalisis faktor-faktor penarik investasi Jepang pada sektor kelistrikan di Indonesia periode 2010-2019. Metode kualitatif dengan studi kasus digunakan untuk menganalisa suatu fenomena khusus secara mendalam. Pengumpulan data dilakukan melalui proses wawancara, penelusuran dokumen resmi dan peraturan perundangan, serta peninjauan literatur dan rilis berita. Dengan menggunakan konsep faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan penanaman modal asing (Mahbub & Jongwanich) dan konsep triangular diplomacy (Strange & Stopford), tesis ini mengidentifikasi faktor-faktor penyebab peningkatan investasi Jepang di Indonesia pada sektor kelistrikan. Faktor tersebut meliputi: faktor regulasi, ekonomi dan keuangan, politik, dan sosial terkait iklim investasi sektor kelistrikan. Perbaikan tata kelola regulasi melalui deregulasi, transparansi, dan debirokratisasi ditopang dengan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas sosial yang baik mendorong kenaikan investasi Jepang. Selain itu, terdapat relasi yang positif antaraktor di Indonesia dan Jepang yang memicu peningkatan investasi tersebut baik aktor pemerintah, bisnis, maupun individu.

---

In 2016, Japanese investment in the domestic electricity sector gained a significant increase. In 2017, the increase knocked out the amount of investment in the motor vehicle and transportation industry. This phenomenon is interesting, given that Japan's typology, which likely makes long-term investment in certain sectors, shifts to intensify an investment in other new sectors. This research analyzed the factors that attract Japanese investment in the electricity sector in Indonesia for the 2010-2019 period. A qualitative method with case study was applied to take an in-depth analysis on a particular phenomenon. Data collection was done through interview and desk strudy. By using the concepts of influential factors to foreign investment decision making (Mahbub & Jongwanich) and triangular diplomacy (Strange & Stopford), factors causing a rise in the Japanese investment in Indonesia’s electricity sector were identified. These factors included regulatory, macroeconomic, political, and social factors related to the electricity investment climate. Improvements in regulatory governance through deregulation, transparency, and debureaucratization, supported by good economic growth and social stability have encouraged the increase in Japanese investment. Besides, there is a positive relationship between actors in Indonesia and Japan that triggers an increase in investment, both the government, business, and individual actors"

"Tulisan ini menjelaskan tentang mengapa suatu negara tetap mempertahankan kerangka aliansi dengan negara lain, terlepas dari perlakuan negara tersebut yang cenderung menjatuhkan negara aliansinya. Analisis dalam tesis ini menggunakan teori dilema keamanan aliansi dari Snyder untuk menjelaskan alasan mengapa Korea Selatan memilih untuk menggunakan strategi cooperate dalam menghadapi dilema aliansi dengan Amerika Serikat dibawah masa pemerintahan Presiden Donald Trump tahun 2017 – 2021. Hasil dari penelitian yang menggunakan kualitatif-deskriptif ini menunjukkan bahwa pilihan Korea Selatan menggunakan strategi cooperate tersebut adalah untuk menghindari konsekuensi diabaikan (abandonment) oleh Amerika Serikat, sekutunya yang merupakan negara patron (pelindung). Penggunaan strategi cooperate ini selanjutnya di jelaskan dalam tesis ini karena dipengaruhi oleh 2 faktor penentu yaitu faktor possible of consequences dan faktor determinant of choices. Berdasarkan kedua sudut pandang faktor tersebut, Korea Selatan mempertahankan aliansi dengan Amerika Serikat selain karena takut akan risiko ditinggalkan, yaitu faktor kergantungan, kepentingan strategis, kejelasan kesepakatan dalam aliansi, serta tingkat kepentingan sekutu juga merupakan alasan Korea Selatan untuk mempertahankan aliansi dengan Amerika Serikat.

---

The present study explains why a country maintains an alliance framework with other countries, regardless of the country's treatment which likely brings down its allies. The analysis applied an alliance security dilemma theory by Snyder to clarify the reasons why South Korea preferred to use a cooperative strategy in dealing with the dilemma of alliance with the United States under the President Donald Trump administration of 2017-2021. The results of the present qualitative - descriptive study showed that South Korea’s preference to use the cooperative strategy aimed at avoiding a consequence of being neglected (abandonment) by the United States that is the patron ally (protector). The use of the cooperative strategy was later emphasized in this study as it was influenced by two determinants, namely the possible of consequences and the determinant of choices. Based on perspectives of these two factors, South Korea maintains an alliance with the United States apart from being apprehensive to be left, which is a dependency factor, strategic interests, clarity of the deal in the alliance and the ally’s level of interest are also the South Korea’s reasons to maintain an alliance with the United States."

"Penelitian ini berupaya untuk melakukan analisis terhadap proses sekuritisasi terhadap isu Foreign Terrorist Fighters (FTF) yang dilakukan oleh rezim pemerintahan Joko Widodo periode 2014 s.d. 2019. Penelitian ini menggunakan kerangka teori Sekuritisasi dengan metode kualititif yang didukung dengan data primer dan sekunder. Problematisasi penelitian ini berawal dari telaahan peneliti terhadap perubahan dalam kebijakan pemerintahan Joko Widodo pada periode 2014 s.d. 2019 berkaitan dengan upaya penanganan FTF ISIS asal Indonesia, dimana fasilitas repatriasi yang telah lama menjadi salah satu kebijakan pemerintah, secara drastis mengalami perubahan dimana kebijakan tersebut tidak lagi dilanjutkan setelah ISIS mengalami kekalahan pada tahun 2020. Atas dasar hal tersebut peneliti mengajukan pertanyaan penelitian “Mengapa kebijakan penanganan FTF ISIS asal Indonesia tahun 2020 berbeda dengan kebijakan pada tahun 2014-2019?”. Hasilnya, peneltian ini menunjukkan bahwa sekuritisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dapat dikatakan berhasil yang indikasinya dapat dilihat dari upaya para stakeholder dalam membingkai ancaman yang ekstensial, proses pengambilan tindakan darurat, dan cara-cara yang dianggap tidak mengindahkan aturan yang berlaku

---

This study attempts to analyze the securitization process on the issue of Foreign Terrorist Fighters (FTF) carried out by the Joko Widodo regime for the period 2014 to d. 2019. The method used in this study is a qualitative method to obtain primary and secondary data, which will be analyzed further. The problematization of this research began with the researcher's study of the changes in policies taken by the Joko Widodo government in the period 2014 to d. 2019 on the issue of handling ISIS FTF from Indonesia, where repatriation facilities have long been one of the government's policies, but in 2020 the policy was no longer continued after ISIS suffered defeat. Based on the narrative of this problem, the researcher asked the research question "Why is the policy of handling ISIS FTF from Indonesia in 2020 different from the policy in 2014-2019?". As a result, this research shows that the securitization carried out by the Government of Indonesia can be said to be successful, the indications can be seen from the efforts of stakeholders in framing extensive threats, the process of taking emergency actions, and ways that are considered not to heed the applicable regulations."

"Negara merupakan entitas yang memiliki perilaku dan sifat dasar agresif untuk mencapai kepentingan nasional (national interest) dan memperjuangkan kekuasaan (struggle for power). Perkembangan teknologi membuat ancaman terhadap suatu negara berkembang menjadi bermacam-macam. Salah satunya adalah jenis serangan siber (cyber attack). Salah satu jenis serangan siber adalah serangan yang dilakukan oleh aktor ancaman yang disebut Advanced Persistent Threat (APT) yang biasanya merupakan peretas yang didukung oleh suatu negara. Di ASEAN terdapat negara yang diketahui memiliki APT yakni Vietnam yang dikenal dengan APT32 atau Ocean Lotus. APT tersebut diketahui melakukan operasi serangan siber ke negara – negara di kawasan ASEAN termasuk Indonesia, padahal seluruh negara ASEAN telah menyepakati kerja sama keamanan dan ketahanan siber regional. Hal ini kemudian menimbulkan suatu hal yang menarik untuk mengetahui latar belakang Vietnam melakukan operasi serangan siber tersebut. Penulis menggunakan dilemma keamanan siber (cybersecurity dilemma) sebagai kerangka analisis. Dari hasil temuan penelitian ini, penulis berpendapat bahwa aksi serangan siber Vietnam terhadap negara ASEAN adalah tindak lanjut dari upaya mempertahankan keamanan dan kedaulatan negara dari serangan siber negara lain (terutama Tiongkok) dan untuk mewujudkan pembangunan ekonomi dan daya saing industri domestik

---

The state is an entity that has aggressive behavior and nature to achieve national interests and struggle for power. The development of technology makes threats to a state develop into various kinds. One of them is the type of cyber attack. One type of cyber attack is an attack carried out by a threat actor called Advanced Persistent Threat (APT) which is usually a hacker group supported by a state. In ASEAN, there is a state known to have an APT, namely Vietnam, known as APT32 or Ocean Lotus. The APT is known to carry out cyber attack operations on states in the ASEAN region, including Indonesia, even though all ASEAN member states have agreed on regional cyber security and resilience cooperation. This raises an interesting point to find out the background of Vietnam's cyber attack operations. The author uses the cybersecurity dilemma as an analytical framework. From the findings of this research, the author argues that Vietnam's cyberattack against ASEAN countries is a follow-up to efforts to defend the country's security and sovereignty from cyberattacks from other countries (especially China) and to realize the economic development and competitiveness of domestic industries."